UU Ciptaker Archives - DIP Institute

UU Ciptaker

January 13 2023

Perppu Cipta Kerja yang Kontra Hak Pekerja

Chatrine Debora Asia Pacific, Economy, News, Politics Buruh, Perppu Ciptaker, UU Ciptaker 0

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2022 lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sebelumnya, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan buruh menilai Perppu Ciptaker melanggar konstitusi. Penerbitan Perppu Ciptaker ini mengundang kontroversi terutama dikalangan organisasi buruh atau pekerja.

Pemerintah klaim Perppu Ciptaker mampu berikan dampak positif

Perppu Cipta Kerja yang berisi 1.117 halaman dan 186 pasal tersebut diterbitkan dengan sembilan pertimbangan seperti guna membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, menyerap tenaga kerja, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dll.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa UU Ciptaker akan mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menilai bahwa Perppu Ciptaker telah didiskusikan kepada pengusaha dan serikat pekerja jauh sebelum Perppu Ciptaker disahkan.

President Jokowi turut mengklaim bahwa Perppu akan memberikan kepastian hukum yang mendukung para investor baik dari dalam maupun luar negeri karena di tahun 2023 ekonomi Indonesia akan terus bergantung pada investasi dan eskpor.

Namun, klaim ini berlawanan dengan pendapat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang turut menilai Perppu Ciptaker menambah ketidakpastian bagi pengusaha dan buruh.

Banyak pasal kontroversial, Buruh: Penyusunan Perppu Ciptaker tak paham akar masalah

Sekjen OPSI Timboel Siregar mempertanyakan beberapa pasal, seperti pasal 64 UU Cipta Kerja tentang alih daya (outsourcing) yang sebelumnya dihapus di UU Cipta Kerja, yang membuat adanya ketidakpastian penggunaan pekerja alih daya atau hanya untuk pekerjaan yang bersifat penunjang.

Di sisi lain, Organisasi Buruh menilai terdapat beberapa aturan kontroversial yakni terkait dengan bank tanah, di mana dengan adanya Perppu Ciptaker, maka akan memudahkan tanah rakyat dikuasai oleh korporasi.

Aturan lain seperti larangan impor dalam Pasal 30 (1) UU No. 19/2013, yang diubah dalam Perppu Cipta Kerja. Sebelumnya, terdapat larangan mengimpor komoditas pertanian dalam negeri ketika sudah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan.

Namun berdasarkan Perppu Ciptaker, kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor komoditas pertanian dengan tetap melindungi kepentingan petani. Aturan lain yakni adanya ketentuan pidana bagi orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat panen raya.

Kritik berdatangan termasuk dari Akademisi dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, Feri Amsari, yang menyatakan bahwa aturan tersebut menguntungkan investor, namun tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amsari menilai bahwa ahli-ahli yang dikumpulkan dalam proses pembahasan Perpu tidak sepenuhnya memahami soal ilmu perundang-undangan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mengatakan bahwa orang-orang elitlah yang mendapat keuntungan dari penerbitan Perppu yang akan menggantikan UU Ciptaker tersebut.

Menyusul isu ini, serikat buruh berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai kota pada tanggal 14 Januari 2023.

Aktivis Indonesia mengatur boneka oligarki raksasa selama protes di depan gedung DPR di Jakarta, Indonesia untuk memprotes omnibus law. (Kredit foto harus dibaca Jepayona Delita/Jefta Images/Future Publishing via Getty Images)

June 2 2022

DPR Resmi Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law, Apa Selanjutnya?

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, Economy, News, Politics, Social and Culture Buruh, DPR, Indonesia, Investor, Omnibus Law, UU Ciptaker, UU PPP 0

Rapat Paripurna DPR secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja, pada Selasa, 24 Mei. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021-2022 yang langsung dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

“Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 13 tahun 2011 tentang PPP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju serentak oleh anggota DPR RI yang hadir sebanyak 338 anggota. Dengan 56 orang hadir secara langsung dan 220 lainnya hadir secara virtual, sedangkan, sebanyak 62 orang tak hadir atau izin. “Dengan demikian kuota forum (kuorum) telah tercapai,” kata Puan dilansir dari CNN. Puan sebelumnya menyebut revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan UU secara omnibus law atau gabungan.

Revisi UU PPP nantinya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam amar putusannya, MK sebelumnya agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Revisi UU PPP telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat satu pada 13 April 2022. UU PPP disetujui delapan dari sembilan fraksi. Hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan UU PPP

Pada awal Juni ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh menolak pengesahan UU PPP. Menurutnya, puluhan ribu buruh di 34 provinsi akan turun ke jalan pada 8 Juni 2022 menolak UU PPP. Aksi akan dilakukan di sekitar Jakarta dan kantor-kantor gubernur di provinsi lainnya. “Alasan pertama menolak. Ini hanya akal-akalan produk hukum agar omnibus law bisa dibenarkan, berlaku di Indonesia. Maka dimasukkan dalam revisi UU PPP, bukan karena kebutuhan hukum,” jelas Said Iqbal secara daring, pada Selasa (31/5/2022) dilansir dari VOA Indonesia.

Said Iqbal menambahkan revisi undang-undang ini juga tidak melibatkan masyarakat terutama yang terdampak udang-undang secara luas, melainkan hanya dari perwakilan kampus. Selain itu, revisi undang-undang ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat direvisi dalam waktu dua minggu saja. Selain itu, Revisi UU PPP ini sendiri dinilai oleh Rebecca Ray, peneliti akademis senior di Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston, mengatakan bahwa walaupun UU PPP ini melonggarkan perlindungan terhadap lingkungan, hal ini tidak berarti China akan memberikan investasi lebih banyak untuk Indonesia.