China-Sri Lanka

Sri_Lanka_1660650168586_1660650168809_1660650168809

April 1 2024

Moratorium kapal penelitian Cina dan diplomasi kekuatan lunak Buddha di Sri Lanka

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China-Sri Lanka, Geopolitik, Soft Power 0

Sebuah moratorium untuk meminimalkan penelitian Cina di perairan Sri Lanka diumumkan pada awal tahun ini. Meskipun ada kemunduran ini, Cina telah mendorong ambisi geostrategisnya dengan mendorong Sri Lanka ke arah Myanmar dan menggunakan diplomasi kekuatan lunaknya.[1] Dorongan ini muncul di tengah-tengah peningkatan Inisiatif Sabuk dan Jalan baru-baru ini yang diusulkan oleh Cina yang menghubungkan koridor ekonomi menuju sebuah pulau di Samudra Hindia, saluran yang dibuat melalui Sri Lanka yang memfasilitasi pipa energi Cina yang dibangun di Myanmar.

Pada tanggal 19 Desember 2023, pemerintah Sri Lanka mengumumkan moratorium langsung selama satu tahun untuk kapal asing yang melakukan penelitian di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pulau tersebut.[2] Moratorium ini diumumkan setelah kedatangan kapal riset Cina Shi Yang 6 pada 25 Oktober lalu.[3] Lebih jauh lagi, moratorium ini bertentangan dengan kesepakatan penelitian yang telah disepakati dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perairan Nasional Sri Lanka (NARA) meskipun ada masalah keamanan yang diajukan oleh New Delhi.[4] NARA bersikeras bahwa penelitian bersama harus diizinkan dan ingin melakukan penelitian kolaboratif di atas kapal Cina.[5]

Langkah mundur yang dilakukan oleh rezim Wickremesinghe ini merupakan analisis yang buruk terhadap masalah keamanan. Dua alasan yang dijelaskan oleh pemerintah untuk mengumumkan moratorium tersebut adalah pemilu 2024 yang akan datang dan kurangnya waktu untuk pengembangan kapasitas bagi lembaga tuan rumah untuk mengakomodasi kegiatan penelitian semacam itu. Kedua alasan ini masih jauh dari ancaman keamanan yang sebenarnya yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Cina terhadap Sri Lanka dan India. Meskipun moratorium ini akan memuaskan India, Cina akan membaca pembalikan komitmen rezim Wickremesinghe untuk mengakomodasi kapal-kapal riset Cina sebagai langkah yang lemah. Konsekuensi dari manuver kebijakan spontan dari pemerintah akan mempengaruhi hubungannya.

Ada juga bahaya eksternal lain ketika mengecewakan Cina. Hal ini terlihat pada proyek Bendungan Myitsone yang didanai oleh Cina yang ditangguhkan sejak tahun 2011.[6] Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya dengan Cina untuk membangun bendungan ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan manusia. Sungai Irrawaddy dan arti pentingnya yang sakral bagi penduduk setempat sangatlah besar. Kerusakan ekologis yang menyebabkan sekitar 12.000 orang kehilangan tempat tinggal tidak dipertimbangkan saat penandatanganan MoU. Penangguhan dan pembatalan keputusan tersebut membuat Beijing kesal.

Beberapa minggu sebelum moratorium, Utusan Khusus Xi Jinping dan Penasihat Negara, Shen Yiqin, mengunjungi Sri Lanka untuk bertemu dengan Presiden Sri Lanka, Wickremesinghe. Yiqin menyampaikan pesan bahwa lingkaran strategis Beijing telah menyatukan Sri Lanka dan Myanmar, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dan koridor-koridor ekonomi Belt and Road Initiative (BRI). “Cina juga memprioritaskan perluasan Koridor Ekonomi Cina-Myanmar ke Sri Lanka”, kata Yiqin.[7] Presiden Wickremesinghe menerima proposal BRI yang menghubungkan Sri Lanka dengan Myanmar, karena melihat manfaat ekonomi. Dia mengatakan “Negara-negara seperti Sri Lanka, peserta dalam BRI, siap untuk memulai tahap kedua dari inisiatif ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar.”[8]

Ada dua alasan untuk menghubungkan Sri Lanka dengan Samudra Hindia bagian timur menggunakan ‘Koridor Ekonomi Cina-Myanmar (CMEC)’ Myanmar daripada Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC) Pakistan. Pertama, dengan menggunakan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Presiden Wickremesinghe memprioritaskan perdagangan Asia Timur dan ASEAN sebagai solusi untuk menghidupkan kembali ekonomi Sri Lanka. Cina melihat ini sebagai kesempatan untuk mendukung kebijakan Wickremesinghe untuk menghubungkan Srilanka dengan ekonomi Asia Tenggara, sementara secara bersamaan mendorong tujuan strategisnya sendiri untuk menghubungkan pelabuhan BRI Kyaukphyu dan pelabuhan Hambanthota lebih dekat. Hal ini untuk menemukan alternatif bagi Selat Malaka dan mengurangi Dilema Malaka Cina.[9]

Upaya Cina untuk menghubungkan Sri Lanka dan Myanmar disebabkan oleh pembangunan pelabuhan Sittwe yang didukung oleh India, sebuah strategi penahanan untuk melindungi pelabuhan Kyaukphyu yang didanai oleh Cina di garis pantai yang sama. Ekspansi Cina yang menghubungkan infrastruktur BRI akan terus berlanjut dengan memenangkan elit politik di Sri Lanka dan Myanmar terlepas dari geopolitik di sekitarnya. Keterlambatan dalam kemajuan pembangunan Pelabuhan Sittwe dibandingkan dengan Pelabuhan Kyaukphyu telah berdampak pada persepsi publik di Sri Lanka terhadap India. Cina telah menghubungkan jalur pasokan gas ke daratan Cina melalui pelabuhan Kyaukphyu.[10]

Kedua adalah hubungan budaya Buddha Theravada antara Sri Lanka dan Myanmar. Hal ini akan merekatkan kedua negara ini lebih dekat melalui Prakarsa Peradaban Global (GCI) Cina. Hubungan Sri Lanka-Myanmar juga merupakan pilihan yang layak, dibandingkan dengan Sri Lanka-Pakistan karena hubungan agama Buddha. Agama Buddha Theravada, yang mendominasi populasi di Sri Lanka dan Myanmar, merupakan platform yang sempurna bagi Cina untuk melaksanakan Inisiatif Sabuk dan Jalan Buddha (B-BRI) dari proyek GCI yang lebih besar.

