Persaingan China dan Amerika Serikat sedang memasuki fase ketika batas antara persaingan, spionase, dan permusuhan strategis semakin sulit dibedakan. Dunia tidak menyaksikan pengerahan kapal perang atau peluncuran rudal, tetapi jaringan digital justru menjadi ruang untuk menguji ketahanan lawan. Pada 26 Agustus 2026, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Federal Bureau of Investigation (FBI) mengumumkan penyitaan domain yang digunakan dua platform peretasan bernama QScan dan QTRouter. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kedua platform tersebut digunakan kelompok yang disebut QTFY untuk menyasar berbagai jaringan sensitif, termasuk milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), Federal Reserve, Departemen Energi, Departemen Kehakiman, National Institutes of Health (NIH), dan Senat Amerika Serikat. Menurut otoritas Amerika Serikat, aktivitas yang dikaitkan dengan kelompok tersebut dapat ditelusuri setidaknya sejak 2018 dan juga menyasar rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perusahaan listrik, lembaga keuangan, serta kontraktor pertahanan (U.S. Department of Justice, 2026)
Namun, persoalan terpenting bukan terletak pada daftar sasaran tersebut. Lebih penting adalah perubahan cara negara besar menggunakan kekuatan. Dalam teori realisme, negara akan terus mencari kemampuan yang memungkinkan dirinya bertahan dan mempertahankan kepentingan nasional karena sistem internasional tidak menyediakan jaminan keamanan yang absolut. Kenneth Waltz menempatkan kemampuan relatif sebagai unsur penting dalam menentukan perilaku negara. Dalam konteks digital, kemampuan tersebut tidak hanya berupa persenjataan, tetapi juga kemampuan memperoleh informasi, menemukan kelemahan jaringan, dan mencegah lawan memperoleh keuntungan strategis. Dengan demikian, peretasan terhadap jaringan lembaga negara dapat dipahami sebagai bagian dari persaingan memperoleh keunggulan, bukan sekadar aktivitas kriminal biasa.
Karakter operasi yang dituduhkan Washington memperlihatkan hal tersebut. Menurut dokumen pengadilan, QScan digunakan untuk memindai dan menginfeksi perangkat Internet of Things (IoT) yang rentan, sedangkan QTRouter memanfaatkan perangkat yang telah dikompromikan, layanan proksi komersial, dan peladen virtual untuk menyamarkan sumber lalu lintas serangan. Dengan pola tersebut, aktivitas yang sebenarnya berasal dari jaringan yang dikendalikan kelompok terkait China dapat terlihat seolah-olah berasal dari perangkat di negara lain atau bahkan dari lokasi yang dekat dengan jaringan sasaran (U.S. Department of Justice, 2026). Ini bukan sekadar persoalan teknis karena kemampuan menyembunyikan asal operasi merupakan aset strategis karena memperbesar ruang untuk melakukan penetrasi tanpa langsung menanggung konsekuensi politik.
Ketika suatu negara meningkatkan kemampuan keamanan, negara lain dapat menilainya sebagai ancaman, walaupun kemampuan tersebut diklaim bersifat defensif (Jervis, 1978). Logika ini sangat kuat dalam dunia siber karena tujuan sebenarnya sebuah operasi sering tidak dapat diketahui dari luar. Pemindaian terhadap jaringan Senat Amerika Serikat dapat dilihat sebagai tindakan pengumpulan informasi untuk mengetahui titik lemah, tetapi Washington memiliki alasan untuk menganggapnya sebagai persiapan terhadap serangan yang lebih besar. Sebaliknya, Beijing dapat memandang peningkatan kemampuan kontra-siber Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi pengepungan teknologi dan keamanan terhadap China. Ketidakpastian semacam ini membuat kecurigaan tumbuh lebih cepat daripada kepercayaan.
Karena itu, bantahan China juga perlu ditempatkan dalam konteks politik kekuasaan. Kedutaan Besar China di Washington menolak tuduhan Amerika Serikat dan menyatakan Beijing menentang berbagai bentuk serangan siber. Pemerintah China juga menuduh Washington memanfaatkan isu tersebut untuk mencoreng reputasi China dan membatasi perusahaan China (Akurat, 2026). Sikap tersebut sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan strategic ambiguity, terutama karena tuduhan siber membawa konsekuensi reputasi yang dapat berkembang menjadi sanksi, pembatasan teknologi, atau tekanan terhadap perusahaan China. Akan tetapi, Washington sendiri menghadapi persoalan pembuktian. Atribusi operasi siber tidak pernah sesederhana menemukan alamat peladen atau identitas perusahaan karena pelaku dapat menggunakan infrastruktur negara lain untuk menghilangkan jejak langsung.
Keterlibatan perusahaan swasta semakin memperumit persoalan tersebut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan QTFY menyediakan layanan peretasan kepada pelanggan yang menurut dokumen pengadilan mencakup Ministry of State Security (MSS) dan People’s Liberation Army (PLA). Reuters juga mengutip pakar keamanan siber Dakota Cary mengenai pertumbuhan perusahaan yang menawarkan jasa peretasan khusus selama satu dekade terakhir (Reuters, 2026). Perkembangan ini menunjukkan bahwa negara tidak selalu membutuhkan birokrasi pemerintah untuk menjalankan seluruh kemampuan ofensifnya. Pasar keamanan siber dapat menjadi ruang tempat kemampuan teknis swasta bertemu dengan kebutuhan strategis negara. Akibatnya, garis antara operasi negara dan aktivitas komersial menjadi semakin tipis.
Langkah penyitaan domain juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai memperlakukan keamanan siber sebagai arena kompetisi yang harus dihadapi secara ofensif. Washington tidak sekadar menunggu serangan, tetapi berusaha memutus infrastruktur yang dianggap menopang aktivitas lawan. Strategi ini memiliki keuntungan langsung karena dapat mengganggu kemampuan operasional kelompok sasaran. Namun, efektivitasnya tidak otomatis permanen. Infrastruktur dapat dibangun kembali, perangkat baru dapat dikompromikan, dan metode penyamaran dapat diperbarui. Karena itu, kemenangan dalam satu operasi belum berarti perubahan perilaku strategis lawan (U.S. Department of Justice, 2026).
Berdasarkan hal tersebut, kasus QScan dan QTRouter memperlihatkan bahwa persaingan China dan Amerika Serikat telah memasuki wilayah yang tidak memiliki garis depan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, perang siber lebih tepat dipahami sebagai kompetisi berkelanjutan untuk memperoleh informasi, mempertahankan akses, menguji kelemahan, dan menaikkan biaya bagi lawan. Masalahnya, semakin sering kedua negara melakukan tindakan semacam itu, semakin besar peluang munculnya salah perhitungan. Sebuah operasi yang semula dirancang untuk mengumpulkan informasi dapat dibaca sebagai persiapan serangan, lalu memicu respons yang lebih keras. Di situlah bahaya sesungguhnya. Persaingan siber tidak membutuhkan perang terbuka untuk menghasilkan eskalasi. Cukup dengan satu operasi yang disalahartikan, ruang digital dapat berubah dari arena pengumpulan informasi menjadi pemicu krisis geopolitik.