China-India

March 26 2024

Geopolitik untuk melepaskan diri dari Cina: Apakah India akan menang?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China-India, Geopolitics, Rivalitas 0

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Namun, saat ini, risiko telah diperbesar dan terdiversifikasi di tengah meningkatnya tantangan dari luar dan dampaknya, mulai dari degradasi lingkungan dan pemanasan global hingga bencana kemanusiaan dan perang. Ditambah lagi dengan meningkatnya penyalahgunaan pengaruh ekonomi oleh negara-negara seperti Cina sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka untuk menyelesaikan masalah diplomatik.[1] Maka tidak mengherankan jika negara-negara di seluruh dunia secara aktif mencari cara untuk “menghilangkan risiko” keamanan ekonomi mereka, tidak hanya dari krisis geopolitik, lingkungan, dan krisis lainnya, tetapi juga dari praktik-praktik ekonomi yang mengarah pada pemaksaan diplomatik.

Secara khusus, negara-negara maju utama seperti Amerika Serikat (AS)[2], negara-negara Uni Eropa (UE)[3], dan negara-negara G7[4] lainnya berusaha mengambil kembali kendali atas produksi dan rantai pasokan global dengan melihat ke dalam dan ke luar di luar Cina untuk mengurangi risiko terpapar oleh praktik-praktik geopolitik Cina yang semakin tidak transparan dan tidak dapat diprediksi, yang merupakan hasil dari kebijakan ekonominya yang berpusat pada negara dan berorientasi pada keamanan.[5] Upaya-upaya ini kemungkinan akan menjadi pertanda baik bagi negara-negara berkembang di Indo-Pasifik[6] seperti India, Vietnam, dan Indonesia, yang mungkin tidak hanya menemukan keuntungan ekonomi untuk ekonomi domestik mereka dalam upaya Barat untuk mengurangi risiko, tetapi juga penyelarasan geopolitik lebih lanjut dengan negara-negara besar dalam mengejar tatanan global yang bebas, adil, dan multipolar. Namun, akan sangat penting bagi negara-negara yang diuntungkan untuk memperhatikan keterikatan ekonomi mereka sendiri dengan Cina, terutama karena kedekatan geografis[7] mereka dengan negara itu, yang telah lama membuat mereka menghadapi[8] tantangan geopolitik yang lebih langsung dan lebih besar dari Cina.

Pengurangan risiko diplomatik

Dalam konteks ekonomi global, de-risking mengacu pada upaya untuk mengurangi risiko terhadap operasi ekonomi melalui cara-cara bersama, termasuk, yang terbaru, pergeseran secara sadar untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan produksi.[9] Namun, dorongan saat ini untuk mengurangi risiko oleh ekonomi Barat sebagai latihan diplomatik[10] tidak hanya muncul dari keinginan untuk keamanan ekonomi yang lebih besar, tetapi juga dari kebutuhan geopolitik saat ini untuk melindungi otonomi strategis seseorang terhadap “saingan sistemik” [11]seperti Cina.

Penghilangan risiko Barat terhadap Cina memerlukan[12] banyak tindakan, praktik, dan kebijakan, sehingga membuat penghilangan risiko diplomatik menjadi sebuah latihan yang ambigu. Cukuplah untuk mengatakan bahwa agendanya, dengan tidak adanya kotak peralatan kebijakan dan praktik yang sama, adalah untuk mengurangi[13] eksposur mereka terhadap tindakan eskalasi Cina dan penggunaan perdagangan sebagai alat untuk pemaksaan diplomatik di bidang-bidang penting seperti semikonduktor dan teknologi bersih. Yang mendasari upaya penghilangan risiko yang samar-samar, namun tak kunjung usai, adalah hubungan yang diakui antara ekonomi yang aman dan keamanan nasional. Bukan berarti ekonomi tidak pernah tidak penting bagi matriks keamanan suatu negara. Akan tetapi, dampak ekonomi dari krisis global, seperti perang dagang AS-Cina yang sedang berlangsung, atau serangan baru-baru ini oleh Houthi di Laut Merah,[14] atau dalam hal ini penggunaan[15] alat ekonomi yang disengaja untuk mendapatkan konsesi diplomatik, telah memperjelas dampak keterikatan geopolitik terhadap perdagangan global dan rantai pasokan, dan oleh karena itu, ketahanan politik suatu negara.[16] Hal ini menghalangi kemungkinan untuk memisahkan keamanan nasional dari kegiatan ekonomi di masa mendatang, mendorong negara-negara untuk mencari cara agar tidak “memisahkan diri”, yang telah terbukti sia-sia[17], tetapi terus berurusan dengan Cina meskipun dari jarak yang aman.

