Pasifik Selatan

December 14 2023

BRI di Melanesia: Menghubungkan politik ketatanegaraan dengan diplomasi buku cek

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Belt and Road Initiative, China, Geoeconomics, Melanesia, Pasifik Selatan 0

Aliansi strategis dan hubungan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan telah mengalami pergeseran paradigma sejak tahun 2018 ketika Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI) China mendeklarasikan kawasan itu sebagai koridor maritim pusat.[1] Selama bertahun-tahun, investasi, pinjaman, dan kehadiran diplomatik China telah berkembang di kawasan ini. Saat ini, Beijing adalah kreditor bilateral paling signifikan di benua Pasifik Biru[2] dan mitra dagang terbesar kedua.[3] Namun, dengan meningkatnya kehadiran China di sana, India, Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan negara-negara regional – Australia dan Selandia Baru – juga telah mengintensifkan keterlibatan mereka dengan kawasan ini. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya mineral telah mengkalibrasi ulang perhatian dunia terhadap benua Pasifik Biru.

Gambar 1. Kawasan Wilayah Melanesia

Sumber : World Regional Geography

Kawasan ini membutuhkan US$ 15 miliar per tahun hingga 2035 untuk pembangunan ekonomi yang memadai.[4] Di sinilah China telah melangkah masuk. Negara-negara Barat tidak mampu menandingi paket bantuan keuangan dan pinjaman China di kawasan ini. Hal ini telah terbukti bermanfaat bagi China, yang mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi regional.

Tabel 1. Chinese Debt in Melanesia

Sumber: IMF Staff report for 2022 Article 4 Consultation and Debt Sustainability Analysis, The Times of India, Xinhua News Agency, The Washington Post

Lembaga-lembaga negara China telah meminjamkan sekitar US$ 5 miliar kepada pemerintah-pemerintah Melanesia antara tahun 2017-22. Rata-rata, pinjaman China mencapai 35 persen dari total utang luar negeri di empat negara ini – Papua Nugini (PNG), Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Sebagai imbalannya, Beijing mengharapkan kesetiaan diplomatik dan menciptakan keuntungan geoekonomi untuk dirinya sendiri di Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries/PIC). Artikel ini mengkaji implikasi strategis dan geoekonomi dari diplomasi buku cek China di Pasifik Selatan. Untuk itu, artikel ini berfokus pada negara-negara Melanesia yang disebutkan di atas, pulau-pulau dengan sumber daya alam yang paling intensif di kawasan ini, dan di mana China telah berinvestasi paling besar.

Investasi dan pinjaman China di negara-negara Melanesia

Sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 di bawah ini, antara tahun 2016 dan 2022, China menginvestasikan hampir US$ 7,01 miliar di kawasan Melanesia. Di PNG, bank China EXIM telah meminjamkan pemerintah PNG sebesar US$ 3,25 miliar untuk membangun jaringan jalan lintas negara yang pertama di negara kepulauan tersebut.[5] Sebuah kontrak ditandatangani antara kedua pemerintah pada tahun 2017, dan pekerjaan dimulai pada tahun 2018.[6] Selain itu, dari 15 proyek yang didanai China di PNG, yang menelan biaya lebih dari US$ 100 juta, delapan di antaranya terkonsentrasi di sektor infrastruktur energi dan transportasi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi Beijing di PNG semakin meningkat setelah tahun 2018 ketika Perdana Menteri Peter O’Neill mengunjungi China dan berjanji untuk mensinergikan Rencana Strategis Pembangunan PNG 2010-2030 dengan BRI dan Rencana Lima Tahun Ketiga Belas China (2016-20).[7] Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2, PNG adalah penerima terbesar investasi dan pinjaman China, masing-masing sebesar US$ 4,8 miliar dan US$ 4 miliar.