Secara mengejutkan, Cina telah beralih dari rezim komunis non-agama menuju kebangkitan Konfusianisme yang dikubur oleh pemimpin komunis mereka, Mao Zedong, selama Revolusi Kebudayaan. Pengawal Merah menghancurkan kuil-kuil Konghucu, membakar teks-teks, dan menodai makam orang bijak tersebut. Presiden Xi telah mengambil jalan alternatif dari Mao. Dia telah menerima akar Konfusianisme dari budaya Cina dan mengawinkannya dengan ideologi Marxis-sebuah strategi untuk memenangkan banyak negara Asia dengan visi “masa depan bersama”. Propaganda ini terlihat jelas dari serial televisi baru “Ketika Marx Bertemu Konfusius”. Proyek sinisisasi PKC melalui ‘kekuatan lunak’ bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada komitmen Cina terhadap kebaikan bersama yang berbeda dengan negara-negara Barat.

Agama Buddha di BRI (B-BRI)

Saat ini, diplomasi soft power melalui agama Buddha juga dilakukan dengan persetujuan PKT di samping diplomasi infrastruktur. Cina diproyeksikan sebagai kekuatan yang baik hati untuk meningkatkan kehidupan melalui agama Buddha melalui GCI dan dengan demikian, sebagai bagian dari strategi soft power yang lebih besar, Cina menggunakan agama untuk mempromosikan soft power-nya di Sri Lanka.

Edisi kedelapan dari Pertemuan Meja Bundar Buddhisme Laut Cina Selatan berlangsung di Sri Lanka pada bulan Desember 2023,[11] dengan tema “Berjalan Bersama dalam Keharmonisan dan Mengumpulkan Kebijaksanaan Jalur Sutra.” Lebih dari 400 biksu,[12] cendekiawan, pejabat pemerintah, dan perwakilan dari 25 negara menghadiri forum tersebut. Rajapaksa bersaudara-mantan presiden dan perdana menteri-termasuk di antara para peserta. Pertemuan ini berusaha untuk menghubungkan Han Tionghoa, Tionghoa Tibet, dan Buddha Theravada. Saling belajar dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat demi terciptanya Laut Cina Selatan yang damai merupakan misi yang mendasari forum ini. Yin Shun, Wakil Presiden Asosiasi Buddhis Cina, adalah seorang aktor penting dalam konferensi ini dan merupakan anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC).[13] Dr Gerry Groot mengamati bahwa ‘perwakilan di CPPCC biasanya merupakan hadiah atas kerja sama dengan United Front Work Department (UFWD) Cina, sebuah departemen penting dari Komite Sentral PKT. Presiden Xi menyebut UFWD sebagai salah satu “senjata ajaib” PKC,[14] karena berhasil meningkatkan jumlah anggotanya menjadi 40.000 orang dan dijalankan oleh seorang anggota Politbiro.[15] Menurut laporan CSIS,[16] UFWD diidentifikasi sebagai alat yang berharga untuk perang politik yang digunakan pada beberapa target, termasuk tokoh-tokoh agama penting di banyak negara, termasuk Sri Lanka.[17] UFWD Cina terlibat dalam diplomasi kekuatan lunak melalui agama Buddha untuk memenangkan elit politik, pemimpin agama, dan masyarakat. Ini adalah strategi inovatif yang akan berhasil di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Adalah strategis untuk menggunakan narasi Buddha untuk mendorong ambisi geopolitik dan geoekonomi di wilayah tersebut.

Moratorium Sri Lanka terhadap kapal penelitian untuk sementara waktu akan membatasi penelitian Cina di perairannya. Namun, perhatian utama bagi lingkaran kebijakan Sri Lanka adalah bagaimana mereka dapat menghalangi ekspansi geostrategis Cina. Proposal untuk menghubungkan Sri Lanka dengan Myanmar diterima oleh kepemimpinan Sri Lanka tanpa pertimbangan jangka panjang atau pemahaman yang jelas tentang implikasi strategis.

[1] SL says ready for BRI second phase; China keen on extending CMEC. (2023, November 22). https://www.dailymirror.lk/print/business-main/SL-says-ready-for-BRI-second-phase-China-keen-on-extending-CMEC/245-271763

[2] Francis, K. (2024, January 5). Sri Lanka declares moratorium on research ships for a year amid Indian concerns over Chinese vessels | AP News. AP News. https://apnews.com/article/sri-lanka-india-china-research-ships-42ddb725105eb32b3b43fee8fff3838c

[3] Sagar, P. R. (2023, October 2). Why Chinese vessel Shi Yan 6’s ‘research’ mission in Colombo is a worry for India. India Today. https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-chinese-vessel-shi-yan-6s-research-mission-in-colombo-is-a-worry-for-india-2442433-2023-09-29

[4] Pti. (2023, October 31). Scientists from China and Sri Lanka conduct joint “marine scientific” research onboard Chinese vessel. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/scientists-from-china-and-sri-lanka-conduct-joint-marine-scientific-research-onboard-chinese-vessel/articleshow/104848873.cms?from=mdr

[5] Administrator. (2023, August 21). Foreign Ministry in dilemma, but NARA insistent on joint research. Breaking News | Daily Mirror. https://www.dailymirror.lk/top_story/Foreign-Ministry-in-dilemma-but-NARA-insistent-on-joint-research/155-265685

[6] Currie, K. E. (2021, February 24). Myanmar junta tries to leverage Myitsone Dam for Beijing Aid. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/02/23/myanmar-china-dam-deal-junta-democracy/

[7] SL says ready for BRI second phase; China keen on extending CMEC. (2023, November 22). https://www.dailymirror.lk/print/business-main/SL-says-ready-for-BRI-second-phase-China-keen-on-extending-CMEC/245-271763

[8] Ibid.

