Pada 14 Oktober 2026, Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) Jenderal Xavier Brunson memberikan pidato dan analisa tentang geopolitik kawasan Asia-Pasifik dan prospek transfer kendali operasional (OPCON) Militer Korea Selatan dalam kondisi perang. Dalam pidato tersebut, Jenderal Xavier mendorong dibentuknya sebuah standar baru yang dapat digunakan oleh USFK dan Militer Korea Selatan dalam kerangka pengembalian OPCON. Standar ini diperlukan karena menurut Jenderal Xavier menganggap dinamika geopolitik kawasan telah mengalami perubahan signifikan sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang dapat mengakomodasi perkembangan ini. Selain standar baru, Jenderal Xavier mendorong agar transfer OPCON tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena menurutnya hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi keamanan Semenanjung Korea dan rakyat Korea Selatan.
Menanggapi pernyataan Jenderal Xavier, Letjen (Purn) Angkatan Darat Korea Selatan (ROKA) Chun In-bum merilis sebuah artikel opini yang menanggapi pernyataan Komandan USFK secara konstruktif. Dalam artikel tersebut, Letjen Chun menyatakan bahwa faktor terpenting yang harus menjadi pertimbangan dalam isu transfer OPCON adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat mempertahankan kesiapan tempur ROKA dan USFK. Selanjutnya, Chun juga menegaskan diperlukannya ketahanan nasional cukup baik yang mana kapasitas industri pertahanan dan rantai pasok Korea Selatan dapat dijaga dari serangan strategis atau sabotase. Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) Korea Selatan Jeong Bit-na menyatakan bahwa persyaratan baru transfer OPCON yang dibuat secara sepihak oleh Amerika Serikat secara efektif memblokir kemungkinan tersebut. Namun Jeong menekankan pernyataan ini merupakan opini pribadinya sendiri dan tidak memiliki hubungan apapun dengan posisi resmi Kemhanas Korea Selatan.
Isu transfer OPCON dalam kondisi perang bukanlah suatu hal baru karena Korea Selatan telah berupaya untuk mencapai ini sejak tahun 2007. Akan tetapi, dalam upaya yang saat ini sedang berlangsung, terdapat perbedaan fundamental tentang pendekatan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam hal ini, Presiden Lee Jae-Myung menginginkan agar Korea Selatan mendapatkan OPCON sepenuhnya pada tahun 2030 sementara Amerika Serikat tetap mengedepankan kerangka conditions based transition sebagai syarat utama. Hal ini dianggap penting karena terdapat anggapan bahwa sebelum transfer OPCON dapat dilakukan, Militer Korea Selatan harus menunjukkan kemampuan memadai dalam menjalankan operasi gabungan.