Tabel 2: Major Chinese Project in Melanesian Countries

Sumber:The National Development and Reform Commision

Namun, bantuan ekonomi China di kawasan ini tidak hanya terkonsentrasi di PNG. Pada saat yang sama, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu juga telah menjadi penerima utama pinjaman dan investasi China di bawah BRI. China telah menginvestasikan hampir US$ 580 juta di Fiji, US$ 1.150 juta di Kepulauan Solomon, dan US$ 430 juta di Vanuatu. Di Kepulauan Solomon, China telah membangun infrastruktur digital penting untuk konektivitas 3G/4G dan memasang kabel bawah laut untuk menghubungkan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Solomon.[8] Selain itu, China juga telah berinvestasi di sektor ekonomi penting lainnya seperti transportasi, energi, dan infrastruktur. Beijing juga telah menginvestasikan US$ 226 juta di Kepulauan Solomon untuk Pacific Island Games (PIG) 2023,[9] untuk membangun Stadion Nasional berkapasitas 10.000 tempat duduk, kompleks perumahan untuk wisatawan, dan pusat konvensi internasional.

Duta Besar China untuk Kepulauan Solomon memuji bantuan tersebut sebagai ‘hadiah dari China untuk rakyat Kepulauan Solomon’. Namun, hadiah-hadiah ini datang dengan peringatan tersendiri. Bantuan infrastruktur ini akan menjadi sorotan utama dari PIG 2023 dan dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang mampu dilakukan oleh perlindungan Beijing. Dengan demikian, pemberian-pemberian ini bertindak sebagai alat politik bagi Beijing yang dapat mempengaruhi persepsi kawasan terhadap China. Gagasan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa investasi Barat di kawasan ini semakin berkurang. Sebagai contoh, berbeda dengan bantuan China untuk PIG, Australia hanya menginvestasikan US$ 17 juta.[10]

Politik luar negeri China di Melanesia dan hasil-hasilnya

Keterlibatan ekonomi Beijing di kawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan jalur pelayaran penting dan sumber daya mineral yang belum dieksplorasi di kawasan ini, tetapi juga karena kepemimpinan tertinggi Beijing secara historis memandang kawasan ini sebagai basis potensial untuk operasi militer China di luar negeri. Sejak tahun 2001, Mayor Jenderal Liu Yazhou mengakui Kepulauan Solomon sebagai sub-wilayah ‘di mana Beijing harus mengembangkan pasukan pro-China’. Untuk mencapai tujuan ini, China telah mengkalibrasi ulang strateginya di sini dan mengintegrasikan politik, ekonomi, dan keamanan untuk mengejar pengaruh, sumber daya, dan akses di kawasan Melanesia. Dedikasi China untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia terbukti dalam diplomat yang ditempatkan Beijing di kawasan ini, tren peningkatan dalam pemberian pinjaman dan investasi di negara-negara ini, dan meningkatnya jumlah pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi antara China dan negara-negara Melanesia.

Perwakilan Beijing di negara-negara ini terdiri dari para konselor ekonomi yang terampil (seperti Xue di Port Moresby, Li Keqiang di Honiara, dan Qian Bo di Suva),[11] yang sebelumnya bekerja di Kementerian Perdagangan China. Selain itu, posisi atase pertahanan dan penasihat keamanan didirikan pada tahun 2017. Penempatan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi China dengan memungkinkan penggunaan tenaga kerja RRT yang komprehensif di Melanesia. Selama penempatan Xue antara tahun 2016 dan 2022, perusahaan-perusahaan China menjadikan PNG sebagai benteng ekonomi dengan kehadiran mereka berlipat ganda selama masa jabatannya, naik menjadi 40 perusahaan dari 20 perusahaan pada tahun 2016.[12] Lebih dari itu, Xue berperan penting dalam mengupayakan Beijing untuk membantu Port Moresby merestrukturisasi utang luar negerinya senilai US$ 14 miliar secara keseluruhan.[13] Di Kepulauan Solomon, penempatan mantan Perdana Menteri RRT dan perluasan kerja sama ekonomi menghasilkan Perjanjian Keamanan RRT-Kepulauan Solomon 2022,[14] sebuah kemitraan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini. Akan tetapi, manfaat paling signifikan yang diperoleh China dari BRI di Melanesia adalah kesetiaan diplomatik dan komitmennya terhadap kebijakan ‘Satu China’. Sementara Port Moresby dan Suva secara historis telah bersekutu dengan China daratan, Honiara dan Vanuatu mengakui Taiwan. Antara tahun 2018 dan 2022, China meyakinkan Kepulauan Solomon untuk mengalihkan kesetiaannya kepada China, sambil meyakinkan Vanuatu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.[15] Sebagai gantinya, investasi BRI China membanjiri kedua negara. Saat ini, China adalah kreditor dan investor bilateral terbesar bagi kedua negara kepulauan ini.[16]