[9] China’s “Malacca Dilemma” – Jamestown. (2016, September 20). Jamestown. https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/

[10] Beining, Z. (2017, May 10). China-Myanmar oil, gas project benfits both. Xinhua. http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/10/c_136272395.htm

[11] The Economist. (2023, November 2). Xi Jinping is trying to fuse the ideologies of Marx and Confucius. The Economist. https://www.economist.com/china/2023/11/02/xi-jinping-is-trying-to-fuse-the-ideologies-of-marx-and-confucius?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=17210591673&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAnL-sBhBnEiwAJRGigrTNNmKGR4pZRzv_HqdG-mcj5UgoSY6p-9uZBu4tGolRebpneT3fYxoCzT4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

[12] Road, X. S. (2023, December 14). 2023 South China Sea Buddhism Roundtable Held in Sri Lanka. Cision. https://www.newswire.ca/news-releases/2023-south-china-sea-buddhism-roundtable-held-in-sri-lanka-860013207.html

[13] Ibid.

[14] Raymond, G. V. (2020). Religion as a Tool of Influence. Contemporary Southeast Asia, 42(3), 346-371.

[15] Ibid.

[16] Jones, S. G., Harding, E., Doxsee, C., Harrington, J., & McCabe, R. (2023). Competing Without Fighting: China’s Strategy of Political Warfare. Rowman & Littlefield.

[17] Ibid.

July 28 2023

Hutang dan Gagal Bayar: Sebuah Penilaian terhadap Policy Bank China di Sri Lanka

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think China-Sri Lanka, External Debt, policy bank 0

Selama kunjungannya ke China pada bulan Juni lalu, Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Ali Sabry, bertemu dengan mitranya dari China,[1] Qin Gang; Menteri Keuangan China, Liu Kun; dan Ketua Bank EXIM (ChEXIM), Wu Fulin. Setelah pertemua tersebut, China menawarkan jaminan dukungan bilateral namun menolak untuk bergabung dengan forum kreditur resmi.[2] Ini berarti bahwa China tidak akan menegosiasikan rencana restrukturisasi hutang bersama untuk Sri Lanka dengan India, Jepang, dan Paris Club. Keputusan Beijing ini telah meningkatkan kompleksitas restrukturisasi hutang Sri Lanka sebelum tinjauan Dana Moneter Internasional (IMF) yang pertama di bulan September[3]-karena kegagalan restrukturisasi hutang dapat menyebabkan penangguhan program bantuan yang sedang berjalan.

Keputusan Beijing kemungkinan merupakan hasil dari dua faktor utama, yaitu geopolitik dan peran policy bank China dalam restrukturisasi hutang. Faktor pertama sudah menjadi pengetahuan umum, namun tidak banyak yang ditulis mengenai policy bank China dan restrukturisasi pinjaman di Sri Lanka. Policy bank China[4] adalah bank-bank milik negara yang didirikan untuk mendorong pendanaan dan pemberian pinjaman yang berorientasi pada kebijakan. Mereka cenderung untuk mencapai tujuan-tujuan negara seperti membiayai infrastruktur dan industri dasar, berinvestasi di luar negeri, dan lain-lain. Mereka memainkan peran penting dalam restrukturisasi utang, tergantung pada otonomi yang diberikan oleh pemerintah.

Memperkenalkan para pemain kunci

China adalah kreditor bilateral terbesar Sri Lanka. Pada Juni 2022,[5] negara ini menyumbang lebih dari 21 persen dari total utang Sri Lanka, yaitu 8,5 miliar dolar AS. Mayoritas pinjaman Sri Lanka dari China berasal dari policy bank China.[6] Untuk memahami peran kebijakan bank dalam krisis utang Sri Lanka, sangat penting untuk memahami para pemain penting yang terlibat dalam pinjaman China.

Pertama, pemerintah China memainkan peran penting dalam menentukan sifat bantuan yang diberikan kepada proyek-proyek yang diusulkan. Secara garis besar, pemerintah China menawarkan dua jenis bantuan[7]: Bantuan pembangunan luar negeri (bantuan, pinjaman lunak, dan pinjaman tanpa bunga) dan bantuan resmi (pinjaman dengan bunga sesuai suku bunga pasar atau lebih tinggi dari suku bunga pasar). Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri China sering kali mengambil keputusan tentang sifat bantuan yang diberikan setelah meninjau proposal yang diajukan ke misi China oleh negara-negara penerima.[8] Keputusan ini dibentuk oleh kepentingan politik dan ekonomi pemerintah. Policy bank China ini kemudian memutuskan nasib proyek-proyek ini. Bank-bank ini ditugaskan untuk menghasilkan[9] keuntungan finansial dan laba, dan sebagai hasilnya, mereka sering memutuskan untuk mendanai proyek-proyek dengan harga pasar.

