Liberalisme Archives - DIP Institute

September 22 2023

22 September – Presiden Kennedy menandatangani undang-undang Peace Corps

Anita Susanto America, History, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Diplomasi, John F. Kennedy, Komunisme, Liberalisme, Perang Dingin, Soft Power, Uni Soviet 0

Dalam sebuah kemenangan penting bagi kebijakan luar negerinya selama Perang Dingin, Presiden John F. Kennedy menandatangani undang-undang yang mendirikan Peace Corps sebagai lembaga pemerintah permanen di Amerika Serikat. Kennedy percaya bahwa Peace Corps bisa menjadi alat yang baru dan efektif dalam perang melawan komunisme.

Selama kampanye presidensial tahun 1960, calon presiden dari Partai Demokrat, John F. Kennedy, berjanji untuk menghidupkan kembali kebijakan luar negeri AS. Dia mengkritik administrasi Presiden Dwight D. Eisenhower, dengan menyatakan bahwa administrasi tersebut telah menjadi stagnan dan kurang memiliki imajinasi dalam menghadapi ancaman komunisme, terutama terkait dengan negara-negara Dunia Ketiga.[1]

Tak lama setelah dilantik pada bulan Januari 1961, Kennedy memenuhi janjinya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih dinamis.[2] Pada tanggal 1 Maret 1961, dia mengeluarkan perintah eksekutif yang mendirikan Peace Corps. Kebijakan ini kemudian mulai berjalan dengan penandatanganan legislasinya pada 22 September di tahun yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Kennedy, organisasi baru ini akan terdiri dari sukarelawan sipil seperti guru, insinyur, dan ilmuwan pertanian yang akan dikirim ke negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan tempat lainnya untuk membantu penduduk setempat.[3]

Harapan Kennedy adalah bahwa dengan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara yang kurang berkembang, penduduknya akan menjadi lebih tahan terhadap daya tarik komunisme dan lebih yakin akan kesungguhan Amerika dan kemampuannya untuk membantu mereka.[4] Namun, banyak anggota Kongres skeptis.[5] Program ini memiliki biaya yang cukup besar. Meskipun pesertanya adalah sukarelawan, mereka memerlukan dukungan dasar dan, yang lebih penting, sumber daya dan dana untuk membantu orang-orang yang mereka kirim untuk membantu. Beberapa di Kongres melihatnya sebagai manuver hubungan masyarakat yang mahal—bantuan luar negeri (yang sejarahnya tidak pernah populer di Kongres atau di mata rakyat Amerika) yang dibungkus dalam kemasan baru.

Namun, akhirnya program ini mendapat dukungan dari masyarakat.[6] Kisah tentang para pemuda Amerika yang idealis menghadapi kesulitan di negeri asing untuk membantu masyarakat meningkatkan pertanian, membangun sekolah, atau membuat sumur ternyata menjadi materi hubungan masyarakat yang sangat baik bagi Amerika Serikat.[7] Pada bulan September 1961, Kongres mengesahkan undang-undang yang menjadikan Peace Corps sebagai lembaga permanen. Anggaran sebesar $40 juta untuk tahun fiskal berikutnya disetujui.

Dalam tahun-tahun setelah tahun 1961, ribuan sukarelawan Peace Corps dikirim ke seluruh dunia. Beberapa menghadapi ketidakpedulian, dan beberapa bahkan menghadapi bahaya. Namun, secara umum, “pasukan” Peace Corps membuktikan nilainya sebagai alat Perang Dingin yang berharga dan relatif hemat biaya bagi Amerika Serikat.[8] Sebagian besar negara menyambut sukarelawan yang idealis dan upaya mereka berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan ratusan ribu orang. Meskipun Peace Corps tidak lagi dianggap sebagai senjata melawan komunisme, misi intinya untuk meningkatkan kehidupan tetap ada.

Perang Dunia Pertama menjadi saksi lahirnya pengembangan citra profesional melintasi batas negara, dan setelah perang, tidak dapat dihindari lagi bahwa studi akademis mengenai politik internasional akan menyadari pentingnya apa yang sekarang sering disebut sebagai ‘soft power’.[9] Diplomasi publik adalah salah satu instrumen utama soft power, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik. Amerika Serikat, negara-negara bekas Uni Soviet, dan tiga negara besar di Eropa melakukan investasi besar dalam ‘komunikasi dengan dunia’ selama Perang Dingin.

