Menu

Ambisi Maritim

Ambisi Arktik China

, , , , , , , 0

Perubahan iklim selama ini lebih sering dipahami sebagai krisis lingkungan. Es yang mencair, suhu bumi yang meningkat, dan naiknya permukaan air laut menjadi gambaran yang paling banyak dibicarakan. Padahal, di balik perubahan tersebut sedang berlangsung transformasi geopolitik yang tidak kalah besar. Ketika lapisan es di Kutub Utara terus menyusut, kawasan yang selama berabad-abad sulit dijangkau perlahan berubah menjadi ruang strategis baru bagi perdagangan, energi, dan persaingan kekuatan besar.

Fenomena ini menarik ketika China sebagai negara yang tidak memiliki wilayah di Arktik, justru semakin aktif membangun pengaruh di kawasan tersebut, sedangkan secara geografis China bukan termasuk delapan negara Arktik. Akan tetapi, sejak menerbitkan China’s Arctic Policy pada 2018, Beijing memperkenalkan konsep Polar Silk Road sebagai bagian dari pengembangan Belt and Road Initiative (BRI). Melalui konsep tersebut, China ingin menjadikan jalur pelayaran Arktik sebagai koridor baru perdagangan internasional sekaligus memperluas kerja sama di bidang penelitian, energi, infrastruktur, dan logistik.

Sekilas, langkah tersebut tampak paradoks, karena mengapa sebuah negara yang tidak memiliki garis pantai di Kutub Utara begitu berkepentingan terhadap kawasan tersebut? Jawabannya tidak terletak pada letak geografis China, melainkan pada perubahan geografis Arktik itu sendiri. Ketika perubahan iklim mengubah peta pelayaran dunia, China melihat peluang yang tidak dimiliki generasi sebelumnya.

Laporan National Snow and Ice Data Center (NSIDC) menunjukkan bahwa luas es laut Arktik terus mengalami penurunan sejak pengamatan satelit dimulai pada 1979. Penurunan ini membuat beberapa jalur pelayaran, khususnya Northern Sea Route di sepanjang pesisir utara Rusia, semakin terbuka pada musim panas dan awal musim gugur. Jalur tersebut bahkan telah digunakan secara lebih intensif dalam satu dekade terakhir karena periode bebas es menjadi semakin panjang.

Dari sisi ekonomi, perubahan ini sangat signifikan. Menurut NSIDC, Northern Sea Route mampu memangkas sekitar 4.800 kilometer perjalanan dan mengurangi waktu pelayaran hingga 11 hari dibandingkan rute konvensional melalui Selat Malaka dan Terusan Suez. Bagi negara seperti China yang merupakan eksportir terbesar dunia, efisiensi tersebut berarti penurunan biaya logistik, konsumsi bahan bakar, serta waktu distribusi barang menuju pasar Eropa.

Di sinilah konsep Polar Silk Road memperoleh relevansinya. Berbeda dengan BRI yang selama ini identik dengan pembangunan pelabuhan, rel kereta, dan jalan raya, Polar Silk Road berupaya memanfaatkan jalur laut baru yang tercipta akibat mencairnya es Arktik. Dalam artikel yang diterbitkan Leiden Journal of International Law, Nengye Liu dan Jan Jakub Solski menjelaskan bahwa kepentingan China di Arktik tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga menyangkut tata kelola jalur pelayaran, hukum laut, serta posisi China dalam pembentukan norma internasional di kawasan tersebut.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif geopolitik yang dikembangkan oleh Klaus Dodds. Menurut Dodds, Arktik tidak lagi dapat dipahami sebagai kawasan terpencil yang terisolasi oleh lapisan es. Perubahan iklim telah mengubah kawasan tersebut menjadi ruang geopolitik baru, tempat kepentingan ekonomi, keamanan, dan lingkungan saling bertemu. Dengan kata lain, yang sedang berubah bukan hanya kondisi alam Arktik, tetapi juga makna strategis kawasan tersebut dalam politik internasional.

Perspektif Dodds membantu menjelaskan mengapa China berusaha membangun identitas sebagai near-Arctic state atau “negara dekat Arktik”. Secara hukum internasional, istilah tersebut memang tidak memberikan hak khusus kepada China. Bahkan beberapa negara Arktik menolak pengakuan politik atas istilah itu. Namun bagi Beijing, konsep tersebut merupakan strategi diplomatik untuk membangun legitimasi atas keterlibatannya dalam isu-isu Arktik melalui penelitian ilmiah, investasi ekonomi, dan kerja sama internasional.

Kepentingan China juga tidak berhenti pada jalur pelayaran, kawasan Arktik menyimpan cadangan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari gas alam, minyak bumi, hingga mineral strategis yang dibutuhkan dalam industri teknologi modern. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap mineral kritis seperti rare earth elements menjadikan Greenland dan wilayah Arktik lainnya sebagai kawasan yang semakin diperhitungkan dalam rantai pasok global.

