Menu

Ekonomi Politik

Siapa Menanggung Keamanan China?

, , , , , , 0

Kekuatan ekonomi China menemukan batasnya ketika keselamatan para pekerjanya di luar negeri bergantung pada aparat keamanan negara lain yang bahkan belum mampu mengendalikan seluruh konflik di wilayahnya sendiri. Beijing dapat menyediakan modal dan mengirim perusahaan ke kawasan berisiko tinggi tetapi tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur kepolisian negara penerima. Ketika perlindungan tersebut gagal, persoalan komersial berubah menjadi ketegangan diplomatik yang menuntut keterlibatan pemerintah. Semakin jauh ekspansi perusahaan China berlangsung, semakin besar pula ketergantungan Beijing terhadap keputusan keamanan yang dibuat di luar wilayah kekuasaannya.

Serangan terhadap kendaraan pekerja proyek Dasu di Pakistan pada Maret 2024 yang menewaskan lima warga China dan seorang warga Pakistan memperlihatkan bagaimana ancaman terhadap perusahaan asing dapat berkembang menjadi persoalan keamanan bilateral. Pada Januari 2026 Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi menemui Menteri Keamanan Publik China Wang Xiaohong di Beijing dan mengumumkan pembentukan unit perlindungan khusus bagi warga China di Islamabad. Kedua pemerintah juga menyepakati penguatan kerja sama antiterorisme dan koordinasi kepolisian secara berkala. Hubungan yang selama ini dikenal melalui kerja sama ekonomi semakin memperoleh dimensi keamanan yang menuntut komitmen kelembagaan.

Melalui teori securitization, Barry Buzan dan Ole Wæver menempatkan suatu persoalan sebagai ancaman serius sehingga memperoleh legitimasi untuk ditangani melalui pengaturan keamanan khusus. Dalam hubungan China dan Pakistan, serangan terhadap pekerja asing tidak lagi diperlakukan sebagai risiko operasional perusahaan karena keselamatan mereka telah menjadi bagian dari prioritas hubungan antarpemerintah. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang menentukan ancaman paling mendesak ketika aparat negara penerima harus melindungi warga negaranya sendiri sekaligus mempertahankan keselamatan pekerja asing yang keberadaannya berkaitan dengan kepentingan ekonomi strategis.

Persoalan itu diperjelas oleh pemikiran Susan Strange mengenai structural power yang menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi dapat membentuk pilihan politik tanpa memerlukan perintah langsung dari satu negara kepada negara lainnya. Pakistan memiliki kewenangan hukum dan kapasitas pengamanan di wilayahnya sedangkan China mempunyai modal serta kepentingan ekonomi yang memberikan pengaruh dalam hubungan bilateral. Beijing membutuhkan perlindungan yang tidak dapat disediakannya sendiri sementara Islamabad berkepentingan mempertahankan kepercayaan mitra ekonominya. Ketergantungan tersebut menciptakan hubungan tawar-menawar yang tidak sepenuhnya seimbang tetapi juga tidak menjadikan Pakistan sekadar pelaksana kehendak Beijing.

Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri yang selama ini menjadi bagian penting diplomasi China menghadapi kontradiksi ketika perlindungan warga dan perusahaan menuntut keterlibatan semakin intensif dalam pembahasan keamanan domestik negara lain. Tanpa mengerahkan tentara sekalipun, Beijing dapat memengaruhi pengaturan perlindungan melalui komunikasi diplomatik dan kerja sama antarlembaga penegak hukum. Kedaulatan Pakistan tetap berlaku secara formal tetapi sebagian prioritas pengamanannya semakin berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan hubungan ekonomi bilateral. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh keamanan tidak selalu bekerja melalui pengerahan militer karena kepentingan ekonomi dapat membentuk keputusan negara melalui hubungan ketergantungan.

