Ned Price

Kesepakatan nuklir Iran “bukan fokus kami saat ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price pada 12 Oktober 2022 lalu. Memperlihatkan bahwa pemerintahan Biden sedang berfokus pada demonstrasi besar di Iran sebagai upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang belum menemukan jalan keluar.

Pembahasan mengenai kesepakatan nuklir belum menemukan titik terang karena tuntutan Iran tidak realistis dan melampaui cakupan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) jelas Price. Selain itu, AS juga belum mendapat kabar lanjutan dari Iran terkait perjanjian tersebut dan mengatakan bahwa Iran “Telah mengubah posisi mereka,” tambah Price.

Price itu mengatakan fokus pemerintah saat ini “adalah pada keberanian yang ditunjukkan rakyat Iran melalui demonstrasi damai mereka, melalui pelaksanaan hak universal mereka untuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi.” dan juga menyoroti apa yang masyarakat Iran lakukan dan mendukung mereka dengan cara yang AS bisa. Salah satunya AS mengumumkan sanksi terhadap Polisi Moralitas Iran setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan mereka.

Mandeknya perjanjian nuklir ini juga disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan pada akhir September bahwa dia “tidak melihat prospek dalam waktu dekat” untuk mengembalikan kesepakatan nuklir Iran. Dalam sebuah wawancara dengan “60 Minutes” CBS, Blinken mengatakan bahwa “Iran terus mencoba menambahkan masalah asing ke dalam negosiasi yang tidak akan kami setujui.”

Berbicara kepada wartawan selama Sidang Umum PBB, Blinken mengatakan penyelidikan pengawas nuklir PBB terhadap jejak uranium yang tidak dapat dijelaskan yang ditemukan di situs-situs Iran yang dirahasiakan tetap menjadi poin utama. Untuk itu, pemerintahan Biden telah meluncurkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghukum rezim karena penindasannya terhadap rakyat Iran dan untuk mencoba mendukung para pengunjuk rasa.

Pekan lalu, AS mengeluarkan sanksi tambahan terhadap tujuh pejabat senior Iran atas penutupan akses internet oleh pemerintah dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, yang menargetkan Menteri Dalam Negeri Iran, Ahmad Vahidi, yang mengawasi semua Pasukan Penegak Hukum yang telah digunakan untuk menekan protes, serta Menteri Perhubungan.