Imigrasi

Arah kebijakan Kais Saied, Presiden Tunisia dinilai dapat merusak “kemitraan strategis” terkait langkah-langkah untuk memerangi penyelundupan manusia dan memperketat perbatasan, dan kesepakatan atas tindakan ketika terjadi peningkatan tajam jumlah kapal dari wilayah Afrika ke Eropa.

Komisi Eropa bulan lalu mengatakan akan mengucurkan bantuan sebesar 127 juta euro kepada Tunisia sebagai bagian dari kesepakatan untuk memerangi imigrasi ilegal dari Afrika ke Eropa. Namun, kepemimpinan Saied menolak hal tersebut, “Tunisia menolak apa yang diumumkan UE, bukan karena jumlahnya yang kecil…tetapi karena usulan tersebut bertentangan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Juli,” kata Saied.

Jumlah bantuan dana yang lebih kecil yang diumumkan oleh Eropa pada akhir September lalu telah membuat frustrasi pihak berwenang Tunisia yang sedang berjuang untuk meningkatkan keuangan publik dan meningkatkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit bahwa pemerintah dapat gagal membayar utang luar negerinya dalam beberapa bulan mendatang.

Perselisihan antara Tunisia dan Uni Eropa juga terjadi bersamaan dengan kedatangan migran dalam jumlah besar dari Tunisia dan Afrika Utara ke pulau Lampedusa di Italia. Tunisia pekan lalu menunda kunjungan delegasi Komisi Eropa untuk membahas rincian perjanjian migrasi. Bulan lalu mereka juga menolak masuknya lima anggota komite urusan luar negeri Parlemen Eropa untuk pertemuan mengenai situasi politik di Tunisia, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan campur tangan dalam urusannya.

Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, menentang perjanjian imigrasi tersebut dengan mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak membahas masalah hak asasi manusia dan situasi politik setelah Saied merebut kekuasaan, menutup parlemen Tunisia dan mulai memerintah melalui dekrit yang menurut pihak oposisi merupakan sebuah kudeta.