India yang menang?

Apa pertanda dari dinamika pengurangan risiko ini bagi negara-negara berkembang seperti India? Secara sepintas, ini mungkin terlihat seperti sebuah momen kesempatan bagi negara ini untuk membawa pulang investasi seperti yang terjadi di sektor farmasi[18] dan teknologi global.[19] Namun, penghilangan risiko Barat terhadap Cina dan penghilangan risiko Cina terhadap Barat harus disikapi dengan hati-hati, terutama karena persepsi risiko dan respons seseorang terhadap risiko tersebut dapat bervariasi. Oleh karena itu, meskipun tampaknya kekuatan ekonomi utama umumnya mengakui bahaya ekonomi dari Cina yang secara geopolitik tegas,[20] hal ini tidak mungkin menghasilkan rencana aksi yang kohesif yang dapat menjadi rambu-rambu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jauh dari itu, pada tahap ini ketika strategi de-risking masih terlihat samar-samar,[21] kelenturan dari de-risking menimbulkan ambiguitas yang membuat potensi investasi menjadi tidak pasti dan rentan terhadap kebimbangan. Oleh karena itu, membaca kekhawatiran geopolitik yang ada terhadap Cina sebagai sebuah janji untuk pergeseran struktural dalam rantai pasokan global di luar Cina dan ke negara-negara berkembang lainnya dapat mengkhawatirkan, terutama karena tidak semua perdagangan dengan Cina bermasalah.[22]

India menyadari hal ini. Pertama, India memiliki prioritas penghilangan risiko sendiri, seperti di sektor pertahanan,[23] yang membuatnya sadar akan variabilitas yang melekat pada penghilangan risiko sebagai sebuah praktik. Pada saat yang sama, India tetap menyadari keterikatan ekonominya dengan Cina, yang meskipun mengalami penurunan baru-baru ini, tetap kuat dan penting bagi pertumbuhannya sendiri, terutama melalui pengelompokan negara-negara Selatan seperti BRICS.[24] Cina tetap menjadi salah satu mitra dagang utama India, yang kemungkinan besar akan memiliki pengaruh terhadap tanggapan India terhadap upaya-upaya pengurangan risiko global terhadap tetangganya di utara.[25] Selain itu, kedekatan geografis India dengan Cina menambah lapisan tantangan langsung dan tidak langsung lainnya, termasuk pertempuran perbatasan baru-baru ini,[26] yang dapat semakin memperumit implikasi dari ekonomi Cina yang terisolasi terhadap keamanan nasional India. Bagaimanapun, bukan tidak mungkin bagi Cina yang agresif untuk memanfaatkan posisi ekonominya guna membalas pergeseran global dalam rantai pasokan ke para pesaingnya di Indo-Pasifik dengan menggunakan berbagai cara.

Terlepas dari potensi dampak geopolitik dan ekonomi, strategi pengurangan risiko tetap dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang berpandangan sama untuk memperkuat kemitraan yang sudah ada dan menjalin kemitraan baru. Hal ini akan sangat relevan dan berguna bagi India, yang memiliki permintaan domestik yang kuat, ketersediaan keahlian penting serta visi bersama untuk tatanan global yang liberal dan demokratis, tetap menarik bagi negara-negara besar untuk mendiversifikasi basis produksi dan simpul rantai pasokan mereka. Dengan demikian, minat global yang semakin meningkat terhadap Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework – IPEF),[27] atau janji kemitraan ekonomi yang lebih baru, seperti Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa (India-Middle East-Europe Economic Corridor – IMECC),[28] kemungkinan besar akan mendapatkan tempat yang tepat dalam upaya pengurangan risiko global. Secara bersamaan, keinginan bersama untuk melindungi pasokan ekonomi dari produk-produk penting dan bahan baku dari risiko-risiko yang dipicu oleh geopolitik, terutama potensi serangan Cina, juga dapat memberikan dorongan kepada negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan di organisasi multilateral seperti India dan Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).[29] Tak perlu dikatakan lagi, perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral serta kemitraan strategis, seperti antara India dan Vietnam,[30] dapat mendapatkan lebih banyak keuntungan, yang diperlukan oleh persyaratan untuk melindungi si kembar siam – ekonomi dan keamanan nasional.