Secara praktis,[10] bank-bank ini dapat menolak untuk mendanai proyek-proyek yang dianggap tidak layak, tetapi karena mereka dikelola oleh kader-kader Partai Komunis China (Chinese Communist Party/ CCP), inisiatif dan kepentingan pemerintah China sering kali lebih diutamakan. Prospek negara-negara yang tergabung dalam Belt and Road Initiative (BRI) mendapatkan pendanaan dengan mudah dengan beberapa kelonggaran persyaratan semakin memperkuat argumen ini.[11] Dan, dalam kasus-kasus di mana pemerintah China memutuskan untuk mendanai proyek-proyek dengan pinjaman lunak, policy bank China ini meminta pemerintah China untuk menutupi kesenjangan antara suku bunga pinjaman komersial dan pinjaman lunak.[12]

Policy bank China kemudian meminjamkan dana tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China yang mencari keuntungan dan sering kali mencari kontrak di negara lain. BUMN-BUMN ini kemudian diharapkan untuk mengimplementasikan proyek tersebut di negara penerima. BUMN-BUMN ini juga dikelola oleh kader-kader CCP dan dipercayakan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi China, seperti menghasilkan pendapatan; memperluas peran, pangsa, dan fungsi BUMN China; mempromosikan produksi dan rantai pasokan China; dan meningkatkan cadangan devisa.[13]

Policy bank dan masalah utang Sri Lanka:

Sejak tahun 2000-an, kepentingan China di Sri Lanka telah meningkat, mengingat ambisi globalnya yang semakin meningkat dan posisi geopolitik Sri Lanka yang sangat penting. Keterlibatan Beijing meningkat dengan upayanya[14] untuk “membangun kembali Sri Lanka” setelah Tsunami Samudra Hindia 2004 dan selama tahun-tahun terakhir Perang Saudara (2006-2009). Hubungan ini terus berkembang sejak saat itu.

Ketertarikan pemerintah China terhadap Sri Lanka membuka jalan bagi lebih banyak investasi di negara tersebut. Investasi ini dibiayai dengan pinjaman lunak dan pinjaman komersial. Secara kebetulan, kontribusi China terhadap stok utang Sri Lanka meningkat[15] dari 0,3 persen pada tahun 1990-an menjadi lebih dari 21 persen pada tahun 2022. Ada tiga faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini: Pertama, permintaan Sri Lanka untuk proyek-proyek tertentu; kedua, lobi oleh BUMN China yang memotivasi pemerintah Sri Lanka untuk mengajukan proyek-proyek baru; ketiga, kepentingan politik China di Sri Lanka yang memberikan arahan bagi kebijakan bank-bank China dan BUMN China untuk berinvestasi di negara ini; dan juga berkontribusi pada kemudahan pemberian dana dan proyek. Pada dasarnya, dua policy bank China -ChEXIM dan China Development Bank (CDB)-muncul sebagai pemberi pinjaman utama.

ChEXIM telah meminjamkan sekitar US$4,3 miliar ke Sri Lanka.[16] Pinjaman ini sebagian besar bersifat spesifik proyek dan telah meningkatkan kehadiran dan aktivitas BUMN China di negara ini. Proyek pinjaman komersial pertama di Sri Lanka didanai oleh ChEXIM pada tahun 2001. Sejak saat itu, bank ini telah menawarkan pinjaman yang signifikan bagi BUMN China untuk mempromosikan infrastruktur, seperti bandara, pelabuhan laut, pembangkit listrik tenaga batu bara, jalan bebas hambatan, rel kereta api, dll. Sebagian besar proyek-proyek ini berkembang di tahun-tahun berikutnya dan bertepatan dengan proyek-proyek BRI lainnya. Namun, ChEXIM[17] juga telah berkontribusi pada beberapa proyek gajah putih yang dikenal luas-seperti Pelabuhan Hambantota, Bandara Internasional Mattala Rajapaksa, dan Lotus Tower.

Di sisi lain, CDB telah meminjamkan sekitar US$3,0 miliar kepada Sri Lanka.[18] Bank ini mulai berinvestasi di Sri Lanka pada tahun 2011, tetapi dana yang diberikan masih terbatas dalam lingkup dan cakupannya. Di Sri Lanka, CDB berfokus pada pembiayaan kembali pinjaman, bukan pendanaan khusus proyek, dan lebih banyak bertindak sebagai pendukung neraca pembayaran.[19] Pada tahun 2018, CDB menawarkan fasilitas pendanaan sebesar US$1 miliar kepada Sri Lanka. Fasilitas serupa sebesar US$500 juta dan US$700 juta diterbitkan pada tahun 2020 dan 2021.[20]

Peran dalam restrukturisasi

Ketika tanda-tanda kesulitan ekonomi tumbuh pada tahun 2022, Sri Lanka meminta bantuan sebesar US$4 miliar dari China[21] – ini termasuk pinjaman baru sebesar US$1 miliar, jalur kredit sebesar US$1,5 miliar, dan melanjutkan pertukaran mata uang senilai US$1,5 miliar. Mengingat bantuan yang diminta tidak bersifat khusus proyek, maka CDB diharapkan akan membantu Sri Lanka. Akan tetapi, permintaan-permintaan ini ditangguhkan. Permintaan Kolombo untuk restrukturisasi utang dimulai kembali setelah kesepakatan tingkat staf IMF pada September 2022.[22]

Pada bulan Maret 2023,[23] China menjadi negara terakhir yang meyakinkan IMF untuk melakukan restrukturisasi utang, meskipun dengan ragu-ragu dan setengah hati. Sementara sebagian besar negara lain telah merestrukturisasi pinjaman mereka selama 10 tahun, ChEXIM hanya menawarkan moratorium selama dua tahun. Di sisi lain, tidak ada jaminan seperti itu yang ditawarkan oleh CDB. Pertemuan terakhir Menteri Sabry dengan Ketua ChEXIM lebih jauh menunjukkan bahwa CDB terus berada di luar proses restrukturisasi hutang. Permintaan terakhir Sri Lanka untuk restrukturisasi utang kepada CDB adalah pada bulan November 2022.[24] Untuk memperumit masalah, China juga telah menolak[25] untuk bergabung dengan platform kreditur resmi karena bank-bank tersebut tidak ingin berkompromi dengan klausul hak istimewa mereka,[26] yang membuat mereka tidak terlibat dalam restrukturisasi kolektif.

