Great Power Archives - DIP Institute

January 5 2024

Kepresidenan Trump yang baru dapat menjungkirbalikkan dunia yang sudah bergejolak

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Politics, Security and Defence, Think Donald Trump, Great Power, Kebijakan Luar Negeri AS, Pemillu AS 0

Dunia tampaknya berada di titik balik karena Amerika Serikat (AS) memasuki masa pemilihan umum. Partai Republik yang beroposisi di Senat AS memblokir rancangan undang-undang bantuan Ukraina dan Israel atas tuntutan agar pemerintahan Biden menerapkan langkah-langkah kontrol perbatasan baru di AS. RUU ini akan memberikan bantuan sebesar US$ 64 miliar untuk Ukraina dan Israel.[1]

Sementara itu, sebuah paket Uni Eropa yang diusulkan sebesar 50 miliar euro masih belum disetujui karena perbedaan dalam pengelompokan mengenai bagaimana mendanainya. Namun, dana tersebut kemungkinan besar masih akan cair. Namun, kesan ketidakpastian dan keengganan tidak bisa menjadi pertanda baik untuk masa depan. Hal ini terjadi pada saat Ukraina berada dalam kesulitan. Dengan serangan musim panasnya yang gagal membuat kemajuan yang signifikan, Ukraina kini menghadapi mesin perang Rusia yang terus bergerak maju, tanpa mempedulikan jumlah korban yang sangat besar.

Hingga saat ini, dua pendukung utama Ukraina telah memberikan sedikit bantuan, memasok peralatan dan material yang cukup untuk membuat semuanya berjalan. Sekarang, pada saat yang genting ini, kedua pendukung tersebut sekali lagi ditemukan kekurangan. Yang lebih buruk lagi adalah fakta bahwa di kedua sisi Atlantik, dukungan untuk Ukraina, yang tadinya dianggap biasa saja, telah surut dan menjadi sebuah sepakbola politik. Menurut Pew Research, 50 persen anggota Partai Republik sekarang mengatakan bahwa AS memberikan terlalu banyak bantuan kepada Ukraina.[2] Blokade di Polandia dan Slovakia menghalangi truk-truk Ukraina untuk membawa pasokan yang sangat dibutuhkan ke negara tersebut. Keluhannya adalah para pengemudi truk Ukraina meremehkan mereka.[3]

Apa yang terjadi di Ukraina dapat berdampak signifikan di belahan dunia lain, yaitu di Taiwan. Pernyataan China bahwa mereka dapat mencaplok Taiwan dengan paksa telah menjadi sangat penting mengingat invasi Rusia ke Ukraina. Aliansi Barat yang meraba-raba di Ukraina dapat bergaung di Asia Timur dan membujuk China bahwa mereka dapat lolos dari aneksasi paksa terhadap Taiwan.

Pada bulan Januari, republik Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri akan mengadakan pemilihan presiden. Saat ini, Lai Ching-te alias William Lai dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan memimpin dalam jajak pendapat. Hou Yu-ih dari Kuomintang (KMT) tidak jauh di belakang dan telah menjelaskan bahwa ia mendukung kebijakan negosiasi dan kompromi dengan China.

Lai, yang merupakan wakil dari Presiden Tsai Ing-wen saat ini, berniat untuk mengikuti kebijakan pendahulunya untuk mendorong kedaulatan Taiwan dan menjadi mitra yang bersedia untuk AS dalam melawan China. Ini adalah kebijakan yang telah menyebabkan gesekan besar antara China dan Taiwan, serta Cina dan AS.

Dalam pertemuan antara Xi dan Biden pada bulan November,[4] pemimpin China mendesak AS untuk berhenti mempersenjatai Taiwan dan “mendukung penyatuan kembali China secara damai.” Meskipun AS tidak memiliki perjanjian pertahanan dengan Taiwan, Biden telah mengatakan beberapa kali bahwa AS akan membela Taiwan jika diserang. Kesalahan langkah di Ukraina dapat meyakinkan rakyat Taiwan bahwa AS adalah penjamin yang tidak dapat diandalkan untuk status mereka dan berkompromi dengan China mungkin merupakan pilihan yang lebih baik.

