Politik Global Archives - DIP Institute

March 10 2021

Penarikan Tentara AS dari Afghanistan: Kebijakan Demiliterisasi Biden?

Chatrine Debora America, Politics, Security and Defence, Think Afghanistan, amerika serikat, Joe Biden, Politik Global, Politik Luar Negeri 0

Setahun lalu tepatnya Februari 2020, Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump sebelumnya menyepakati perjanjian perdamaian (Doha peace agreement) dengan Taliban, kelompok militan di Afghanistan.
Kesepakatan ini ditujukan untuk menghentikan perang melalui pelucutan senjata dan dialog perdamaian dengan pemerintah di Kabul untuk mencegah perluasan tindakan ekstrimis dari kelompok seperti Al-Qaeda yang meluncurkan serangan ke wilayah nasional, regional, serta Amerika Serikat dan aliansinya.
Sebagai gantinya, maka tentara AS atau asing lainnya harus ditarik mundur hingga tenggat bulan Mei 2021.
Namun mengingat adanya perubahan kepemimpinan AS dengan Joe Biden sekarang, bagaimana kebijakan AS di wilayah Afghanistan?

Rencana Renegosiasi Afghanistan dan Taliban
Setahun setelah dialog perdamaian terjadi, kondisi di Afghanistan tidak berubah di mana Taliban masih meluncurkan serangan pada pemerintah dan tetap menjalin hubungan dengan Al-Qaeda, sehingga perjanjian yang ditetapkan tidaklah efektif.
Joe Biden sedang meninjau kembali perjanjian dengan Taliban tersebut bersama politisi AS dengan mendorong negosiasi ulang perjanjian hingga batas akhir waktu 1 Mei untuk menarik seluruh tentara AS di Afghanistan. Pemerintahan Biden mengusulkan pada pemerintah Afghanistan untuk menandatangani perjanjian sementara pembagian kekuasan dengan Taliban melalui surat dari Sekretaris Negara AS Antony Blinken ke Presiden Ashraf Ghani. Dengan begitu, terdapat kemungkinan akan ada negosiasi penambahan waktu kehadiran tentara asing di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.500 tentara AS dengan belasan pusat militer, 9.600 tentara NATO, dan 18.000 anggota sipil berada di Afghanistan. Penurunan anggota tentara asing sudah dilakukan secara berkelanjutan meskipun belum sepenuhnya dilakukan. Di sisi lain, Taliban terus mengancam akan melakukan serangan pada tentara AS jika mau memperpanjang misi militer di Afghanistan.

Demiliterisasi dalam Kebijakan Luar Negeri Biden
Dalam melihat kebijakan dan keputusan AS di Afghanistan, dapat digunakan konsep pengambilan keputusan di mana pemimpin politik menggunakan “two-level games” yakni secara berkesinambungan memperhitungkan keadaan domestik dan internasional yang tingkatannya dilihat melalui interaksi atau analisis aktor politik domestik, interaksi antara kondisi domestik dan internasional, aktor tertentu, kepentingan, dan lain-lain. Pemimpin pemerintahan dapat berfungsi sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional dalam berbagai isu politik termasuk hubungan internasional.

Kebijakan yang akan diambil AS berkaitan dengan upaya pencapaian kesepakatan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang akan memfasilitasi penarikan pasukan AS dari perang 20 tahun tersebut. Selama dua dekade tersebut, Pentagon menyatakan salah satu konflik terpanjang ini sudah memakan dana sekitar USD 193 miliar. Kebijakan ini berkaitan dengan konsep demiliterisasi, yakni proses pengurangan atau penurunan pengaruh maupun jumlah kekuatan militer baik dalam sektor negara maupun publik, dan adanya realokasi sumber kekuatan militer untuk kepentingan sipil. Penarikan mundur tentara AS merupakan salah satu upaya demiliterisasi di wilayah Afghanistan, namun keputusan ini bukan hanya sekedar mengenai penurunan pengeluaran militer AS, namun berkaitan dengan pandangan dan visi Biden yang menginginkan adanya pendekatan diplomasi dan kerja sama oleh semua pihak.

