China baru-baru ini mengesahkan undang-undang baru tentang hubungan luar negeri, yang secara tegas bertujuan untuk melindungi “kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan pembangunannya.”[1] Undang-undang Hubungan Luar Negeri ini sejalan dengan situasi yang ada seperti yang disampaikan oleh Komisi Keamanan Nasional China,[2] yang baru-baru ini memperingatkan bahwa “kompleksitas masalah keamanan nasional” yang dihadapi China telah meningkat secara eksponensial. Badan tertinggi negara tirai bambu ini mengisyaratkan bahwa negara ini harus bersiap untuk menanggung “ujian berat” dalam kondisi buruk dan menghadapi skenario terburuk. Hal ini menunjukkan perubahan besar dalam pemikiran China, yang kini menempatkan keamanan di atas pembangunan.
Dengan perdebatan politik di China yang berpusat pada keamanan nasional dan kebutuhan untuk melawan yurisdiksi “tangan panjang” Amerika Serikat (AS),[3] UU ini diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi negara Partai Komunis China menggunakan undang-undang domestiknya untuk membalas sanksi asing. Sebuah esai tentang UU tersebut, yang ditulis oleh Wang Yi, yang diterbitkan dalam jurnal Partai Komunis China (CPC) Qiushi,[4] menyatakan bahwa langkah tersebut akan memperkuat kepemimpinan terpusat Komite Sentral Partai dalam urusan luar negeri, dan memperbaiki kekurangan dalam sistem hukum yang mengatur hubungan luar negeri. Pertama, hal ini menunjukkan niat Partai Komunis untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya terhadap keterlibatan luar negeri negara. Hal ini juga terlihat dari pengangkatan Wang Yi sebagai kepala Komisi Urusan Luar Negeri Pusat setelah Kongres Partai ke-20, meskipun ia telah melewati batas usia yang resmi.[5] Sementara kode tidak tertulis CPC menetapkan 68 tahun sebagai usia pensiun bagi para elit, pengecualian dibuat untuk Wang Yi yang berusia 69 tahun tahun lalu.
Pembersihan hukum ini juga sejalan dengan pendekatan hukum Partai Komunis China, di mana undang-undang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan strategis. AS telah menerapkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan China Li Shangfu dan pejabat China lainnya dan membatasi perusahaan teknologi seperti Huawei.[6] Pada gilirannya, China mengeluarkan undang-undang anti-sanksi pada tahun 2021, yang memberdayakan Beijing untuk mengambil tindakan balasan terhadap entitas asing dan individu yang terlibat dalam tindakan diskriminatif yang “melanggar hukum internasional”.
Esai Wang Yi di Qiushi[7] selanjutnya menambahkan bahwa risiko dan faktor tak terduga yang membayangi pembangunan negara adalah alasan untuk undang-undang tersebut. Undang-undang ini memiliki beberapa konsekuensi eksternal karena secara khusus menyebutkan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), dan mengamanatkan bahwa kepentingan warga negara dan organisasi China di luar negeri harus dilindungi. Proyek tandatangan Xi, BRI, telah membuat China memperluas jejak ekonominya secara global. Namun, China juga menghadapi risiko terjerat dalam perselisihan lokal saat berekspansi secara internasional, dan kepentingannya dapat berbenturan dengan kepentingan entitas lain. Sebagai contoh, warga negara dan bisnis China menjadi sasaran di Kepulauan Solomon setelah adanya klaim bahwa uang China[8] memengaruhi pemungutan suara di parlemen. Hal ini memicu perdebatan di China mengenai perlindungan warga negaranya di luar negeri dengan Guo Xiaobing,[9] seorang akademisi dari Pusat Studi Pengendalian Senjata di Institut Hubungan Internasional Kontemporer China, yang berargumen untuk meningkatkan kemampuan China dalam melindungi warga negaranya karena hal ini terkait dengan keamanan ekonominya. Kementerian Luar Negeri China telah mengumumkan bahwa Kepulauan Solomon akan menjadi fokus dari proyek-proyek Belt and Road dan zona ekonomi khusus.[10]
Sebuah investasi dapat dikatakan layak, jika dapat memastikan keuntungan di masa depan, yang bergantung pada variabel-variabel yang berubah-ubah seperti stabilitas politik. Undang-undang hubungan luar negeri menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Republik Rakyat China akan melindungi warga negara dan kepentingan ekonominya di luar negeri? China telah bersandar pada Pakistan untuk mengizinkan perusahaan keamanannya sendiri di negara tersebut setelah serentetan serangan fatal terhadap warga negara China.[11] Menurut laporan Mercator tentang BRI, ada hampir 5.000 perusahaan keamanan swasta yang terdaftar di China.[12] Kita telah melihat konsekuensi buruk dari Rusia yang menyerahkan kendali kepada aktor swasta non-negara di bidang keamanan, dan untuk memenuhi tujuan strategisnya. Kita juga memiliki contoh dari sejarah di mana ‘bendera’ yang didampingi oleh angkatan bersenjata Inggris bangkit untuk melindungi ‘perdagangan’ dan kepentingan komersial dan geopolitik Kerajaan. Dengan demikian, negara-negara yang menjadi tujuan investasi BRI harus memperhatikan konsekuensi dari undang-undang hubungan luar negeri China yang baru.