Konsekuensi pengamanan khusus tidak berhenti pada peningkatan jumlah personel atau perluasan sistem pengawasan karena setiap keputusan memberikan prioritas perlindungan juga berkaitan dengan distribusi sumber daya keamanan yang terbatas. Pada September 2026 Kepolisian Islamabad kembali meninjau pengaturan perlindungan tempat tinggal dan lokasi kegiatan warga China serta menegaskan pentingnya kesiapsiagaan aparat. Langkah tersebut menunjukkan perhatian konkret terhadap keselamatan pekerja asing tetapi sekaligus membuka persoalan mengenai hubungan antara keamanan investasi dan kebutuhan perlindungan masyarakat secara lebih luas. Tanpa informasi mengenai alokasi sumber daya dan hasil pengamanan, efektivitas prioritas tersebut sulit dinilai berdasarkan pengamanan fasilitas semata.

Kerumitan bertambah ketika ancaman terhadap kepentingan China bersinggungan dengan konflik politik yang telah berlangsung jauh sebelum perusahaan asing memasuki wilayah tersebut. Di Balochistan sejumlah kelompok separatis memandang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan China sebagai bagian dari ketimpangan distribusi sumber daya dan marginalisasi politik masyarakat setempat. Kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan melalui persoalan tersebut tetapi peningkatan penjagaan bersenjata juga tidak otomatis menghapus ketidakpuasan yang berkembang. Ketika perlindungan investasi berlangsung tanpa perubahan berarti terhadap sumber konflik lokal, kegiatan ekonomi asing dapat semakin diasosiasikan dengan struktur kekuasaan yang dipersoalkan sebagian masyarakat.

Dari sudut pandang Pakistan, perlindungan pekerja China memiliki dasar kepentingan nasional yang nyata karena serangan terhadap warga asing turut membahayakan masyarakat setempat dan mengganggu kegiatan ekonomi. Kerja sama kepolisian juga dapat meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman keamanan yang lebih luas. Persoalannya muncul apabila keberhasilan perlindungan hanya diukur melalui keselamatan investor sementara kebutuhan keamanan masyarakat sekitar tidak memperoleh perhatian yang sebanding. Ketegangan tersebut bukan semata-mata persoalan jumlah aparat melainkan berkaitan dengan legitimasi negara dalam menentukan kepentingan siapa yang memperoleh perlindungan dan bagaimana manfaat keamanan didistribusikan.

Bagi Beijing sendiri, keterlibatan keamanan yang semakin besar tidak selalu menghasilkan keleluasaan geopolitik karena setiap ancaman terhadap pekerja dapat meningkatkan tuntutan diplomatik sekaligus memperbesar keterkaitan China dengan konflik domestik negara penerima. Perusahaan yang semula diharapkan memperluas jangkauan ekonomi dapat menjadi sumber kewajiban keamanan yang mahal dan sulit dilepaskan. Penguatan perlindungan mungkin mengurangi risiko serangan tertentu tetapi tidak menjamin stabilitas politik wilayah tempat perusahaan beroperasi. China dengan demikian menghadapi kontradiksi ketika kemampuan memperluas kepentingan ekonominya berkembang lebih cepat daripada kemampuan menjamin keselamatan kepentingan tersebut.

Pertanyaan mengenai siapa menanggung keamanan China memperlihatkan bahwa biaya ekspansi ekonomi tidak berhenti pada investasi perusahaan karena perlindungannya melibatkan aparat negara penerima serta masyarakat yang hidup di tengah konflik. Beijing memperoleh keuntungan dari perluasan kegiatan korporasi tetapi semakin bergantung pada stabilitas politik yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikannya. Pakistan membutuhkan hubungan ekonomi tersebut tetapi tetap menanggung tanggung jawab keamanan di wilayahnya sendiri. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa ekspansi modal dapat memperbesar pengaruh sekaligus menciptakan kerentanan baru. Paradoks geopolitiknya terletak pada kenyataan bahwa semakin luas kepentingan China di luar negeri, semakin besar pula bagian dari keamanan nasionalnya yang bergantung pada keputusan politik negara lain.

