Dewan Keamanan PBB Archives

January 8 2024

2024: Kesempatan penebusan bagi PBB?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Dewan Keamanan PBB, Hubungan Internasional, Multilateral, PBB 0

Saat ini, lebih dari puluhan konflik berkecamuk di seluruh dunia-mulai dari perang saudara di Myanmar dan permusuhan Israel-Hamas di Jalur Gaza hingga konflik Rusia-Ukraina di Eropa dan kekerasan di Sudan Selatan. Pada tahun 2023, ketika gelombang konflik bergeser dalam lingkup dan intensitas, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada satu hal yang tetap sama, yaitu ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespons dengan cepat dan efektif. Sebuah proyek besar yang diresmikan pada akhir Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan optimisme dan sanjungan, PBB kini menunjukkan angka yang menyedihkan. PBB telah gagal melaksanakan tugas utama yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB-pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, tujuan utamanya.[1] Dan masa depan juga tidak terlihat lebih cerah, dengan peringatan Sekretaris Jenderal António Guterres tentang “meningkatnya ketegangan, fragmentasi, dan lebih buruk” di masa mendatang.[2]

Apa yang membuat PBB yang telah berusia lebih dari 75 tahun ini tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya? Para kritikus telah menunjukkan beberapa alasan. Kurangnya konsensus di antara P-5 yang menyebabkan kelumpuhan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), tidak memadainya perimbangan kekuatan dan representasi saat ini terhadap negara-negara berkembang, serta memprioritaskan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional, semuanya berkontribusi pada erosi kepercayaan, legitimasi, dan kredibilitas PBB. Kecuali negara-negara anggotanya mengambil langkah segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, PBB sedang menatap ke arah keusangan.

Menguraikan lanskap geopolitik yang berubah-ubah

Kita sedang menyaksikan “zaman tanpa perdamaian”, sebuah transisi paradigmatik dari era pasca-Perang Dingin.[3] Tatanan dunia yang terpecah belah yang sangat terpolarisasi antara Timur dan Barat, tetapi juga antara Utara dan Selatan – perpecahan yang diperdalam oleh defisit kepercayaan di antara negara-negara besar. Faktor-faktor sistemik mendorong persaingan keamanan di antara negara-negara besar. Perang antarnegara, yang tampak seperti fenomena kuno beberapa dekade yang lalu, kini menjadi kenyataan pahit; kekuatan nuklir masih menghindari konfrontasi militer langsung satu sama lain, dan lebih memilih berperang melalui proksi, tetapi kekuatan non-nuklir regional tidak memiliki keraguan seperti itu. Teknologi perbatasan sekarang menawarkan alat yang menambahkan elemen kecanggihan dan kehancuran pada perang yang belum pernah ada sebelumnya.[4] Selain itu, alih-alih mengurangi durasi konflik, kemampuan teknologi ini justru memperpanjangnya. Namun, PBB tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatur persenjataan dan proliferasi teknologi perbatasan ini.

Kecenderungan untuk berperang dan berkonflik juga diperkuat oleh pergeseran pola pikir negara-negara, di mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan di medan perang daripada di meja perundingan.[5] Perang Tigray di Ethiopia[6] dan serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh[7] melambangkan pergeseran sikap ini. Negara-negara tidak lagi mau menggunakan instrumen multilateral untuk perdamaian. Akibatnya, penciptaan perdamaian dan diplomasi menjadi kurang penting.[8] Tren ini akan semakin menonjol di tahun-tahun mendatang dan semakin membebani tugas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Tren lain yang menonjol adalah semakin tumpulnya alat pemaksa non-militer seperti sanksi dan pembatasan perdagangan dalam membatasi penggunaan kekuatan. Dengan rezim sanksi DK PBB yang tidak dapat membuat kemajuan karena perbedaan P-5, Barat telah menerapkan rezim sanksi sepihak terhadap musuh-musuhnya.[9] Namun, kecuali dalam beberapa kasus, sanksi telah gagal mengubah perilaku mereka, yang menunjukkan kegunaannya yang terbatas. Namun, hal ini tidak akan menghalangi Barat, dan tahun-tahun mendatang akan melihat penggunaan sanksi sebagai instrumen kebijakan untuk menghindari konfrontasi militer langsung dengan musuh-musuhnya.

