Menu

Pertahanan

Iran Mengirim Dua Kapal Perang Dalam Misi Rahasia: Diduga Menuju Venezuela, Amerika Serikat Khawatir

, , , , , , , 0

Pada 10 Mei 2021, dikabarkan Iran mengirim dua kapal perang ke perairan Samudra Atlantik dengan tujuan yang belum diketahui yang dirilis oleh saluran televisi Pemerintah Iran. Kedua kapal perang yang berlayar terdiri dari kapal penghancur rakitan Iran Sahand dan kapal pendukung sekaligus pengumpul data intelijen Makran yang awalnya adalah kapal tanker minyak yang beralih fungsi menjadi kapal militer. Wakil Panglima Militer Iran Laksamana Habibollah Sayyari mengatakan kedua kapal itu berangkat dari Bandar Abbas, pelabuhan di selatan Iran pada 29 April 2021.

Terkait berlayarnya kapal Sahand dan Makran ini, Iran juga tidak banyak memberikan informasi dan masih menjadi misi rahasia Iran. Sayyari hanya membeberkan sedikit informasi bahwa “Angkatan Laut sedang meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayarannya di laut Atlantik yang cuacanya kerap tidak menguntungkan.” Misi rahasia Iran ini menjadi semakin mencurigakan ketika citra satelit Maxar Technologies pada akhir April 2021 membawa tujuh kapal serang cepat kecil di geladaknya. Unit kapal serang cepat yang berada di atas Makran merupakan jenis kapal yang digunakan oleh Garda Revolusioner Iran saat bersitegang dengan kapal-kapal perang AS di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Selain itu, pelaut pedagang dan profesor sejarah Sal Mercogliano mengatakan kepada USNI News setelah meninjau foto-foto dari kapal Makran bahwa kapal itu tampaknya bermuatan penuh, ia mengatakan bahwa “kapal itu jelas memuat bahan bakar tetapi jumlahnya lebih banyak daripada yang dibutuhkan”.

Pihak dari Amerika Serikat (AS) sendiri berasumsi bahwa kapal itu akan menuju perairan Venezuela walaupun kebenarannya belum dapat dikonfirmasi pihak manapun. Pihak Juru bicara dari Pentagon, John Kirby mengatakan bahwa AS telah memantau pergerakan dua kapal tersebut sejak dua minggu lalu dan mengatakan bahwa jika Iran mengirimkan senjata ke Venezuela, hal tersebut dapat menjadi tindakan provokatif dan ancaman bagi sekutu AS. Walaupun AS memprediksi bahwa kapal ini akan menuju ke Venezuela, ada beberapa ketidakpastian tentang haluan dua kapal perang Iran tersebut. Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa dalam beberapa hari terakhir, Kapal Sahand dan Makran berlayar dengan cara yang membingungkan yang membuat pengamat bertanya-tanya apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ke Atlantik atau sedang mencoba untuk menggembar-gemborkan kemampuannya untuk beroperasi di perairan Atlantik.

AS sendiri berusaha menekan Venezuela dan negara-negara lain di kawasan terkait lewat saluran diplomatik agar tidak memberikan izin dua kapal Iran berlabuh di negara mereka menurut beberapa pejabat AS. Karena selain peringatan, AS sendiri tidak bisa melakukan penangkapan atas dua kapal perang tersebut karena adanya kekebalan kedaulatan dari Kapal Sahand dan Makran karena berlayar atas nama angkatan laut Iran. Kapal yang dimiliki atau dioperasikan pemerintah diberikan kekebalan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat tunduk pada yurisdiksi negara mana pun, kecuali jika mengancam negara.

Dugaan AS bahwa Venezuela merupakan tujuan dari dua kapal perang Iran ini adalah karena hubungan Iran dan Venezuela yang cukup baik sejak awal tahun 2000 dikabarkan juga bahwa Iran pada tahun 2020 memasok banyak bantuan untuk Venezuela akibat krisis ekonomi termasuk bantuan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan. Sanksi dan tekanan terhadap perusahaan minyak Venezuela oleh AS sejak tahun 2019 telah menyebabkan penurunan pelayanan publik dan penyebaran pandemi Covid-19. Di sisi lain, Iran pun menerima sanksi dari AS terkait produksi minyak dimana Presiden AS Trump menarik AS dari perjanjian JCPOA. Dengan Iran mendukung Pemerintahan Maduro di Venezuela, Iran mencoba menjadikan Venezuela sebagai pijakan untuk menantang hegemoni AS.

