Big Tech Company

Perseteruan antara Big Tech Company yakni Facebook, perusahaan yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg, dengan negara Australia kembali memanas akhir-akhir ini. Mengapa perseteruan antara negara dan perusahaan global ini terjadi?

Facebook Sempat Menolak Rancangan Aturan Australia

Perseteruan Facebook vs Australia sudah berlangsung cukup lama, di mana kali ini meningkat karena Australia berencana mengeluarkan kebijakan tentang penetapan tarif yang membuat jaringan sosial media seperti Google dan Facebook perlu “membayar” kantor berita jurnalisme untuk kontennya di kolom “Facebook News”, di mana setiap pengeluaran sebesar AUD100 (sekitar Rp1,1 juta) dalam iklan digital di media Australia, maka sebesar AUD81 (sekitar Rp907 ribu) akan masuk ke Google dan Facebook.^[1] Proposal aturan Australia ini ditujukan untuk meregulasi perilaku anti persaingan dan monopoli pada pasar media digital domestik. Simon Birmingham, Menteri Keuangan Australia, menyatakan bahwa aturan ini diperlukan agar terdapat keseimbangan yang tepat sehingga konten berita yang diproduksi oleh kantor berita Australia bisa dan harus dibayar dengan dasar yang sah dan adil.^[2] Meski sempat menentang peraturan Australia tersebut, namun Google dan Facebook akhirnya mencapai kesepakatan dengan Australia.

Facebook sempat memblokir Australia dari pencarian dan penyebaran berita melalui media layanannya serta menghapus beberapa akun politisi Australia.^[3] Facebook menyatakan masyarakat dan penayang iklan di Australia tidak akan bisa lagi membagikan maupun melihat berita lokal maupun internasional, yang menunjukkan bahwa Facebok melakukan tindakan  pelarangan yang cukup fatal dalam menghadapi kebijakan Australia tersebut. Facebook menyatakan bahwa legislasi tersebut salah mengkonsepsikan hubungan Facebook dengan publisher karena publisher menggunakan Facebook untuk menyebarkan konten beritanya secara “gratis”.^[4]

Per tanggal 23 Februari ini, terdapat kesepakatan terbaru, dimana Pemerintah Australia menambahkan beberapa proposal persetujuan termasuk di dalamnya periode mediasi 2 bulan yang menjadi waktu tambahan negosiasi  kedua pihak terkait persetujuan komersial yang bisa membantu Facebook berkegiatan di luar ketentuan yang ada. Terkait waktu tersebut, Campbell Brown, Wakil Presiden Kerjasama Berita Global Facebook, menyatakan Facebook setuju untuk mengembalikan akses artikel dan berita untuk pengguna Australia “di waktu yang akan datang” dan pemerintah Australia sudah mengklarifikasi bahwa Facebook akan tetap memutuskan berita mana yang akan muncul di laman Facebook agar Facebook tidak secara otomatis tunduk pada “negosiasi yang dipaksakan.”^[5]

Perusahaan Lebih Berwenang daripada Negara?

Pemblokiran Facebook ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, komunitas kemanusiaan, dan politisi dari beberapa negara yang menganggap tindakan Facebook sangat mengecewakan dan membatasi kebebasan masyarakat sebuah negara untuk mengakses informasi. Sebenarnya kebijakan Australia dalam mengatur terkait bayaran untuk setiap berita yang diproduksi oleh kantor berita Australia yang disebarkan melalui Facebook memang bukan tanpa alasan. Mengingat kendali dan pengaruh berbagai perusahaan global termasuk Facebook dalam penyebaran berita bukan hanya terkait dengan data pengguna namun juga perekonomian nasional negara termasuk aspek politik dan hukum. Dengan perkembangan media dan komunikasi internasional saat ini, perusahaan digital menjadi sangat berpengaruh secara global sehingga berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan keamanan juga berkaitan dengan media digital.

Facebook memiliki mekanisme dan aturan tersendiri terkait pembayaran maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, namun melihat tindakan Facebook memblokir akses tersebut mencerminkan adanya potensi perusahaan global besar merasa maupun mencoba “bertindak” seperti negara. Australia dalam hal ini bertujuan untuk membatasi dan mengelola pertumbuhan ekonomi dengan mendukung bayaran bagi pekerja domestiknya. Selain aspek perekonomian, aspek politik juga menjadi tujuan Australia, di mana Australia perlu memegang kendali dan mendukung pencapaian kepentingan serta nilai Australia dalam setiap aktivitas yang terjadi di wilayah teritorialnya.

Meskipun Facebook menyatakan akan mencari pasarnya di wilayah lain, namun keputusan maupun kebijakan Australia juga perlu dipertimbangkan oleh Facebook mengingat negara lain juga bisa mengeluarkan kebijakan yang sama. Seperti contoh negara Kanada yang sejak tahun lalu didesak oleh masyarakatnya untuk mengatur perusahaan-perusahaan media sosial termasuk Facebook karena rendahnya kepercayaan masyarakat Kanada terhadap Facebook, mengingat terdapat sentimen mengenai data privasi, berita palsu, dan iklan politik yang menyebar. Baik negara dan perusahaan Big Tech ini sama-sama membutuhkan, sehingga negosiasi yang win-win solutions perlu dipertimbangkan.

---

^[1] BBC. 2021, Facebook Australia: Tech giant faces growing criticism over news ban, BBC, https://www.bbc.com/news/world-australia-56116738

^[2] India Times, 2021, Australia won’t change planned content laws despite Facebook block: Lawmaker, Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/australia-wont-change-planned-content-laws-despite-facebook-block-lawmaker/articleshow/81144889.cms

^[3] Colin Packham, 2021, Facebook resumes talks with Australia after blocking news content in country, Global News, https://globalnews.ca/news/7652177/australia-facebook-talks-resume/

^[4] Kerry Flynn, 2021, Facebook bans news in Australia as fight with government escalates, CNN, https://edition.cnn.com/2021/02/17/media/facebook-australia-news-ban/index.html

^[5] Mike Isaac dan Damien Cave, 2021, Facebook Strikes Deal to Restore News Sharing in Australia, The New York Times,  https://www.nytimes.com/2021/02/22/technology/facebook-australia-news.html