Meskipun demikian, pendekatan China di Arktik cenderung berbeda dibandingkan negara-negara yang memiliki wilayah langsung di kawasan tersebut. Beijing lebih banyak membangun pengaruh melalui investasi, penelitian ilmiah, pembangunan kapal pemecah es (icebreaker), dan kerja sama dengan Rusia. Setelah hubungan Rusia dengan Barat memburuk akibat perang di Ukraina, kerja sama Moskow–Beijing di kawasan Arktik justru semakin erat, terutama dalam pengembangan Northern Sea Route dan proyek energi di wilayah utara Rusia.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas China memunculkan kekhawatiran baru di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga mengenai potensi penggunaan infrastruktur sipil untuk kepentingan strategis di masa depan. Kehadiran kapal pemecah es, stasiun penelitian, hingga investasi pelabuhan dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan yang sebelumnya didominasi negara-negara Arktik.

Namun demikian, melihat Arktik hanya sebagai arena persaingan geopolitik juga berisiko mengabaikan akar persoalan yang sebenarnya. Semua peluang ekonomi tersebut muncul karena perubahan iklim yang mempercepat pencairan es laut. Penelitian yang dipublikasikan dalam Nature menunjukkan bahwa pemanasan di kawasan Arktik berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata global akibat berbagai proses atmosfer dan laut yang saling memperkuat. Kondisi ini bukan hanya membuka jalur pelayaran baru, tetapi juga mengancam ekosistem serta kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada keberadaan es laut.

Perubahan iklim yang menjadi ancaman bagi lingkungan justru menciptakan peluang ekonomi dan geopolitik baru. Negara-negara melihat jalur pelayaran yang lebih singkat, cadangan energi yang lebih mudah dijangkau, dan akses terhadap mineral strategis. Sebaliknya, masyarakat lokal menghadapi risiko hilangnya ruang hidup yang selama ini menopang aktivitas sosial dan ekonomi mereka.

Ambisi China di Arktik menunjukkan bahwa geopolitik abad ke-21 tidak lagi ditentukan semata oleh kedekatan geografis. Perubahan iklim telah mengubah karakter kawasan Arktik dari wilayah yang tertutup menjadi ruang strategis yang diperebutkan berbagai kekuatan dunia. Dalam konteks tersebut, Polar Silk Road bukan sekadar proyek pelayaran, melainkan bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperluas konektivitas perdagangan, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan posisinya dalam tata kelola kawasan Arktik.

Kembalinya Kebijakan Laksamana Zheng He terhadap Ambisi Maritim China di Samudra Hindia: Sri Lanka

, , , , , 0

Huru-hara yang ditandai dengan tingginya inflasi, kekacauan sipil dan jatuhnya keluarga penguasa Rajapaksa dari tampuk kekuasaan di Sri Lanka tahun 2022 lalu tampaknya menjadi penghalan bagi kehadiran China di Sri Lanka. Keterlibatan China sering dilihat sebagai upaya yang ceroboh dalam imperialisme predatorisnya yang bertanggung jawab atas pemiskinan keuangan negara yang berdaulat. Dengan latar belakang inilah beberapa pakar Barat meramalkan bahwa China akan kehilangan cengkeramannya atas Sri Lanka, diikuti oleh kekacauan politik-ekonomi yang melingkupi Sri Lanka pada tahun 2022. Namun, kebenaran yang sekarang bersembunyi di depan mata adalah hilangnya pengaruh nyata China di Sri Lanka tidak akan menurunkan pengaruhnya yang terus meningkat di Samudra Hindia terlepas dari orbit India.

Perlu diingat bahwa pandangan para ahli strategi China modern tentang semangat mereka untuk kekuatan maritim mencerminkan pandangan yang dianut oleh ahli strategi militer AS terkemuka abad ke-19, Alfred Thayer Mahan, yang berpendapat bahwa strategi angkatan laut yang mengindikasikan supremasi penuh lautan sebagai sarana untuk kekuatan besar merupakan ide yang terkenal di zaman sebelum Amerika berpegang teguh pada kepemimpinan globalnya. Dalam karya pentingnya tentang masa depan kekuatan Amerika di Samudra Hindia, Kaplan menyebut Mahan sebagai inspirator strategis utama untuk strategi angkatan laut China dan terlepas dari benar atau salahnya, perlu dicatat bahwa keterlibatan angkatan laut China di Samudra Hindia atau Sri Lanka memiliki akar sejarah yang berasal dari masa sebelum kedatangan bangsa Eropa di Asia Selatan pada abad ke-16.

Kekuatan laut China berkembang pesat di bawah dinasti Song dan Ming, dari akhir abad ke-10 hingga awal abad ke-15, yang berpuncak pada pelayaran laksamana kasim Zheng He yang terkenal, dan pendekatan angkatan laut mereka sangat berbeda dengan penjajah Eropa yang berusaha membangun kehadiran militer yang meresap ke negara-negara yang mereka jelajahi pada abad ke-16. Sebaliknya, kekaisaran China mempromosikan gagasan tianxia (segala sesuatu di bawah langit) dan mengimbau bangsa-bangsa untuk membangun aliansi atau sistem anak sungai. Tetapi ini bukanlah proses yang selalu memilih jalur pasifik karena perang Ming China dengan kerajaan Kotte di Sri Lanka pada akhir abad ke-15 adalah soft approach dari intervensi militer China pada saat keadaan membutuhkan.

