Pada 20 Agustus 2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) untuk mengerahkan sebuah armada kapal perang ke perairan kawasan Amerika Selatan. Armada yang dikerahkan diantaranya adalah tiga kapal perusak peluncur rudal (DDG) kelas Arleigh Burke, sebuah kapal selam penyerang nuklir (SSN), beberapa pesawat patroli maritime P-8 Poseidon, serta kapal pengangkut pasukan (LPD) dan penyerang amfibi (LHA) dari Pasukan Ekspedisi Marinir ke-22 (MEU). Armada tersebut dikerahkan ke perairan Amerika Selatan untuk menjalankan operasi anti-narkoba rutin dan sekaligus berperan sebagai show of force terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Seminggu kemudian armada tersebut diperkuat dengan kapal penjelajah nuklir (CGN) USS Lake Eerie dan SSN kelas Los Angeles USS Newport.
Menanggapi perkembangan tersebut Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkanAngkatan Laut Venezuela (ALZ) untuk mengerahkan kapal perang dan drone di perairan sekitar untuk menghadapi potensi invasi dari Amerika Serikat. Selanjutnya Presiden Maduro juga mendorong masyarakat bergabung dalam milisi untuk menghadapi terjadinya kemungkinan tersebut. Selain itu Presiden Maduro juga mengecam pengerahan armada yang dilakukan oleh Amerika sebagai upaya ilegal untuk mengubah pemerintahan sah yang ada di Venezuela. Maduro juga menolak tuduhan Amerika Serikat bahwa dia dan pejabat negaranya merupakan petinggi dari sebuah kartel narkoba yang bernama Kartel Para Matahari. Kartel tersebut ditetapkansebagai organisasi teroris dan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump beberapa minggu sebelumnya.
Kemungkinan Amerika Serikat melancarkan sebuah invasi saat ini cukup terbatas karena armada yang dikerahkan ke perairan Amerika Selatan hanya memiliki 2200 Marinir. Akan tetapi keterbatasan kekuatan prajurit tidak menutup kemungkinan Negeri Paman Sam akan melancarkan serangan terbatas terhadap Venezuela untuk menggerus sistem pertahanan negara tersebut. Setelah sistem pertahanan Venezuela tergerus sebuah kelompok proksi anti-Maduro dapat menggunakan kekacauan yang ada untuk melengserkan sang Presiden Venezuela. Skenario ini memiliki preseden sejarah karena sebelumnya Amerika Serikat telah melakukan hal serupa di Kuba pada tahun 1961 dan di Guatemala pada tahun 1954. Akan tetapi hal ini akan sulit dilakukan di Venezuela karena sebelumnya terdapat upaya pelengseran yang gagal dilakukan pada tahun 2020. Walaupun Amerika Serikat mengklaim mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan upaya tersebut Presiden Maduro menggunakan insiden ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sekaligus memperkuat aparatur keamanan Venezuela.
Skenario alternatif yang dapat terjadi adalah pengerahan pasukan Amerika Serikat secara berkala setelah armada menggerus kapabilitas pertahanan Angkatan Bersenjata Venezueladengan serangan rudal dan serangan udara. Dalam skenario ini Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan untuk melengserkan Maduro dan mengembalikan kekuasaan ke pemerintah baru setelah Negeri Paman Sam mengendalikan anarki yang timbul dari vakum kekuasaan sementara yang terbentuk akibat dari invasi tersebut. Skenario alternatif ini merupakan sesuatu yang memungkinkan terjadi karena Amerika Serikat bisa memanfaatkan shock and awe untuk menghancurkan kekuatan Angkatan Bersenjata Venezuela. Taktik ini memanfaatkan keuntungan industri pertahanan Amerika Serikat dengan menggunakan gempuran berkelanjutan dan formasi gerak cepat untuk menghancurkan efektivitas tempur Angkatan Bersenjata Bolivar Venezuela (FANB) sekaligus menduduki fasilitas penting agar pendudukan sementara negara dapat berjalan dengan baik.
Akan tetapi skenario ini menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya sulit untuk dilakukan. Tantangan pertama adalah jumlah pasukan yang dibutuhkan untuk melancarkan hal tersebut. Dilansir dari Military Times, skenario invasi Venezuela membutuhkan setidaknya 150 ribu hingga 200 ribu prajurit dengan dukungan ekstensif dari USN dan Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF). Untuk mendapatkan jumlah pasukan tersebut Amerika Serikat harus memberlakukan kebijakan wajib militer. Akan tetapi hal tersebut akan menyebabkan kemarahan publik karena berdasarkan data survei tahun 2023, 72% dari warga Amerika Serikat tidak ingin menjadi prajurit. Hal tersebut dapat menyebabkan kohesi pasukan Amerika Serikat menurun karena prajurit yang dikirimkan ke Venezuela tidak akan mengerti mengapa mereka dikirimkan ke negara tersebut dan tujuan apa yang ingin dicapai dari invasi yang dilancarkan. Jika kebijakan wajib militer tidak dapat dilakukan Amerika Serikat bisa menarik pasukan dari kawasan Indo-Pasifik atau Eropa untuk memastikan bahwa prajurit yang akan berpartisipasi dalam invasi memiliki kualitas yang memadai. Akan tetapi hal ini dapat mengurangi kesiapan tempur Negeri Paman Sam di kawasan tersebut.
Tantangan selanjutnya adalah terdapat kemungkinan menjadi sebuah konflik berkepanjangan baik itu di fase awal ataupun fase pasca invasi. Kemungkinan ini merupakan ancaman nyata bagi invasi Amerika Serikat karena FANB secara keseluruhan memiliki sekitar 337 ribu prajurit aktif dan ratusan ribu komponen cadangan yang terdaftar sebagai anggota milisi nasional. Walaupun persenjataan yang digunakan oleh FANB tidak secanggih Amerika Serikat, jumlah pasukan yang dapat mereka kerahkan di medan pertempuran merupakan bahaya tersendiri karena militer Venezuela dapat menggunakan taktik pertahanan elastis untuk menggerus kekuatan tempur pasukan Negeri Paman Sam. Selain itu Venezuela juga bisa mengerahkan satuan drone dan milisi mereka untuk menggerus kapabilitas logistik dan komando Amerika Serikat dengan menyerang target penting seperti pusat komando, konvoi kapal pembawa perbekalan, dan pusat komunikasi jarak jauh.