China: Antara Kagum dan Cemas

, , , , , 0

Orang yang terpukau melihat mobil listrik buatan Tiongkok melaju senyap di jalan raya belum tentu merasa nyaman ketika membaca kabar kapal penjaga pantai negara itu memasuki perairan yang dipersengketakan. Sikap ini bukan kebingungan politik, sebab kita bisa percaya sebuah perusahaan mampu menghasilkan teknologi unggul tanpa serta-merta percaya bahwa pemerintah negaranya akan selalu menggunakan kekuatan secara bijaksana. Kehebatan mesin mudah dibuktikan melalui kinerja, sedangkan niat sebuah negara baru terlihat ketika kepentingannya bertabrakan dengan kepentingan negara lain.

Jarak antara kekaguman dan kecemasan itu terlihat jelas di Indonesia melalui dua peristiwa yang terpaut beberapa pekan. Pada Oktober 2024, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menghalau kapal penjaga pantai Tiongkok yang mengganggu kegiatan survei di Laut Natuna Utara. Sebulan kemudian, Presiden Prabowo Subianto menyebut Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis utama Indonesia. Mereka yang membagi dunia menjadi kawan dan lawan mungkin menganggapnya ganjil, padahal Jakarta sedang menunjukkan sesuatu yang wajar, yakni menerima peluang kerja sama tanpa melepaskan hak untuk menolak gangguan.

Gambaran bahwa Tiongkok terus kalah dalam perebutan simpati dunia juga tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Survei Pew Research Center (Pew), lembaga riset opini publik, pada Juli 2026 menunjukkan bahwa pandangan terhadap Tiongkok membaik di banyak negara. Dari 37 negara yang diteliti, angka tengah persentase pandangan positif mencapai 51 persen, sementara pandangan negatif 39 persen. Sambutan lebih hangat terlihat di banyak negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Asia. Kelompok yang sering disebut Global South, yakni negara-negara berkembang dengan pengalaman dan kepentingan yang beragam, ternyata tidak otomatis melihat kebangkitan Beijing sebagai kabar buruk.

Keakraban itu memperlihatkan batasnya ketika pembicaraan beralih dari ekonomi menuju keamanan. Sembilan dari sepuluh responden Pakistan memandang Tiongkok secara positif, sementara di Filipina sedikitnya delapan dari sepuluh responden menyatakan kekhawatiran terhadap sengketa wilayah yang melibatkan Tiongkok dan negara tetangganya. Dua temuan itu memang berasal dari pertanyaan yang berbeda, tetapi justru di situlah pelajarannya. Kekaguman pada sebuah kekuatan tidak sama dengan rasa aman hidup berdampingan dengannya, terutama ketika kapal-kapalnya hadir dekat masyarakat pesisir.

Bayangkan seseorang memasang lampu sorot terang di halaman rumah karena takut pencuri, tetapi sinarnya terus menerobos kamar tidur tetangga. Pemilik rumah merasa sedang menjaga keamanan, sedangkan tetangga mulai merasa diawasi dan memasang pagar lebih tinggi. Ketegangan tumbuh bukan semata karena salah satu pihak berniat jahat, melainkan karena tindakan melindungi diri dapat terasa mengancam bagi orang lain. Robert Jervis menyebut perangkap ini security dilemma, atau dilema keamanan ketika usaha satu pihak memperkuat keamanan justru membuat pihak lain semakin waswas. Armada Tiongkok yang dikatakan melindungi jalur perdagangan dapat dibaca tetangganya sebagai alat menekan mereka.

