Kebijakan Domestik

March 8 2024

Jajak pendapat, politik, dan kebijakan luar negeri: Bangladesh dalam perspektif

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think Bangladesh, Kebijakan Domestik, Official development assistance, Sheikh Hasina 0

Pemilihan umum di Bangladesh telah usai. Perdana Menteri Sheikh Hasina telah memenangkan masa jabatan kelimanya sebagai kepala pemerintahan, dengan partainya, Liga Awami mendapatkan jumlah yang sangat besar, yaitu 223 kursi[1] atau tiga perempat kursi di Jatiya Sangsad. Karena ini merupakan masa jabatan keempatnya secara berturut-turut, setelah kemenangan pemilu berturut-turut pada tahun 2008, 2014, dan 2018, kesinambungan dalam politik dan kebijakan luar negeri Bangladesh dapat diharapkan. Dhaka sangat bergantung pada investasi asing dan kerja sama pembangunan untuk pertumbuhan infrastrukturnya, yang membuatnya menjadi penerima Bantuan Pembangunan Resmi[2] (ODA) terbesar di antara semua negara Asia Selatan. Akan tetapi, dinamika yang telah membentuk pemilihan umum saat ini tidak mungkin tidak meninggalkan jejak pada hubungan bilateral negara ini, yang pada akhirnya juga akan tercermin dalam skenario pembangunannya.

Bangladesh dan kemitraan strategisnya

Terletak di puncak Teluk Benggala dan dekat dengan pertemuan Samudra Hindia dan Pasifik, Bangladesh secara geostrategis merupakan negara yang penting di Indo-Pasifik. Posisinya memungkinkannya untuk mengawasi jalur pelayaran yang penting, di mana impor minyak diangkut dari negara-negara Teluk ke Asia Timur melalui Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di masa depan yang penuh dengan ketidakamanan energi, Bangladesh, oleh karena itu, menjadi mitra yang didambakan oleh banyak negara besar yang mencari pasokan bahan bakar tanpa gangguan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang terus meningkat dan jumlah penduduk yang padat. Cadangan hidrokarbon Dhaka yang belum dimanfaatkan di Teluk Benggala menambah keunggulannya sebagai sekutu prospektif dalam kerja sama energi. Dalam beberapa tahun terakhir, stabilitas politik Bangladesh, ekonomi yang berkembang pesat, biaya tenaga kerja yang murah, kurangnya kontrol lingkungan yang ketat, dan pemerintah yang tertarik untuk mempromosikan kemitraan pembangunan semakin memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi yang menarik.

Di antara negara-negara besar di Indo-Pasifik, Amerika Serikat (AS), Cina, India, dan Jepang adalah kontributor terbesar bagi perekonomian Bangladesh[3] di semua sektor pendapatan luar negerinya, termasuk perdagangan, investasi asing, dan bantuan luar negeri untuk pembangunan. Menariknya, menurut Forbes, keempat negara ini termasuk di antara lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia dalam hal PDB pada tahun 2024. Bagi Cina, Bangladesh adalah pijakan penting di wilayah Teluk Benggala dan simpul penting dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan. Dengan hubungan dengan India yang semakin menipis, Sri Lanka yang masih terbelit krisis utang, dan Myanmar yang menghadapi ketidakstabilan politik, Bangladesh merupakan pilihan terbaik bagi Tiongkok untuk keluar dari ‘cetakan Asia Timur’ dan memperkuat kehadiran maritimnya di Samudra Hindia. Selain itu, Bangladesh, seperti sebagian besar wilayah Asia Selatan lainnya juga merupakan pasar yang siap untuk barang-barang Cina dan Cina adalah mitra dagang terbesarnya.