South Korea Defense White Paper: Hubungan Korea Selatan-Jepang Tidak Harmonis, Jepang Hanya “Tetangga”

, , , , , 0

(Foto: Pool via getty images)

Pada 2 Februari 2021 Kementerian Pertahanan Korea Selatan merilis the 2020 defense white paper[i] sebagai bentuk agenda tahunan untuk kebijakan pertahanan negara yang berisi tidak hanya keadaan terkini kapabilitas pertahanan Korea Selatan namun juga perkembangan hubungan pertahanan dengan negara-negara sekitar seperti Jepang dan Korea Utara. Ada yang menarik dalam perilisan itu ialah terdapat perubahan penyebutan terhadap Jepang bila dibandingkan dengan defense white paper edisi sebelumnya. Dimana semula menyebutkan jepang sebagai “partner” menjadi hanya “neighboring country”. Hal ini mengindekasikan adanya perubahan tensi yang memperburuk hubungan antar kedua negara.[ii]

Keretakan Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan
Kompleksitas hubungan antara Jepang dan Korea Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Keadaan ini bisa tak terlepas dari faktor sejarah antara kedua negara. Warisan kolonialisme dan sejarah antagonism Jepang di Semenanjung Korea telah membentuk sentimen anti- Jepang dalam Masyarakat Korea, terlihat dalam poling yang diadakan pada tahun 2020 menyebutkan 70% masyarakat Korea Selatan memiliki pandangan yang tidak senang terhadap Jepang.[iii]

Perkembangan tensi antara korea Selatan dan Jepang semakin memburuk dalam kurun 2 tahun ini baik dari segi ekonomi dan politik. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan 2 perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa menjadi tenaga kerja untuk peusahaan tersebut selama Perang II.[iv] Yang kemudian keputusan tersebut mendapat protes dan balasan dari pihak Jepang dengan memberlakukan pembatasan perdagangan bahan kimia penting ke industri semi konduktor Korea Selatan dan juga menghapus Korea Selatan dalam White Paper ekonominya.[v] Reaksi Korea Selatan kemudian membalas menghapus Jepang pada White Paper ekonominya dan juga mengajukan kasus tersebut ke World Trade Organization (WTO) terkait restriksi perdagangan yang dilakukan Jepang secara sepihak.[vi]

Ketegangan terus berlanjut, terlebih setelah putusan Pengadilan Distrik Seoul memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah Jepang agar membayar denda sebesar 100 juta Won per orang nya kepada 12 mantan wanita penghibur pasca Perang Dunia II yang mendapat respon keras oleh Jepang. Sebagaimana dikemukan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi dalam pidatonya di hadapan anggota Diet pada 18 Januari 2021, bahwasanya keputusan Pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan Pemerintah Jepang untuk membayar ganti rugi kepada mantan “wanita penghibur” atau wanita yang menderita di bawah sistem bordil militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II itu telah menciptakan situasi “tidak normal”.  “Saya akan terus menuntut tanggapan yang sesuai dari pihak Korea Selatan,” tambahnya.[vii] Untuk membuktikan pernyataan Motegi tersebut, Jepang kemudian menunda pengiriman Duta Besar untuk Korea Selatan yang baru, Koichi Aiboshi ke Korea Selatan sebagai bentuk protes.[viii]

Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan mencerminkan upaya pemenuhan kepentingan nasional (National Interest) yang merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.[ix] Bahwasanya kepentingan nasional Korea Selatan yakni memberikan rasa keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity) kepada masyarakat Korea Selatan, terutama bagi para mantan pekerja paksa dan wanita penghibur pasca Perang Dunia II sebagai tugas dan tanggungjawab suatu negara. Sehingga pembuatan kebijakan perubahan status antar negara dalam kebijakan seperti yang dilakukan Korea Selatan pada Defense White Papernya merupakan sebuah reductionist approach. Yakni praktik konteks politik internasional sebagai upaya satu negara mengikuti kebijakan atau kondisi politik negara-negara besar atau lingkungan mayoritas aktor-aktor tersebut demi menyesuaikan diri dengan kompetisi yang tengah terjadi.[x] Dalam hal ini Korea Selatan melakukan pendekatan reductionist melalui kebijakan tersebut untuk mendapatkan bantuan dukungan dari pihak internasional dalam pencapaian kepentingan nasionalnya dalam melihat ketegangan hubungan dengan Jepang.