Namun, tantangan terbesar bagi sistem global datang dari kemungkinan kembalinya Donald Trump sebagai presiden AS. Saat ini, hampir dapat dipastikan bahwa Trump akan menjadi calon dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden AS berikutnya.[5] Hal ini mungkin dapat mengarah pada situasi di mana AS sendiri dapat mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya.

Pada hari pertamanya sebagai presiden,[6] ia menarik AS keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP), dan pada masa jabatannya, ia menolak dan merusak model pro-globalisasi dari sistem global dan juga memutuskan bahwa Cina adalah saingan Amerika yang paling konsekuen. Pada hari-hari terakhirnya, ia berusaha melakukan kudeta. Tidak semua kebijakan Trump buruk; mereka membujuk Eropa dan Jepang untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka dan memulai proses pemotongan akses China ke teknologi kelas militer AS. Baik atau buruk, dia mengubah kebijakan AS dalam kebijakan luar negeri dan domestik AS dengan tegas seperti yang terlihat dari fakta bahwa Presiden Biden mengadopsi banyak kebijakan dan mengembangkannya.

Semua krisis global baru-baru ini akan masuk ke dalam kampanye pemilu AS yang akan datang. Trump akan menuduh Biden sebagai sosok yang lemah dan memimpin kemunduran Amerika, mulai dari Afghanistan, Ukraina, Gaza, dan Taiwan. Pendekatan Trump sendiri terhadap krisis-krisis yang sedang berlangsung dapat menjadi kacau dan berlawanan, memperdalam kesan kemunduran dan pelemahan AS.

Masa kepresidenan Trump yang kedua dapat berarti banyak hal,[7] dan tentunya akan lebih buruk bagi AS dan dunia daripada masa jabatan pertamanya. Di dalam negeri, seperti yang tampaknya ditunjukkan oleh Trump sendiri, hal ini bahkan dapat berarti kediktatoran di dalam negeri. Jika pengadilan dan media tidak dapat memeriksa ekses-ekses Trump saat dia tidak berkuasa, kecil kemungkinan mereka akan melakukannya saat dia menjadi presiden lagi. Terlepas dari pencapaian tahun-tahun Biden, suasana nasional menunjukkan ketidakbahagiaan dengan sistem politik dan pesimisme yang melingkupi semuanya.

Dalam skenario terburuk, kepresidenan Trump dapat membuat AS menarik diri dari NATO,[8] meninggalkan Ukraina untuk mengurus dirinya sendiri dan Taiwan untuk membuat kesepakatannya sendiri dengan China. Sekutu dan teman-teman di seluruh dunia akan menghadapi dunia di mana AS tidak lagi menjamin keamanan mereka. Rencana Trump untuk memberlakukan tarif 10 persen untuk semua impor akan mengakhiri sistem perdagangan terbuka yang biasa digunakan dunia.

Negara-negara yang bergantung pada AS untuk keamanan akan kehilangan anggota tubuhnya. Hal ini akan menimbulkan tekanan pada Jepang dan Korea Selatan untuk melewati ambang batas nuklir. Tergantung pada bagaimana détente dengan Iran, hal ini juga dapat mendorong Riyadh ke arah itu. Keberhasilan Rusia di Ukraina dapat mengguncang tatanan Eropa. Apakah Berlin memutuskan untuk melewati ambang batas akan tergantung pada Prancis dan Inggris.

[1] Patricia Zengerle. US Senate Republicans block Ukraine, Israel aid bill over border dispute. Reuters. 7 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/us/us-senate-sets-test-vote-ukraine-aid-despite-republican-opposition-2023-12-06/

[2] Andy Cerda. About half of Republicans now say the U.S. is providing too much aid to Ukraine. Pew Research Center. 8 Desember 2023. https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/12/08/about-half-of-republicans-now-say-the-us-is-providing-too-much-aid-to-ukraine/

[3] Jan Lopatka. Slovak truckers block Ukraine border crossing, joining Polish protests. Reuters. 1 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/slovak-truckers-start-ukraine-border-crossing-blockade-joining-polish-protests-2023-12-01/