Bagi AS, sekali lagi Dhaka adalah sarana untuk mengkonsolidasikan posisinya di wilayah ini di tengah-tengah gejolak geopolitik yang dipicu oleh kebangkitan Cina. Negara ini juga merupakan salah satu mitra utama Washington DC dalam perang melawan terorisme. Bagi Bangladesh, AS adalah mitra dagang terbesar ketiga, tujuan ekspor terbesar untuk Garmen Siap Pakai – produk ekspor utamanya, dan, Dhaka juga merupakan penerima terbesar USAID di Asia Selatan. Bangladesh merupakan simpul konektivitas potensial bagi Jepang untuk membangun konektivitas dengan negara-negara tetangga di Asia Selatan dan Asia Tenggara dan mendapatkan akses ke pasar mereka. Sebaliknya, Jepang merupakan sumber bantuan luar negeri terbesar bagi Bangladesh.[4]

Tidak seperti negara-negara ini, yang memperlakukan Bangladesh sebagai sekutu strategis, bagi India, Dhaka adalah ‘mitra alami’[5] yang diukir karena berada di luar wilayah timurnya. Secara geografis, kota ini memiliki lokasi yang tepat untuk menyediakan pintu gerbang maritim ke wilayah Timur Laut India yang terkurung daratan dan menyebarkan Kebijakan ‘Bertindak ke Timur’ dan ‘Mengutamakan Tetangga’. Bagi Bangladesh, India merupakan mitra dagang terbesar ketiga, dan wilayah transit yang penting, karena konektivitasnya dengan Nepal dan Bhutan. Secara bertahap, Australia juga berusaha untuk memperkuat kemitraannya dengan Bangladesh melalui bantuan pembangunan[6], karena Australia menganggap menjaga perdamaian dan stabilitas di Samudra Hindia bagian timur laut sebagai kepentingan nasional. Mengingat ketergantungan antara negara-negara besar dan Bangladesh ini, ada kebutuhan untuk mengembangkan hubungan bilateral, terutama untuk Dhaka karena tantangan yang muncul dalam perekonomiannya, yang mengancam kemerosotan.

Dorongan untuk memihak secara politis vs diplomasi keseimbangan

Akibatnya, sementara kekuatan-kekuatan ini telah mencoba untuk mempengaruhi Dhaka untuk mengambil sisi politik[7], terutama AS dan Cina mengingat persaingan timbal balik mereka, Bangladesh telah mengembangkan diplomasi keseimbangan dalam interaksinya dengan negara-negara ini. Outlook Indo-Pasifik yang dirilis pada bulan April 2023[8], selain menjadi bukti komitmen ekonomi dan ketidaksejajaran politik Dhaka, merupakan manifestasi dari sikap diplomatik ini. Meskipun Outlook ini memiliki terminologi dan prioritas yang sama dengan Strategi Indo-Pasifik AS[9], Outlook ini juga berhati-hati untuk tidak menyinggung Beijing dengan cara apa pun karena Beijing menganggap Indo-Pasifik sebagai taktik Amerika untuk menahan pengaruhnya. Akan tetapi, karena kemiripannya dengan Strategi Indo-Pasifik AS, peluncuran Outlook ini sering kali ditafsirkan sebagai manuver strategis Dhaka untuk menenangkan AS di tengah-tengah kekhawatiran akan meningkatnya keberpihakan Dhaka terhadap Beijing. Hal ini termasuk keengganan Dhaka untuk mendukung Strategi Indo-Pasifik AS atau berpartisipasi dalam inisiatif seperti Forum Ekonomi Indo-Pasifik atau Quad (Beijing menganggapnya sebagai pengelompokan anti-Tiongkok yang terdiri dari AS, India, Jepang, dan Australia), meskipun telah menerima undangan dari AS untuk bergabung.

Karena kekhawatirannya, dalam beberapa tahun terakhir, AS memang berusaha untuk mencampuri politik dalam negeri Dhaka[10], untuk memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pemerintah Bangladesh. Pada tahun 2021, AS menjatuhkan sanksi atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tujuh mantan pejabat tinggi dan pejabat tinggi Batalyon Aksi Cepat Bangladesh. Duta Besar Amerika Serikat untuk Bangladesh, Peter Haas, juga bertemu dengan keluarga korban dugaan penculikan, termasuk keluarga Sajedul Islam Sumon-pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh, partai oposisi utama di Bangladesh. Pemerintahan Biden juga menahan diri untuk tidak mengundang Bangladesh ke KTT Demokrasi dan dalam langkah terakhir sebelum pemilihan umum ke-12, menetapkan pembatasan penerbitan visa AS untuk individu-individu Bangladesh yang dicurigai merusak jajak pendapat demokratis. Meskipun pada awalnya mematuhi, Hasina segera mengecam AS atas penanganan demokrasi dan hak asasi manusia. Akibatnya, ada gesekan yang nyata dalam hubungan AS-Bangladesh saat ini. Perlu dicatat bahwa Cina, segera setelah memberikan vaksin ke Bangladesh selama gelombang kedua pandemi, telah mengambil kesempatan untuk memperingatkan negara tersebut agar tidak bergabung dengan Quad. Namun, setelah tanggapan tegas Dhaka yang menegaskan kedaulatannya, Beijing kembali meyakinkan PM Hasina bahwa ia dapat mengandalkan Cina untuk menahan tekanan AS[11] dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara tersebut.