Sebenarnya keputusan ini cukup dilematis, mengingat Biden disatu sisi menolak peningkatan kehadiran tentara AS di wilayah Afghanistan dan menginginkan peran AS dalam mengakhiri konflik yang sudah terjadi sejak 20 tahun lalu. Pandangan ini dinyatakan pada masa kampanye tahun 2020 lalu, di mana Biden menyatakan akan tetap menghadapi terorisme di Afghanistan namun juga akan turut “bertanggung jawab” menghentikan perang untuk memastikan tentara AS tidak perlu kembali di masa akan datang. Biden menyatakan akan membawa pulang para tentara AS, beberapa ribu tentara lainnya hanya akan fokus pada operasi menghadapi terorisme.

Namun di sisi lainnya, penarikan total tentara AS dan asing di wilayah tersebut sangat berisiko, hal ini mengingat Taliban melanggar perjanjian sebelumnya dan jika AS keluar maka pengaruh dan ketidakstabilan di Afghanistan bisa semakin meluas. Mengingat adanya pengalaman AS dengan peristiwa 9/11 dan kondisi wilayah Timur Tengah dengan kepemilikan nuklir Iran bisa membuat kestabilan regional dan global semakin berisiko.

Melihat fokus Biden saat ini, maka pendekatannya dalam menghadapi dua aktor ini dicerminkan melalui Surat AS dari Blinken yang mendorong adanya kerja sama untuk menghadapi Taliban dan menciptakan perdamaian di Afghanistan. AS mendorong pemimpin Afghanistan terkait dialog atau diplomasi dan memperingatkan akan kemungkinan perluasan kekuasaan teritorial Taliban yang berbahaya untuk Afghanistan. Dengan pendekatan diplomasi dan multilateral Biden, maka AS sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional perlu mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan negara lain termasuk India, Rusia, China, dan lain-lain, agar setiap perbedaan preferensi maupun kepentingan nasional perlu mempertimbangkan permasalahan kolektif yakni terorisme dan ketidakstabilan sosial, politik, ekonomi di wilayah regional Afghanistan.

February 26 2021

Perang Tak Kasat Mata China vs Amerika Serikat: Spyware code China berasal dari NSA

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Amerika Se, China, Hubungan China-AS, Pertahanan dan Keamanan, Politik Global 0

Kompetisi antara AS dan China telah memasuki babak baru. Ranah siber menjadi area perseteruan antara kedua negara ini. Perkembangan terbaru ialah adanya temuan Spyware code China dalam bentuk malware yang komponennya berasal dari buatan NSA Amerika Serikat. Bagaimana isu Spyware code China ini mempengaruhi rivalitas kedua negara dalam perkembangan keamanan siber?

Spyware code China berasal dari NSA Amerika Serikat

Pada laporan yang dikeluarkan pada senin (22/02) oleh peneliti Check Point Software Technologies sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di Tel Aviv, Israel menyebutkan sebuah malware China yang disebut dengan “Jian” memiliki beberapa fitur kemiripan dengan Spyware code yang pertama kali di kembangkan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat untuk mendukung kegiatan operasi hacking mereka yang sebelumnya dilaporkan bocor ke Internet pada 2017.[1] Terkait temuan tersebut, pihak NSA tidak mau memberikan tanggapan, begitu pula Kedubes China di Washington ketika diminta konfirmasinya.

Yaniv Balmas, kepala peneliti Check Point menyebutkan “Jian” sebagai semacam peniru, replikasi dari China yang tampaknya dibuat pada tahun 2014, setidaknya dua tahun sebelum Shadow Brokers melakukan debut publik mereka. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Check Point ini dilakukan secara menyeluruh dan terlihat sah menurut Costin Raiu, salah seorang peneliti dari perusahanaan antivirus Kaspesky Lab yang pernah membantu membedah beberapa malware buatan NSA.[2]

Sebelumnya penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh perusahaan keamanan siber milik Broadcom Inc. Sumantec menyatakan bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi, dan hal ini menunjukkan bahwa NSA kehilangan kendali atas malware-nya sendiri selama bertahun-tahun.[3] Dilema itu menjadi perhatian publik antara tahun 2016 dan 2017, ketika sebuah kelompok misterius yang menamakan dirinya “Shadow Brokers” merilis beberapa kode paling berbahaya NSA ke internet, yang memungkinkan penjahat dunia siber dan negara pesaing untuk menambahkan alat pembobol digital buatan Amerika ke koleksi senjata digital mereka.[4]

