Forum

Ukraina telah mengutuk Rusia sebagai “negara teroris” karena meluncurkan serangan rudal ke kota-kota besar, termasuk ibu kotanya Kyiv, pada pertemuan Majelis Umum PBB. Awalnya, pertemuan itu ditujukan untuk membahas pencaplokan Moskow atas empat wilayah Ukraina yang sebagian diduduki.

“Rusia telah membuktikan sekali lagi bahwa ini adalah negara teroris yang harus dicegah dengan cara sekuat mungkin,” kata Sergiy Kyslytsya, duta besar Ukraina untuk PBB dalam sambutan pembukaannya, seraya menambahkan bahwa keluarga dekatnya sendiri telah diserang.

“Sayangnya, Anda hampir tidak dapat menyerukan perdamaian yang stabil dan waras selama kediktatoran yang tidak stabil dan gila ada di sekitar Anda,” tambahnya, mengatakan kepada negara-negara anggota setidaknya 14 warga sipil telah tewas dan 97 terluka dalam serangan, yang dimulai pada Senin pagi.

Sebagai tanggapan, Vassily Nebenzia dari Rusia tidak secara langsung membahas serangan rudal tetapi membela aneksasi negaranya atas empat wilayah Ukraina. “Kami dituduh ketika kami mencoba melindungi saudara-saudara kami di Ukraina timur,” katanya.

Majelis PBB akan memberikan suara akhir pekan ini pada rancangan resolusi yang mengutuk “upaya pencaplokan ilegal” Rusia atas wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson di Ukraina setelah disebut referendum oleh Putin dan pejabatnya. Di sisi lain, PBB menekankan bahwa mereka “tidak memiliki validitas di bawah hukum internasional” untuk mengambil empat wilayah Ukraina tersebut.

Setelah aneksasi wilayah Ukraina, serangan rudal jelajah Rusia di kota-kota Ukraina ditambah ledakan di jembatan Kerch yang dinilai strategis menghubungkan Rusia dengan Krimea membuat banyak negara marah. Moskow justru menyalahkan pasukan khusus Ukraina atas serangan itu dengan Presiden Vladimir Putin bersumpah akan melakukan pembalasan yang lebih berat.

Akibat insiden itu, hampir seluruh negara, organisasi dan lembaga internasional tidak mengakui aneksasi dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina. Tawaran Rusia kepada badan yang beranggotakan 193 orang itu untuk membuat pemungutan suara menjadi pemungutan suara rahasia ditolak. Hampir tiga perempat dari Majelis Umum menegur Moskow dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina pada pertemuan yang diadakan tak lama setelah invasi Rusia Februari lalu.