Pada 23 Juli 2025 Pemerintah Transisi Suriah (STG) secara resmi meminta bantuan kepada Turki untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka untuk menghadapi ancaman kelompok terorisme seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dilansir dari Anadolu seorang pejabat di Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) Turki menyatakan bahwa Negeri Dua Benua akan terus meningkatkan kerja sama dengan STG dengan memberikan pelatihan, konsultasi, dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Angkatan Bersenjata Suriah. Pejabat Kemhanas tersebut menambahkan bahwa Turki mendukung sepenuhnya integritas wilayah dan politik Suriah agar tercipta sebuah perdamaian berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Beberapa hari setelah permintaan tersebut beredar sebuah video di media sosial X/Twitter yang menunjukan sebuah kendaraan pengangkut pasukan (APC) Ejder/Arma 6X6 buatan konglomerat pertahanan Turki Nurol Makina yang sedang diangkut oleh sebuah truk untuk diberikan kepada Angkatan Bersenjata Suriah.
Adanya video tersebut menunjukan bahwa kerja sama pertahanan antara Suriah dan Turkimemiliki cakupan luas karena Negeri Dua Benua rela memberikan salah satu kendaraan tempur canggih mereka agar Negeri Al-Sham dapat membangun ulang kapasitas pertahanan mereka. Kerja sama ini juga memiliki potensi lebih besar karena hingga saat ini Turki sedang berupaya untuk membentuk sebuah perjanjian yang mencakup pembangunan pangkalan militer untuk Angkatan Bersenjata Turki (TAF) di wilayah Suriah. Dari perspektif STG kerja sama pertahanan dengan Turki memiliki banyak keuntungan karena setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh Negeri Al-Sham tidak lagi memiliki kapabilitas pertahanan memadai karena sebagian besar dari persenjataan strategis seperti sistem pertahanan udara, pesawat tempur, dan kapal perang sudah terlalu usang atau telah dihancurkan oleh serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Israel (IAF). Selain kapabilitas pertahanan yang kurang memadai, Suriah juga sedang menghadapi berbagai isu internal dan eksternal yang dapat mengancam persatuan nasional seperti pertikaian antara etnis Druze dan Badawi di provinsi Suwayda, negosiasi integrasi dengan Pasukan Demokratis Suriah (SDF) yang sebagian besar merupakan etnis Kurdi, insurgensi pemberontak pro-Assad di wilayah Jantung Alawiyya, serta invasi dan serangan udara yang dilancarkan oleh Israel terhadap wilayah Quneitra.
Untuk menghadapi seluruh permasalahan tersebut Angkatan Bersenjata Suriah perlu membangun ulang kapabilitas pertahanan mereka dengan melakukan aksi external balancingseperti membeli persenjataan canggih dari sekutu atau mitra dan meningkatkan kerja sama dengan militer negara sekutu untuk membangun ulang kapabilitas angkatan bersenjata mereka. Turki merupakan sekutu ideal untuk melakukan aksi tersebut karena TAF merupakan militerdengan pengalaman tempur ekstensif dengan kapabilitas memadai. Selain itu industri pertahanan Turki juga memiliki kemampuan untuk memproduksi persenjataan modern dan hal itu dibuktikan dengan beberapa persenjataan modern yang saat ini telah dikembangkan seperti pesawat tempursiluman KAAN dan rudal balistik hipersonik Tayfun Block-4.
Akan tetapi kerja sama ini juga membuka pertanyaan baru yaitu apakah hal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan atau apakah Suriah akan memiliki peran yang lebih tunduk kepada Turki. Tidak dapat dipungkiri bahwa Turki merupakan salah satu alasan mengapa pasukan pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) berhasil meruntuhkan rezim Assad karena sejak 2017 Negeri Dua Benua telah memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada dua faksi dalam FSA yakni Hayat Tahrir Al-Sham dan Tentara Nasional Suriah (SNA). Dari kedua kelompok tersebut, SNA sering dianggap sebagai kelompok proksi Turki karena sebagian besar dari anggota mereka seperti Muhammad al-Jassim dan Saif Boulad telah menyatakan secara terbuka kesetiaan terhadap Republik Turki. Tidak lama setelah FSA meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad berbagai individu dari faksi SNA telah diberikan jabatan atau kenaikan pangkat oleh Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa seperti Muhammad al-Jassim yang diberikan pangkat brigadir jenderal (brigjen) saat ini menjabat sebagai Komandan Divisi Infanteri 25 di Hama. Selain itu terdapat juga beberapa anggota SNA yang telah diangkat sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Suriah. Hal ini membuka kemungkinan bagi para perwira dan pejabat yang sebelumnya menyatakan kesetiaan kepada Turki untuk menjadi pengkhianat dan membocorkan rahasia negara karena sebelumnya mereka telah menyatakan kesetiaan terhadap negara lain.
Akan tetapi hingga saat ini Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa sedang berupaya untuk memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Suriah berada sepenuhnya dibawah kendali pemerintahannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengabaikan berbagai sugesti dari SNA agar Angkatan Bersenjata Suriah terdiri dari 150 ribu personel. Akan tetapi Al-Sharaa terpaksa untuk menunjuk beberapa anggota SNA sebagai petinggi militer dan pejabat di Kemhan Suriah akibat dari tekanan politik dari Turki. Walaupun penunjukan tersebut berpotensi untuk mengurangi kecurigaan dari Turki hal ini dapat menyebabkan pertikaian internal dengan faksi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) karena perbedaan pandangan. Selain itu terdapat juga faktor kemarahan publik yang harus dimitigasi karena beberapa dari anggota SNA yang ditunjuk memiliki rekam jejak buruk dalam melakukan kejahatan terhadap warga sipil.
