Lima inisiatif yang diajukan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada KTT ke-18 BRICS di New Delhi, 12-13 September 2026. Usulan itu mencakup Artificial Intelegence (AI) terbuka dan inklusif, fasilitasi perdagangan dan investasi, kerja sama industri digital, manufaktur cerdas, serta pengembangan talenta sains dan teknologi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menjelaskan bahwa implementasinya diarahkan antara lain pada komunitas AI sumber terbuka BRICS, pengembangan large language model, platform cloud ekosistem digital, pembangunan smart factory, hingga aliansi pengembangan insinyur. Rangkaian agenda tersebut menyentuh persoalan mendasar Global South: apakah negara berkembang akan tetap menjadi pasar teknologi, atau mampu membangun kapabilitas untuk menghasilkan, mengadaptasi, dan menguasainya.
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena ekonomi digital tumbuh cepat, tetapi manfaatnya belum terdistribusi merata. UNCTAD mencatat nilai pasar AI global diproyeksikan meningkat dari 189 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 4,8 triliun dolar AS pada 2033. Namun, pada 2022 hanya 100 perusahaan terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyumbang sekitar 40 persen belanja penelitian dan pengembangan AI korporasi dunia. Laporan yang sama mencatat kurang dari sepertiga negara berkembang telah memiliki strategi AI. Dengan struktur seperti ini, keterbukaan teknologi belum otomatis menghasilkan pemerataan kemampuan.
Dalam kerangka technological capabilities, Sanjaya Lall menjelaskan bahwa pembangunan teknologi tidak cukup ditentukan oleh tersedianya mesin atau pengetahuan dari luar, tetapi oleh kemampuan perusahaan dan suatu negara untuk menyerap, mengadaptasi, mengembangkan, serta menyebarkan teknologi melalui dukungan kapabilitas, institusi, dan insentif yang tepat. Dari perspektif ini, nilai lima inisiatif Tiongkok tidak seharusnya diukur dari banyaknya platform, forum, atau proyek yang dibentuk, melainkan dari seberapa jauh kerja sama BRICS meningkatkan kapasitas produktif negara-negara anggotanya.
Misalnya, inisiatif AI sumber terbuka, berpotensi menurunkan hambatan akses terhadap model dan pengetahuan, tetapi akses terhadap kode tidak identik dengan kemampuan membangun ekosistem AI. Bank Dunia dalam Digital Progress and Trends Report 2025 menunjukkan bahwa negara berpendapatan tinggi menguasai sekitar 77 persen kapasitas pusat data global, sedangkan negara berpendapatan rendah memiliki kurang dari 0,1 persen. Bank Dunia menyebut empat fondasi utama kesiapan AI, yaitu connectivity, compute, context, dan competency. Artinya, model terbuka akan memberikan dampak terbatas apabila negara pengguna tidak memiliki infrastruktur komputasi, data lokal, energi yang andal, serta tenaga terampil untuk mengembangkan teknologi sesuai kebutuhannya.
Hubungan antara industri digital dan manufaktur cerdas menjadi bagian strategis dari lima usulan tersebut karena negara berkembang membutuhkan jalur yang menghubungkan teknologi digital dengan produktivitas sektor riil, peningkatan kualitas industri, dan posisi yang lebih tinggi dalam rantai nilai. UNCTAD pada Juli 2026 mencatat nilai perdagangan elektronik global telah melampaui 28 triliun dolar AS, sedangkan jasa yang dapat disampaikan secara digital sudah mencakup 56 persen ekspor jasa dunia tetapi baru sekitar 16 persen di negara-negara kurang berkembang. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan digital bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan kemampuan mengubah teknologi menjadi nilai tambah ekonomi.
Dimensi tata kelola juga menentukan karena platform digital, komputasi awan, standar manufaktur, dan pengembangan model AI membawa persoalan interoperabilitas, keamanan data, hak kekayaan intelektual (HKI), serta kendali atas standar teknis. Deklarasi New Delhi menempatkan keamanan, keandalan, inklusivitas, dan kerja sama internasional sebagai prinsip pengembangan AI. Karena itu, kerja sama teknologi BRICS perlu membangun mekanisme yang memungkinkan anggota memperoleh manfaat bersama tanpa kehilangan ruang kebijakan untuk mengatur data, industri, dan teknologi sesuai kepentingan pembangunan masing-masing.
Bagi BRICS, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana lima inisiatif tersebut diterjemahkan menjadi kerja sama yang tidak menghasilkan ketergantungan teknologi baru. Deklarasi New Delhi 2026 mengakui pentingnya peningkatan akses terhadap teknologi sekaligus mendorong rantai nilai global yang lebih tangguh, inklusif, dan memungkinkan negara berkembang bergerak menuju aktivitas bernilai tambah lebih tinggi. Karena pengambilan keputusan BRICS berbasis konsensus, usulan Tiongkok pada akhirnya perlu diterjemahkan melalui kebutuhan seluruh anggota, bukan menjadi arsitektur teknologi yang terlalu bergantung pada kapasitas satu negara.
Dengan demikian, lima inisiatif Tiongkok menawarkan ruang kerja sama yang penting, tetapi ukuran keberhasilannya bagi Global South harus ditempatkan pada transformasi kapabilitas. Komunitas AI terbuka perlu menghasilkan kemampuan mengembangkan model local, kerja sama digital perlu menciptakan perusahaan dan talenta yang kompetitif, manufaktur cerdas perlu memperkuat industri domestic, sedangkan fasilitasi investasi perlu disertai pembelajaran teknologi dan peningkatan posisi dalam rantai nilai. Global South tidak membutuhkan sekadar akses menuju teknologi masa depan karena yang lebih menentukan adalah kemampuan memahami, mengadaptasi, memproduksi, dan ikut menentukan arah penggunaannya. Di titik itulah kerja sama BRICS memperoleh makna pembangunan yang lebih substantif: bukan sekadar memperluas pasar teknologi, melainkan memperluas jumlah negara yang mampu menjadi pencipta teknologi.