Tanggapan Melanesia terhadap pengaruh China yang semakin besar di kawasan ini bervariasi secara lokal maupun nasional. Meskipun keempat negara Melanesia mengakui kekuatan ekonomi Beijing sebagai mitra keuangan yang signifikan, negara-negara ini (tidak termasuk Kepulauan Solomon) juga mempertimbangkan implikasi keamanan nasional jika melibatkan China secara terbuka dalam urusan regional mereka. Bahkan Kepulauan Solomon, yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan China, terus melakukan lindung nilai. Negara-negara Melanesia juga secara kolektif menolak “Visi Pembangunan Bersama” China,[17] kemitraan keamanan dan ekonomi komprehensif yang diusulkan oleh Beijing pada tahun 2022, dengan alasan kurangnya konsultasi sebelum rencana itu diusulkan oleh China. Negara-negara Melanesia bekerja sama dengan negara-negara Pasifik lainnya telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi dengan China, yang mendorong hubungan mereka dengan Beijing dan membatasi campur tangan China terhadap kepentingan dan urusan keamanan di kawasan itu.

[1] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. Fact Sheet: Coopertation Between China and Pacific Island Countries. 24 Mei 2022. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html

[2] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/

[3] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. China: A Development Patner to the Pacific Region. 11 Maret 2023. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/202203/t20220311_10650946.html

[4] The World Bank. The World Bank in Pacific Islands. 6 Oktober 2023. https://www.worldbank.org/en/country/pacificislands/overview

[5] Global Construction Review. China to build Papua New Guinea’s first national road system. 24 November 2017. https://www.globalconstructionreview.com/china-build-papua-new-guineas-first-national-road/

[6] Kate Lyons. Papua New Guinea asks China to refinance its national debt as Beijing influence grows. The Guardian. 7 Agustus 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/papua-new-guinea-asks-china-to-refinance-its-national-debt-as-beijing-influence-grows

[7] Denghua Zhang. Fiji. The People’s Map of Global China. 6 Juli 2021.https://thepeoplesmap.net/category/pacific/

[8] Geogina Kekea. Solomon Islands secures @100m China loan to build Huawei mobile towers in historic step. The Guardian. 19 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy

[9] Charley Piringi. China ‘gifts’and cost concerns: Pacific Games stir controversy in Solomon Islands. The Guardian. 5 September 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy

[10] Ibid.

[11] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.

[12] The Times of India. Envy in Papua New Guinea as Chinese money pours in. 21 Mei 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/envy-in-papua-new-guinea-as-chinese-money-pours-in/articleshow/100395327.cms?from=mdr

[13] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/

[14] The Associated Press. Solomon Islands signs policing pact with China. NPR. 11 Juli 2023. https://www.npr.org/2023/07/11/1186916419/solomon-islands-signs-policing-pact-with-china

[15] Chris Horton. In Blow to Taiwan, Solomon Island Is Said to Switch Relations to China. The New York Times. 16 September 2019. https://www.nytimes.com/2019/09/16/world/asia/solomon-islands-taiwan-china.html

[16] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.