Ke depannya sepertinya tidak akan kurang kompetitif dan terfragmentasi.[31] Krisis dan persaingan geopolitik yang ada kemungkinan akan semakin mengurangi peluang kerja sama global, sehingga memotivasi negara-negara untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional mereka sendiri. Tanpa adanya perubahan struktural dalam postur Cina, persenjataan ekonominya yang sedang berlangsung akan terus dilihat sebagai risiko yang perlu dimitigasi. Bagi negara-negara seperti India, hal ini mungkin akan menjadi peluang untuk lebih menarik bukan hanya investasi ekonomi global,[32] tetapi juga penyelarasan ideologi di sekitar tujuan normatif bersama.[33] Namun, pengurangan risiko saja tidak akan cukup bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan sepenuhnya pergeseran prospektif dalam rantai nilai global. Hal ini perlu dilengkapi dengan peningkatan kemampuan domestik dan aliansi internasional,[34] yang tidak hanya akan membantu mereka mendapatkan penawaran yang lebih baik, tetapi juga melindungi mereka dari dampak potensial dari dunia geopolitik yang bergejolak.

[1] Cha, V. (2023, July 18). Examining China’s Coercive Economic Tactics. CSIS. https://www.csis.org/analysis/examining-chinas-coercive-economic-tactics

[2] Blinken’s visit to China: From de-coupling to de-risking. (2023, July 1). orfonline.org. https://www.orfonline.org/expert-speak/blinkens-visit-to-china

[3] EU-China ties: Deficits, de-risking, and dual-use tech. (2023, December 8). orfonline.org. https://www.orfonline.org/research/eu-china-ties-deficits-de-risking-and-dual-use-tech

[4] House, W. (2023, May 22). G7 Hiroshima Leaders’ communiqué. The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/g7-hiroshima-leaders-communique/

[5] Bildt, C. (2023, June 21). The risks of de-risking | The Strategist. The Strategist. https://www.aspistrategist.org.au/the-risks-of-de-risking/

[6] Tang, C. (2023, October 11). Why China ‘de-risking’ brings its own business risks. Financial Times. https://www.ft.com/content/64a7169a-dc52-4709-9b11-52eb24f1dab6

[7] The Diplomat. (2023, August 24). What do China’s neighbors think of de-risking? The Diplomat. https://thediplomat.com/2023/08/what-do-chinas-neighbors-think-of-de-risking/

[8] Shinde, V. (2023, February 17). Vietnam and India are now acting to contain aggressive China. Fair Observer. https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/vietnam-and-india-are-now-acting-to-contain-aggressive-china/

[9] US-China decoupling: Rhetoric and reality. (2023, August 31). CEPR. https://cepr.org/voxeu/columns/us-china-decoupling-rhetoric-and-reality

[10] O’Carroll, L. (2023, July 1). EU softens China strategy by adopting ‘de-risking’ approach. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2023/jun/30/eu-china-strategy-de-risking-ursula-von-der-leyen-brussels

[11] Press corner. (2023, March 30). European Commission – European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063

[12] Gewirtz, P. (2023, May 30). Words and policies: “De-risking” and China policy. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/words-and-policies-de-risking-and-china-policy/

[13] Jones, M. G. (2023, December 7). EU warns China it will “not tolerate” unfair competition at high-stakes summit. Euronews. https://www.euronews.com/my-europe/2023/12/07/eu-warns-china-it-will-not-tolerate-unfair-competition-at-high-stakes-summit

[14] Houthi rebels drag India into Red Sea crisis. (n.d.). orfonline.org. https://www.orfonline.org/research/houthi-rebels-drag-india-into-red-sea-crisis

[15] How China imposes sanctions. (2023, June 6). Merics. https://merics.org/en/report/how-china-imposes-sanctions

[16] The Sri Lankan crisis: The end of the autocratic regime. (n.d.). orfonline.org. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-end-of-the-autocratic-regime

[17] Black, J. S. (2021, May 26). The Strategic Challenges of Decoupling from China. Harvard Business Review. https://hbr.org/2021/05/the-strategic-challenges-of-decoupling?ab=seriesnav-spotlight

[18] Dowerah, S. (2023, November 29). Vantage | How West’s “de-risking” is hurting China, helping India. Firstpost. https://www.firstpost.com/opinion/vantage-how-wests-de-risking-is-hurting-china-helping-india-13444262.html

[19] Desk, I. T. T. (2023, June 14). Apple bets big on India, plans to shift 18 per cent of global iPhone production to India. India Today. https://www.indiatoday.in/technology/news/story/apple-bets-big-on-india-plans-to-shift-18-per-cent-of-global-iphone-production-to-india-2392976-2023-06-14

[20] Press corner. (2023, March 30). European Commission – European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063

