UNIFIL

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berlangsung sesaat sebelum izin misi hampir berakhir. Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang telah hadir sejak tahun 1978, memiliki misi untuk membentuk zona penyangga antara Israel dan Lebanon, keduanya secara resmi dalam keadaan perang.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada 1 September ini menerima 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi ini memperpanjang keberadaan UNIFIL di Lebanon hingga 31 Agustus 2024. Ketentuan mandatnya sangat mirip dengan tahun sebelumnya, yang melibatkan memberikan kebebasan pergerakan kepada sekitar 10.000 pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Aspek mandat ini telah menjadi poin perselisihan, ditantang baik oleh pemerintah Lebanon maupun kelompok pro-Iran Hezbollah yang berpengaruh.

Teks resolusi tersebut “menghimbau dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk memastikan penghormatan dan akses yang tidak terhalang bagi UNIFIL dalam semua operasinya dan aksesnya ke seluruh Garis Biru.” Garis Biru mengacu pada batas yang ditandai oleh PBB pada tahun 2000 setelah pasukan Israel mundur dari selatan Lebanon.

Resolusi juga menjelaskan bahwa UNIFIL tidak memerlukan izin sebelum menjalankan tugas yang diberikan dan dapat beroperasi secara independen sambil menjaga koordinasi dengan pemerintah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengkritik keterbatasan akses UNIFIL ke beberapa wilayah, termasuk lokasi yang dimiliki oleh LSM lingkungan Lebanon yang dituduh oleh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Hezbollah.

Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, menentang perpanjangan mandat UNIFIL tahun 2022, menyatakan bahwa pasukan bersenjata asing tidak boleh beroperasi di tanah Lebanon tanpa persetujuan pemerintah dan koordinasi dengan tentara Lebanon. Pemerintah Lebanon, dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kembali ke ketentuan mandat UNIFIL tahun 2021, yang lebih sedikit menekankan kemampuan operasional independen UNIFIL. Meskipun demikian, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati menyambut perpanjangan mandat ini, mencatat bahwa resolusi tersebut mengakui permintaan Lebanon agar UNIFIL beroperasi dengan koordinasi pemerintah.

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi mereka ke Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Palestina. Mandatnya diperluas pada tahun 2006 setelah Israel dan Hezbollah terlibat dalam perang selama 34 hari, dan tugasnya adalah memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh banyak pemerintah Barat, Hezbollah tetap bersenjata dan berpengaruh dalam politik Lebanon, berbeda dengan faksi lain yang tidak bersenjata setelah perang saudara Lebanon dari tahun 1975 hingga 1990.