[17]Aljazeera. China, Pacific islands fail to reach consensus on security pact. 30 Mei 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/30/china-pacific-islands-fail-to-reach-consensus-on-security-pact

September 14 2023

Kalibrasi ulang strategis Wellington untuk kawasan Pasifik Selatan yang terus berubah

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think China, Geopolitik, Kebijakan Luar Negeri, Pasifik Selatan, Selandia Baru 0

Pasifik Selatan telah menjadi wilayah pertikaian geopolitik sejak Perang Dunia Kedua. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan pelabuhan strategis di negara-negara kepulauan semakin meningkatkan persaingan regional. Secara historis, Australia dan Selandia Baru telah menjadi kekuatan dominan di kawasan ini. Amerika Serikat (AS), sekutu kedua kekuatan tradisional Pasifik ini, juga telah menjadi mitra aktif di sini. Di antara ketiga kekuatan utama ini, Pasifik Selatan telah menikmati lingkungan yang relatif stabil dan kondusif untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kekuatan tradisional ini juga telah mewaspadai kekuatan eksternal yang mencoba mengubah status quo di Pasifik Selatan.

Akan tetapi, ada pendatang baru. Belakangan ini, China telah mengintensifkan keterlibatannya di Pasifik Selatan, terutama dengan negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF). China telah terlibat dalam diplomasi buku cek secara luas dengan menyediakan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang menguntungkan dan bantuan pembangunan bagi kawasan ini. Fokus China pada PIF dapat dimengerti karena, pada satu titik, delapan dari 14 anggotanya mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.[1] Saat ini, hanya empat negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan.

Sementara Australia telah memperlakukan serbuan China di Pasifik Selatan sebagai tindakan yang tidak bersahabat, dan pemerintah berturut-turut sejak pemerintahan Malcolm Turnbull pada tahun 2015 telah membuat pernyataan kritis tentang keterlibatan regional Beijing,[2] negara tetangganya, Selandia Baru, mengikuti strategi yang berbeda.[3] Tidak seperti Canberra, Wellington menyambut peluang ekonomi China melalui pasar dan basis manufakturnya yang terus berkembang. Saat ini, Beijing adalah mitra dagang terbesar Wellington,[4] dengan perdagangan bilateral mencapai US$ 25 miliar pada tahun 2022.[5] Namun, karena kebijakan luar negeri China mengasumsikan nada yang lebih agresif, dalam enam tahun terakhir, Selandia Baru juga telah menyadari ancaman China di kawasan ini.[6] Pemerintah Selandia Baru berturut-turut telah menyatakan keprihatinannya mengenai pembangunan militer Beijing di kawasan ini dan kedalaman investasi China di Pasifik Selatan.[7]

Bilateral ‘komersial’ China-Selandia Baru

Orientasi komersial mendorong hubungan bilateral China-Selandia Baru. Dalam kasus yang jarang terjadi, Selandia Baru memimpin Neraca Pembayaran, dengan ekspor senilai 19,2 miliar dolar AS.[8] Namun, ketergantungan besar Selandia Baru pada China telah menciptakan ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Ekspor ke China mencakup 35 persen dari total ekspor global Selandia Baru.[9] Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, China telah menjadi sangat penting bagi kemajuan ekonomi negara kepulauan ini. Impor Beijing terutama terdiri dari komoditas yang mudah rusak seperti produk susu, daging, dan kayu. Sebanyak 45 persen ekspor dari industri-industri ini di Selandia Baru ditujukan ke China, sehingga pengembalian ekspor dari China menjadi sangat penting. Satu dari empat warga Selandia Baru bergantung pada ekspor untuk mata pencaharian, sehingga membuat hubungan perdagangan yang bersahabat dengan China menjadi keharusan kebijakan luar negeri yang penting.[10] Hubungan ekonomi penting lainnya adalah dampak ekonomi China terhadap ketentuan perdagangan global. Ketentuan perdagangan Selandia Baru – perbedaan harga ekspor-impor untuk komoditas suatu negara – telah berkembang secara signifikan,[11] karena kekuatan ekonomi China telah berkontribusi pada peningkatan harga ekspor dan industrialisasi China telah berkontribusi pada penurunan harga impor.