[21] Gewirtz, P. (2023b, May 30). Words and policies: “De-risking” and China policy. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/words-and-policies-de-risking-and-china-policy

[22] “Reports of globalization’s death are greatly exaggerated.” (2023, January 4). Internationale Politik Quarterly. https://ip-quarterly.com/en/reports-globalizations-death-are-greatly-exaggerated

[23] India’s latest move to De-Risk its military from China | ISPI. (2023, September 12). ISPI. https://www.ispionline.it/en/publication/indias-latest-move-to-de-risk-its-military-from-china-143085

[24] China puts spotlight on global south with BRICS expansion. (2023, September 5). ThinkChina – Big Reads, Opinion & Columns on China. https://www.thinkchina.sg/china-puts-spotlight-global-south-brics-expansion

[25] Livemint. (2023, October 22). US beats China to emerge as India’s biggest trading partner during first half of FY24 | Mint. Mint. https://www.livemint.com/news/world/us-beats-china-to-emerge-as-indias-biggest-trading-partner-during-first-half-of-fy24-11697971115182.html

[26] Shinde, V. (2023b, February 17). Vietnam and India are now acting to contain aggressive China. Fair Observer. https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/vietnam-and-india-are-now-acting-to-contain-aggressive-china/

[27] Mishra, R. (2024, January 12). Is the US committed to strengthening the Indo-Pacific economic order? | The Strategist. The Strategist. https://www.aspistrategist.org.au/is-the-us-committed-to-strengthening-the-indo-pacific-economic-order/

[28] Kumar, A. (2023, September 15). India-Middle East-Europe Economic Corridor: “Project is ambitious, market will decide if it will benefit.” Asianet News Network Pvt Ltd. https://newsable.asianetnews.com/india/india-middle-east-europe-economic-corridor-a-very-ambitious-project-but-market-will-decide-if-it-will-be-beneficial–s10iwl

[29] Mukherjee, N. (2023, September 10). Bilateral: US, India close last WTO dispute – The Sunday Guardian Live. The Sunday Guardian Live. https://sundayguardianlive.com/news/bilateral-us-india-close-last-wto-dispute

[30] Huỳnh, T. S. (2022, April 1). The growing importance of Vietnam to India’s South China Sea policy. Air University (AU). https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2980923/the-growing-importance-of-vietnam-to-indias-south-china-sea-policy/

[31] What to expect in 2024: Global markets. (2023, December 18). orfonline.org. https://www.orfonline.org/expert-speak/what-to-expect-in-2024-global-markets

[32] Profit, N., & NDTV Profit. (2024, January 17). Global De-Risking to benefit India | Davos WEF 2024 | NDTV Profit. NDTV Profit. https://www.ndtvprofit.com/davos-2024/global-de-risking-to-benefit-india-davos-wef-2024-ndtv-profit

[33] Goodman, M. P., Reynolds, M., & Fittipaldi, J. (2022). Economic security in emerging markets: A look at India, Vietnam, and Indonesia. https://www.csis.org/analysis/economic-security-emerging-markets-look-india-vietnam-and-indonesia

[34] The global south’s rare development opportunity as big countries de-risk. (2023, September 25). ThinkChina – Big Reads, Opinion & Columns on China. https://www.thinkchina.sg/global-souths-rare-development-opportunity-big-countries-de-risk

March 20 2024

Kecemasan Cina atas “Puncak Cina” dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada hubungan Cina-India

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Security and Defence, Think China-India, Economy Stagnant, Geoeconomics, Xi Jinping 0

Dari kejatuhan pasar saham dan jatuhnya pasar properti hingga melonjaknya utang lokal dan konsumsi yang stagnan, ekonomi Cina telah menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa bulan terakhir, dan suasana malapetaka dan kesuraman telah terjadi di Cina.

Ada kesadaran yang berkembang bahwa model atau peluang internal-eksternal yang mendukung pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat dalam beberapa dekade terakhir mungkin sudah tidak ada lagi dan negara ini menuju masa-masa sulit di masa depan. Beberapa pihak telah meratapi bahwa dengan menurunnya produktivitas,[1] naiknya biaya produksi, turunnya laba atas investasi (terutama di bidang infrastruktur), menghilangnya dividen demografis dan faktor-faktor lainnya, Cina sedang menuju ke arah Jepang dan mungkin sudah tidak mungkin lagi Cina dapat mengejar ketertinggalannya dari Amerika Serikat (AS).