Menggunakan kembali PBB untuk tatanan dunia multipolar

Jelas bahwa PBB perlu mengubah fungsi untuk menyelamatkan kredibilitasnya dan membendung krisis multilateralisme. Dalam beberapa hal, tahun mendatang berpotensi memberikan kesempatan langka untuk memperkuat mandatnya dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

PBB dijadwalkan untuk mengadakan KTT Masa Depan yang ambisius pada bulan September 2024.[10] Salah satu agenda utamanya adalah “Agenda Baru untuk Perdamaian”. Sekretaris Jenderal PBB telah menetapkan visinya untuk perdamaian dan cara-cara untuk membentuk sistem keamanan kolektif yang efektif.[11]

Agar visi ini dapat terwujud, PBB harus menyadari bahwa beberapa konflik mungkin tidak selalu berawal dari persaingan keamanan, tetapi dari faktor-faktor seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, PBB harus mengembangkan alat baru untuk pencegahan konflik dan berinvestasi dalam kemampuan peringatan dini untuk memperingatkan negara-negara anggota tentang konflik yang akan datang. Selain itu, PBB juga harus memperhitungkan peran berbahaya dari teknologi perbatasan dan mengembangkan kerangka kerja tata kelola global untuk mengekang proliferasi teknologi tersebut tanpa mengingkari manfaat positifnya bagi negara-negara di belahan dunia Selatan.

Kedua, PBB harus memanfaatkan kekuatan aktor geopolitik baru-kekuatan menengah, pengelompokan minilateral dan plurilateral, G20, dan aktor non-negara yang konstruktif-untuk menjembatani kesenjangan geopolitik. PBB perlu mengakui kontribusi mereka dalam menempa konsensus dalam berbagai konteks dan melibatkan mereka. PBB dapat melakukan hal ini dengan memberi mereka kepengurusan atas beberapa lembaga dan inisiatif pembangunan perdamaian untuk mengatasi defisit kepercayaan yang melanda P-5.

Yang terpenting, PBB harus menyusun peta jalan yang konkret dan terikat waktu pada KTT Masa Depan untuk mereformasi sistem PBB, khususnya DK PBB, yang saat ini mencerminkan perimbangan kekuatan dari abad lampau dan proyek kolonial.[12] Peta jalan ini haruslah membuat PBB menjadi lebih baik di masa depan dengan tidak hanya memberikan representasi yang memadai kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang, namun juga memberikan hak-hak yang sama dengan P-5 yang sudah ada. Peta jalan ini harus menekan P-5 untuk meninggalkan pengejaran zero-sum game dan menyetujui reformasi untuk sistem PBB yang inklusif, akuntabel dan efektif. India telah mengajukan gagasannya tentang multilateralisme yang direformasi[13] dan efektif.[14] Demikian pula, Kelompok L69 yang terdiri dari Negara-negara Berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Asia dan Pasifik (Negara-Negara Kepulauan Kecil) juga telah mempresentasikan visi mereka untuk reformasi DK PBB.[15]

Menemukan jalan menuju perdamaian memang telah menjadi upaya yang menantang bagi PBB dengan polarisasi yang mendalam dari tatanan dunia saat ini dan konflik yang membara.[16] Memang, ada tantangan politik dan prosedural yang harus dihadapi oleh PBB dalam hal reformasi. Namun, KTT Masa Depan memberikan momentum politik yang sangat penting bagi PBB untuk membentuk cetak biru bagi legitimasi dan keberlangsungannya. PBB harus menapaki jalan yang sulit namun menjanjikan ini untuk memperkuat kemampuannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Seperti yang ditegaskan dengan tegas oleh Sekretaris Jenderal Guterres, PBB harus ‘melakukan reformasi atau bubar’.[17]