Sebagai negara kecil, Selandia Baru secara historis menahan diri untuk tidak secara langsung mengkritik China atas keterlibatannya di Pasifik Selatan dan peningkatan pembangunan militernya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan strategis Beijing yang semakin mendominasi di halaman belakang Selandia Baru telah mendorong kritik dari pemerintah Partai Buruh antara tahun 2017-22.[12] Mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Washington DC serta KTT Madrid dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan Juli 2022, menyuarakan keprihatinannya[13] tentang keterlibatan agresif China di wilayah tersebut. China merespons dengan mengurangi impornya ke Selandia Baru sebesar 7 persen pada tahun 2023,[14] yang mengakibatkan hilangnya pendapatan ekspor sebesar US$ 1,7 miliar bagi Wellington. Media pemerintah China juga menerbitkan[15] artikel yang menyatakan bahwa impor Selandia Baru sebagian besar terdiri dari komoditas elastis dan dapat diperoleh dari tempat lain dan bahwa Wellington perlu mempertimbangkan hubungannya dengan China sambil membangun hubungan baik dengan Barat.[16]

Dari ‘pengaturan ulang Pasifik’ hingga ‘membangun ketahanan strategis’

Ditambah dengan insiden spionase siber China pada tahun 2018[17] dan sekali lagi pada tahun 2023,[18] campur tangan Partai Komunis China dalam pemilihan umum dalam negeri pada tahun 2019 dan penindasan ekonomi lebih lanjut,[19] pemerintah Partai Buruh mengeluarkan kebijakan ‘Reset Pasifik’ pada tahun 2018,[20] yang dimaksudkan untuk memberikan arahan pada sikap ambigu Wellington sebelumnya terhadap keterlibatan China di Pasifik Selatan.

Kebijakan ini mengungkapkan sikap Selandia Baru terhadap persaingan regional yang semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya dan pengaruh. Tanpa menyebut China, dokumen itu menyatakan bahwa Selandia Baru menghadapi ‘tantangan yang semakin kompleks dengan cakupan dan besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan kami’. Di bawah kebijakan itu, Selandia Baru meningkatkan kehadiran diplomatik dan bantuannya di Pasifik Selatan[21] dengan 14 penempatan tambahan di kawasan itu dan komitmen sebesar US$ 1 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan. Kebijakan ini juga meminta mitra keamanan seperti Australia dan AS untuk meningkatkan koordinasi militer mereka dengan Selandia Baru di kawasan ini demi ‘menegakkan hukum internasional, ketertiban, dan sistem berbasis aturan’.

Melengkapi kebijakan ini, pemerintah Selandia Baru mengeluarkan pemberitahuan tentang peraturan FDI,[22] memberikan Wellington hak untuk menyaring dan menghentikan investasi asing apa pun untuk tujuan keamanan nasional. Pernyataan Kebijakan Pertahanan Strategis bulan Juli 2018 lebih lanjut menyatakan[23] bahwa Australia dan AS adalah mitra keamanan tepercaya dan menyatakan keprihatinannya[24] terkait ambisi China di Laut China Selatan, Asia Timur Laut, Antartika, dan Pasifik Selatan. Undang-undang dan arah kebijakan nasional ini terlihat dalam tindakan pada tahun yang sama, ketika Wellington melarang perusahaan teknologi China, Huawei, dalam peluncuran 5G domestik.[25]

