China: Antara Kagum dan Cemas
Orang yang terpukau melihat mobil listrik buatan Tiongkok melaju senyap di jalan raya belum tentu merasa nyaman ketika membaca kabar kapal penjaga pantai negara itu memasuki perairan yang dipersengketakan. Sikap ini bukan kebingungan politik, sebab kita bisa percaya sebuah perusahaan mampu menghasilkan teknologi unggul tanpa serta-merta percaya bahwa pemerintah negaranya akan selalu menggunakan kekuatan secara bijaksana. Kehebatan mesin mudah dibuktikan melalui kinerja, sedangkan niat sebuah negara baru terlihat ketika kepentingannya bertabrakan dengan kepentingan negara lain.
Jarak antara kekaguman dan kecemasan itu terlihat jelas di Indonesia melalui dua peristiwa yang terpaut beberapa pekan. Pada Oktober 2024, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menghalau kapal penjaga pantai Tiongkok yang mengganggu kegiatan survei di Laut Natuna Utara. Sebulan kemudian, Presiden Prabowo Subianto menyebut Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis utama Indonesia. Mereka yang membagi dunia menjadi kawan dan lawan mungkin menganggapnya ganjil, padahal Jakarta sedang menunjukkan sesuatu yang wajar, yakni menerima peluang kerja sama tanpa melepaskan hak untuk menolak gangguan.
Gambaran bahwa Tiongkok terus kalah dalam perebutan simpati dunia juga tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Survei Pew Research Center (Pew), lembaga riset opini publik, pada Juli 2026 menunjukkan bahwa pandangan terhadap Tiongkok membaik di banyak negara. Dari 37 negara yang diteliti, angka tengah persentase pandangan positif mencapai 51 persen, sementara pandangan negatif 39 persen. Sambutan lebih hangat terlihat di banyak negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Asia. Kelompok yang sering disebut Global South, yakni negara-negara berkembang dengan pengalaman dan kepentingan yang beragam, ternyata tidak otomatis melihat kebangkitan Beijing sebagai kabar buruk.
Keakraban itu memperlihatkan batasnya ketika pembicaraan beralih dari ekonomi menuju keamanan. Sembilan dari sepuluh responden Pakistan memandang Tiongkok secara positif, sementara di Filipina sedikitnya delapan dari sepuluh responden menyatakan kekhawatiran terhadap sengketa wilayah yang melibatkan Tiongkok dan negara tetangganya. Dua temuan itu memang berasal dari pertanyaan yang berbeda, tetapi justru di situlah pelajarannya. Kekaguman pada sebuah kekuatan tidak sama dengan rasa aman hidup berdampingan dengannya, terutama ketika kapal-kapalnya hadir dekat masyarakat pesisir.
Bayangkan seseorang memasang lampu sorot terang di halaman rumah karena takut pencuri, tetapi sinarnya terus menerobos kamar tidur tetangga. Pemilik rumah merasa sedang menjaga keamanan, sedangkan tetangga mulai merasa diawasi dan memasang pagar lebih tinggi. Ketegangan tumbuh bukan semata karena salah satu pihak berniat jahat, melainkan karena tindakan melindungi diri dapat terasa mengancam bagi orang lain. Robert Jervis menyebut perangkap ini security dilemma, atau dilema keamanan ketika usaha satu pihak memperkuat keamanan justru membuat pihak lain semakin waswas. Armada Tiongkok yang dikatakan melindungi jalur perdagangan dapat dibaca tetangganya sebagai alat menekan mereka.
Persoalan ini semakin rumit karena negara besar hidup tanpa penjamin keselamatan yang selalu bisa dihubungi. Amerika Serikat (AS) tidak bisa memastikan siapa yang akan memimpin Beijing sepuluh tahun lagi, begitu pula Beijing tak bisa menggantungkan masa depannya pada janji Washington hari ini. John Mearsheimer menggambarkan dorongan ini melalui offensive realism, atau kecenderungan negara besar memperkuat posisi agar tidak mudah ditekan pihak lain. Persaingan pun bisa membesar sekalipun masing-masing mengaku hanya ingin selamat, sehingga menganggap semuanya sebagai akibat propaganda semata jelas terlalu sederhana.
Di dalam negeri, kebangkitan Tiongkok justru diceritakan dengan nada berbeda melalui national rejuvenation, yakni gagasan memulihkan kejayaan bangsa setelah pengalaman dipermalukan kekuatan asing. Beijing menempatkan kebangkitannya sebagai upaya mengembalikan harga diri, sebuah cerita yang juga ditegaskan Xi Jinping dalam pidatonya pada 2021. Bagi warga yang tumbuh dengan ingatan tentang campur tangan asing, sikap tegas pemimpinnya dapat terasa seperti seseorang yang akhirnya berani berdiri tegak. Persoalannya, tetangga tidak mengalami sejarah dari kursi yang sama. Apa yang oleh Beijing rasakan sebagai pemulihan martabat bisa tampak sebagai tekanan baru ketika hadir bersama kapal besar di laut yang disengketakan.
Perbedaan tafsir itu membuat pengaruh media Barat perlu ditimbang hati-hati. Pemberitaan internasional tentu dapat memperbesar kecemasan, memilih peristiwa yang ditonjolkan, bahkan membuat tindakan suatu negara dinilai lebih keras daripada tindakan negara lain. Tetapi pengaruh media tidak mengubah pengalaman langsung nelayan, aparat penjaga laut, atau pemerintah yang berhadapan dengan sengketa nyata menjadi sekadar hasil cuci otak. Menganggap semua kritik kepada Beijing sebagai pesanan Barat sama kelirunya dengan menganggap semua kerja sama dengan Beijing sebagai bukti bahwa negara berkembang telah kehilangan kebebasan berpikir.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa negara berkembang dapat mengatur jarak dari dua kekuatan besar, meski pilihan itu tidak selalu mudah. Hubungan dagang dan investasi dengan Tiongkok menawarkan manfaat nyata, sedangkan kegiatan survei sumber daya di sekitar Natuna menyangkut hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya. Kepentingan tersebut tidak hilang hanya karena kedua presiden berjabat tangan. Indonesia tidak perlu membenci Tiongkok untuk mempertahankan haknya, sebagaimana ia tidak perlu menjadi pengikut AS hanya karena menolak tindakan kapal penjaga pantai Beijing.
Kepercayaan yang bertahan bukan lahir ketika semua pihak tersenyum di depan kamera, melainkan ketika pihak yang lebih kuat bersedia menerima kata tidak tanpa menjadikannya alasan untuk menghukum. Dalam hubungan ekonomi, hal itu tampak dari ruang berunding yang adil, sedangkan di laut terlihat dari kemauan menahan kapal agar perselisihan tidak berubah menjadi bentrokan. Tuntutan yang sama selayaknya berlaku kepada AS dan kekuatan besar lainnya, sebab negara kecil tidak membutuhkan penguasa baru yang lebih ramah dalam pidato tetapi tetap sulit dibantah dalam praktik.
Kebangkitan Tiongkok tidak harus menjadi sumber ketakutan permanen, tetapi kampanye komunikasi tak mampu menggantikan pengalaman tentang bagaimana kekuatannya digunakan. Perang persepsi abad ini bukan lagi tentang bagaimana Tiongkok membuktikan bahwa ia mampu melakukan banyak hal, melainkan tentang bagaimana ia meyakinkan mitranya bahwa ada hal-hal destruktif yang tidak akan pernah dilakukannya meskipun ia sangat mampu untuk itu.