[4] The Economist. Who will be the next president of Taiwan?. 2 Januari 2024. https://www.economist.com/interactive/2024-taiwan-election

[5] Thompson Chau. Taiwan’s defining moment:Election to determine future of relations with China. Asia Nikkei. 6 Desember 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Taiwan-s-defining-moment-Election-to-determine-future-of-relations-with-China

[6] The Economist. Who will be the next president of Taiwan?. 2 Januari 2024. https://www.economist.com/interactive/2024-taiwan-election

[7] The Economist. Donald Trump poses the biggest danger to the world in 2024. 16 November 2023. https://www.economist.com/leaders/2023/11/16/donald-trump-poses-the-biggest-danger-to-the-world-in-2024

[8] Financial Times. https://www.ft.com/content/4953c927-758b-4498-9562-3858aa5e2d62

September 2 2021

Peluang China untuk memainkan New Great Power di Timur Tengah?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think China, China's Middle East Strategy, Great Power, Middle East 0

Beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran paradigma dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang mana Timur Tengah tidak lagi menjadi prioritas utama Washington. Washington telah secara signifikan mengurangi jumlah pasukan AS di Irak, dan Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk fokus hanya pada sejumlah kecil tujuan di wilayah tersebut[i]. Hal ini kemudian memberikan peluang bagi China untuk mengambil peran pada Kawasan Timur Tengah yang telah lama didominasi pengaruh Amerika Serikat. China menjadi lebih aktif di Timur Tengah. Bagaimana China memanfaatkan peluang kehadirannya di Timur Tengah sebagai New Great Power?

Kehadiran China di Timur Tengah

China telah menjadi aktor yang semakin signifikan di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun masih merupakan pendatang baru di kawasan ini dan sangat berhati-hati dalam upaya pendekatannya terhadap tantangan politik dan keamanan lokal di kawasan ini, China telah meningkatkan keterlibatannya dengan Timur Tengah melalui kehadiran ekonominya yang berkembang di sana.

Hubungan China dengan Timur Tengah berkisar pada permintaan energi dan Belt and Road Initiative (BRI), diluncurkan pada 2013. Pada 2015 China resmi menjadi importir minyak mentah dunia terbesar, dengan hampir separuh pasokannya berasal dari Timur Tengah. Sebagai persimpangan strategis penting untuk rute perdagangan dan jalur laut yang menghubungkan Asia ke Eropa dan Afrika, Timur Tengah penting bagi masa depan BRI yang dirancang untuk menempatkan China di pusat jaringan perdagangan global.[ii] Untuk saat ini, hubungan China dengan kawasan ini berfokus pada negara-negara Teluk (Terusan Suez, Laut Merah, dan Teluk Aden) melalui Jalur Sutra Maritim (MSR) China karena peran dominan mereka di pasar energi memiliki arti sangat penting bagi China.

Ini cukup menjelaskan mengapa Cina menempatkan pangkalan militer pertama dan sejauh ini, satu-satunya asing di Djibouti[iii] dekat lorong sempit Bab el-Mandeb antara Teluk Aden dan Laut Merah, telah menginvestasikan begitu banyak dalam pembangunan pelabuhan dan gudang, dan meningkatkan keterlibatan ekonomi dan politiknya di negara-negara di kedua sisi Laut Merah/Teluk Aden. Tetapi peningkatan keterlibatan mengarah pada harapan yang lebih tinggi oleh pemerintah Afrika dan Arab, pengaruh dan eksposur yang lebih besar untuk China, dan komplikasi bagi kekuatan besar lainnya di kawasan Laut Merah. China melangkah dengan hati-hati karena mengakomodasi situasi yang berkembang ini sambil mencoba meminimalkan tanggung jawab keamanan baru.