Berdasarkan kebijakan dan arahan strategis ini, Selandia Baru merilis strategi keamanan nasional perdananya pada Juli 2023,[26] diikuti oleh ‘Kebijakan Pertahanan dan Pernyataan Strategis 2023’[27] dan ‘Prinsip-prinsip Desain Pasukan Masa Depan 2023’,[28] yang dirilis pada Agustus 2023. Dokumen-dokumen ini menguraikan pendekatan negara itu terhadap tatanan internasional yang berubah dan mencatat kontestasi yang semakin intensif antara kekuatan besar di lingkungannya. Dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa Beijing ‘telah berusaha untuk menumbuhkan pengaruh politik, ekonomi, dan keamanannya di Pasifik dengan mengorbankan mitra-mitra yang lebih tradisional seperti Selandia Baru dan Australia’ dan bahwa pengejaran yang lebih tegas oleh China terhadap keharusan kebijakan luar negeri merupakan pendorong utama persaingan strategis global dan telah berkontribusi pada dunia di mana kekuasaan adalah norma, bukannya aturan.

Dokumen kebijakan yang saling melengkapi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan strategis Wellington: pergeseran ke arah sistem keamanan tradisional mitra ANZUS; kesediaan pemerintah untuk melawan ambisi dan penumpukan militer China di wilayah tersebut; tidak ada toleransi terhadap insiden keamanan seperti serangan siber, spionase, dan campur tangan dalam pemilihan umum dalam negeri oleh para aktor China. Kebijakan strategis perdana ini juga mengungkapkan keprihatinan mengenai keterlibatan China di sektor-sektor strategis seperti pembangunan pelabuhan dan bandara di Pasifik. Beberapa desain pelabuhan ‘multiguna’ dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer. Dikatakan bahwa hal ini ‘secara fundamental akan mengubah keseimbangan strategis di kawasan ini’.[29]

Menyeimbangkan ‘keamanan’ dan ‘ekonomi’

Wellington berjalan di antara aliansi keamanan Barat dan hubungan ekonominya dengan China. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ekspor Selandia Baru sangat bergantung pada basis konsumen China. Namun, Selandia Baru perlu menopang aliansi Barat, untuk mengamankan laut di sekitarnya dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Australia dan AS telah mulai menekan Wellington untuk bergabung dengan fase kedua AUKUS.[30] Namun, secara ekonomi, negara kepulauan ini sangat bergantung pada kelas menengah China yang sedang berkembang, yang telah meningkatkan ekspor negara kepulauan ini dan menghasilkan pendapatan ekspor yang substansial. Antara tahun 2008, ketika Perjanjian Perdagangan Bebas China-Selandia Baru ditandatangani, hingga tahun 2022, ekspor dari Selandia Baru naik delapan kali lipat.[31] Wellington khawatir bahwa kepemimpinan otoriter China mungkin akan menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendapatkan keuntungan politik atau menghalangi aliansi Wellington dengan Barat.

Sejak lama, Wellington telah mengikuti kebijakan pasifikasi terhadap China, mengabaikan terobosannya di Pasifik dan membuat pernyataan ambigu tentang perannya dalam mengintensifkan persaingan dan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara ‘mitra militernya’, Australia telah bersikap kritis sejak tahun 2016,[32] kekhawatiran Selandia Baru baru mendapatkan pijakan yang pasti pada tahun 2018, dengan dirilisnya kebijakan ‘Pacific Reset’. Pada tahun 2023, tampaknya ada konsensus di antara para pembuat kebijakan di Wellington untuk melawan terobosan strategis China di kawasan ini sambil mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Yang masih harus dilihat adalah apakah arah strategis baru Selandia Baru akan membantunya menavigasi pergeseran hubungannya dengan China, sambil menyeimbangkan kerja sama keamanan dengan Barat.