Persoalan ini semakin rumit karena negara besar hidup tanpa penjamin keselamatan yang selalu bisa dihubungi. Amerika Serikat (AS) tidak bisa memastikan siapa yang akan memimpin Beijing sepuluh tahun lagi, begitu pula Beijing tak bisa menggantungkan masa depannya pada janji Washington hari ini. John Mearsheimer menggambarkan dorongan ini melalui offensive realism, atau kecenderungan negara besar memperkuat posisi agar tidak mudah ditekan pihak lain. Persaingan pun bisa membesar sekalipun masing-masing mengaku hanya ingin selamat, sehingga menganggap semuanya sebagai akibat propaganda semata jelas terlalu sederhana.

Di dalam negeri, kebangkitan Tiongkok justru diceritakan dengan nada berbeda melalui national rejuvenation, yakni gagasan memulihkan kejayaan bangsa setelah pengalaman dipermalukan kekuatan asing. Beijing menempatkan kebangkitannya sebagai upaya mengembalikan harga diri, sebuah cerita yang juga ditegaskan Xi Jinping dalam pidatonya pada 2021. Bagi warga yang tumbuh dengan ingatan tentang campur tangan asing, sikap tegas pemimpinnya dapat terasa seperti seseorang yang akhirnya berani berdiri tegak. Persoalannya, tetangga tidak mengalami sejarah dari kursi yang sama. Apa yang oleh Beijing rasakan sebagai pemulihan martabat bisa tampak sebagai tekanan baru ketika hadir bersama kapal besar di laut yang disengketakan.

Perbedaan tafsir itu membuat pengaruh media Barat perlu ditimbang hati-hati. Pemberitaan internasional tentu dapat memperbesar kecemasan, memilih peristiwa yang ditonjolkan, bahkan membuat tindakan suatu negara dinilai lebih keras daripada tindakan negara lain. Tetapi pengaruh media tidak mengubah pengalaman langsung nelayan, aparat penjaga laut, atau pemerintah yang berhadapan dengan sengketa nyata menjadi sekadar hasil cuci otak. Menganggap semua kritik kepada Beijing sebagai pesanan Barat sama kelirunya dengan menganggap semua kerja sama dengan Beijing sebagai bukti bahwa negara berkembang telah kehilangan kebebasan berpikir.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa negara berkembang dapat mengatur jarak dari dua kekuatan besar, meski pilihan itu tidak selalu mudah. Hubungan dagang dan investasi dengan Tiongkok menawarkan manfaat nyata, sedangkan kegiatan survei sumber daya di sekitar Natuna menyangkut hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya. Kepentingan tersebut tidak hilang hanya karena kedua presiden berjabat tangan. Indonesia tidak perlu membenci Tiongkok untuk mempertahankan haknya, sebagaimana ia tidak perlu menjadi pengikut AS hanya karena menolak tindakan kapal penjaga pantai Beijing.

Kepercayaan yang bertahan bukan lahir ketika semua pihak tersenyum di depan kamera, melainkan ketika pihak yang lebih kuat bersedia menerima kata tidak tanpa menjadikannya alasan untuk menghukum. Dalam hubungan ekonomi, hal itu tampak dari ruang berunding yang adil, sedangkan di laut terlihat dari kemauan menahan kapal agar perselisihan tidak berubah menjadi bentrokan. Tuntutan yang sama selayaknya berlaku kepada AS dan kekuatan besar lainnya, sebab negara kecil tidak membutuhkan penguasa baru yang lebih ramah dalam pidato tetapi tetap sulit dibantah dalam praktik.

Kebangkitan Tiongkok tidak harus menjadi sumber ketakutan permanen, tetapi kampanye komunikasi tak mampu menggantikan pengalaman tentang bagaimana kekuatannya digunakan. Perang persepsi abad ini bukan lagi tentang bagaimana Tiongkok membuktikan bahwa ia mampu melakukan banyak hal, melainkan tentang bagaimana ia meyakinkan mitranya bahwa ada hal-hal destruktif yang tidak akan pernah dilakukannya meskipun ia sangat mampu untuk itu.