Proliferasi Senjata

Dewan Keamanan PBB menyetujui dengan suara bulat untuk terus menekan semua negara agar menerapkan resolusi yang bertujuan menjaga penggunaan senjata nuklir, kimia, dan biologi dari tangan teroris, pasar gelap dan lain-lain.

Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 30 November 2022 disetujui oleh lima belas anggota tanpa terkecuali untuk memperpanjang mandat komite yang memantau implementasi resolusi 2004 tentang ancaman aktor non-negara yang memperoleh atau memperdagangkan senjata pemusnah massal selama 10 tahun hingga 30 November 2032.[1]

Resolusi tersebut meminta komite dan 193 negara anggota PBB agar memperhitungkan penggunaan senjata oleh kelompok non-pemerintah dan individu atas kemajuan pesat dalam sains dan teknologi untuk menyebarkan penggunaan senjata terlarang ini.

Dewan Keamanan menyebutkan dalam resolusi bahwa pihaknya “sangat prihatin” terhadap ancaman terorisme dan risiko bahwa aktor non-negara dapat memperoleh, mengembangkan, memperdagangkan atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi, termasuk dengan mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang merugikan.[2]

Resolusi April 2004 diadopsi setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat untuk menutup apa yang disebut Presiden AS, George W Bush sebagai celah yang memungkinkan kelompok teror memperoleh senjata pemusnah massal. Perjanjian internasional telah menargetkan proliferasi senjata oleh pemerintah, tetapi pada saat itu tidak ada undang-undang yang mencegah aktor non-negara seperti teroris, ilmuwan korup, aktor pasar gelap, dan lainnya untuk memperoleh senjata.[3]

Sedangkan resolusi DK PBB yang baru mengharuskan semua negara agar mengambil langkah-langkah untuk memperhitungkan dan mengamankan semua senjata, misil, dan bahan senjata yang dilarang, dan untuk mengembangkan kontrol perbatasan dan meningkatkan upaya “untuk mendeteksi, mencegah, dan memerangi … perdagangan gelap dan perantara barang-barang semacamnya”.[4]

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood mengatakan kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut bahwa dewan keamanan perlu memantau dan membantu negara-negara menerapkan resolusi tersebut “tetap menjadi alat penting” untuk membantu mengatasi “ancaman aktor non-negara yang berpotensi memperoleh dan menggunakan senjata pemusnah massal”.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia mengatakan resolusi 2004 “sepenuhnya mempertahankan relevansinya hingga hari ini” dan dia menyambut kebulatan suara dewan pada perpanjangan resolusi tersebut dengan menyebutnya sebagai “upaya besar, sikap konstruktif, dan fleksibilitas semua anggota dewan”.[5]

Aktor non-negara menjadi semakin penting

Aktor non-negara merupakan organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Ini termasuk perusahaan, lembaga keuangan swasta, dan LSM, serta kelompok perlawanan bersenjata dan paramiliter. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat peningkatan fokus pada tanggung jawab hak asasi manusia dari perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.[6]

Peningkatan peran dari aktor non-negara sendiri terjadi karena globalisasi meningkatkan pengaruh sektor swasta, hal ini sendiri memiliki dampak baik dan juga dampak buruk. Di satu sisi, globalisasi telah meningkatkan pengaruh sektor swasta dengan hasil yang beragam terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Di sisi lain, kejahatan juga berkembang karena pemanfaatan teknologi saat ini yang membuat aktor-aktor non-negara menimbulkan apa yang disebut sebagai kejahatan transnasional di mana pada waktu-waktu tertentu dengan strategi tertentu dapat memiliki pengaruh setara dengan negara.

Globalisasi mengarah pada demokratisasi sesuatu hal, artinya hal-hal yang dulu berada di bawah kekuasaan negara sekarang terbuka untuk umum dan dapat diakses secara bebas. Misalnya, kepemilikan alat pemusnah massal dunia atau alat peledak improvisasi oleh kelompok teroris.[7]

[1] “UN votes to press countries to stop terrorists getting nukes, other WMDs”, South China Morning Post, 1 Desember 2022, https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3201650/un-votes-press-countries-stop-terrorists-getting-nukes-other-wmds?module=more_top_stories_int&pgtype=homepage

[2] Ibid.

[3] “UN Security Council 2004”, UN Digital Library, https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+Security+Council+%2859th+year+%3A+2004%29&ln=en

[4] Op. Cit., South China Morning Post

[5] Ibid.

[6] “Non-State Actors”, ESCR-Net, https://www.escr-net.org/resources/non-state-actors#:~:text=Non%2Dstate%20actors%20include%20organizations,paramilitary%20and%20armed%20resistance%20groups.

[7] Aji Widiatmaja dan Fajria Hasta Rizqi, “The Rise of Non-State Actors in Globalization and Democratization Era: Terrorist Group versus State Actors”, SentriS Academic Journal of International Relations Study, Vol 2, N0. 2, 2019, hlm 2