Liberalisasi Selektif dalam Politik Industri Budaya Tiongkok

Di Shanghai, musikal asal Korea Selatan dapat dipentaskan dalam bahasa Mandarin dengan pemain lokal, sementara penyanyi K-pop masih kesulitan memperoleh izin menggelar konser komersial di daratan Tiongkok. Perbedaan ini memperlihatkan cara kerja pasar budaya yang tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak terbuka dengan ukuran yang sama bagi setiap pelaku. Ketika Beijing dan Seoul mengumumkan kemajuan perundingan perdagangan pada November 2026, ketimpangan akses tersebut menjadi salah satu hal penting untuk memahami arah perubahan kebijakan industri budaya Tiongkok.

Pertemuan Presiden Xi Jinping dan Lee Jae-myung di Shenzhen pada 18 November menghasilkan pengumuman bahwa perundingan lanjutan Perjanjian Perdagangan Bebas di bidang jasa dan investasi telah mencapai kesepakatan substantif. Tiongkok menyetujui perlakuan yang tidak lebih merugikan Korea Selatan dibandingkan negara ketiga dalam sektor film dan gim, serta prinsip nondiskriminasi dalam peninjauan konten tertentu. Peluang produksi bersama juga diperluas ke drama, animasi, dokumenter, dan program hiburan. Namun, kesepakatan itu belum menjamin penyelenggaraan konser K-pop, sementara naskah final dan proses pemberlakuannya masih harus diselesaikan.

Perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengalaman satu dekade sebelumnya. Setelah Korea Selatan menerima penempatan sistem pertahanan antirudal Amerika Serikat, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) pada 2016, produk hiburan Korea menghadapi hambatan distribusi dan perizinan di Tiongkok. Beijing tidak mengumumkan larangan menyeluruh secara resmi, tetapi pembatasan yang berlangsung melalui keputusan administratif dan praktik pasar terasa nyata bagi perusahaan hiburan. Keadaan ini memperlihatkan besarnya pengaruh sebuah negara ketika perusahaan asing membutuhkan izin dan jaringan distribusi untuk menjangkau konsumennya.

David A. Baldwin melalui gagasan economic statecraft menjelaskan bagaimana instrumen ekonomi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku politik pihak lain. Pengalaman sengketa THAAD memperlihatkan relevansi perspektif tersebut karena hambatan pasar dapat menambah biaya ekonomi dari keputusan keamanan sebuah negara. Namun, pelonggaran akses pada 2026 tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai hadiah politik dari Beijing. Perundingan perdagangan sudah berlangsung sejak 2018 dan mencakup pula pariwisata, hukum, distribusi, serta investasi, dengan kewajiban timbal balik bagi Korea Selatan. Belum ada bukti bahwa akses budaya dipertukarkan dengan perubahan kebijakan keamanan Seoul.

Sifat selektif pembukaan pasar tersebut lebih menarik dibandingkan dugaan adanya transaksi geopolitik. Film dan gim memperoleh janji perlakuan setara dengan negara lain, sementara produksi bersama membuka jalur berbeda bagi drama dan program hiburan. Karya yang diproduksi bersama mitra Tiongkok, apabila memenuhi ketentuan, dapat diperlakukan sebagai konten domestik dan tidak terkena pembatasan impor yang sama. Bagi perusahaan Korea, kerja sama ini memberikan kemungkinan masuk pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, tetapi juga menempatkan sebagian proses produksi, keputusan bisnis, dan penyesuaian konten dalam hubungan yang lebih erat dengan mitra lokal.

Pilihan mengenai sektor mana yang dibuka turut menentukan bentuk industri yang berkembang. Produser asing mungkin lebih terdorong menjual lisensi, menggandeng perusahaan Tiongkok, atau menyesuaikan karya untuk memenuhi ketentuan produksi bersama daripada menghadirkannya sebagai produk impor biasa. Hal semacam itu tidak selalu merugikan karena kerja sama dapat memberi keuntungan bagi kedua pihak. Akan tetapi, manfaat komersialnya tidak menghapus persoalan mengenai siapa yang mempunyai posisi lebih kuat untuk menentukan syarat produksi dan distribusi. Keterbukaan yang tampak pada tingkat perjanjian dapat sekaligus memperluas ketergantungan pelaku industri pada jalur yang disetujui regulator.

Meski demikian, kewenangan regulator juga tidak dapat dianggap tetap tanpa batas karena dalam penjelasan pemerintah Korea Selatan, perundingan terbaru beralih ke pendekatan daftar negatif dan memasukkan prinsip yang dimaksudkan menjaga agar pelonggaran aturan tertentu tidak mudah dibatalkan. Jika ketentuan tersebut berlaku pada suatu bidang, ruang pemerintah untuk mengubah kembali komitmen akses pasar dapat menjadi lebih terbatas. Karena naskah akhir belum diumumkan, belum jelas sejauh mana jaminan itu melindungi subsektor budaya tertentu. Klaim bahwa Beijing tetap bebas menutup seluruh pasar kapan pun dikehendaki sama tergesa-gesanya dengan anggapan bahwa industri hiburan Korea kini sudah memperoleh kebebasan penuh.

Perundingan ini juga tidak berlangsung dalam hubungan ekonomi yang sepihak. Industri budaya Korea Selatan memiliki daya tarik internasional, sedangkan Tiongkok menawarkan pasar besar dan jaringan produksi yang luas. Seoul membutuhkan kepastian akses, tetapi Beijing pun berkepentingan memperluas perdagangan jasa dan menjaga hubungan ekonomi dengan salah satu mitra pentingnya. Komitmen akses pasar dalam perjanjian timbal balik tidak cukup dipahami sebagai kemurahan hati pemerintah Tiongkok atau keberhasilan tekanan satu pihak terhadap pihak lainnya.

Perubahan ini memperlihatkan bahwa persoalan pokok industri budaya tidak hanya menyangkut apakah konten asing boleh masuk, melainkan melalui jalur apa, dengan syarat siapa, dan seberapa pasti akses itu dapat dipertahankan. Film yang memperoleh perlakuan dagang lebih jelas, drama yang didorong melalui produksi bersama, dan konser yang belum mendapat jaminan memperlihatkan batas-batas keterbukaan tersebut secara konkret. Dalam proses ini, liberalisasi industri budaya menjadi bagian dari perundingan mengenai pembagian peluang ekonomi sekaligus batas kewenangan negara dalam mengatur pasar domestiknya.