China telah menerima kritikan karena pendekatannya yang menggunakan pinjamannya di luar negeri untuk keuntungan geopolitik dan geoekonomi. Sekarang, seolah-olah untuk menutupi jejaknya, undang-undang baru ini menegaskan bahwa RRT menghormati kedaulatan negara penerima dan tidak melampirkan syarat-syarat politik pada bantuan keuangannya. Namun, bukti-bukti menunjukkan hal yang sebaliknya, terutama dalam insiden Yuan Wang 5,[13] di mana China bersandar pada Sri Lanka yang secara ekonomi lemah dan terlilit utang untuk mengizinkan berlabuhnya sebuah kapal penelitian yang dilengkapi untuk melacak peluncuran satelit dan rudal. Secara signifikan, Kanada[14] telah membekukan hubungan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang dipimpin oleh China dan sedang menyelidiki tuduhan yang dibuat oleh seorang mantan karyawan bank bahwa Partai Komunis China telah menyusup ke dalam lembaga keuangan tersebut.[15]
Undang-undang baru ini kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi yang luas bagi bisnis, negara, dan para pembangkang, di antara banyak pemangku kepentingan lainnya. Para pembangkang China dapat dihukum karena mengkritik negara, atau bahkan karena tidak cukup mendukung “kepentingan China”, baik di China maupun di luar negeri. Bisnis, terutama bisnis asing, harus sangat berhati-hati ketika melakukan pertukaran dengan perusahaan-perusahaan China, karena takut dituduh bertindak melawan “pembangunan” atau “keamanan” China. Undang-undang ini juga dapat “menekan” ruang diplomatik Taiwan, karena negara-negara dan perusahaan mungkin berpikir dua kali sebelum mendukung perjuangan mereka melawan China karena takut akan pembalasan hukum dan sanksi. Baru-baru ini, telah ada upaya untuk memperdalam keterlibatan ekonomi India dengan Taiwan, di mana China menegaskan kedaulatannya. Taiwan juga bertindak berdasarkan pendekatan ‘China-plus-satu’ dan perusahaan-perusahaan teknologinya ingin mengalihkan operasinya ke India dari China,[16] dan ada rencana untuk mendirikan Pusat Ekonomi dan Budaya Taipei (fasilitas diplomatik de facto) di ibukota keuangan India, Mumbai.[17] Bagaimana hal ini akan berdampak pada negara-negara seperti India masih harus dilihat karena China mungkin akan melihat langkah ini sebagai pelanggaran terhadap kepentingan pembangunan dan kedaulatan nasionalnya.
Sebagai penutup, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik ruang lingkup “keamanan nasional dan kepentingan pembangunan China,” atau sifat tindakan yang mungkin melanggar hukum, yang membuat ketentuannya sangat rentan terhadap interpretasi politik. Undang-undang ini digambarkan sebagai “kurang dari sebuah ketentuan hukum”[18] dan “lebih merupakan pernyataan politik kepada dunia” disampaikan oleh Dennis Weng, profesor ilmu politik di Universitas Sam Houston. Dengan demikian, dengan UU Hubungan Luar Negeri, China telah menambahkan senjata baru ke dalam gudang senjatanya untuk melawan sanksi dan semakin mengkonsolidasikan cengkeraman Partai Komunis China terhadap keterlibatan luar negeri. Hal ini akan mengintensifkan persaingan China dengan Barat dan negara-negara lain.