Dalam penyebaran paham liberalisme yang dimiliki AS sendiri. Para ahli seringkali menekankan pentingnya budaya, nilai-nilai, dan ideologi suatu bangsa sebagai sumber soft power. Mereka berasumsi bahwa daya tarik budaya suatu negara, termasuk seni, musik, sastra, dan cara hidup, dapat membentuk persepsi internasional dan membangun hubungan yang positif. Hal ini yang dilakukan AS untuk “mencegah” pengaruh Uni Soviet, mengedepankan pencegahan yang tidak konvensional dimana sebelumnya penyebaran pengaruh kerap dilakukan dengan agresi militer seperti pada Perang Dunia I dan II.

[1] “Statement Upon Signing Order Establishing The Peace Corps, March 1, 1961”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/peace-corps-establishment-19610301

[2] “President Kennedy signs Peace Corps legislation”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/president-kennedy-signs-peace-corps-legislation

[3] “The Founding Moment”, Peace Corps, https://www.peacecorps.gov/about/history/founding-moment/

[4] “Peace Corps”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/peace-corps

[5] Op. Cit., History

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Peace Corps

[8] Op. Cit., History

[9] “Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations”, Palgrave Macmillan, Hampshire, England, 2005

January 10 2023

10 Januari – Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Momen Penting Liberalisme

Anita Susanto History, Politics, Security and Defence, Think Liberalisme, Liga Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional, Perang Dunia I 0

Pada 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) secara resmi dibentuk setelah perjanjian Liga Bangsa-Bangsa yang pada satu tahun sebelumnya diratifikasi oleh 42 negara. LBB sendiri terbentuk akibat Perang Dunia I yang terjadi akibat pembunuhan dengan alasan politik di Sarajevo pada tahun 1914.

Akibat PD I, masyarakat Amerika Serikat dan juga Inggris mulai menyerukan keinginan untuk pembentukan badan internasional untuk menjaga perdamaian dunia, agar perang serupa tidak terjadi kembali. Saat itu, Presiden AS, Woodrow Wilson mengusulkan konsep dari organisasi internasional yang rampung pada tahun 1918 dengan membuat sketsa sebuah organisasi internasional dengan 14 poin yang mengarah pada berakhirnya perang.

Dokumen pendiriannya, yang dikenal sebagai Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, dirancang selama negosiasi perdamaian di akhir Perang Dunia Pertama. Itu terdiri dari 26 pasal, dan mencakup banyak aspek organisasi, seperti persyaratan keanggotaan, fungsi organ utama, mekanisme penyelesaian damai perselisihan internasional, dan kewajiban Negara Anggota. Perjanjian itu juga memuat prinsip-prinsip utama yang mendasari LBB itu dibangun.[1]

Pada November 1918, Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria menyetujui gencatan senjata untuk menghentikan pembunuhan dalam Perang Dunia I. Dua bulan kemudian, Sekutu, yang terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Italia, bertemu dengan Blok Sentral di Versailles untuk menuntaskan persyaratan perdamaian formal.[2]

Kemudian, Presiden Wilson mendesak perdamaian yang adil dan abadi, tetapi Inggris dan Prancis tidak setuju karena mereka memaksa ganti rugi perang yang keras dari Blok Sentral.[3] Namun, di samping itu, Liga Bangsa-Bangsa berhasil disetujui, yang dimulai dengan Perjanjian Versailles dan Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa yang diratifikasi oleh Senat AS.

Liga Bangsa-Bangsa juga bertugas mengawasi sistem Mandat. “Wilayah mandat” adalah bekas jajahan Jerman dan wilayah Utsmaniyah yang ditempatkan di bawah apa yang oleh Kovenan disebut sebagai “pengawasan” kekuasaan wajib sampai mereka dapat menjadi negara merdeka.^[4]

LBB sendiri mengadakan pertemuan pertamanya di Jenewa pada 15 November 1920 tanpa partisipasi Wilson karena alasan kesehatan. Selama tahun 1920-an, LBB berhasil menambah anggota baru dan berhasil memediasi perselisihan internasional kecil tetapi sering diabaikan oleh negara dengan kekuatan besar.