Implikasi Ketidakharmonisan Hubungan Korea Selatan-Jepang
Kejadian ini mencerminkan bagaimana hubungan Korea Selatan – Jepang yang cukup kompleks sampai saat ini. Dinamika stabilitas di kawasan Asia Timur yang merupakan salah satu titik hotspot konflik di dunia menjadikan pentingnya kedua negara ini untuk saling menjaga hubungan yang harmonis antar satu sama lain terlebih dengan pengembangan senjata nuklir yang terus dilakukan Korea Utara membuat keadaan di kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak menentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan efek domino yang dapat memicu peningkatan ketegangan dengan convergence axis di kawasan tersebut sehingga negara-negara di kawasan Asia Timur akan mengalami kerugian yang berakibat pada melemahnya pertumbuhan ekonomi setiap negara. 

Kondisi yang terjadi antara Korea Selatan-Jepang menyebabkan kekhawatiran yang dapat meningkatkan intensitas ketegangan di Kawasan terlebih lagi dengan masa depan aliansi antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang sendiri di era kepemimpinan Joe Biden yang mencanangkan trilateral cooperation antar ketiga negara untuk membendung ancaman Tiongkok dan Korea Utara.[xi] Melihat ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, Amerika Serikat sebagai negara sekutu dari Jepang dan Korea Selatan merasa bahwa kedua negara harus memperbaiki hubungannya. Karena hal itu mempengaruhi efektifitas trilateral cooperation yang mereka bangun. Efektifitas kerja sama terganggu dikarenakan enggannya Jepang dan Korea Selatan terlibat kontak bilateral sehingga proses trilateral cooperation tidak berjalan lancar. Ditambah lagi dengan adanya ancaman yang telah ditimbulkan oleh Korea Utara melalui pengembangan nuklir untuk persenjataanya dan juga Tiongkok dengan peningkatan kapabilitas militernya sehingga membuat Amerika Serikat semakin giat berupaya memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan.

Beberapa upaya dilakukan oleh Amerika Serikat guna memperbaiki hubungan bilateral jepang dan Korea Selatan diantaranya mencoba mengirimkan perwakilan Amerika Serikat guna menyerukan kepada Jepang dan Korea Selatan bahwa hubungan baik kedua negara sangat diperlukan untuk menciptakan kerja sama yang berdampak baik pula bagi ketiga negara (trilateral). Hal ini di kemukakan oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat Antony Blinken bahwa perseteruan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan dapat menghambat tercapainya tujuan trilateral cooperation kepada Menteri Luar Negeri Korea Selatan melalui sambungan telepon pada 26 Januari 2021.[xii]

Sehingga dengan saling tarik ulurnya hubungan antar kedua negara ini dapat menimbulkan rasa ancaman yang lebih besar yang mana dapat menyebabkan skenario masa depan di mana para negara-negara di dunia merasa perlu bertindak dengan cara yang lebih sepihak dengan ikut dalam proses stabilitas kawasan di Asia Timur.

[i]Hong, P.J. (2021, February 2). “S.Korean Defense Ministry Releases 2020 White Paper”, World KBS, Retrived From. http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=159319

[ii] Byong-su, P. (2021, February 3). S.Korean defense white paper lists Japan only as “neighbor,” not “patner”. Hankyoreh. Retrived From. http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/981657.html

[iii] Lewis, M. (2017). ‘History Wars’ and Reconciliation in Japan And Korea, Palgrave Macmillan. p.1.

[iv] Choong, W. (2020). “The Breakdown in Japan-South Korea Relations”. Asia-Pacific Regional Security Assesment 2020: Key Developments and Trends. International Institute for Strategic Studies.pp.87-102.

[v] ibid

[vi] Ibid.

[vii] Japan Times, (2021, January 15). Japan may delay sending new amabassador to South Korea amid renewed tensions. Retrived From. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/18/national/motegi-comfort-women-ruling/

[viii] Japan Times, (2021, January 18). Japan’s foreign minister raps South Korea ‘comfort women’ ruling as ‘abnormal’. Retrived From. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/15/national/south-korea-ambassador/

[ix]Nicnic, M. “The National Interest and Its Interpretation” The Review of Politics, Vol. 61, No. 1, 1999 pp. 29-55.

[x] Waltz, K.N. (1979). Theory of international Politics. New York, NY: McGraw-Hill. Pp.

[xi] Tiezzi, S. (2021, February 2). Duyeon Kim on South Korea’s Foreign Policy Priorities. The Diplomat. Retrived From. https://thediplomat.com/2021/02/duyeon-kim-on-south-koreas-foreign-policy-priorities/n

[xii] Bum J.H. & Youn K.S. (2021, February 4). As S. Korea and Japan bicker over defense white paper, US stresses alliance relationships. Hankorye. Retrived From http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/981855.html