United Nations Security Council Archives

May 17 2022

US presidency of UN Security Council: North Korean Military Activities still raised concern

Anita Susanto America, News, Politics, Security and Defence Linda Thomas-Greenfield, Military, Missile, North Korea, United Nations, United Nations Security Council 0

The United States has requested United Nations Security Council (UNSC) to hold a meeting this weekend to discuss North Korea’s recent military activities. The US also push the member of the council to strengthen sanctions against Pyongyang.

This May, Washington holds the presidency of UNSC and has been considering bringing up the issue at the meeting since last week. The public meeting is scheduled for Wednesday afternoon in New York,

In the last several months, North Korea has intensified its missile tests, some of which are threatening the West and its alliance. The latest test was conducted last Saturday (May 7^th) by firing a ballistic missile from a submarine. 15 missiles test reported so far this year has been described by many countries as a way to show off their power and it succeed to raised concerns.

The recent launch came just days before the newly elected South Korean President Yoon Suk-yeol took office. Yoon who is set to be sworn in on Tuesday known for his promise to take a hard line against North Korea. A different approach from the foregoing president.

US ambassador for the UN, Linda Thomas-Greenfield said that the White House hopes the member of the UNSC to vote to further sanction North Korea. But China and Russia—which both hold veto power—seem would like to oppose the proposal.

“It is a challenge, it is a threat to international peace and security that the UN Security Council and its members have recognized in the past,” US Department of State spokesman Ned Price told reporters last week, about North Korea’s test launches.

According to Al Jazeera, a US State Department official believes that on May 6, Pyongyang is “preparing its Punggye-ri test site and could be ready to conduct a test there as early this month”. Punggye-ri was the only known nuclear test site in North Korea established in the early 2000s. The last nuclear tests known to the public were conducted at the site in September 2017.

Besides further sanctions, the US has pushed North Korea to return to discuss denuclearisation talks. Which have been stalled for 3 years because Pyongyang’s demands for sanctions relief were not granted by the prior president of the US, Donald Trump. Last month, Kim Jong Un said that he would step up the development of banned nuclear weapons.

“We will continue to take steps to strengthen and develop our nation’s nuclear capabilities at the fastest pace,” Kim said, according to a transcript published by the official Korean Central News Agency. The North’s nuclear weapons were “a symbol of national power” and should be diversified, he added.

February 17 2021

Kenapa China sepakat dengan UNSC terkait Kudeta Tatmadaw di Myanmar

Cristiyunisca Reviani Rongkas Think China, Kudeta, Myanmar, Tatmadaw, United Nations Security Council 0

(Foto: Nyein Chan Nang/Getty Images)

Myanmar telah menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang penting bagi China. Ditunjuknya Myanmar sebagai negara kunjungan luar negeri pertama China di tahun 2020 menjadi salah satu hal yang menunjukan hal tersebut. Oleh karena itu ketika Tatmadaw mengkudeta Aung San Suu Kyi, China terus dikait-kaitkan dengan masalah ini. Banyak yang menduga China yang mendalangi kudeta dan menjadi pihak diuntungkan dengan kembalinya Tatmadaw ke puncak kekuasaan.

Menurut Zaw (2021), China sebenarnya tidak terlalu peduli siapa yang berkuasa di Myanmar. Selama yang berkuasa tetap dapat mengakomodir kepentingan China, China akan tetap berada di sisi Myanmar. Apa kepentingan China di Myanmar? Kepentingan China di Myanmar yang paling utama adalah kepentingan geopolitik dan kepentingan bisnis. Geopolitik berkaitan dengan program Belt and Road Initiative (BRI) dan kepentingan bisnis yaitu pasar Myanmar sebagai salah satu tujuan produk-produk China.

Walaupun China dikatakan tidak peduli siapa yang berkuasa di Myanmar, namun kali ini ada yang cukup berbeda. China yang biasanya bersama Rusia melindungi Myanmar dari sanksi internasional ataupun sanksi berat dari United Nations Security Council (UNSC), kali ini justru bersikap sebaliknya. China bersama dengan anggota lainnya dalam UNSC menekan Tatmadaw untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat negara lainnya yang ditangkap oleh mereka. Sekaligus menekankan akan tetap mendukung terlaksananya transisi demokrasi di Myanmar (Wainer dkk., 2021). Sepakatnya semua anggota UNSC terhadap suatu isu seperti ini sangat jarang terjadi.

Perubahan sikap China tentu saja bukan tanpa alasan. Belum ada kepastian bahwa kekuasaan Tatmadaw akan menguntungkan China seperti ketika Myanmar dipimpin Aung San Suu Kyi atau bahkan lebih. Sedangkan, Kepemimpinan Aung San Suu Kyi telah memperlihatkan prospek keuntungan besar untuk China. Selain itu juga, China selama menganggap Tatmadaw tidak kompeten dan korup dalam menjalankan kekuasaan menurut Han (2021). Sehingga, kekuasaan yang saat ini dipegang oleh Tatmadaw dianggap tidak menguntungkan China seperti ketika Aung San Suu Kyi memerintah.

Hubungan Myanmar dan China dibawah pemerintahan Aung San Suu Kyi memang telah berada di tahap sangat engaging. Myanmar bagi China telah menjadi salah satu partner penting di Asia, terutama berkaitan dengan bisnis. Hal ini dikarenakan dalam 5 tahun terakhir kepemimpinan Aung San Suu Kyi , Myanmar telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Perkembangan ekonomi ini berhasil membuka dan menjadikan pasar Myanmar sebagai tujuan produk-produk China.

Selain itu, China berhasil membuka kerja sama strategis baru dengan Myanmar yang diprediksi akan menguntungkan China. Salah satunya adalah China-Myanmar Economic Corridor sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) yaitu program yang sangat penting untuk China. Sampai yang terakhir ada perjanjian perdagangan berdasarkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Kerjasama-kerjasama ini semakin membuat integrasi ekonomi dalam hubungan keduanya. Sehingga, apabila kerja sama ini tergantung tentunya akan merugikan China.

Ketika terjadi kudeta di sebuah negara, kondisi domestik pasti tidak stabil dan dunia internasional melihat kekuasaan pelaku kudeta tidak sah. Sementara, kerjasama dan investasi yang telah dilakukan oleh China ke Myanmar memerlukan kedua hal itu. Domestik yang tidak stabil akan merusak sistem ekonomi, akibatnya China akan kehilangan pasarnya di Myanmar. Kekuasan yang tidak sah di mata internasional biasanya akan berujung dengan sanksi. Adanya sanksi seperti pembatasan perdagangan maupun sanksi ekonomi lainnya tentu saja akan menghambat kepentingan bisnis China di Myanmar. Pertimbangan kerugian inilah yang mungkin menjadi alasan terbesar China sepakat dengan UNSC terkait kudeta di Myanmar.

Sumber:

Han, Enze. (2021, 6 February). China Does Not Like the Coup in Myanmar. East Asia Forum. https://www.eastasiaforum.org/2021/02/06/china-does-not-like-the-coup-in-myanmar/

Wainer, D., Kyaw, K.L., & Heijmans, P. (2021, 5 February). UN Security Council Finds Rare United in Criticizing Myanmar Coup. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/un-security-council-finds-rare-unity-in-criticizing-myanmar-coup

Zaw, Aung. (2021, 2 February). Will China Provide Cover for Myanmar’s Coup Makers?. The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/opinion/will-china-provide-cover-myanmars-coup-makers.html