Pembentukan LBB menandai era baru kerjasama multilateral. Kovenan LBB mengikat negara anggotanya untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dengan bergabung dengan LBB, negara anggota juga meninggalkan diplomasi rahasia, berkomitmen untuk mengurangi persenjataan mereka, dan setuju untuk mematuhi hukum internasional. LBB dianggap sebagai upaya pertama untuk membangun sistem keamanan kolektif. Prinsip ini mengandalkan ide sederhana yang bagus pada teorinya: agresor terhadap negara anggota mana pun harus dianggap sebagai agresor terhadap semua negara anggota lainnya, namun tidak berjalan pada praktiknya.^[5]

Otoritas LBB, bagaimanapun, tidak ditentang secara serius sampai awal tahun 1930-an, ketika serangkaian peristiwa mengungkapnya sebagai tidak efektif. Jepang baru saja keluar dari organisasi tersebut setelah invasinya ke China dikecam, dan LBB juga tidak berdaya untuk mencegah persenjataan kembali Jerman dan invasi Italia ke Ethiopia.

Meskipun Kovenan LBB berfokus pada pencegahan konflik dan penyelesaian perselisihan secara damai, beberapa pasal merujuk pada peran LBB dalam mempromosikan kerja sama internasional di bidang-bidang seperti kesehatan, perdagangan narkoba, transit, kebebasan komunikasi, dan perdagangan manusia. Upaya di bidang ini menjadi semakin penting selama bertahun-tahun dan, dalam beberapa kasus, membuka jalan bagi pembentukan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Badan Khusus dan Dana dan Program PBB.[6]

Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi antar pemerintah dunia pertama yang misi utamanya adalah menjaga perdamaian dunia. Didirikan pada 10 Januari 1920 setelah Konferensi Perdamaian Paris yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, ia berhenti beroperasi pada 20 April 1946. Paling banyak dari 28 September 1934 hingga 23 Februari 1935, ia memiliki 58 anggota. Setelah beberapa keberhasilan penting dan beberapa kegagalan awal di tahun 1920-an, Liga tersebut akhirnya terbukti tidak mampu mencegah agresi oleh kekuatan Poros di tahun 1930-an.[7]

Liberalisme sendiri hadir sebagai “tandingan” dari teori dalam Hubungan Internasional yang paling tua: realisme. Realisme sendiri menekankan bahwa tujuan sebuah negara adalah untuk mendapatkan power sebanyak-banyaknya untuk menghadapi dunia yang anarkis, sehingga tidak ada yang dapat menjamin negara manapun untuk melindunginya. Hasilnya, perang merupakan salah satu aktifitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan power tersebut. Sehingga, kemungkinan bahwa perang terjadi terasa lebih besar dari sudut pandang realisme.

Bagi kaum liberal, LBB sebagai organisasi internasional memberikan elemen kedua yang menggarisbawahi teori mereka dengan asumsi negara pada dasarnya menginginkan perdamaian, dengan cara bekerja sama. Cukup dengan memiliki ‘meja besar’ permanen untuk berinteraksi dan melakukan diplomasi negara dapat menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan.[8] Teori ini melihat bahwa kebanyakan negara bersedia menerima kerja sama dengan aktor lain dan jarang untuk menolaknya. Menurut Ikenberry, kekuasaan negara itu penting, tetapi institusi internasional dan nilai-nilai liberal juga penting.^[9]

Organisasi internasional berfungsi untuk mengurangi kebutuhan akan perang dan menyediakan forum diplomasi yang dapat menawarkan solusi yang dapat diterima oleh mereka yang tengah berkonflik. Oleh karena itu, organisasi internasional merupakan inti dari pandangan liberal modern tentang hubungan internasional. Dengan berada di dalam satu institusi, perdamaian sendiri akan muncul secara alami karena menganut nilai dan institusi yang sama.

[1] “The League of Nations”, The United Nations Office at Geneva, https://www.ungeneva.org/en/library-archives/league-of-nations

[2] “League of Nations instituted”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/league-of-nations-instituted

[3] Ibid.

[4] Op. Cit., The United Nations Office at Geneva

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] “The League of Nations”, E-International Relations, https://www.e-ir.info/2021/06/01/league-of-nations/

[8] Stephen McGlinchey dan Dana Gold, “Liberalism”, E-International Relations, https://www.e-ir.info/2022/05/20/liberalism/

[9] G. John Ikenberry, “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on Politics, Vol. 7 No. 1, Maret 2009, hlm. 71-87, hlm. https://www.jstor.org/stable/40407217