Upaya yang cenderung jinak yang diwujudkan China dalam strategi angkatan lautnya saat ini menyerupai pelayaran angkatan laut historis China sendiri di bawah dinasti Ming dan bukan hanya retorika hiperbolis untuk mengabaikan pengaruh China di Sri Lanka setelah pengusiran rezim Rajapaksa dari kekuasaan sebagai faktor yang semakin berkurang. Kepentingan strategis Sri Lanka untuk dominasi maritim China mungkin berasal dari posisi intrinsik pulau ini sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam. Kekuatan angkatan laut akan menjadi indikator yang akurat sebagai indikator pengaturan kekuatan global yang semakin kompleks seperti halnya hal lainnya. Mengingat obsesi China untuk memperoleh supremasi angkatan laut di halaman belakang India, masa depan Sri Lanka terletak pada penyeimbangan para aktor global.

Strategi rantai pulau yang dirumuskan oleh negarawan AS John Foster Dulles pada tahun 1951 mendapatkan momentumnya di tangan ahli strategi China sebagai metode pertahanannya dan telah meluas ke Samudra Hindia dengan menambahkan Hambantota di Sri Lanka dan Gwadar di Pakistan sebagai rantai pulau keempat. Dalam catatan sejarah global, negara-negara kuat selalu terlibat dalam ekspansi lintas laut untuk mendapatkan kendali penuh atas lautan yang berdekatan, tetapi doktrin rantai pulau China tidak akan mewujudkan kepentingan eksplisit untuk mendapatkan komando penuh di lautan seperti yang dilakukan oleh kekaisaran Inggris pada abad ke-19. Mengambil pergeseran dari mantra Mahan untuk mendapatkan supremasi maritim ke inti, strategi China sekarang secara mencolok berfokus pada penyeimbangan kekuatan di laut tanpa hegemoni dari satu negara, tetapi condong ke arah China. Menurut pakar Hubungan Internasional Andrew Letham, pergeseran ini mewujudkan peralihan strategi maritim China dari Mahan ke Corbett, mendiang sejarawan angkatan laut Inggris yang karyanya bersikeras bahwa semua strategi maritim harus berasal dari tujuan politik.

Ketidakstabilan politik Sri Lanka, yang mengakibatkan tergulingnya Rajapaksa yang pro-China dari kekuasaan dan penggambaran negatif terhadap China sebagai penyebab utama jebakan utangnya terhadap Sri Lanka tidak akan mengurangi pondasi kokoh yang dibangun oleh China di Sri Lanka untuk mengungguli pengaruh India atau Barat. Dilema yang dihadapi oleh pemerintah Sri Lanka setelah kejatuhan Rajapaksa tahun lalu terkait perizinan kapal mata-mata China, Ywan Wang 5, menunjukkan kenyataan nyata dari pengaruh China di negara ini terlepas dari kekhawatiran keamanan India.

Di luar kekacauan politik-ekonomi yang membayangi Sri Lanka, keuntungan geopolitik menanti bagi Beijing untuk  direngkuh oleh karena hal ini akan memperkuat BRI maritim China, yang melambangkan globalisasi versi China di abad ke-21. Bentuk Sri Lanka sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam di Samudra Hindia mirip dengan bagaimana Taiwan menjadi penting secara strategis bagi China dan AS di Samudra Pasifik. Mengingat keuntungan geopolitik yang tepat waktu ini yang mendukung kepentingan China, kecil kemungkinan untuk melihat surutnya pengaruh China terhadap pemerintahan Sri Lanka di masa depan. Secara khusus, serangkaian proyek pembangunan yang dilakukan oleh China di sekitar pulau dan dukungan besar-besaran yang telah diberikan kepada pemerintah Sri Lanka di masa lalu baik di Dewan Hak Asasi Manusia PBB maupun di tempat lain tetap menjadi keunggulan China di Sri Lanka, di mana India dan Barat telah menunjukkan rasa ambivalensi.

Projeksi China saat ini di Sri Lanka di tengah-tengah kekacauan yang terjadi mencerminkan doktrin lama yang sama yang diprakarsai oleh Jendral Ming, Zheng He di abad ke 15 terhadap Kerajaan Kotte di Sri Lanka. Semangat militer Zheng He yang gigih berjalan sejajar dengan ambisinya untuk tujuan komersial, hal ini tertulis dalam prasasti tiga bahasa yang didirikan di Galle pada tahun 1410 memohon berkah dari dewa-dewa untuk dunia yang damai yang dibangun di atas perdagangan. Secara keseluruhan, dinasti Ming pada abad ke 15 dan visi Beijing modern terhadap Sri Lanka memiliki akar yang sama, yang mengharapkan kerja sama Sri Lanka sebagai negara bawahan agar strategi angkatan laut China dapat berkembang.