Lockheed Martin Corp juga sebelumnya telah mengidentifikasi ancaman resiko eksploitasi oleh Jian pada 2017 yang ditemukan oleh pihak ketiga yang tak teridentifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Microsoft Corp pada laporan yang dikeluarkan tahun 2017 menyatakan bahwasanya malware tersebut memiliki hubungan dengan spycode buatan China “Zirconium” yang mana tertuduh menargetkan organisasi dan individual yang berhubungan dengan pemilihan umum Amerika Serkat termasuk orang-orang yang berasosiasi dengan kampanye presiden Joe Biden.[5]

Keamanan ruang siber di tengah kompetisi siber China vs AS

Seiring kemajuan teknologi tersebut juga berkembang ancaman baru terhadap adanya teknologi yang berkembang tersebut. Ancaman siber memberikan ancaman pada kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentunya juga mengancam pertahanan keamanan negara. Serangan siber menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah suatu negara di era globalisasi yang dilingkupi dengan kondisi yang VUCA yaitu volatile (bergejolak), uncertain (tidak pasti), complex (kompleks), dan ambigue (tidak jelas) merupakan gambaran situasi situasi hubungan internasional saat ini.

Pembelajaran yang didapatkan dari laporan Check Point diatas ialah peninjauan kembali penggunaan perangkat lunak oleh antar kedua negara. Khususnya mempertimbangkan keamanan dari program perangkat lunak yang di kembangkan. Dimana negara-negara di dunia terus mengembangkan malware yang dapat membobol pealatan musuh dengan mengambil keuntungan dari celah keamanan dalam perangkat lunak yang mengoperasikannya. Setiap mata-mata yang menemukan celah baru harus memutuskan apakah akan secara diam-diam memanfaatkan atau memperbaiki isu tersebut dan mengembangkannya. Kasus Spyware code China ini mengidentifikasikan bahwa bagaiamana risiko perangkat lunak yang di kembangkan sebagai alat ofensif digital oleh suatu pemerintahan dapat menjadi pedang bermata dua yang melawan penciptanya.

Sehingga perlombaan senjata baru hasil pengembangan teknologi di ruang siber akhirnya sulit untuk dihindarkan, bahkan menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Berbicara tentang perlombaan persenjataan yang semakin sulit dikontrol, tentunya dampaknya akan meluas pada arena konflik kepentingan negara-negara yang mengembangkan teknologi ruang siber. Ranah siber berkembang semakin canggih seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Negara-negara space faring seperti AS dan China yang berlomba-lomba mengembangkan teknologi di ranah siber untuk mendukung pertahanan negaranya. Negara-negara tersebut saling memberikan efek penggetar (deterrence effect) untuk menunjukkan kekuatan mereka.

Sehingga China dan AS sekarang berlomba menentukan bagaimana mengelola penggunaan perangkat lunak sebagai alat offensif digital yang dapat mendorong celah keamanan dengan standar global, sehingga akan berdampak pada medan perang dunia siber yang sedang berlangsung dan membentuk lanskap ancaman jauh lebih banyak daripada eksploitasi rahasia yang terjadi secara bebas. Sehingga negara yang dapat menyempurnakan kemampuan tersebut mendaptkan nilai plus dalam upaya keamanan dan pertahanannya karena dinilai strategis dalam melumpuhkan kemampuan siber musuh untuk teknologi persenjataan musuh ataupun sekedar memata-matai.

[1] Times of Israel. (2021, 21 Februari). Israeli cyber firm: Chinese hacking tool was modeled on NSA spyware. https://www.timesofisrael.com/israeli-cyber-firm-chinese-hacking-tool-was-modeled-on-nsa-spyware/

[2] Raphael Satter, (2021, 22 Februari). Chinese spyware code was copied from America’s NSA: researchers. Reuter News. https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-china/chinese-spyware-code-was-copied-from-americas-nsa-researchers-idUSKBN2AM11R

[3]SCMP, (2021, 22 Februari), Chinese spies used code copied from America’s NSA for hacking operation, researchers say. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3122667/chinese-spies-used-code-copied-americas-nsa-hacking-operations

[4] Zak Dofman (2021, 22 Februari). How China’s Most Dangerous Cyber Threat Are ‘Made In America’. Forbes.com https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/02/22/dangerous-chinese-cyber-threats-against-microsoft-windows-users-were-made-in-america/?sh=444fd4027632

[5] New York Post. (2021, 22 Februari). Chinese spyware code was copied from America: NSA. https://nypost.com/2021/02/22/chinese-spyware-code-was-copied-from-americas-nsa-researchers/