Menilai tantangan pasca-pemilu dalam kebijakan luar negeri

Menyadari perlunya stabilitas di Bangladesh, yang telah berhasil dibawa oleh pemerintah Hasina ke Bangladesh dalam 15 tahun terakhir, negara-negara besar lainnya sangat menginginkan kembalinya Hasina ke tampuk kekuasaan. Tidak seperti AS, mereka menyatakan bahwa pemilihan umum Bangladesh adalah urusan internal mereka. India juga meminta AS untuk tidak terlalu menekan pemerintahan Hasina, karena hal ini akan mendorong elemen-elemen fundamentalis dalam masyarakat untuk muncul ke permukaan, sehingga mengancam stabilitas regional. Australia tetap tidak berkomitmen dalam masalah ini. Pasca pemilu, hubungan dengan negara-negara ini akan semakin membaik. “Babak Emas” dalam hubungan India-Bangladesh akan mendapat dorongan dengan kerja sama yang lebih intensif di bidang-bidang yang sudah ada dan memperluas kolaborasi di bidang-bidang yang baru. Hubungan dengan Jepang juga akan menjangkau dimensi-dimensi baru dan Timur Laut India akan menjadi zona utama kerjasama antara Bangladesh, Jepang dan India. Hubungan dengan Australia juga akan menguat. Akan tetapi, hal yang sama tidak dapat diasumsikan tentang hubungan Bangladesh-AS. Setelah hasil pemilu diumumkan, AS mengeluarkan pernyataan bahwa jajak pendapat di Dhaka tidak bebas dan adil[12] dan menyatakan keprihatinannya atas ketidakberesan pemilu yang dilaporkan.

Meskipun masih harus dilihat bagaimana pemerintah Hasina akan bereaksi terhadap komentar ini, sikap AS kemungkinan akan mendorong Dhaka untuk lebih dekat dengan Beijing.[13] Namun, peningkatan kehadiran Cina di wilayah ini juga akan menjadi penyebab ketidaknyamanan bagi India. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa di tahun-tahun mendatang, diplomasi keseimbangan Dhaka akan semakin disibukkan dengan menjaga keseimbangan antara keterlibatannya dengan Cina dan India. Namun, sementara Dhaka kemungkinan akan meningkatkan hubungan dengan Cina, terutama jika ada kelangkaan bantuan AS, pemerintah Hasina sangat menyadari kekhawatiran global terhadap negara-negara yang memiliki hutang besar kepada Beijing.[14] Oleh karena itu, pemerintah ini akan berhati-hati dalam kolaborasinya, secara bersamaan memajukan kerja sama dengan Jepang dan Australia, sebagai mitra pembangunan alternatif, untuk mencegah ketergantungannya pada Cina dan juga untuk mempertahankan ketidakselarasan politiknya. Hubungan dengan AS juga akan pulih demi kepentingan bersama, tetapi hal ini akan membutuhkan upaya-upaya rekonsiliasi tertentu dari Washington D.C. Meskipun demikian, hal ini akan menjadi sebuah proses yang bertahap, karena pada saat ini, tidak mungkin bahwa baik Presiden Biden atau PM Hasina, dengan kemenangan besar dalam pemilihan umum, akan terombang-ambing dari posisi politik mereka. Kemungkinan besar, PM Hasina juga akan meyakinkan mitra strategis Bangladesh lainnya, lembaga-lembaga internasional, dan bahkan rakyatnya akan kredibilitas kemenangannya dalam pemilihan umum, untuk mencegah narasi AS mendapatkan kekuatan lebih lanjut, terutama melalui Oposisi.

