Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping menawarkan empat gagasan untuk membangun arsitektur keamanan baru di Timur Tengah, yang sedang dipertaruhkan bukan semata bagaimana konflik kawasan dapat diredam, melainkan siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan arah keamanan kawasan tersebut. Dalam pertemuannya dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Xi Jinping mendorong penguatan keamanan bersama melalui optimalisasi kekuatan internal kawasan, pendekatan terpadu terhadap berbagai persoalan, pembangunan sebagai fondasi keamanan, serta peningkatan koordinasi internasional. Pemerintah Tiongkok menempatkan gagasan tersebut sebagai jalan menuju keamanan yang bersifat bersama, menyeluruh, kooperatif, dan berkelanjutan (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2026). Karena itu, gagasan tersebut perlu dibaca bukan hanya sebagai tawaran diplomatik, tetapi juga sebagai upaya Tiongkok memengaruhi cara keamanan Timur Tengah didefinisikan dan dikelola.
Daya tarik utama gagasan Xi Jinping terletak pada kritik terhadap ketergantungan kawasan kepada kekuatan eksternal. Namun, persoalan keamanan Timur Tengah tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui keberadaan kekuatan dari luar kawasan. Negara-negara di Timur Tengah sendiri memiliki kepentingan, persepsi ancaman, dan orientasi strategis yang berbeda. Iran memiliki kalkulasi keamanan yang berbeda dengan Arab Saudi, Israel memiliki kepentingan yang berbeda dengan negara-negara Arab, sementara Turki dan Mesir juga memiliki agenda regional masing-masing. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Timur Tengah merupakan sebuah regional security complex, yaitu kawasan tempat keamanan satu negara sangat berkaitan dengan dinamika keamanan negara lainnya (Buzan, 2003). Mengurangi intervensi eksternal memang dapat membuka ruang bagi kepemilikan regional, tetapi tidak otomatis menghilangkan rivalitas yang berasal dari dalam kawasan.
Tantangan paling besar justru muncul ketika gagasan keamanan bersama berhadapan dengan kepentingan nasional yang saling bertentangan. Negara tidak selalu bersedia mengorbankan kepentingan strategisnya hanya demi membangun stabilitas kolektif. Dalam perspektif realisme, negara tetap memperhitungkan kelangsungan hidup, distribusi kekuatan, ancaman, serta posisi relatif terhadap negara lain. Karena itu, arsitektur keamanan tidak cukup dibangun melalui seruan mengenai kerja sama. Negara-negara yang memiliki ketidakpercayaan tinggi membutuhkan mekanisme yang mampu memberikan jaminan keamanan secara kredibel. Tanpa mekanisme tersebut, keamanan bersama berpotensi berhenti sebagai norma politik yang sulit diterjemahkan menjadi tindakan konkret.
Kelemahan inilah yang menjadi persoalan penting dalam gagasan Xi Jinping. Arsitektur keamanan membutuhkan institusi yang mampu menjalankan fungsi pencegahan konflik, mediasi, pengelolaan krisis, serta penyelesaian sengketa. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang akan bertindak ketika salah satu negara melanggar kesepakatan, bagaimana eskalasi dapat dihentikan, dan siapa yang memiliki legitimasi untuk memberikan jaminan keamanan. Persoalan Palestina dan Israel menjadi ujian paling nyata. Selama persoalan tersebut belum memiliki mekanisme penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak terkait, gagasan mengenai keamanan bersama akan menghadapi keterbatasan struktural. Karena itu, keberhasilan inisiatif Tiongkok tidak dapat diukur hanya dari penerimaan diplomatik, tetapi dari kemampuannya menghasilkan mekanisme yang benar-benar dapat mengubah perilaku aktor kawasan.