[1] Patrick Kollner. Australia and New Zealand FaceUp to China in the South Pacific. https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/australia-and-new-zealand-face-up-to-china-in-the-south-pacific

[2]Christopher Knaus & Tom Phillips. Turnbull says Australia will ‘stand up’tp China as foreign influence row heats up. The Guardian. 9 Desember 2017. https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/09/china-says-turnbulls-remarks-have-poisoned-the-atmosphere-of-relations

[3] Patrick Kollner. Australia and New Zealand recalibrate their China policies. MERICS. 8 Agustus 2019. https://merics.org/en/comment/australia-and-new-zealand-recalibrate-their-china-policies

[4]The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[5] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[6] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[7] The Guardian. New Zealang Foreign Minister tell China of ‘deep concerns’over rights abuses and Taiwan. 25 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/25/new-zealand-foreign-minister-tells-china-of-deep-concerns-over-rights-abuses-and-taiwan

[8] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[9] The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[10] Ibid.

[11]Ross Kendall. Economic linkages between New Zealand and China. Reserve Bank of New Zealand Analytical Note series AN2014/06. Oktober 2014. https://www.rbnz.govt.nz/-/media/1b2592d3c3fa4c16984e58ab58253a45.ashx?sc_lang=en

[12] The New Zealand Herald. New Zealand’Arden says China’s moves in Pacific ‘not new’but ‘pace of engagement’increased, will push US to engage more. South China Morning Post. 31 Mei 2022. https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3179791/new-zealands-ardern-says-chinas-moves-pacific-not-new-pace?module=hard_link&pgtype=article

[13]Matthew Brockett. New Zealand’s Ardern Warns NATO of China’s Rising Assertiveness. Bloomberg. 30 Juni 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/new-zealand-s-ardern-warns-nato-of-china-s-rising-assertiveness

[14] Lucy Craymer. For New Zealand exporters, China both a target and risk. Reuterss. 23 JUni 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-exporters-china-both-target-risk-2023-06-22/

[15] Ibid.

[16]Global Times. New Zealand should set an example to stand up gainst so-called China threat narrative: NZ Scholar. 21 September 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275739.shtml

[17] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[18] Tess McClure. New Zealand ibtelligence report accuses China of ‘foreign interference’. The Guardian. 11 Agustus 2023.

[19] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[20] Cabinet External Relations and Security Committee. The Pacific Reset: The First Year. https://www.mfat.govt.nz/assets/OIA/R-R-The-Pacific-reset-The-First-Year.PDF

[21] Ibid.

[22] Joshua Jones & Michael Harper. Foreign direct inverstment review 2023: New Zealand. White & Case. 20 Maret 2023. https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/foreign-direct-investment-reviews-2023-new-zealand

[23] New Zealand Government. Strategic Defence Policy Statement 2018. https://www.defence.govt.nz/assets/Uploads/8958486b29/Strategic-Defence-Policy-Statement-2018.pdf

[24] Ibid.

[25] CNBC. New Zealand rejects Huawei’s first 5G bid citing national security risk. https://www.cnbc.com/2018/11/28/new-zealand-rejects-huaweis-5g-bid-citing-national-security-risk.html

[26]New Zealand Foreign Affairs & Trade. Navigating a shifting world. Juli 2023. https://www.mfat.govt.nz/assets/About-us-Corporate/MFAT-strategies-and-frameworks/MFATs-2023-Strategic-Foreign-Policy-Assessment-Navigating-a-shifting-world-June-2023.pdf

[27] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[28] New Zealand Government. Future Force Design Principles 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Future-Force-Design-Principles-WEB.PDF

[29] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[30] The Guardian. New Zealand may join Aukus pact’s non-nuclear component. 28 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/28/new-zealand-may-join-aukus-pacts-non-nuclear-component

[31]Stats NZ. New Zealand International Trade. https://statisticsnz.shinyapps.io/trade_dashboard/

[32]Elena Collinson. Review of Australia’s China Odyssey: From Euphoria to Fear. Council on Foreign Relations. 30 Mei 2023. https://www.cfr.org/blog/review-australias-china-odyssey-euphoria-fear