Srettha Thavisin

Selama sebulan terakhir, dilema yang terus berlanjut telah menodai lanskap politik Thailand dalam menunjuk Perdana Menteri (PM) yang baru, yang secara signifikan berdampak pada pemerintahan dan stabilitas negara. Pemilu 14 Mei lalu menunjukkan kemenangan partai Move Forward,[1] yang didukung oleh para pemilih muda yang ingin mengakhiri pemerintahan yang dipengaruhi oleh militer. Namun, pahlawan politik mereka, Pita Limjaroenrat, telah dua kali ditolak untuk menjadi kepala negara oleh militer dan loyalis kerajaan, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpastian politik.

Sistem politik negara ini ditandai dengan keseimbangan kekuasaan yang rumit antara pejabat terpilih dan institusi yang tidak terpilih, terutama militer dan kerajaan. Sejak tahun 1932, Thailand telah menyaksikan 22 intervensi militer atau kudeta,[2] 13 di antaranya berhasil menyebabkan gangguan yang signifikan dalam pemerintahan dan merusak perkembangan demokrasi negara ini. Setiap kudeta memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik negara, yang sering kali mengakibatkan perubahan signifikan pada Konstitusi dan struktur pemerintahan. Konstitusi saat ini, yang diadopsi pada tahun 2017, memberikan kekuasaan kepada militer, di mana para senator yang tidak terpilih membantu memilih pemimpin masa depan negara. Akibatnya, pemilihan Perdana Menteri terperosok ke dalam kompleksitas dan kontroversi.

 

Nasib Pita yang tidak menentu

Meskipun berhasil meraih posisi teratas dalam pemilihan umum bulan Mei dan membentuk koalisi delapan partai dengan total 312 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang, partai liberal Move Forward menghadapi tantangan untuk menunjuk calon mereka sebagai kepala negara yang baru, yang membutuhkan suara mayoritas dari majelis rendah dan Senat yang beranggotakan 250 orang yang konservatif.

Dalam pencalonan awal Pita pada tanggal 13 Juli, ia kalah dengan lebih dari 50 suara,[3] dengan hanya 13 senator yang mendukungnya. Kemudian, pada minggu berikutnya, ia dicegah untuk melakukan upaya kedua karena Parlemen memilih untuk melarangnya mengajukan namanya lagi untuk pencalonan perdana menteri. Keputusan baru-baru ini memberikan bobot yang substansial pada pencalonan seorang kandidat, dengan kesempatan terbatas untuk negosiasi berikutnya berdasarkan dukungan awal kandidat.

Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa kandidat yang memiliki ideologi liberal mungkin akan menghadapi tantangan dalam mendapatkan posisi yang signifikan dalam arena politik. Sejumlah besar senator yang ditunjuk oleh pemerintahan militer sebelumnya telah menyatakan keberatan mereka tentang sikap Pita dalam mengubah Pasal 112 KUHP Thailand yang kontroversial, yang dikenal sebagai lèse-majesté, yang menjatuhkan hukuman berat atas penghinaan terhadap kerajaan dan telah banyak dikritik karena diduga disalahgunakan sebagai alat politik.

Pada tanggal 3 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa mereka membutuhkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan penerimaan petisi dari ombudsman negara, yang mempertanyakan konstitusionalitas keputusan Parlemen yang melarang Pita dicalonkan sebagai kandidat perdana menteri untuk kedua kalinya. Sidang gabungan Parlemen dijadwalkan pada tanggal 18 atau 19 Agustus[4] untuk memutuskan apakah akan mempertimbangkan petisi mengenai pencalonan kembali pemimpin Move Forward untuk posisi perdana menteri atau apakah akan menangguhkan proses seleksi.

Terlepas dari keputusan pengadilan, peluang Pita Limjaroenrat untuk dicalonkan kembali sebagai perdana menteri tampaknya tidak mungkin terjadi. Partai Move Forward menghadapi berbagai tantangan hukum, yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai taktik yang digunakan oleh saingan politiknya untuk mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan. Salah satu kasus ini menuduh Pita melanggar konstitusi dengan dugaan memiliki saham di sebuah perusahaan media saat mencalonkan diri.[5] Karena masalah hukum ini, ia diskors dari Parlemen selama debat pencalonan keduanya.

 

Pembentukan koalisi baru

Menambah tantangan bagi partai ini, partai Pheu Thai, partai terbesar kedua dalam koalisi delapan partai, telah memilih untuk maju tanpa partai Move Forward. Keputusan ini terutama disebabkan oleh advokasi partai ini untuk mereformasi hukum mengenai pencemaran nama baik kerajaan, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari partai-partai lain dan Senat. Pada tanggal 7 Agustus, partai Pheu Thai membentuk koalisi dengan Bhumjaithai,[6] partai terbesar ketiga yang mendapatkan 212 kursi, untuk pemungutan suara berikutnya, namun masih kurang dari 162 suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru. Dengan demikian, sentimen yang ada adalah bahwa menyelaraskan ideologi seseorang dengan militer dan anggota senat dapat berkontribusi dalam mengukuhkan kepemimpinan baru untuk pemerintahan Thailand.