Pemilihan Mesir sebagai salah satu pusat pembicaraan juga memperlihatkan dimensi strategis dari pendekatan Tiongkok. Posisi Mesir tidak hanya penting karena pengaruh politiknya di Arab, tetapi juga karena keterkaitannya dengan Laut Merah, Mediterania, dan Terusan Suez. Pada saat yang sama, Mesir memiliki hubungan keamanan yang kuat dengan Amerika Serikat, sementara hubungan ekonomi dan strategisnya dengan Tiongkok terus berkembang. Tiongkok telah memperluas investasi di Mesir, termasuk melalui pembangunan kawasan ekonomi Terusan Suez, infrastruktur, energi, dan manufaktur. Kondisi tersebut menjadikan Mesir sebagai titik temu antara kepentingan ekonomi Tiongkok dan kalkulasi geopolitiknya di Timur Tengah (Reuters, 2026). Dengan demikian, diplomasi Xi Jinping di Kairo tidak dapat dilepaskan dari upaya memperkuat posisi Tiongkok pada jalur strategis yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
Penekanan Xi Jinping terhadap pembangunan sebagai fondasi keamanan juga memperlihatkan karakter khas pendekatan Tiongkok. Beijing tidak selalu menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen utama untuk memperluas pengaruh. Infrastruktur, perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama pembangunan digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan negara mitra. Dalam perspektif Joseph Nye, kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, hubungan, dan legitimasi merupakan bagian dari soft power (Nye, 2004). Pendekatan tersebut memberikan keuntungan strategis karena pembangunan ekonomi dapat menciptakan ketergantungan sekaligus memperluas ruang diplomatik tanpa harus tampil sebagai intervensi militer secara langsung.
Namun, terdapat paradoks dalam posisi Tiongkok pada saat Beijing menyerukan agar negara-negara Timur Tengah memperkuat kemandirian dan menolak campur tangan eksternal, tetapi pada saat yang sama Tiongkok sedang memperluas pengaruh ekonomi, diplomatik, dan strategisnya di kawasan. Perbedaannya dengan pola keterlibatan Amerika Serikat terutama terletak pada instrumen yang digunakan, bukan pada absennya kepentingan geopolitik. Tiongkok memiliki kepentingan terhadap stabilitas jalur perdagangan, keamanan energi, perlindungan investasi, serta perluasan akses terhadap pasar kawasan. Karena itu, narasi mengenai kemandirian regional perlu dibaca secara kritis agar tidak berubah menjadi legitimasi bagi terbentuknya ketergantungan baru dengan aktor yang berbeda.
Konteks pertemuan Xi Jinping dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum Organisasi Kerja Sama Shanghai juga memperlihatkan bahwa gagasan mengenai keamanan Timur Tengah merupakan bagian dari agenda yang lebih luas. Keduanya menegaskan pentingnya koordinasi strategis, reformasi tata kelola global, serta pembangunan dunia yang lebih multipolar. Dalam konteks tersebut, arsitektur keamanan baru di Timur Tengah dapat dipahami sebagai salah satu arena dalam kompetisi yang lebih besar mengenai distribusi kekuasaan global. Tiongkok tidak sekadar menawarkan mekanisme untuk menyelesaikan persoalan regional, tetapi juga mendorong perubahan terhadap siapa yang dianggap berhak menentukan norma, aturan, dan arah keamanan internasional.
Nilai strategis dari empat gagasan Xi Jinping tidak hanya terletak pada isi yang ditawarkan, tetapi pada pertarungan legitimasi di baliknya. Jika Tiongkok mampu menerjemahkan gagasan tersebut menjadi institusi, mekanisme penyelesaian konflik, dan jaminan keamanan yang dapat diterima negara-negara Timur Tengah, Beijing berpotensi membangun alternatif terhadap pola keamanan yang selama ini sangat dipengaruhi kekuatan Barat. Namun, apabila gagasan tersebut berhenti pada retorika diplomatik, ia justru akan lebih terlihat sebagai instrumen perluasan pengaruh Tiongkok. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengganti arsitektur lama dengan arsitektur baru, melainkan memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar menghasilkan keamanan yang lebih mandiri, kredibel, dan dapat diterima oleh negara-negara di kawasan.