Political Ecology

Di panggung internasional, China kerap mengukuhkan dirinya sebagai sang juru selamat iklim baru. Narasi yang dibangun Beijing begitu memukau di mana mereka memimpin produksi kendaraan listrik (electric vehicles) global, mendominasi rantai pasok panel surya dunia, dan mengucurkan investasi raksasa untuk turbin angin. Namun, citra adidaya hijau itu seketika runtuh dan menyisakan ironi kelam ketika sebuah ledakan gas fatal mengguncang Tambang Batu Bara Liushenyu di Provinsi Shanxi ditahun 2026 ini, Reuters melaporkan bahwa insiden tersebut merenggut nyawa 82 pekerja tambang yang terjebak di perut bumi .

Tragedi Liushenyu bukan sekadar kecelakaan kerja biasa atau masalah kelalaian prosedur teknis di lapangan. Insiden mematikan ini adalah potret buram dari sebuah kontradiksi struktural yang sengaja ditutupi oleh tirai kemilau teknologi ramah lingkungan China. Ada harga mahal berupa nyawa manusia dan kerusakan ekologis yang harus dibayar demi menopang ambisi industrialisasi negara tersebut.

Melalui lensa Teori Political Ecology, mengingatkan kita bahwa perubahan lingkungan, adopsi teknologi, dan kebijakan energi tidak pernah bebas dari kepentingan politik ekonomi penguasa yang sering kali mengorbankan keselamatan alam dan manusia demi akumulasi kapital serta stabilitas kekuasaan. Di balik statusnya sebagai produsen teknologi hijau terbesar di bumi, China nyatanya masih mengalami ketergantungan akut pada energi fosil, yaitu batu bara. Tragedi di Shanxi ini membongkar kepalsuan dari lanskap ramah lingkungan yang dipamerkan Beijing, sekaligus menegaskan bahwa ambisi hijau China saat ini masih berdiri di atas tumpukan bara hitam yang rapuh.

Secara objektif, lompatan China dalam memproduksi kendaraan listrik (EV) memang patut diacungi jempol. Menurut laporan Global EV Outlook 2025 dari International Energy Agency (IEA), China masih menjadi pasar dan produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Jalanan di kota-kota besar seperti Shanghai dan Shenzhen kini dipenuhi oleh mobil-mobil senyap tanpa asap knalpot. Namun, jika kita melihat masalah ini dengan menggunakan pisau analisis ekologi politik, kita dipaksa untuk melongok ke belakang layar dan mempertanyakan dari mana energi penggerak mobil-mobil canggih tersebut berasal.

Nyatanya, baterai-baterai mobil listrik yang diklaim bersih itu diisi dayanya melalui jaringan listrik nasional China yang sebagian besar masih ditopang oleh batu bara. Data Statistical Review of World Energy 2025 yang diterbitkan Energy Institute menunjukkan bahwa sekitar 55 persen produksi listrik China masih berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, sementara laporan Global Energy Review 2026 dari International Energy Agency juga menegaskan bahwa batu bara tetap menjadi sumber listrik terbesar di negara tersebut. Artinya, emisi karbon tidak benar-benar dihilangkan, melainkan hanya dipindahkan dari knalpot mobil di perkotaan kaya ke cerobong-cerobong pabrik dan kawasan pertambangan di provinsi pedalaman seperti Shanxi.

Melalui kacamata ekologi politik, bisa dilihat adanya ketidakadilan ruang yang nyata, di mana masyarakat pedalaman dan para buruh tambang seperti di Liushenyu harus menghirup polusi dan bertaruh nyawa di bawah tanah, hanya demi memastikan masyarakat urban global bisa menikmati gaya hidup “hijau” yang bersih dan bebas polusi.

Tekanan Target Produksi dan Pengabaian Keselamatan

Pemicu tragedi ini adalah kepanikan Beijing menghadapi lonjakan konsumsi listrik menjelang puncak musim panas tahun 2026. Pemerintah China tahu bahwa jika pasokan listrik sempat mati akibat kekurangan energi, hal itu akan memukul sektor manufaktur mereka yang sedang melambat, sekaligus memicu keresahan sosial di masyarakat. Dalam situasi penuh tekanan politik tersebut, Beijing secara pragmatis memerintahkan wilayah-wilayah lumbung energi untuk menggenjot produksi batu bara domestik secepat-cepatnya. Kerangka berpikir ekologi politik memperlihatkan bagaimana logika stabilitas politik negara dan ekonomi makro selalu cenderung mengorbankan aspek keselamatan lingkungan di tingkat lokal.

Tambang-tambang seperti Liushenyu dipaksa beroperasi melebihi kapasitas aman mereka, mengabaikan risiko akumulasi gas metana di bawah tanah demi mengejar kuota tonase yang diminta pusat. Pasca-ledakan yang menewaskan 82 pekerja tersebut, pemerintah memang langsung melakukan penutupan sementara dan inspeksi keselamatan massal yang membuat harga batu bara kokas melonjak tajam hingga 9,6 persen dalam sepekan. Namun, tindakan reaktif ini sudah terlambat dan hanya menjadi siklus tahunan yang terus berulang tanpa pernah menyentuh akar masalah ketergantungan energi tersebut.

Komodifikasi Alam Demi Narasi Geopolitik

Batu bara bukan sekadar komoditas energi bagi China, melainkan jangkar keamanan nasional mereka yang paling mendasar. China enggan bergantung sepenuhnya pada impor gas atau minyak bumi asing yang jalurnya rawan diblokade oleh negara rival jika terjadi konflik geopolitik. Oleh karena itu, batu bara domestik adalah pilihan paling aman untuk menjaga kedaulatan energi mereka dalam jangka pendek.

Namun, di sisi lain, China juga membutuhkan narasi “pemimpin transisi hijau” untuk menaikkan posisi tawar diplomasi mereka di tingkat global dan memojokkan negara-negara Barat dalam isu perubahan iklim. Dualisme kepentingan ini melahirkan kebijakan yang timpang. Alam dan tenaga kerja dieksploitasi habis-habisan di dalam negeri, sementara citra ramah lingkungan dijual ke luar negeri. Ledakan di Shanxi adalah bukti tak terbantahkan bahwa transisi energi di China belum menyentuh aspek keadilan sosial bagi para pekerja di tingkat paling bawah, melainkan baru sebatas kosmetik geopolitik kelas atas.

Tragedi mematikan di Tambang Liushenyu telah menyingkap tabir kemunafikan di balik ambisi hijau Pemerintah China pada paruh pertama tahun 2026 ini. Melalui pendekatan ekologi politik, kita disadarkan bahwa sebuah negara tidak bisa mengklaim dirinya sedang menyelamatkan planet ini jika proses produksinya masih mengandalkan eksploitasi manusia dan energi fosil yang destruktif.

Data objektif mengenai ketergantungan China pada PLTU batu bara membuktikan bahwa transisi menuju energi bersih di sana masih berjarak sangat jauh dari realitas. Selama pasokan daya untuk teknologi masa depan masih disokong oleh industri tambang yang korosif dan mengabaikan keselamatan jiwa, maka predikat China sebagai raksasa hijau hanyalah sebuah ilusi yang semu. Kematian para penambang di Shanxi adalah alarm keras bagi dunia bahwa ada jejak darah dan arang hitam di setiap komponen bersih yang diproduksi oleh Beijing.