[1] United Nations. United Nations Charter (full text) https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

[2] United Nations. Press Conference by Secretary-General Antonio Guterres ar United Nations Headquarters. 13 September 2023. https://press.un.org/en/2023/sgsm21938.doc.htm

[3] Mark Leonard. Welcome to the age of unpeace. Politco. 18 Oktober 2021. https://www.politico.eu/article/welcome-to-the-age-of-unpeace-geopolitics-conflict/

[4] Rajeswari PillaI Rajagopalan.Future Warfare and Rechnology: Issues and Strategies. ORF. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/11/GP-ORF-Future-Warfare-and-Technology-01.pdf

[5] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation. 13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[6] Afriyie, F. A., Ayangbah, S., & Effah, K. O. (2023). Diagnosing Ethiopia’s Tigray War: Reverberations in the Horn of Africa. Insight on Africa, 15(2), 139-151. https://doi.org/10.1177/09750878231170177

[7] Welt, C., & Bowen, A. S. (2021). Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Congressional Research Service, (R46651).

[8] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation. 13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[9] Henry Farrell, Abraham L. Newman; Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security 2019; 44 (1): 42–79. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

[10] United Nations. Summit of Future: What Would it Deliver. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver.pdf

[11] United Nations. Our Common Agenda Policy Brief 9 : A New Agenda for Peace. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-new-agenda-for-peace-en.pdf

[12] Rasisina Debates. The United Nations Security Council is constituted to further the colonization project. Observer Research Foundation. 2 Juni 2023. http://20.244.136.131/expert-speak/the-united-nations-security-council-is-constituted-to-further-the-colonisation-project

[13] Harsh V. Pant. Viviek Mishra. A ground plan for India’s reformed multilateralism. The Hindu. 26 September 2022. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-ground-plan-for-indias-reformed-multilateralism/article65935206.ece

[14] Task Forces07 Towards Reformed Multilateralism Transforming Global Institutions and frameworks. https://t20ind.org/wp-content/uploads/2022/11/Task-Force-7-digital.pdf

[15] Ministry of External Affairs Government of India. L-9 Ministerial Joint Press Statement. 21 September 2023. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/37132/L69_Ministerial_Joint_Press_Statement

[16]Shamala Kandiah Thompson, Karin Landgren & Paul Romita. The United Nations IN Hindsight: The Long and Winding Road to Security Council Reform. Just Security. 30 September 2022. https://www.justsecurity.org/83310/the-united-nations-in-hindsight-long-winding-road-to-security-council-reform/

[17] United Nations. ‘Reform or rupture’says Guterres, calling for multilateralism tobe remade for the 21^st century. https://www.un.org/en/desa/reform-or-rupture

December 12 2022

Dewan Keamanan PBB: Hentikan Teroris Mendapatkan Senjata Ilegal

Anita Susanto Politics, Security and Defence, Think Aktor Non-negara, Dewan Keamanan PBB, Proliferasi Senjata, Resolusi DK PBB, Teroris 0

Dewan Keamanan PBB menyetujui dengan suara bulat untuk terus menekan semua negara agar menerapkan resolusi yang bertujuan menjaga penggunaan senjata nuklir, kimia, dan biologi dari tangan teroris, pasar gelap dan lain-lain.

Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 30 November 2022 disetujui oleh lima belas anggota tanpa terkecuali untuk memperpanjang mandat komite yang memantau implementasi resolusi 2004 tentang ancaman aktor non-negara yang memperoleh atau memperdagangkan senjata pemusnah massal selama 10 tahun hingga 30 November 2032.[1]

Resolusi tersebut meminta komite dan 193 negara anggota PBB agar memperhitungkan penggunaan senjata oleh kelompok non-pemerintah dan individu atas kemajuan pesat dalam sains dan teknologi untuk menyebarkan penggunaan senjata terlarang ini.