Tampaknya upaya-upaya restrukturisasi masih setengah hati karena kurangnya kemauan politik di China. Untuk lebih jelasnya, China belum bersikap lunak[27] terhadap restrukturisasi utang. Negara ini telah menolak permintaan serupa dari Sri Lanka pada tahun 2014 dan 2017, namun sering kali membiayai kembali atau menawarkan pinjaman baru. Alternatif-alternatif ini tidak ada kali ini, bahkan ketika Pakistan yang dilanda krisis terus menerima pinjaman baru.[28] Sikap pasif Sri Lanka ini disebabkan oleh serangkaian perbedaan antara Beijing dan Kolombo sejak akhir tahun 2021, seperti perselisihan mengenai masalah pupuk,[29] pembatalan[30] proyek tenaga surya China di Sri Lanka Utara, pendekatan Sri Lanka terhadap IMF, dan pembatalan pembayaran utang secara sepihak.

Akibatnya, ada kemungkinan bahwa Beijing telah menjadi pasif dan membiarkan BUMN China dan policy bank China yang mencari keuntungan untuk memetakan jalan ke depan di Sri Lanka, bahkan ketika investasi-investasi baru dari China terus mengalir masuk.[31] Kemungkinan kedua adalah bahwa pemerintah China merestrukturisasi pinjaman di mana mereka mengharapkan biaya ekonomi dan politik yang minimal. China telah merestrukturisasi sebagian pinjaman ChEXIM yang bersifat lunak dan komersial sementara membiarkan semua pinjaman CDB (komersial)[32] tidak tersentuh. Strategi ini juga akan mencegah Chian untuk menjadi preseden bagi negara-negara lain yang ingin melakukan pembicaraan restrukturisasi utang dengan Beijing.

Secara keseluruhan, policy bank China telah memainkan peran penting dalam memajukan kepentingan China di Sri Lanka. Dalam praktiknya policy bank China cenderung menikmati otonomi dalam pemberian pinjaman dan pengambilan keputusan, namun mereka sering kali berbaris dengan pemerintah karena alasan-alasan politik atau ekonomi. Namun, dalam kasus restrukturisasi hutang Sri Lanka, pendekatan pasif Beijing telah mendorong policy bank China untuk membuat keputusan berdasarkan kepentingan ekonominya. Dengan demikian, hal ini berkontribusi pada lambatnya proses restrukturisasi, dan juga mengindikasikan peran penting pemerintah China dalam restrukturisasi hutang Sri Lanka.

[1] Meera Srinivasan, China to stay out of official creditors’ platform, but Sri Lanka ‘very confident’ of bilateral support, The Hindu, 3 Juli 2023. https://www.thehindu.com/news/international/china-to-stay-out-of-official-creditors-platform-but-sri-lanka-very-confident-of-bilateral-support/article67037438.ece

[2] Ibid.

[3] Outlook India, Sri Lanka Must Achieve Debt Restructuring By September : IMF, 23 Mei 2023. https://www.outlookindia.com/business/sri-lanka-must-achieve-debt-restructuring-by-september-imf-news-288851

[4]Xin Chen, Heyang Fang, Yun Liu & Yifei Zhang, Does China policy banks’ overseas lending favor Belt Road Initiatives countries?, International Studies of Economics, 7 Juni 2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ise3.8

[5]Umesh Moramudali & Thilina Panduwawala, Evolution of Chinese Lending to Sri Lanka Since the mid-2000s-Separating Myth from Reality, China-Africa Research Initiative Briefing Paper No.8, 2022. hal.30. https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/638689771d0e3c4beb14bf2f/1669761400150/Briefing+Paper+-+Sri+Lanka+Debt+-+V5.pdf

[6] Ibid.

[7] Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A., & Tierney, M. (2022). Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China’s Overseas Development Program. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108564496

[8] Lee Jones & Shahar Hameiri, Debunking the Myth of ‘Debt-trap Diplomacy’ How Recipient Countries Shape China’s Belt and Road Initiative, Chatam House Research Paper Asia-Pacific Programme, Agustus 2020. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-08-25-debunking-myth-debt-trap-diplomacy-jones-hameiri.pdf

[9] Axel Dreher and others, Apples and Dragon Fruits: The Determinants of Aid and Other Forms of State Financing from China to Africa, International Studies Quarterly, Volume 62, Issue 1, March 2018, Pages 182–194

[10] Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A., & Tierney, M. (2022). Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China’s Overseas Development Program. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108564496

[11] Xin Chen, Heyang Fang, Yun Liu & Yifei Zhang, Does China policy banks’ overseas lending favor Belt Road Initiatives countries?, International Studies of Economics, 7 Juni 2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ise3.8

[12] Lee Jones & Shahar Hameiri, p.2.

[13] Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A., & Tierney, M., p.7

[14] Umesh Moramudali & Thilina Panduwawala, p.1.

[15] Lee Jones & Shahar Hameiri, p.16.

[16] Lee Jones & Shahar Hameiri, p.17.

[17]Ganeshan Wignarja, Dinusha Panditaratne, Pabasara Kannangara & Divya Hundlani, Chinese Investment and the BRI in Sri Lanka, Chatam House Research Paper Asia-Pacific Programme, Maret 2020. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8010-Sri-Lanka-RP-WEB-200324.pdf

[18] Umesh Moramudali & Thilina Panduwawala, p.3.

