Freedom of Navigation Operations

Militer Amerika Serikat dan China bertukar “kata-kata” pada 29 November lalu setelah kapal perang Angkatan Laut AS melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di Laut China Selatan sejak para pemimpin kedua negara tersebut bertemu awal bulan ini dalam upaya untuk meredakan ketegangan.

Dalam sebuah pernyataan dilansir dari CNN, militer China mengklaim kapal USS Chancellorsville, sebuah kapal penjelajah berpeluru kendali, secara ilegal memasuki perairan dekat Kepulauan Nansha China dan terumbu karang tanpa persetujuan dari pemerintah China.

Langkah tersebut, menurut China menunjukkan bahwa AS menimbulkan resiko keamanan di LCS. Sedangkan di sisi lain, Sebuah pernyataan dari Armada ke-7 Angkatan Laut AS pada Selasa malam menyebut bahwa kelompok People’s Liberation Army “bersalah”.

Dua pekan lalu, di sela-sela KTT G20 di Indonesia, Biden bertemu dengan Xi Jinping secara langsung. Setelah pertemuan itu, Biden mengatakan dia dan Xi membuat kemajuan dalam meredakan ketegangan di beberapa daerah tetapi tidak berhasil menyelesaikan serangkaian masalah yang telah mendorong hubungan AS-China ke titik terendah dalam beberapa dekade.

China mengklaim “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas hampir semua 1,3 juta mil persegi Laut China Selatan serta sebagian besar pulau di dalamnya, termasuk Kepulauan Nansha, yang dikenal di luar China sebagai Kepulauan Spratly. Pulau tersebut menjadi markas militer yang dibangun oleh China sebagai daya tangkal untuk menghalau ketegangan lebih lanjut di LCS.

Ketegangan baru-baru ini menurut Kolonel People’s Liberation Army (PLA), Tian Junli, mengatakan PLA mengatur angkatan laut dan udara untuk mengikuti, memantau, memperingatkan, dan akhirnya mengusir kapal perang AS. China mengatakan tindakan militer AS ini “secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China” dan merupakan “bukti kuat bahwa AS mencari hegemoni maritim dan memiliterisasi Laut China Selatan,” dilansir dari CNN.

Sedangkan, angkatan Laut AS mengatakan kapal penjelajah AS melakukan FONOP “sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan operasi normal di perairan di mana kebebasan laut lepas berlaku,” dan justru menyalahkan Beijing yang melanggar perlakuan

“Perilaku China berlawanan dengan kepatuhan AS terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Semua negara, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan, dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima,” tambah pernyataan AS.

Biden juga membela pernyataan kolonel angkatan lautnya. “Saya jelaskan bahwa kami akan membela kepentingan dan nilai-nilai Amerika, mempromosikan hak asasi manusia universal dan membela tatanan internasional dan bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami,” kata Biden.

“Operasi tersebut mencerminkan komitmen kami untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penggunaan laut yang sah sebagai prinsip. Amerika Serikat membela hak setiap negara untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, seperti yang dilakukan USS Chancellorsville di sini. Tidak ada yang RRC (China) katakan sebaliknya yang akan menghalangi kami,” kata pernyataan Angkatan Laut AS hari Selasa.