Pendekatan Kebijakan Luar Negeri China di Timur Tengah

Pendekatan kebijakan luar negeri China di Timur Tengah dibingkai oleh diplomasi kekuatan yang lebih besar dari Presiden Xi dengan model karakteristik China yang didasarkan pada prinsip: “kekuatan besar adalah kuncinya, tetangga [negara pinggiran] adalah yang pertama, negara berkembang adalah fondasinya, dan multilateralisme adalah panggungnya”.[iv]

Pandangan ini mengkonseptualisasikan kebijakan luar negeri China di negara berkembang sebagai sarana untuk menggeser keseimbangan kekuatan internasional. Dalam kerangka ini, Timur Tengah sebuah wilayah di mana, selama beberapa dekade, AS telah menjadi aktor eksternal yang domina menempati ruang di mana China telah berusaha untuk menjalin hubungan dekat dengan kekuatan regional yang muncul dalam upaya untuk mengamankan akses ke sumber daya energi vital, memperluas jangkauan komersialnya, dan meningkatkan pengaruh politiknya.

Sementara Beijing melihat hegemoni AS di kawasan itu menurun, pendekatannya untuk memperluas pengaruh regional telah berhati-hati dan ragu-ragu.[v] Mengobarkan ketidakstabilan tidak secara efektif menguntungkan China, yang tidak memiliki kemauan maupun kapasitas untuk mengisi peran yang dipegang oleh Amerika Serikat di kawasan itu.

Pada saat yang sama, Beijing telah menetapkan bahwa garis tren adalah persaingan global. Pemerintah China telah secara hati-hati mengkalibrasi kebijakannya sehingga menempatkan China pada posisi yang paling menguntungkan untuk bersaing dengan AS di kawasan dan global. Secara regional, Beijing mengambil langkah-langkah tambahan untuk memposisikan dirinya untuk munculnya bipolaritas regional,[vi]didasarkan pada persaingan strategis China-Amerika di Timur Tengah.[vii]

Pendekatan mereka berangkat dari strategi era Perang Dingin “lingkup pengaruh” untuk membina hubungan produktif dengan lebih banyak mitra di Timur Tengah yang bertujuan untuk mengatasi konflik regional serta perpecahan geopolitik dan etno-sektarian yang telah mengakar kekuatan besar sebelumnya. terlibat di wilayah tersebut. Lebih khusus lagi, China memprioritaskan hubungan bilateral dengan mitra AS di Kawasan, khususnya Israel, Arab Saudi, Mesir, dan UEA. ‘Kehati-hatian’ China terutama berasal dari keinginan untuk menghindari melakukan apa pun yang dapat mengakibatkan konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat.

Pendekatan “persaingan tanpa konfrontasi” memerlukan pengembangan hubungan dengan sejumlah negara kunci Timur Tengah terpilih yang dapat berfungsi sebagai “titik tumpu strategis” untuk membangun pengaruh China.[viii] Dalam istilah kebijakan luar negeri China, “titik tumpu strategis” adalah negara asing yang berfungsi sebagai saluran pengaruh dan kepentingan China di empat bidang: militer, ideologi, ekonomi, dan politik internasional.[ix] Hal ini tidak hanya mendefinisikan negara, tetapi juga cara dan mekanisme keterlibatan yang digunakan China untuk mengembangkan hubungan strategis dengan negara-negara kunci di kawasan yang dukungannya dapat meningkatkan status regional dan global China dan memproyeksikan pengaruh China ke wilayah geografis baru.[x] Ini juga dapat menjadikan China tidak hanya menciptakan pengaruh, tetapi juga memanfaatkannya.

Bagaimana China Menyelesaikan Permasalahan Terkait isu Keamanan di Timur Tengah

Sementara China mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan kepentingan dan personelnya di kawasan itu, China terus menghindari aktivitas militer kinetik tidak seperti respons sesekali negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia.[xi] Ia mempertahankan program aktif kunjungan militer-ke-militer tingkat tinggi dan telah meningkatkan pelatihan militernya, sebagian besar di China, tentara dari wilayah tersebut dan meningkatkan panggilan PLAN di pelabuhan Laut Merah dan Teluk Aden.

China memanfaatkan penjualan senjata secara liberal ke pemerintah Afrika dan Arab. Ini menyediakan penjaga perdamaian, termasuk batalion tempur, untuk operasi PBB di Sudan Selatan dan unit helikopter untuk misi hibrida Uni Afrika/PBB di Darfur, yang ditutup.[xii] Mereka telah menggunakan pangkalannya di Djibouti untuk latihan tembakan langsung dan evakuasi warga negara China dari Yaman, tetapi tidak menggunakan pasukan untuk aksi militer ofensif dan tidak ada indikasi bahwa mereka bermaksud melakukannya dalam waktu dekat.

