Filipina Mengecam Tiongkok Akibat “Penghalang Terapung” di Laut Cina Selatan
Pada 24 September 2023, Filipina mengecam penjaga pantai Tiongkok karena memasang “penghalang terapung” di wilayah sengketa Laut Cina Selatan, dan mengatakan bahwa hal itu mencegah kapal-kapal Filipina memasuki dan menangkap ikan di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan di sosial media X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan penghalang terapung itu ditemukan oleh kapal-kapal Filipina selama patroli maritim rutin pada 22 September dan berukuran sekitar 300 meter.
Menurut pernyataan dari pihak Filipina, dikatakan bahwa “Penjaga pantai Filipina dan Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan mengecam keras pemasangan penghalang terapung yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok di bagian Tenggara Bajo de Masinloc, yang mencegah kapal nelayan Filipina memasuki perairan dangkal dan menghalangi aktivitas penangkapan ikan dan mata pencaharian mereka,” dilansir dari CNN.
Selain pernyataan resmi, terdapat juga foto-foto yang diduga sebagai penghalang terapung dan mengklaim tiga kapal penjaga pantai Tiongkok dan sebuah kapal dinas milisi maritim Tiongkok telah memasang penghalang terapung tersebut setelah kedatangan kapal pemerintah Filipina di daerah tersebut.
Penjaga pantai Filipina juga membagikan rekaman awal pekan ini yang menunjukkan petak-petak karang yang rusak mendorong para pejabat untuk menuduh Tiongkok melakukan kerusakan besar-besaran di wilayah tersebut. “Keberadaan karang yang hancur menunjukkan adanya potensi tindakan pembuangan, kemungkinan melibatkan karang mati yang sebelumnya diproses dan dibersihkan sebelum dikembalikan ke dasar laut,” tambah Tarriela.
Menurut para nelayan Filipina, kapal-kapal Tiongkok “biasanya memasang penghalang terapung setiap kali mereka memantau sejumlah besar nelayan Filipina di wilayah tersebut,” kata pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya salah dan tidak berdasar. “Kami menyarankan pihak berwenang Filipina untuk tidak menggunakan informasi palsu untuk membuat lelucon politik,” kata juru bicara Mao Ning kepada wartawan.