Pheu Thai berniat mencalonkan taipan real estate Srettha Thavisin sebagai kandidat mereka,[7] yang mencerminkan upaya mereka untuk menarik komunitas bisnis dan menggambarkannya sebagai perwakilan dari prinsip-prinsip liberal moderat. Srettha menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial sebagai masalah mendesak yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera. Ia memiliki pengalaman yang berharga dalam pemerintahan, visi yang komprehensif, dan kemampuan komunikasi yang sangat baik yang beresonansi dengan baik dengan publik, termasuk demografi yang lebih muda. Keputusan untuk membentuk koalisi baru tanpa pemahaman yang jelas di antara partai-partai mayoritas semakin memperumit dinamika partai, karena kehilangan 151 kursi partai Move Forward dapat membatasi pilihan Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan koalisi. Hal ini membuat Pheu Thai berada dalam posisi yang kompleks dan genting meskipun mereka masih tetap berharap.

Selain itu, partai Pheu Thai juga harus memperhatikan dua kandidat lain yang ada di benak mereka -Paetongtarn Shinawatra, putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra,[8] yang digulingkan oleh kudeta militer tahun 2006; dan Chaikasem Nitsiri, ahli strategi partai tersebut -jika pilihan pertama mereka, Srettha Thavisin, tidak efektif. Keterkaitan partai ini dengan rencana kembalinya Thaksin ke Thailand di bulan Agustus atau September[9] nanti dapat mempengaruhi lanskap politik.

 

Dilema politik yang sedang berlangsung menggarisbawahi perlunya reformasi yang komprehensif dan dialog yang inklusif untuk memperkuat institusi-institusi demokratis dan mempromosikan persatuan nasional di Thailand. Saat ini, elemen-elemen penting ini masih belum ada. Untuk keluar dari siklus kudeta dan membangun demokrasi yang stabil, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Tidak terpilihnya Pita merupakan bukti dari masalah politik yang ada di negara ini.

Pada titik kritis dalam sejarahnya, Thailand memiliki potensi untuk muncul sebagai negara yang lebih kuat dan stabil dengan upaya-upaya yang tulus untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, mendamaikan perbedaan politik, dan memberdayakan lembaga-lembaga demokratis. Namun, militer-royalis dapat terus memberikan pengaruh dan dominasi dalam lingkungan politik, sehingga menimbulkan tantangan serius untuk mencapai stabilitas yang langgeng dan kemajuan demokratis.

[1]Sreeparna Banerjee. Thailand votes towards a transformative agenda. Observer Research Foundation. 16 Mei 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/thailand-votes-towards-a-transformative-agenda/

[2] Kornelius Purba, Thailand:A country of military coups, but stable and prosperous. The Jakarta Post.  25 Maret 2023. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/03/24/thailand-a-country-of-military-coups-but-stable-and-prosperous.html

[3]AP News. Thai Parliament postpones vote to select new prime minister pending court ruling. 25 Juli 2023. https://apnews.com/article/thailand-prime-minister-parliament-pita-court-f1a2dac5ee632eef2a25945bd0f108ee

[4] Thai PBS. Next vote on new Thai PM could be on August 18 th or 19 th. https://www.thaipbsworld.com/next-vote-on-new-thai-pm-could-be-on-august-18th-or-19th/

[5] Outlook India. Selection Of Thailand’s New Prime Minister Delayed Again, To Await Court Decision On Election Winner. https://www.outlookindia.com/international/selection-of-thailand-s-new-prime-minister-delayed-again-to-await-court-decision-on-election-winner-news-307783

[6] Francesca Regaldo. Thailand’s Pheu Thai forms new coalition with third-largest party. Asia Nikkei. 7 Agustus 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Thai-election/Thailand-s-Pheu-Thai-forms-new-coalition-with-third-largest-party?utm_source=piano-esp&utm_medium=push&utm_campaign=18395

[7] Aekarach Sattaburuth. Srettha ‘ready to be PM’, LOOKS TO REVIVE ECONOMY. Bangkok Post.  18 Juli 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2612989/srettha-ready-to-be-pm-looks-to-revive-economy

[8] AP News. Thai Parliament postpones vote to select new prime minister pending court ruling. 25 Juli 2023. https://apnews.com/article/thailand-prime-minister-parliament-pita-court-f1a2dac5ee632eef2a25945bd0f108ee

[9] AArab News. Former PM Thaksin Shinawatra delays return to Thailand. 5 Agustus 2023. https://www.arabnews.com/node/2349941/world