Pendekatan militer Amerika Serikat (AS) yang mengutamakan militer di Asia berlanjut minggu lalu ketika USS Michigan, kapal selam bertenaga nuklir dan berpeluru kendali, tiba di Korea Selatan sebagai bagian dari perjanjian baru antara Washington dan Seoul yang dirancang untuk meyakinkan Korea Selatan tentang keseriusan komitmen AS terhadap sekutunya.
Setelah pertemuan mereka pada bulan April, Presiden Korea Selatan Yoon dan Presiden Biden mengeluarkan Deklarasi Washington yang menyatakan kembali komitmen Amerika untuk membela Korea Selatan. Di bawah perjanjian itu, AS berjanji untuk “meningkatkan visibilitas aset strategis secara teratur ke Semenanjung Korea.” Kunjungan USS Michigan ke Korea Selatan merupakan yang pertama oleh kapal selam Amerika sejak tahun 2017, dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi kunjungan serupa di tahun-tahun mendatang.
Dengan sendirinya, kampanye militer ini tidak selalu menjadi masalah, tetapi pendekatan yang timpang terhadap Korea Utara dan Asia Timur secara umum yang menekankan kekuatan militer dengan mengesampingkan komponen pendekatan lainnya tidak dapat mengurangi ketegangan atau menyelesaikan sengketa yang belum terselesaikan. Semakin banyak unjuk kekuatan yang dilakukan AS untuk meyakinkan Korea Selatan, semakin besar kemungkinan Korea Utara akan merespons dengan lebih banyak uji coba rudal provokatif dan bahkan mungkin dengan uji coba nuklir baru.
Jaminan AS kepada negara sekutunya perlu diimbangi dengan jaminan kepada stabilitas bagi pihak musuh, atau gerakan dukungan ini akan memicu ketegangan dan membuat situasi yang sudah berbahaya menjadi lebih tidak stabil. Dalam hal ini, unjuk kekuatan dapat dengan cepat menjadi kekalahan bagi diri sendiri jika AS dan sekutunya ingin menghindari krisis baru.
Sayangnya, tidak banyak bukti bahwa AS secara konsisten menggunakan alat politik luar negeri lainnya untuk menyeimbangkan unjuk kekuatan dan latihan militer yang telah dilakukannya dengan Korea Selatan dan kepada sekutu lainnya di kawasan Asia Timur. Penekanannya tampaknya selalu pada kampanye militer dan proyeksi kekuatan dengan sedikit bukti fleksibilitas dan keterbukaan untuk berkompromi yang diperlukan untuk de-eskalasi dan keterlibatan diplomatik.
Kebijakan AS terhadap Korea Utara tetap terhenti pada tujuan dan tindakan koersif yang tidak masuk akal atau berhasil selama 20 tahun terakhir, dan dalam hal ini tidak ada tanda-tanda akan mencair dalam waktu dekat. Stick Policy dan lebih banyak Big Stick Policy adalah apa yang membawa keadaan seperti saat ini, jadi AS tidak boleh berharap untuk mendapatkan hasil yang berbeda jika kebijakan tetap tidak berubah.
Salah satu alasan mengapa Korea Selatan menuntut kepastian terhadap AS adalah karena persenjataan nuklir Korea Utara terus berkembang tanpa henti, sehingga cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran itu adalah dengan mengupayakan rezim kontrol senjata yang akan membatasi ukuran persenjataan tersebut. AS tidak akan bisa membuat Korea Utara melucuti persenjataannya, tetapi mungkin bisa mendapatkan kesepakatan yang membuat persenjataan mereka tetap berada di bawah tingkat tertentu.
Bagaimanapun juga, aktivitas Korea Utara dalam membangun persenjataan nuklir sebagian besar didorong oleh ketakutan mereka akan serangan Amerika. AS sering bertindak seolah-olah para pemimpin negara sekutunya percaya bahwa musuh mereka meragukan kesediaan Washington untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap mereka, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak mudah dipercaya oleh negara-negara lain. Dalam kasus Korea Utara, pemerintah mereka menerima begitu saja bahwa AS mungkin akan menggunakan kekuatan terhadap mereka, tetapi mereka tidak percaya dengan janji-janji bahwa mereka tidak akan melakukannya.