[1] The Times of India. Bangladesh’s Hasina wins three-quarters of seats: Election commission. 8 Januari 2024. https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/bangladeshs-hasina-wins-three-quarters-of-seats-election-commission/articleshow/106631149.cms?from=mdr

[2] The World Bank. Net Official development assistance received (constant 2-2- US$)- Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India, Bhutan, Nepal, Afghanistan, Maldives. https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.KD?locations=BD-LK-PK-IN-BT-NP-AF-MV

[3] Sohini Bose. Continuity and Change in Bangladesh’s Indo-Pasific Outlook : Deliberating Post-Election Scenarios. Observer Reseach Foundation. 4 Januari 2024. https://www.orfonline.org/research/continuity-and-change-in-bangladesh-s-indo-pacific-outlook-deliberating-post-election-scenarios#_ftnref1

[4] Ibid.

[5] Op.Cit.

[6] Sohini Bose. Continuity and Change in Bangladesh’s Indo-Pasific Outlook : Deliberating Post-Election Scenarios. Observer Reseach Foundation. 4 Januari 2024. https://www.orfonline.org/research/continuity-and-change-in-bangladesh-s-indo-pacific-outlook-deliberating-post-election-scenarios#_ftnref1

[7] Ibid.

[8] Ministry of Foreign Affairs, Indo-Pacific Outlook of Bangladesh, 23 April 2023. https://mofa.gov.bd/site/press_release/d8d7189a-7695-4ff5-9e2b-903fe0070ec9#:~:text=Indo%2DPacific%20Outlook%20of%20Bangladesh,based%20developed%20country%20by%202041.

[9] Kamal Ahmed. How different is Dhaka’s outlook from the US Indo-Pacific Strategy?. The Daily Star. 30 April 2023. https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/how-different-dhakas-outlook-the-us-indo-pacific-strategy-3308056

[10] Sohini Bose. Elections in Bangladesh: A kaleidoscopic overview. Obserfer Reseach Foundation. 6 Desember 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/elections-in-bangladesh-a-kaleidoscopic-overview

[11] Mubashar Hasan. What is Driving China-Bangladesh Bobhomie ?. The Diplomat. 18 Oktober 2023. https://thediplomat.com/2023/10/what-is-driving-china-bangladesh-bonhomie/

[12] The Hindu. U.S. says Banglades election not free or fair; UN also voices concern over violence, irregularities. 9 Januari 2024. https://www.thehindu.com/news/international/us-says-bangladesh-elections-not-free-or-fair-un-also-voices-concern-over-violence-irregularities/article67722046.ece

[13] Sohini Bose. Continuity and Change in Bangladesh’s Indo-Pasific Outlook : Deliberating Post-Election Scenarios. Observer Reseach Foundation. 4 Januari 2024. https://www.orfonline.org/research/continuity-and-change-in-bangladesh-s-indo-pacific-outlook-deliberating-post-election-scenarios#_ftnref1

[14] NDTV World News. Bangladesh Careful About Chinese Loans, Says Prime Minister Sheikh Hasina. 21 Maret 2023. https://www.ndtv.com/world-news/bangladesh-careful-about-chinese-loans-says-prime-minister-sheikh-hasina-3880585

June 27 2023

Konflik Etnis di Manipur

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, History, Politics, Think India, Kebijakan Domestik, Konflik etnis, Myanmar, Narendra Modi 0

Bentrokan etnis di Manipur, sebuah negara bagian di timur laut India, berasal dari konflik historis yang tertanam kuat antara komunitas Meitei, yang terutama mendiami Lembah Imphal, dan suku-suku perbukitan, terutama suku Kukis dan Naga. Kekerasan ini dipicu oleh pawai solidaritas kesukuan yang menentang tuntutan komunitas Meitei untuk mendapatkan status Suku Terhormat (Scheduled Tribe/ST), sebuah langkah yang secara radikal dapat mengubah distribusi kekuasaan politik di negara bagian tersebut.

Ketegangan etnis dan kekerasan di Manipur merupakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menguji kemampuannya menavigasi dinamika historis dan etnis yang kompleks mempertahankan integritas nasional. Konflik ini memperburuk keadaan geografis yang unik, kekerasan komunal yang endemik, dan kekhawatiran transnasional yang kemungkinan besar akan berdampak pada hubungan India dengan negara tetangga, Myanmar.

