Menuju Pemilu 2024, Jokowi: TNI-Polri Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis
Di depan para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) dalam rapat pimpinan TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar anggota TNI dan Polri tak boleh terlibat dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sesuai dengan dasar hukum Pasal 39 UU No. 34/2004 tentang TNI dan juga UU No.2/2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1), baik TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan harus bersifat netral dalam politik.
Dengan dasar ini, Jokowi menginginkan agar baik TNI maupun Polri fokus menjaga stabilitas politik selama pemilu, dan tidak ingin aparat keamanan dan pertahanan justru ikut dalam kegiatan politik.
Dalam rapat pimpinan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan “Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis.”
Dilansir dari CNN, sebelumnya juga Jokowi menyampaikan pesan serupa dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Selasa (17/1) yang dihadiri oleh pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, badan intelijen, dan kepala daerah.
Dengan maksud yang sama, Jokowi berpesan agar TNI dan Polri dapat memetakan potensi kerawanan saat pemilu melalui keterlibatan aparat untuk turun ke lapangan menjaga kondusivitas.
“Tahun ini sudah masuk tahun politik, harus miliki sensitivitas, harus turun ke lapangan sehingga kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini,” ucap Jokowi pada acara tersebut.
Hilirisasi dan Karhutla
Dalam acara rapim tersebut, Joko Widodo juga turut membahas mengenai ekspor ilegal yang masih berjalan, sehingga perlu adanya proses hilirisasi yang mana baik TNI-Polri juga memiliki peran untuk mengatasi ekspor ilegal tersebut.
Aspek ini penting mengingat ekspor ilegal berdampak pada penerimaan negara, terutama mineral seperti timah, bauksit, dan batu bara yang memiliki jumlah yang banyak.
Terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jokowi juga mengingatkan bahwa dengan cuaca panas mulai akhir Februari nanti, maka sejumlah daerah di Indonesia seperti provinsi Riau, Sumut, Kalimantan harus mendapat perhatian lebih.