Dalam situasi seperti ini, mengirim lebih banyak aset militer ke wilayah tersebut, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, sepertinya tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Hal ini mengingatkan salah satu strategi AS yang terkadang menerbangkan pesawat pengebom jarak jauh ke Timur Tengah untuk “mengirim pesan” ke Iran, seolah-olah pemerintah Iran lupa bahwa AS dapat menyerang mereka. Hal ini tidak lebih dari sekadar aksi saling serang yang tidak melakukan apa pun untuk mengatasi perselisihan yang mendasar yang dapat meningkat menjadi konflik.
Mungkin ada kalanya unjuk kekuatan militer memang tepat, tetapi AS harus menyadari bahwa gerakan simbolis ini dapat menimbulkan kerugian yang nyata ketika mereka memperkuat permusuhan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Ketika negara-negara lain menunjukkan kekuatan militer mereka secara terbuka, AS biasanya tidak menganggap hal ini sebagai tindakan yang tidak berbahaya atau defensif. Sama seperti AS cenderung melihat tindakan semacam itu oleh negara-negara lain sebagai ancaman dan provokatif, negara-negara lain juga melihat unjuk kekuatan. AS dengan cara yang sama. Sikap agresif cenderung memperkuat kelompok garis keras di kedua pemerintahan dan membuat upaya untuk mengurangi ketegangan menjadi lebih berisiko secara politis.
Kunjungan kapal selam ini dimaksudkan terutama sebagai sinyal kepada Korea Utara, tetapi juga mengirimkan pesan kepada China, yang pemerintahnya telah mengecam rencana tersebut segera setelah Deklarasi diterbitkan. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri China menuduh AS “memprovokasi konfrontasi blok, merusak sistem non-proliferasi nuklir, merusak kepentingan strategis negara lain, memperburuk ketegangan di semenanjung Korea, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan bertentangan dengan tujuan denuklirisasi semenanjung Korea.”
Kunjungan USS Michigan pasti akan memusuhi China seperti halnya kunjungan Sekretaris Luar Negeri AS Antony Blinken yang berada di Beijing untuk mencoba menstabilkan hubungan. Mungkin ini adalah sebuah kebetulan bahwa kedua kunjungan tersebut terjadi begitu dekat satu sama lain, tetapi waktunya hampir tidak optimal.
Pendekatan AS terhadap Asia, seperti kebanyakan kebijakan luar negeri lainnya, mengalami militerisasi yang berlebihan. Hal ini berdampak pada mendorong perlombaan senjata dan menyebabkan hubungan dengan China memburuk dengan cepat, dan hal ini menciptakan ketegangan yang dianggap mengkhawatirkan oleh banyak sekutu dan negara lain di kawasan ini.
Seperti yang diamati oleh pakar hubungan internasional Van Jackson lebih dari setahun yang lalu, “Kebijakan AS terhadap kawasan paling penting di dunia ini tidak lebih dari perpaduan antara sisa-sisa inersia dari kebijakan Asia yang mengutamakan militer dari Trump dan kebangkitan kembali “poros ke Asia” dari Presiden AS saat itu, Barack Obama, yang bermaksud baik namun bernasib buruk, yang juga memiliki agenda yang sangat termiliterisasi.” Hal ini memperlihatkan pendekatan yang mengutamakan militer telah meningkat sejak saat itu. Inisiatif pemerintahan Biden yang paling menonjol di Asia-Pasifik semuanya difokuskan pada peningkatan kerja sama militer dan proyeksi kekuatan, dan tidak ada yang sebanding di bidang lainnya.
Jebakan dari pendekatan yang mengutamakan militer bukan hanya karena pendekatan ini mendestabilisasi Asia, tetapi juga mengabaikan kebijakan ekonomi yang konstruktif dan keterlibatan diplomatik ketika alat-alat lain ini akan lebih berguna dan lebih murah. Salah satu bagian dari pendekatan yang mengutamakan militer mungkin tampak cukup masuk akal jika berdiri sendiri, tetapi jika digabungkan, semua hal ini menempatkan AS dan Asia pada jalur berbahaya yang dapat dan harus dihindari. Untuk memiliki pendekatan yang lebih seimbang dan konstruktif terhadap Asia, AS perlu mengurangi unjuk kekuatan dan ancaman implisit untuk menggunakan kekuatan dan memfokuskan upaya keterlibatannya pada perdagangan dan diplomasi.