Cina juga enggan untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah tersebut, meskipun sebelum Olimpiade Beijing itu menekan pemerintah Sudan untuk menerima misi penjaga perdamaian di Darfur yang termasuk PBB. Tindakan ini diambil untuk meredam tuduhan Barat bahwa China berkontribusi terhadap genosida di Darfur, yang mungkin mengarah pada boikot Olimpiade. China melakukan upaya terbatas untuk menengahi konflik sipil di Sudan Selatan, di mana ia memiliki kepentingan yang luas di sektor minyak. Upaya itu gagal ketika para pemberontak tidak menganggap Beijing sebagai perantara perdamaian yang sah.[xiii] Pada dua kesempatan, China menawarkan untuk menengahi perselisihan regional meskipun tidak ada tawaran yang datang. Pada 2017, duta besar China untuk Uni Afrika mengatakan Beijing siap, jika diminta, untuk menengahi sengketa perbatasan Eritrea-Djibouti.[xiv] Pada tahun 2018, China mengatakan akan mempertimbangkan untuk menengahi konflik perbatasan antara Ethiopia dan Eritrea.[xv]

Ketika menyangkut masalah keamanan dan politik yang sensitif di kawasan itu, posisi default China adalah mendorong dialog, menahan diri untuk tidak memihak, mendukung kedaulatan nasional, dan menyarankan pembangunan adalah solusi jangka panjang terbaik. Cina secara konsisten mendukung penyelesaian politik konflik Yaman, mendukung proses perdamaian PBB, dan bersikeras bahwa kekuatan tidak dapat menyelesaikan masalah.[xvi]

Cina memiliki hubungan baik dengan Mesir, Sudan, dan Etiopia dan tidak tertarik untuk membahayakan kepentingannya di salah satu negara ini dengan memihak pada sengketa Bendungan Renaisans Besar Etiopia di Nil Biru.[xvii] Menteri Luar Negeri China Wang Yi baru-baru ini mengatakan kepada menteri luar negeri Sudan bahwa “dialog dan konsultasi” diperlukan dan “China mendukung ketiga negara” dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan.[xviii] Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah Ethiopia sebelumnya, posisi China pada konflik saat ini di Wilayah Tigray lebih bernuansa. Ini mendukung perdamaian dan stabilitas bagi semua orang Ethiopia dan berjanji untuk memberikan bantuan makanan darurat kepada Tigrayan yang terkepung.[xix]

Cina menekankan kerjasama ekonomi dan aspek pembangunan damai dari BRI dan MSR.[xx] Terlepas sorotan pihak lain terkait peran keamanan dari inisiatif tersebut secara lebih luas dan di kawasan. Meskipun penting untuk tidak melebih-lebihkan implikasi keamanan atau menyarankan bahwa China bahkan hampir menggantikan kehadiran militer Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya di kawasan, sama pentingnya untuk memahami bahwa inisiatif dan, terutama, bagian itu itu yang transit di Laut Merah dan Teluk Aden bermaksud dalam jangka panjang untuk mengangkat Cina dari regional ke kekuatan global.[xxi]

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendekatan Timur Tengah China bergantung pada penggunaan diplomasi bilateral dan kemitraan bilateral dengan sekutu AS yang ada di kawasan untuk meningkatkan persaingan regional atas pengaruh dan sumber daya, sekaligus menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Tantangan bagi China adalah implementasi tujuan ini karena berusaha menghindari keengganannya terhadap aktivitas militer kinetik dan campur tangan dalam urusan internal negara-negara di kawasan itu. Pada akhirnya, peran China saat ini belum dikatakan besar, tetapi kompleksitas keterlibatannya menuntut perhatian yang lebih besar untuk lebih memahami bagaimana pendekatannya akan membentuk hubungan masa depan dengan negara-negara Timur Tengah.