[19]Chulanee Attanayake, Sri Lanka’s Lessons for Economies in Debt Distress, Observer Research Foundation Issues Brief No.627, Maret 2023. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2023/03/ORF_IssueBrief_627_SriLanka-Lessons.pdf

[20] Umesh Moramudali & Thilina Panduwawala, p.16.

[21] Reuters, China will agree to $4 billion aid for Sri Lanka ‘at some point’ -Bloomberg News, 15 Juli 2022. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-will-agree-4-billion-aid-sri-lanka-at-some-point-bloomberg-news-2022-07-15/

[22] WION, Sri Lanka: IMF agrees to $2.9 billion bailout, preliminary agreement to restructure economy, 1 September 2022. https://www.youtube.com/watch?v=vX2RHBwNCFY

[23] Devjyot Ghoshal & Uditha Jayasinghe, Exclusive: China promises Sri Lanka deal on debt treatment in coming months-letter, Reuters, 8 Maret 2023. https://www.reuters.com/markets/asia/china-offers-sri-lanka-debt-moratorium-promises-deal-debt-treatment-letter-2023-03-08/

[24] BFSI, Sri Lanka using China Development Bank officials visit to push debt restructuring talk with Beijing: Minister Semasinghe, 18 November 2022. https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/industry/sri-lanka-using-china-development-bank-officials-visit-to-push-debt-restructuring-talk-with-beijing-minister-semasinghe/95588383

[25] Meera Srinivasan, China to stay out of official creditors’ platform, but Sri Lanka ‘very confident’ of bilateral support, The Hindu, 3 Juli 2023. https://www.thehindu.com/news/international/china-to-stay-out-of-official-creditors-platform-but-sri-lanka-very-confident-of-bilateral-support/article67037438.ece

[26]Anna Gelpern, Sebastian Horn, Scott Morris, Brad Parks, & Christoph Trebesch, How China Lends A Rare Look into 100 Debt Contract with Foreign Geverments, Maret 2021. https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/How_China_Lends__A_Rare_Look_into_100_Debt_Contracts_with_Foreign_Governments.pdf

[27] Chulanee Attanayake, Sri Lanka’s Lessons for Economies in Debt Distress, p.11.

[28] The Economic Times, Pakistan receives $1 billion loan from China, 17 Juni 2023. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistan-receives-1-billion-loan-from-china/articleshow/101062930.cms

[29] Dipanjan Roy Chaudhury, India to Sri Lanka’s rescue after microbes in Chinese fertilizer, The Economic Times, 6 Novembe 2021. https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-to-sri-lankas-rescue-after-microbes-in-chinese-fertiliser/articleshow/87546796.cms?from=mdr

[30] The Economic Times, China suspends energy projects in Sri Lankan islands located close to India over ‘security concen’ from ‘third party’, 3 Desember 2021. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-suspends-lanka-energy-project-over-security-concerns/articleshow/88067029.cms?from=mdr

[31] News First, China Merchants Group to build Hambantota Port into major logistics & industrial base, 3 Mei 2023. https://www.newsfirst.lk/2023/05/03/china-merchants-group-to-build-hambantota-port-into-major-logistics-industrial-base/

[32] Umesh Moramudali & Thilina Panduwawala, p.16.

February 21 2023

China dan India ‘Dukung’ Sri Lanka Soal Utang

Chatrine Debora Asia Pacific, Economy, News, Politics Belt and Road Initiatives, China, China-Sri Lanka, India, Xi Jinping 0

China menyatakan dukungannya pada Sri Lanka pada pertemuan tentang pemberi pinjaman pemerintah untuk ekonomi miskin dari Dana Moneter Internasional (IMF). Dukungan ini ditujukan agar Sri Lanka mendapat bantuan sekitar USD2,9 miliar sehingga negara tersebut dapat menghadapi krisis ekonomi yang sedang terjadi.

Namun, Beijing tidak mengatakan apakah China dapat membantu memotong utang bernilai miliaran dolar yang telah menjerumuskan negara kepulauan Samudra Hindia itu ke dalam kekacauan keuangan dan politik.

Padahal, Beijing adalah salah satu kreditur terbesar Sri Lanka setelah Kolombo meminjam di bawah Belt and Road Initiative Presiden Xi Jinping untuk memperluas perdagangan dengan membangun pelabuhan dan fasilitas lainnya.

Laporan dari China Africa Research Initiative melaporkan bahwa China menyumbang sekitar USD7,4 miliar atau 20 persen dari utang luar negeri Sri Lanka yang membuat negara tersebut kehabisan mata uang asing tahun lalu.

Sri Lanka mengalami kekurangan cadangan devisa setelah runtuhnya ekonomi mereka yang bergantung pada pariwisata, sehingga Sri Lanka gagal membayar semua utang luar negerinya pada tahun 2021 lalu. Kejatuhan menyebar saat Sri Lanka tidak mampu membayar makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya, dengan kekurangan bahan bakar menyebabkan pemadaman listrik setiap hari, sehingga memicu protes yang memaksa presiden dan perdana menteri mengundurkan diri.

China dan India mendukung Sri Lanka

China menawarkan penangguhan pembayaran selama dua tahun tetapi menolak untuk memotong jumlah pinjaman. Hal ini menjadi kendala untuk mendapatkan pinjaman darurat dari Dana Moneter Internasional, yang menginginkan kreditur lain menyetujui pengurangan utang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Bank Ekspor-Impor China, sebagai kreditur bilateral resmi, akan “menyediakan dokumen dukungan pembiayaan” kepada Kementerian Keuangan, Stabilisasi Ekonomi, dan Kebijakan Nasional Sri Lanka pada 19 Januari.

“Bank akan memberikan perpanjangan pembayaran utang yang jatuh tempo pada tahun 2022 dan 2023, yang berarti Sri Lanka tidak perlu membayar kembali pokok dan bunga pinjaman Bank selama periode yang disebutkan di atas, untuk membantu meringankan beban Sri Lanka dan meringankan tekanan pembayaran utang jangka pendek Sri Lanka, kata China.