[1]Xinhua, The Law on Foreign Relations of the People’s Republic of China https://english.news.cn/20230628/28c7aedd386440ba9c370eb22476d430/c.html
[2] Xi Jinping presided over the first meeting of the 20th National Security Commission of the Central Committee, emphasizing the acceleration of the modernization of the national security system and capabilities, and the new security pattern to ensure the new development pattern, Xinhua, 30 Mei 2023. http://www.news.cn/politics/leaders/2023-05/30/c_1129657348.htm
[3] China Daily, Explainer: China’s foreign relations law to take effect, its significance explained, 30 Juni 2023. https://global.chinadaily.com.cn/a/202306/30/WS649e7228a310bf8a75d6c8f5.html
[4] People Daily, Implementing the law on foreign relations and providing strong rule of law safeguards for diplomacy of a great power with Chinese characteristics in the new era, 29 Juni 2023. http://www.qstheory.cn/qshyjx/2023-06/29/c_1129723078.htm
[5] Shi Jiangtao, Chinese Foreign Minister Wang Yi still in line for top diplomatic role, South China Morning Post, 22 Oktober 2022. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3196905/chinese-foreign-minister-wang-yi-still-line-top-diplomatic-role
[6]ANI, US not considering lifting sanctions imposed Chinese Defence Minister Li Shangfu, 24 Mei 2023. https://www.aninews.in/news/world/us/us-not-considering-lifting-sanctions-imposed-on-chinese-defence-minister-li-shangfu20230524230436/
[7] People Daily, Implementing the law on foreign relations and providing strong rule of law safeguards for diplomacy of a great power with Chinese characteristics in the new era, 29 Juni 2023. http://www.qstheory.cn/qshyjx/2023-06/29/c_1129723078.htm
[8] Maria Siow, In Solomon Islands, a calm after riots, but suspicions of China linger, South China Morning Post, 24 Januari 2022. https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3164236/solomon-islands-calm-after-riots-suspicions-china-linger
[9] Yang Sheng & Cui Fandi, China to upgrade security guarantee for development in new plan, Global Times, 30 Oktober 2020. https://www.globaltimes.cn/page/202010/1205141.shtml
[10]Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Reguler Press Confrence on May 26, 2022. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202205/t20220526_10693124.html
[11]Adnan Aamir, China wants own security company to protect assets in Pakistan, Nikkei Asia, 28 Juni 2022. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-wants-own-security-company-to-protect-assets-in-Pakistan
[12]Helena Legarda & Meia Nouwens, Guardians of the Belt and Road, Merics, 16 Agustus 2018. https://www.merics.org/en/report/guardians-belt-and-road
[13] Harsh V.Pant, Ship of concer, O https://www.orfonline.org/research/ship-of-concern/
[14] Deputy Prime Minister of Canada, Remarks for the Deputy Prime Minister regarding the Asian Infrastructure Investment Bank, 14 Juni 2023. https://deputypm.canada.ca/en/news/speeches/2023/06/14/remarks-deputy-prime-minister-regarding-asian-infrastructure-investment-bank
[15] Bob Pickard, 14 Juni 2023. https://twitter.com/BobPickard/status/1668871011968663553?s=20
[16] Shubhajit Roy, Mumbai is Taiwan’s next stop as its firms move far from China, The Indian Express, 6 Juli 2023. https://indianexpress.com/article/india/mumbai-is-taiwans-next-stop-as-its-firms-move-far-from-china-8779907/
[17]Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), Republic of China (Taiwan) to establish Taipei Economic Cultural Center in Mumbai to further advance substantive ites with India, 5 July 2023. https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&s=115023
[18] Jeff Pao, China ‘Foreign Relations Law’to punish decouping, Asia Times, 1 Juli 2023. https://asiatimes.com/2023/07/china-foreign-relations-law-to-punish-decoupling/