Dewan Keamanan menyebutkan dalam resolusi bahwa pihaknya “sangat prihatin” terhadap ancaman terorisme dan risiko bahwa aktor non-negara dapat memperoleh, mengembangkan, memperdagangkan atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi, termasuk dengan mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang merugikan.[2]

Resolusi April 2004 diadopsi setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat untuk menutup apa yang disebut Presiden AS, George W Bush sebagai celah yang memungkinkan kelompok teror memperoleh senjata pemusnah massal. Perjanjian internasional telah menargetkan proliferasi senjata oleh pemerintah, tetapi pada saat itu tidak ada undang-undang yang mencegah aktor non-negara seperti teroris, ilmuwan korup, aktor pasar gelap, dan lainnya untuk memperoleh senjata.[3]

Sedangkan resolusi DK PBB yang baru mengharuskan semua negara agar mengambil langkah-langkah untuk memperhitungkan dan mengamankan semua senjata, misil, dan bahan senjata yang dilarang, dan untuk mengembangkan kontrol perbatasan dan meningkatkan upaya “untuk mendeteksi, mencegah, dan memerangi … perdagangan gelap dan perantara barang-barang semacamnya”.[4]

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood mengatakan kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut bahwa dewan keamanan perlu memantau dan membantu negara-negara menerapkan resolusi tersebut “tetap menjadi alat penting” untuk membantu mengatasi “ancaman aktor non-negara yang berpotensi memperoleh dan menggunakan senjata pemusnah massal”.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia mengatakan resolusi 2004 “sepenuhnya mempertahankan relevansinya hingga hari ini” dan dia menyambut kebulatan suara dewan pada perpanjangan resolusi tersebut dengan menyebutnya sebagai “upaya besar, sikap konstruktif, dan fleksibilitas semua anggota dewan”.[5]

Aktor non-negara menjadi semakin penting

Aktor non-negara merupakan organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Ini termasuk perusahaan, lembaga keuangan swasta, dan LSM, serta kelompok perlawanan bersenjata dan paramiliter. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat peningkatan fokus pada tanggung jawab hak asasi manusia dari perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.[6]

Peningkatan peran dari aktor non-negara sendiri terjadi karena globalisasi meningkatkan pengaruh sektor swasta, hal ini sendiri memiliki dampak baik dan juga dampak buruk. Di satu sisi, globalisasi telah meningkatkan pengaruh sektor swasta dengan hasil yang beragam terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Di sisi lain, kejahatan juga berkembang karena pemanfaatan teknologi saat ini yang membuat aktor-aktor non-negara menimbulkan apa yang disebut sebagai kejahatan transnasional di mana pada waktu-waktu tertentu dengan strategi tertentu dapat memiliki pengaruh setara dengan negara.

Globalisasi mengarah pada demokratisasi sesuatu hal, artinya hal-hal yang dulu berada di bawah kekuasaan negara sekarang terbuka untuk umum dan dapat diakses secara bebas. Misalnya, kepemilikan alat pemusnah massal dunia atau alat peledak improvisasi oleh kelompok teroris.[7]

[1] “UN votes to press countries to stop terrorists getting nukes, other WMDs”, South China Morning Post, 1 Desember 2022, https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3201650/un-votes-press-countries-stop-terrorists-getting-nukes-other-wmds?module=more_top_stories_int&pgtype=homepage

[2] Ibid.

[3] “UN Security Council 2004”, UN Digital Library, https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+Security+Council+%2859th+year+%3A+2004%29&ln=en

[4] Op. Cit., South China Morning Post

[5] Ibid.

[6] “Non-State Actors”, ESCR-Net, https://www.escr-net.org/resources/non-state-actors#:~:text=Non%2Dstate%20actors%20include%20organizations,paramilitary%20and%20armed%20resistance%20groups.

[7] Aji Widiatmaja dan Fajria Hasta Rizqi, “The Rise of Non-State Actors in Globalization and Democratization Era: Terrorist Group versus State Actors”, SentriS Academic Journal of International Relations Study, Vol 2, N0. 2, 2019, hlm 2