Di sisi lain, India menulis kepada IMF awal bulan ini, mengatakan akan berkomitmen untuk mendukung Sri Lanka dengan pembiayaan dan keringanan utang, tetapi negara kepulauan itu juga membutuhkan dukungan China untuk mencapai kesepakatan akhir dengan pemberi pinjaman global.

Pertimbangan IMF

Situasi Sri Lanka mencerminkan kondisi di puluhan negara, dari kepulauan Pasifik Selatan hingga beberapa negara termiskin di Asia dan Afrika, yang meminjam di bawah Belt and Road Initiative.

Seorang juru bicara IMF mengonfirmasi bahwa manajemen IMF menerima komitmen India tetapi tidak mengomentari surat China tersebut. Salah satu sumber anonim Sri Lanka mengatakan negara itu mengharapkan jaminan yang jelas dari Beijing sejalan dengan apa yang diberikan India kepada IMF. Surat China tertanggal 19 Januari lalu dinilai tidak cukup bagi Sri Lanka untuk segera mendapatkan persetujuan IMF untuk pinjaman kritis tersebut.

IMF akan mempertimbangkan untuk menyetujui pinjaman Sri Lanka meskipun tanpa jaminan China. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kreditur memblokir bantuan ke negara yang sangat membutuhkan pembiayaan dan telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi persyaratan pinjaman. Namun, rencana ini masih sangat dini untuk dibahas.

July 28 2021

Kota Pelabuhan Kolombo: Pengaruh China di Kawasan Samudera Hindia

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Belt and Road Initiative, China-Sri Lanka, Colombo Port City 0

Kota Pelabuhan (Port City) Kolombo adalah sebuah kota terencana di Kolombo yang ditujukan untuk pengembangan di atas tanah reklamasi di dekat Galle Face Green, sebuah taman kota tepi laut yang berdekatan dengan kawasan keuangan dan bisnis Kolombo. Proyek ini mencakup 269 hektar lahan yang telah direklamasi dari Samudera Hindia. Rancangan kota ini yang diharapkan selesai pada tahun 2041, akan dibagi menjadi lima wilayah yang berbeda: distrik keuangan, distrik marina, distrik pusat parkir, distrik pulau, dan distrik pulau internasional.

Port City didanai sepenuhnya oleh China Communications Construction Company (CCCC), sebuah Perusahaan China. China Harbour Engineering Company (CHEC), sebagai anak perusahaan China Communications Construction Company Limited, bertanggung jawab atas reklamasi lahan dan konstruksi infrastruktur. Kota ini adalah proyek utama di bawah Belt and Road Initiative (BRI).

Adapun visi proyek ini adalah untuk mengubah Port City Colombo menjadi kota kelas dunia untuk Asia Selatan dan pusat ekonomi paling aktif di kawasan ini. Port City ini diperkirakan mendatangkan $15 miliar dalam investasi internasional dan menciptakan 83.000 pekerjaan lokal. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kehidupan tepi laut yang terintegrasi di dalam Central Business District (CBD) guna memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi pengunjung, profesional, pengusaha, manajer, dan pensiunan dengan menciptakan kantor, perumahan, dan area rekreasi kelas dunia. Port City ini berusaha untuk menjadi pusat bisnis regional dan kota dengan ruang publik dan infrastruktur berkualitas tinggi yang akan menarik bagi investor domestik dan asing.

Latar belakang Pembangunan Kota Pelabuhan Kolombo

Upaya pertama untuk mendirikan CBD Kolombo dengan membangun kota pelabuhan di atas tanah reklamasi terjadi pada akhir 1990-an[1] ketika pemerintahan Sri Lanka menunjuk perusahaan Singapura CESMA untuk mempelajari Rencana Struktur Regional Metropolitan Kolombo. Rencana akhir tersebut membayangkan “megapolis” wilayah barat pada tahun 2030. Namun, dikarenakan biaya yang sangat besar untuk membangun pemecah gelombang di perairan dalam guna melindungi tanah reklamasi, gagasan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kota pelabuhan akan menjadi layak secara finansial ketika pemecah gelombang diintegrasikan dengan Proyek Perluasan Pelabuhan Kolombo.

Pada bulan April 2011, China Communications Construction Company Ltd. (CCCC), sebuah perusahaan publik milik negara China, mengajukan proposal yang tidak diminta kepada Otoritas Pelabuhan Sri Lanka (SLPA), sebuah perusahaan hukum yang didirikan oleh Otoritas Pelabuhan Sri Lanka Act 1 untuk mengawasi, antara lain, pelabuhan Sri Lanka dan wilayah pelabuhan yang dinyatakan. Tujuan CCCC adalah untuk mengubah Kolombo menjadi salah satu pusat kelautan dan logistik terpenting di kawasan ini, serta mengubah lanskap rute perdagangan utama Sri Lanka. CCCC dengan demikian terhubung dengan salah satu tujuan strategis Sri Lanka untuk mempromosikan kota sebagai pusat regional dan global.

Proyek ini seharusnya dimulai pada Maret 2011, tetapi terhenti karena beberapa faktor. Otoritas Pelabuhan Sri Lanka kemudian menyatakan pada pertengahan 2012 bahwa pengerjaan proyek Kota Pelabuhan Kolombo akan dimulai pada 2014, dengan perkiraan anggaran sebesar $15 miliar. Sebanyak 125 hektar lahan diberikan kepada pemerintah, dengan 88 hektar sisanya disewakan kepada pengusaha Cina selama 99 tahun. Korporasi China seharusnya mendapatkan hak milik atas 20 hektar. Mantan Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa dan Presiden China Xi Jinping kemudian bersama-sama meresmikan proyek kota pelabuhan Kolombo pada 17 September 2014.[2]

Namun, pada tahun 2015 setelah jatuhnya pemerintahan Rajapaksa, proyek tersebut ditangguhkan oleh pemerintahan baru,[3] dengan alasan tuduhan korupsi terhadap pemerintahan Rajapaksa, dan tidak adanya studi kelayakan sebelum kontrak diberikan. Anggota parlemen oposisi dan politisi mengkritik proyek tersebut, mengklaim bahwa pemerintah sebelumnya mengizinkan pembentukan provinsi China yang berdaulat di Sri Lanka, membahayakan kedaulatan teritorial dan kemerdekaan negara itu.

