Pada 21 Februari 2026, kapal kontainer Zhi Fei memperagakan operasi otomatis di Pelabuhan Qingdao, China. Kapal itu mendekati dermaga dan bersandar tanpa dikemudikan langsung oleh awak. Setelah posisinya tepat, alat tambat vakum, yaitu alat pengisap yang menempel pada badan kapal, menahannya kurang dari 30 detik. Derek dan kendaraan otomatis kemudian memindahkan peti kemas. Keberhasilan ini bukan hanya hasil teknologi di atas kapal. Pelabuhan Qingdao sudah memiliki peralatan dan sistem komputer yang terhubung dengan kapal. China dengan demikian memperlihatkan sebuah sistem terpadu antara kapal dan pelabuhan, bukan bukti bahwa kapal dapat bekerja sama baiknya di semua pelabuhan (China Central Television, 2026).
Peristiwa itu terkait dengan langkah China Classification Society (CCS), lembaga pemeriksa teknis kapal China, yang memberlakukan Rules for Intelligent Ships 2026 pada 1 Juni 2026. Aturan ini mengatur pemeriksaan kemampuan kapal cerdas, termasuk sistem navigasi, pertukaran data antarpiranti, sandar otomatis, dan pencegahan tabrakan dengan jembatan. CCS juga memberikan notasi kelas, yaitu penanda bahwa fungsi tertentu telah diperiksa. Bagi pembuat kapal, penanda itu membantu menunjukkan kepada pembeli bahwa produknya sudah diperiksa. Namun klasifikasi tersebut bukan izin otomatis untuk berlayar tanpa awak di negara lain.
Persoalannya muncul saat pengalaman pengujian tertentu memengaruhi ukuran yang dipakai untuk menilai produk lain. Sistem sandar otomatis di Qingdao bekerja dengan bantuan alat tambat dan komputer terminal yang sesuai. Pelabuhan lain mungkin menggunakan alat berbeda atau masih membutuhkan pekerja untuk memasang tali tambat. Jika cara menguji kapal cerdas kelak lebih banyak mengacu pada fasilitas seperti Qingdao, perusahaan yang sudah mengembangkan teknologi untuk fasilitas tersebut bisa lebih mudah memenuhi persyaratan. Pesaing mungkin harus membayar penyesuaian dan pengujian tambahan. Ini belum membuktikan bahwa CCS menguntungkan perusahaan tertentu. Namun cara pengujian dapat memengaruhi biaya dan peluang masuk pasar.
Hubungan antara industri dan penyusunan aturan dapat dijelaskan melalui teori institutional complementarity atau kesesuaian antarlembaga. Tim Buthe dan Walter Mattli menjelaskan bahwa koordinasi industri dan lembaga teknis dalam negeri dapat memperkuat pengaruh suatu negara pada standar internasional. China memiliki peluang itu karena galangan membangun kapal, pelabuhan menyediakan tempat uji, perusahaan pelayaran mengoperasikannya, dan CCS menyusun aturan pemeriksaan. Dengan hubungan tersebut, temuan dari pengujian kapal dapat menjadi bahan usulan standar. Keunggulannya terletak pada kemampuan mengubah pengalaman industri menjadi usulan aturan.
Arah tersebut terlihat dalam Smart Shipping 2030 Action Plan atau Rencana Aksi Pelayaran Cerdas 2030 yang diterbitkan pemerintah China. Pada 2027, pemerintah menargetkan pengoperasian lebih dari seratus kapal cerdas, pembukaan lebih dari lima jalur pelayaran percontohan, dan pengembangan lebih dari sepuluh bentuk penerapan yang dapat digunakan di tempat lain. Dokumen itu juga menyatakan keinginan China memengaruhi penyusunan aturan kapal otonom internasional. China juga memegang sekretariat Komite Teknis 8, Subkomite 26 (ISO/TC 8/SC 26) tentang pelayaran cerdas di International Organization for Standardization (ISO), organisasi penyusun standar internasional. Sekretariat membantu pekerjaan komite, bukan memberi China hak menetapkan standar sendirian.
Di sinilah letak kepentingan ekonomi yang perlu diperhatikan. Aturan keselamatan berlaku untuk semua perusahaan yang mengikuti proses penilaian yang sama, tetapi biaya untuk memenuhinya bisa berbeda. Pembuat sistem yang telah memiliki data dari banyak pengujian mungkin lebih siap menunjukkan bahwa produknya aman. Pesaing yang mengembangkan cara kerja lain harus membuktikan kemampuannya dengan metode yang mungkin belum sesuai dengan produknya. Risiko ini akan lebih besar jika pengujian hanya menilai kapal di terminal otomatis, tetapi kurang menguji kegagalan komunikasi atau keadaan pelabuhan biasa. Akibatnya, teknologi yang berhasil dalam lingkungan tertentu bisa terlihat lebih siap dipakai secara luas daripada kenyataannya.
Batas kewenangan CCS terlihat ketika International Maritime Organization (IMO), atau Organisasi Maritim Internasional, mengadopsi International Code of Safety for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS Code) pada Mei 2026. MASS Code adalah pedoman keselamatan internasional bagi kapal yang dapat berlayar secara mandiri atau dikendalikan dari jarak jauh. Pedoman ini mulai berlaku secara sukarela pada Juli 2026 dan ditargetkan menjadi aturan wajib pada 2032. CCS dapat menetapkan persyaratan klasifikasi, tetapi negara tempat kapal didaftarkan tetap memiliki kewenangan atas persetujuan operasinya sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, pengalaman di Qingdao dapat membantu China mengusulkan standar, tetapi tidak otomatis membuat aturan CCS diterima oleh seluruh negara.
Perebutan pengaruh dalam industri kapal cerdas akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membuat kapal bergerak sendiri. Adapun yang lebih menentukan adalah kemampuan mengubah pengalaman uji coba menjadi ukuran teknis yang dipakai industri untuk menilai kapal. China sudah membangun hubungan antara kapal, pelabuhan, lembaga klasifikasi, dan forum internasional untuk memperjuangkan pengaruh tersebut. Jika ukuran pengujian pada akhirnya lebih sesuai dengan teknologi yang berkembang lebih dahulu di China, perusahaan dari negara lain bisa menghadapi biaya penyesuaian lebih besar meskipun teknologinya juga aman. Persaingan dengan demikian dapat dimulai bahkan sebelum kapal dijual, yaitu ketika persyaratan untuk menyebut sebuah kapal layak digunakan sedang disusun.