Konteks sejarah dan agama dari kekerasan di Manipur

Konflik di Manipur berakar kuat pada sejarah, budaya, dan lingkungan agama di wilayah tersebut. Manipur adalah pusat multi-budaya dengan beragam etnis, yang masing-masing dengan penuh semangat menjaga warisan budaya, tanah, dan hak-haknya. Sebagian besar, suku Meitei adalah penganut Hindu, sementara suku Kuki dan Naga adalah penganut Kristen. Perpecahan agama ini sering kali mencerminkan perpecahan etnis, sehingga memperdalam persaingan antar komunitas. Serangan terbaru terhadap tempat-tempat ibadah menyoroti aspek sektarian dari konflik ini.

Akar sejarah kekerasan di Manipur dapat ditelusuri kembali ke era kolonial ketika Inggris mengklasifikasikan penduduk ke dalam ‘Bukit’ dan ‘Lembah’, yang masing-masing diatur oleh hukum yang berbeda. Klasifikasi ini semakin memperjelas perbedaan antara suku Meitei, yang terutama mendiami wilayah lembah, dan komunitas-komunitas suku yang tinggal di perbukitan, seperti suku Naga dan Kukis. Setelah kemerdekaan India, perbedaan ini tercermin dalam bentuk struktur politik yang memberikan status Suku Terhormat (ST) kepada suku-suku perbukitan tetapi tidak kepada suku Meiteis. Status ini memberikan keuntungan tertentu, termasuk reservasi dalam pekerjaan pemerintah dan lembaga pendidikan, yang merupakan sumber pertikaian penting antara kedua kelompok.

Tuntutan Meitei untuk mendapatkan status ST mengancam untuk mengganggu manfaat ekonomi yang telah dinikmati oleh kelompok-kelompok lain dan berisiko mengubah lanskap politik. Status ST dapat mengalihkan kekuasaan dan pengaruh politik ke arah Meitei karena besarnya jumlah komunitas mereka, yang mencapai lebih dari separuh populasi Manipur. Redistribusi kekuasaan ini berpotensi mencabut hak-hak suku Kuki dan Naga, dan memicu ketegangan etnis lebih lanjut.

Sebagai perbandingan, tindakan afirmatif yang kontroversial ini mencerminkan contoh-contoh lain di India, seperti agitasi Patidar di Gujarat dan protes Maratha di Maharashtra, di mana kelompok-kelompok dominan menuntut inklusi dalam kebijakan reservasi. Namun, situasi di Manipur sangat unik, mengingat penduduknya yang terdiri dari berbagai macam etnis dan potensi kekerasan komunal yang dapat meningkat menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Implikasi politik untuk New Delhi

Saat ini, pemerintah negara bagian Manipur dipimpin oleh BJP. Namun demikian, pendekatan pemerintah pusat dapat memiliki dampak politik yang signifikan, terutama dalam konteks pemilihan umum nasional yang akan datang. Contoh-contoh kekerasan etnis sebelumnya di wilayah ini mengungkapkan sifat intervensi pemerintah yang bermata dua, termasuk kemungkinan pemberlakuan pasal 356 Konstitusi India, yang akan memungkinkan pemerintah pusat untuk membubarkan pemerintahan Manipur dan menegaskan kontrol federal atas negara bagian tersebut.

Keputusan untuk menggunakan pasal 356 memiliki risiko politik yang besar. Pertama, hal ini dapat memperdalam kebencian terhadap pemerintah pusat jika dilihat sebagai tindakan yang melampaui batas, sehingga memperburuk konflik yang sebenarnya ingin diselesaikan. Selain itu, mengingat kepentingan elektoral BJP yang kuat di Timur Laut, partai ini mewaspadai sentimen yang mengobarkan sentimen yang dapat merusak prospek politiknya di wilayah tersebut.

Sebagai hasilnya, respon Modi kemungkinan akan diukur dan diperhitungkan, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan secara bertahap daripada mengadopsi pendekatan yang keras. Hal ini kemungkinan akan melibatkan perundingan antara kelompok-kelompok etnis yang bersaing, memperkuat langkah-langkah keamanan untuk menjaga hukum dan ketertiban, dan menggunakan manuver politik untuk menenangkan Meiteis dan Kukis tanpa terlihat memihak pada salah satu kelompok.