Selama bulan Juni 2015 hingga Februari 2016, negosiasi dilakukan secara ekstensif antara Perusahaan Proyek dan komite tingkat tinggi, dan Kabinet Menteri yang kemudian menghasilkan keputusan dimulainya kembali Proyek Kota Pelabuhan Kolombo. Proyek ini sekarang dikenal sebagai ‘Colombo International Financial City’. Pada 12 Agustus 2016, Perjanjian Tripartit ditandatangani oleh pemerintah Sri Lanka, Otoritas Pembangunan Perkotaan (UDA), dan perusahaan China CHEC Port City Colombo Pvt. Ltd. [4]

Perkembangan terkini Pembangunan Kota Pelabuhan Kolombo

Parlemen Sri Lanka pada 20 Mei 2021, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Ekonomi Kota Pelabuhan Kolombo,[5] yang secara resmi mendeklarasikan 269 hektar tanah yang direklamasi dari lautan dan dicaplok kota Kolombo sebagai zona ekonomi khusus (KEK) pertama negara itu untuk layanan- industri yang berorientasi. Di bawah undang-undang ini, komisi yang dipilih oleh Presiden akan mengatur KEK, yang akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam mata uang asing yang diakui di dalam kota pelabuhan.

RUU tersebut disahkan setelah Mahkamah Agung Sri Lanka menerima lebih dari selusin petisi oleh oposisi politik dan masyarakat sipil yang mengklaim bahwa RUU tersebut berdampak langsung pada kedaulatan negara. Pada 25 Mei, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, yang menyatakan bahwa RUU tersebut dapat disahkan dengan mayoritas sederhana jika klausal penting diubah agar sesuai dengan konstitusi negara. Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah Rajapaksa menyetujui revisi tersebut, menghilangkan kebutuhan mayoritas dua pertiga atau referendum untuk meloloskan bagian-bagian kunci. Proyek Port City, menurut Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, akan menciptakan 200.000 lapangan kerja dalam lima tahun pertama, dengan mayoritas pergi ke Sri Lanka.

Signifikansi geopolitik Kota Pelabuhan Kolombo

Mengingat lokasi Sri Lanka yang strategis di Samudera Hindia, tepat di bawah ujung India, yang terletak di antara Asia Tenggara dan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, menjadikan kekuatan internasional seperti Amerika Serikat, Cina, dan India selalu memiliki kepentingan terhadap pelabuhan di Sri Lanka. Persaingan antar kepentingan atas pantai Sri Lanka menyoroti peranan penting lokasi strategis pulau itu, terutama dalam hal perdagangan global.

Port City Kolombo dianggap sebagai koloni Cina yang potensial dan merupakan ancaman keamanan bagi India dan kawasan Samudra Hindia. India dan Amerika Serikat telah menyatakan kekhawatirannya atas proyek China ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Port City, yang menjadi kontributor utama dalam BRI China telah membuat khawatir para pesaing China. China sudah menguasai dan sebagian besar memiliki pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lebih banyak lagi tanah yang dikuasai China di Sri Lanka tetap menjadi ancaman keamanan utama bagi negara tetangga terdekat Sri Lanka, yaitu India. India dan Jepang melakukan upaya terbaik mereka untuk mendapatkan kepemilikan ECT,[6] yakni sebuah proyek terminal terdalam di pelabuhan Kolombo. Namun, pemerintah Sri Lanka membatalkan kesepakatan tersebut dengan alasan adanya tekanan kuat dari serikat pekerja yang berafiliasi dengan SLPP yang berkuasa.

Mempertimbangkan ketidakmampuan negara untuk meminjam uang dari Amerika Serikat, India, Jepang, atau negara-negara Uni Eropa, beberapa politisi Sri Lanka melihat hubungan yang erat dengan China sebagai peluang bagus. Melakukan bisnis dengan China lebih mudah, karenanya merupakan pilihan yang lebih baik untuk Sri Lanka.

Oleh karenanya, lokasi strategis Sri Lanka sangat penting untuk BRI China dan untuk Sri Lanka saat ini, dan perkembangan ini memperburuk Perang Dingin antara AS dan China.Selain itu, jangkauan investasi China ke negara-negara regional seperti Sri Lanka melalui skema seperti Jalur Sutra Maritim merupakan masalah keamanan utama bagi India dan kekuatan besar lainnya.

[1] https://www.theurbandeveloper.com/articles/sri-lankas-us15-billion-port-city-colombo-marked-completion-2041

[2] https://www.thehindu.com/news/international/south-asia/chinese-president-xi-jinping-inaugurates-colombo-port-city/article6418953.ece

[3] https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-suspends-china-port-city-project/articleshow/46467339.cms

[4] https://www.business-standard.com/article/news-ians/sri-lanka-china-sign-tripartite-pact-to-construct-mega-port-city-116081201919_1.html

[5] https://www.thehindu.com/news/international/sri-lankan-parliament-passes-controversial-bill-on-china-backed-port-city/article34608185.ece

[6] https://www.thehindu.com/news/national/after-india-japan-reacts-sharply-to-sri-lankan-cancellation-of-ect-pact/article33743155.ece