[i] Steven A. Cook & James Green, “China Isn’t Trying to Dominate the Middle East”, Foreign Affairs, August 9, 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-09/china-isnt-trying-dominate-middle-east

[ii] Wenlin Tian, “The belt and road initiative and china’s middle east strategy,” West Asia and Africa 2 (2016), 127-145.

[iii] Joel Wuthnow, “The PLA Beyond Asia: China’s Growing Military Presence in the Red Sea Region,” Strategic Forum, National Defense University (January 2020): 4, https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-303.pdf.

[iv] Li Minjie, “General Secretary Xi Jinping’s Thoughts on Diplomacy lead China’s great power diplomacy”, China Institute of International Studies, Current Affairs Review, September 28, 2017, http://www.ciis.org.cn/chinese/2017-09/28/content_40031024.htm.

[v] Liu Shengxiang and Law Huxiao Fen, “United States anxiety in the Middle East: How China can seize the opportunity to gain time”, The Observer Network, January 12, 2018. https://www.guancha.cn/liushengxiang/2018_01_12_442829.shtml.

[vi] ibid

[vii] Ashley J. Tellis, “The Return of U.S.-China Strategic Competition,” in Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski, and Michael Wills (eds.), Strategic Asia 2020: US-China Competition for Global Influence (Washington, DC: National Bureau of Asian Research, 2020), https://carnegieendowment.org/files/SA_20_Tellis.pdf.

[viii] Xu Jin and Li Wei, “Building a ‘Strategic Fulcrum’ Country China’s Peripheral Security: Connotation and Functional Classification of Strategic Fulcrum Countries”, Chinese Academic of Social Sciences, August 15, 2014, http://www.cssn.cn/zzx/201408/t20140814_1291698.shtml?COLLCC=3565723431&.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] U.S. Institute of Peace, “China’s Impact on Conflict Dynamics in the Red Sea Arena,” April 27, 2020, 18, https://www.usip.org/publications/2020/04/chinas-impact-conflict-dynamics-red-sea-arena.

[xii] “China’s Helicopter Unit Joins Peacekeeping Mission in Darfur,” Xinhua, June 11, 2017, http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/11/c_136357212.htm; Karen Allen, “What China Hopes to Achieve with First Peacekeeping Mission,” BBC, December 2, 2015, https://www.bbc.com/news/world-africa-34976580.

[xiii] Daniel Wagner and Giorgio Cafiero, “In South Sudan, China Peacemaker Role Marks a First in Its Diplomacy,” South China Morning Post, September 11, 2014, https://www.scmp.com/comment/article/1590056/south-sudan-china-peacemaker-role-marks-first-its-diplomacy.

[xiv] Liu Zhen, “China Offers to Mediate Djibouti-Eritrea Border Row as It Expands Military Presence in Africa,” South China Morning Post, July 25, 2017, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2103947/china-offers-mediate-djibouti-eritrea-border-row-it.

[xv]

[xvi] People’s Republic of China, Ministry of Foreign Affairs (MoFA), “Remarks by Ambassador Zhang Jun at Security Council Open VTC on Yemen,” November 11, 2020, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1831607.shtml.

[xvii] Khalid Hassan, “Ethiopia, China Sign Deal Amid Stalled Nile Dam Talks,” Al-Monitor, March 18, 2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/ethiopia-china-sign-deal-amid-stalled-nile-dam-talks.

[xviii] “China, Sudan Pledge Joint Protection of Legitimate Rights of Developing Countries,” Xinhua, May 9, 2021, http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/09/c_139934393.htm.

[xix] People’s Republic of China, MoFA, “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on February 22, 2021,” February 22, 2021, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1855716.shtml.

[xx] Yuan Jiang, “The Continuing Mystery of the Belt and Road,” The Diplomat, March 6, 2021, https://thediplomat.com/2021/03/the-continuing-mystery-of-the-belt-and-road/.

[xxi] “China’s Impact on Conflict Dynamics in the Red Sea Arena,” 17-18; Aleksi Ylönen, “The Dragon and the Horn: Reflections on China-Africa Strategic Relations, Insight on Africa 12, 2 (2020): 150.