Konflik etnis

Bentrokan etnis di Manipur, sebuah negara bagian di timur laut India, berasal dari konflik historis yang tertanam kuat antara komunitas Meitei, yang terutama mendiami Lembah Imphal, dan suku-suku perbukitan, terutama suku Kukis dan Naga. Kekerasan ini dipicu oleh pawai solidaritas kesukuan yang menentang tuntutan komunitas Meitei untuk mendapatkan status Suku Terhormat (Scheduled Tribe/ST), sebuah langkah yang secara radikal dapat mengubah distribusi kekuasaan politik di negara bagian tersebut.

Ketegangan etnis dan kekerasan di Manipur merupakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menguji kemampuannya menavigasi dinamika historis dan etnis yang kompleks mempertahankan integritas nasional. Konflik ini memperburuk keadaan geografis yang unik, kekerasan komunal yang endemik, dan kekhawatiran transnasional yang kemungkinan besar akan berdampak pada hubungan India dengan negara tetangga, Myanmar.

 

Konteks sejarah dan agama dari kekerasan di Manipur

Konflik di Manipur berakar kuat pada sejarah, budaya, dan lingkungan agama di wilayah tersebut. Manipur adalah pusat multi-budaya dengan beragam etnis, yang masing-masing dengan penuh semangat menjaga warisan budaya, tanah, dan hak-haknya. Sebagian besar, suku Meitei adalah penganut Hindu, sementara suku Kuki dan Naga adalah penganut Kristen. Perpecahan agama ini sering kali mencerminkan perpecahan etnis, sehingga memperdalam persaingan antar komunitas. Serangan terbaru terhadap tempat-tempat ibadah menyoroti aspek sektarian dari konflik ini.

Akar sejarah kekerasan di Manipur dapat ditelusuri kembali ke era kolonial ketika Inggris mengklasifikasikan penduduk ke dalam ‘Bukit’ dan ‘Lembah’, yang masing-masing diatur oleh hukum yang berbeda. Klasifikasi ini semakin memperjelas perbedaan antara suku Meitei, yang terutama mendiami wilayah lembah, dan komunitas-komunitas suku yang tinggal di perbukitan, seperti suku Naga dan Kukis. Setelah kemerdekaan India, perbedaan ini tercermin dalam bentuk struktur politik yang memberikan status Suku Terhormat (ST) kepada suku-suku perbukitan tetapi tidak kepada suku Meiteis. Status ini memberikan keuntungan tertentu, termasuk reservasi dalam pekerjaan pemerintah dan lembaga pendidikan, yang merupakan sumber pertikaian penting antara kedua kelompok.

Tuntutan Meitei untuk mendapatkan status ST mengancam untuk mengganggu manfaat ekonomi yang telah dinikmati oleh kelompok-kelompok lain dan berisiko mengubah lanskap politik. Status ST dapat mengalihkan kekuasaan dan pengaruh politik ke arah Meitei karena besarnya jumlah komunitas mereka, yang mencapai lebih dari separuh populasi Manipur. Redistribusi kekuasaan ini berpotensi mencabut hak-hak suku Kuki dan Naga, dan memicu ketegangan etnis lebih lanjut.

Sebagai perbandingan, tindakan afirmatif yang kontroversial ini mencerminkan contoh-contoh lain di India, seperti agitasi Patidar di Gujarat dan protes Maratha di Maharashtra, di mana kelompok-kelompok dominan menuntut inklusi dalam kebijakan reservasi. Namun, situasi di Manipur sangat unik, mengingat penduduknya yang terdiri dari berbagai macam etnis dan potensi kekerasan komunal yang dapat meningkat menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan.

 

Implikasi politik untuk New Delhi

Saat ini, pemerintah negara bagian Manipur dipimpin oleh BJP. Namun demikian, pendekatan pemerintah pusat dapat memiliki dampak politik yang signifikan, terutama dalam konteks pemilihan umum nasional yang akan datang. Contoh-contoh kekerasan etnis sebelumnya di wilayah ini mengungkapkan sifat intervensi pemerintah yang bermata dua, termasuk kemungkinan pemberlakuan pasal 356 Konstitusi India, yang akan memungkinkan pemerintah pusat untuk membubarkan pemerintahan Manipur dan menegaskan kontrol federal atas negara bagian tersebut.

Keputusan untuk menggunakan pasal 356 memiliki risiko politik yang besar. Pertama, hal ini dapat memperdalam kebencian terhadap pemerintah pusat jika dilihat sebagai tindakan yang melampaui batas, sehingga memperburuk konflik yang sebenarnya ingin diselesaikan. Selain itu, mengingat kepentingan elektoral BJP yang kuat di Timur Laut, partai ini mewaspadai sentimen yang mengobarkan sentimen yang dapat merusak prospek politiknya di wilayah tersebut.