Ancaman ganda dari pemberontakan dan perdagangan narkotika

Konflik di Manipur memiliki implikasi yang cukup besar bagi negara-negara bagian tetangga dan sekitarnya. Konflik ini berisiko menghidupkan kembali ketegangan laten di bagian lain di Timur Laut India, sebuah wilayah dengan beragam kelompok etnis, yang sering kali memiliki klaim yang tumpang tindih atas sumber daya. Manipur juga terkait erat dengan ketegangan etnis yang lebih luas yang melintasi batas-batas negara. Suku Kuki di Manipur memiliki hubungan kekerabatan etnis dengan masyarakat di negara tetangga, Myanmar, sebuah negara yang terperosok dalam konflik sipil yang kompleks.

Setelah kudeta militer pada tahun 2021, tentara Myanmar telah meningkatkan kampanye kontra-pemberontakan di bagian barat laut negara ini, termasuk penggunaan serangan udara. Akibatnya, negara-negara bagian timur laut India berurusan dengan gelombang pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Sikap terhadap para pendatang baru ini merupakan sumber perselisihan lain di Manipur, dengan komunitas Meitei yang menentang perumahan bagi para pengungsi dari Myanmar, yang sebagian besar dari mereka memiliki ikatan budaya dengan komunitas Kuki dan Naga.

Yang memperparah ketidakamanan di wilayah Timur Laut India adalah peranan perdagangan narkotika yang lazim dan berulang. Manipur merupakan salah satu dari empat negara bagian India yang berbatasan dengan Myanmar yang berfungsi sebagai pusat transit penting untuk kegiatan perdagangan manusia. Pada bulan Maret, Kepala pemerintahan negara bagian Manipur mengadakan kampanye anti-narkoba tanpa kompromi yang menampilkan, di antara taktik-taktik lainnya, pemberantasan ladang opium yang ditanam di daerah-daerah perbukitan yang dihuni terutama oleh komunitas Kuki. Banyak kelompok separatis di timur laut India bergantung pada pendapatan dari kegiatan kriminal, mengaburkan batas antara kekerasan yang dimotivasi oleh perbedaan komunal dan insiden yang terkait dengan geng kriminal. Dalam konteks ini, hubungan Manipur dengan perdagangan narkoba di Myanmar mencerminkan dampak dari produksi heroin Afghanistan terhadap tindakan kelompok separatis barat laut India di Punjab dan Kashmir.

Kekerasan yang tak terkendali di Manipur kemungkinan besar akan beresonansi di seberang perbatasan, meningkatkan kondisi yang tidak stabil di Myanmar dan sebaliknya. Akibatnya, situasi ini menghadirkan risiko geopolitik yang kompleks bagi India: ketika berusaha untuk memadamkan kekerasan komunal di dalam perbatasannya, India juga perlu mengelola efek limpahan yang mungkin terjadi dari meningkatnya ketegangan etnis dari Myanmar.

Lebih jauh lagi, konflik yang sedang terjadi dan pengerahan militer di Timur Laut memberikan gambaran keamanan yang mengkhawatirkan bagi India bagian utara. Dengan sengketa teritorial yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Cina-India dan konflik yang telah berlangsung lama di Jammu dan Kashmir, kekerasan komunal yang tidak terkendali di Timur Laut secara efektif menempatkan India pada posisi untuk mengatasi ancaman eksternal dan internal secara bersamaan. Hal ini membuat aparat keamanan India menjadi lemah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan negara ini untuk secara efektif menangani tantangan keamanan secara bersamaan.

Jalan menuju resolusi

Mengarahkan kembali strategi kontra-pemberontakan India dalam konteks ini membutuhkan pendekatan yang bernuansa dan bercabang. Penekanan perlu diberikan untuk mengatasi akar penyebab dari konflik-konflik ini, termasuk keluhan historis, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan marjinalisasi politik. Hal ini akan melibatkan negosiasi dan upaya pembangunan perdamaian yang melampaui operasi keamanan kinetik. Selain itu, karena situasi menggarisbawahi perlunya kerja sama dengan negara-negara tetangga, diplomasi regional yang kuat kemungkinan besar akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi kontra-pemberontakan untuk mengelola potensi dampak lintas batas konflik.