Sebagai hasilnya, respon Modi kemungkinan akan diukur dan diperhitungkan, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan secara bertahap daripada mengadopsi pendekatan yang keras. Hal ini kemungkinan akan melibatkan perundingan antara kelompok-kelompok etnis yang bersaing, memperkuat langkah-langkah keamanan untuk menjaga hukum dan ketertiban, dan menggunakan manuver politik untuk menenangkan Meiteis dan Kukis tanpa terlihat memihak pada salah satu kelompok.

 

Ancaman ganda dari pemberontakan dan perdagangan narkotika

Konflik di Manipur memiliki implikasi yang cukup besar bagi negara-negara bagian tetangga dan sekitarnya. Konflik ini berisiko menghidupkan kembali ketegangan laten di bagian lain di Timur Laut India, sebuah wilayah dengan beragam kelompok etnis, yang sering kali memiliki klaim yang tumpang tindih atas sumber daya. Manipur juga terkait erat dengan ketegangan etnis yang lebih luas yang melintasi batas-batas negara. Suku Kuki di Manipur memiliki hubungan kekerabatan etnis dengan masyarakat di negara tetangga, Myanmar, sebuah negara yang terperosok dalam konflik sipil yang kompleks.

Setelah kudeta militer pada tahun 2021, tentara Myanmar telah meningkatkan kampanye kontra-pemberontakan di bagian barat laut negara ini, termasuk penggunaan serangan udara. Akibatnya, negara-negara bagian timur laut India berurusan dengan gelombang pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Sikap terhadap para pendatang baru ini merupakan sumber perselisihan lain di Manipur, dengan komunitas Meitei yang menentang perumahan bagi para pengungsi dari Myanmar, yang sebagian besar dari mereka memiliki ikatan budaya dengan komunitas Kuki dan Naga.

Yang memperparah ketidakamanan di wilayah Timur Laut India adalah peranan perdagangan narkotika yang lazim dan berulang. Manipur merupakan salah satu dari empat negara bagian India yang berbatasan dengan Myanmar yang berfungsi sebagai pusat transit penting untuk kegiatan perdagangan manusia. Pada bulan Maret, Kepala pemerintahan negara bagian Manipur mengadakan kampanye anti-narkoba tanpa kompromi yang menampilkan, di antara taktik-taktik lainnya, pemberantasan ladang opium yang ditanam di daerah-daerah perbukitan yang dihuni terutama oleh komunitas Kuki. Banyak kelompok separatis di timur laut India bergantung pada pendapatan dari kegiatan kriminal, mengaburkan batas antara kekerasan yang dimotivasi oleh perbedaan komunal dan insiden yang terkait dengan geng kriminal. Dalam konteks ini, hubungan Manipur dengan perdagangan narkoba di Myanmar mencerminkan dampak dari produksi heroin Afghanistan terhadap tindakan kelompok separatis barat laut India di Punjab dan Kashmir.

Kekerasan yang tak terkendali di Manipur kemungkinan besar akan beresonansi di seberang perbatasan, meningkatkan kondisi yang tidak stabil di Myanmar dan sebaliknya. Akibatnya, situasi ini menghadirkan risiko geopolitik yang kompleks bagi India: ketika berusaha untuk memadamkan kekerasan komunal di dalam perbatasannya, India juga perlu mengelola efek limpahan yang mungkin terjadi dari meningkatnya ketegangan etnis dari Myanmar.

Lebih jauh lagi, konflik yang sedang terjadi dan pengerahan militer di Timur Laut memberikan gambaran keamanan yang mengkhawatirkan bagi India bagian utara. Dengan sengketa teritorial yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Cina-India dan konflik yang telah berlangsung lama di Jammu dan Kashmir, kekerasan komunal yang tidak terkendali di Timur Laut secara efektif menempatkan India pada posisi untuk mengatasi ancaman eksternal dan internal secara bersamaan. Hal ini membuat aparat keamanan India menjadi lemah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan negara ini untuk secara efektif menangani tantangan keamanan secara bersamaan.

 

Jalan menuju resolusi

Mengarahkan kembali strategi kontra-pemberontakan India dalam konteks ini membutuhkan pendekatan yang bernuansa dan bercabang. Penekanan perlu diberikan untuk mengatasi akar penyebab dari konflik-konflik ini, termasuk keluhan historis, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan marjinalisasi politik. Hal ini akan melibatkan negosiasi dan upaya pembangunan perdamaian yang melampaui operasi keamanan kinetik. Selain itu, karena situasi menggarisbawahi perlunya kerja sama dengan negara-negara tetangga, diplomasi regional yang kuat kemungkinan besar akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi kontra-pemberontakan untuk mengelola potensi dampak lintas batas konflik.