Beberapa cendekiawan Cina percaya bahwa pesimisme yang berkembang dalam opini publik domestik diperburuk oleh “serangan opini publik berskala besar”[2] yang diluncurkan oleh AS, dalam beberapa bulan terakhir, di bawah panji “Peak Cina”, yang menyiratkan bahwa Cina telah mencapai puncak kekuatan ekonominya dan hanya dapat menurun dari sini.

Chongyang Think Tank dari Universitas Renmin baru-baru ini merilis sebuah laporan berjudul “Absurd Narrative: Sebuah Pemeriksaan Teori “Puncak Cina”[3] Baru-baru ini dan Rekomendasi tentang Cara Melawannya《荒谬的叙事：西方兴起 “中国崛起顶峰论 “的梳理及应对建议》, yang berpendapat bahwa sejak Presiden AS Biden menyebut ekonomi Cina sebagai “bom waktu”, pada Agustus 2023, upaya bersama sedang dilakukan oleh sebagian komunitas strategis Barat untuk merendahkan prospek ekonomi Cina. Dari Agustus hingga Desember 2023, tercatat,[4] ada lebih dari 160 artikel yang diterbitkan di berbagai media Barat yang berpengaruh, yang mengklaim bahwa “kekuatan relatif Cina telah mencapai puncaknya”, “kebangkitan Cina telah berakhir” dan “resesi Cina telah dimulai,” dll. Versi bahasa Mandarin dari beberapa media ternama di Amerika Serikat seperti Wall Street Journal, menunjukkan bahwa mereka telah membuat kolom khusus yang didedikasikan untuk “perlambatan ekonomi Cina.”[5]

Secara resmi, para diplomat Cina[6] mengecilkan wacana “Puncak Cina” sebagai versi lain dari “teori keruntuhan Cina”[7], yang telah muncul dan gagal berkali-kali dalam 25 tahun terakhir. Namun, secara internal, isu ini telah membuat panik kalangan pemerintahan Cina.

Akun publik WeChat milik Kementerian Keamanan Nasional Cina[8], pada bulan Desember 2023, menerbitkan sebuah artikel berjudul “Badan Keamanan Nasional dengan tegas membangun penghalang keamanan ekonomi yang kuat”[9] (《国家安全机关坚决񑭑牢经济安全屏障》). Artikel tersebut dengan tegas memperingatkan warganya untuk tidak terjebak dalam “jebakan wacana” dan “jebakan kognitif” dari “kemunduran Cina”, yang menimbulkan keraguan terhadap sistem dan jalur sosialisme dengan karakteristik Cina. Sekali lagi, di awal tahun, Liu Jianchao,[10] kepala Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Cina, mendobrak tradisi mengunjungi negara-negara sosialis atau negara berkembang lainnya untuk kunjungan tahunan pertamanya dan malah mengunjungi AS, di mana salah satu poin utama pembicaraannya adalah keberatan Cina terhadap wacana “Puncak Cina” yang sedang berlangsung.

Mengapa Cina mengkhawatirkan wacana “Puncak Cina”?

Pertama, proposisi dari para ekonom seperti Adam S Posen[11], bahwa tantangan ekonomi Cina adalah hasil dari kebijakan intervensionis Presiden Xi, telah mendapatkan tempat dalam opini publik domestik Cina. Pernyataan bahwa pemerintah Cina saat ini di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah memprioritaskan ideologi dan keamanan di atas ekonomi, memusatkan kekuasaan, mendukung perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak efisien, menekan perusahaan-perusahaan swasta secara fatal, dan dengan demikian “memutar balik waktu” dalam hal kebijakan ekonomi dan reformasi serta keterbukaan-telah beresonansi dengan baik dengan publik di Cina. Lelah dengan tren “kemajuan negara dan kemunduran sektor swasta[12], (国进民退)” di bawah Presiden Xi, Cina komunis tampaknya menemukan penghiburan di beberapa tempat yang tak terduga – yaitu “resep Milei”[13], agenda reformasi ekonomi radikal yang baru-baru ini diresepkan oleh Presiden “libertarian” sayap kanan yang baru dari Argentina, Javier Milei. Tidak heran, ada kepanikan yang meningkat di kalangan pemerintah di Cina atas perbedaan yang semakin besar atau meningkatnya ketidakpercayaan antara masyarakat Cina dengan pemerintah, antara rakyat dengan pemimpin, yang berpotensi membahayakan stabilitas rezim CPC.

Kedua, beberapa pengamat Cina percaya bahwa wacana “Peak Cina”[14] telah mengguncang kepercayaan masyarakat internasional terhadap Cina hingga batas tertentu, sehingga meningkatkan biaya pembangunan Cina. Dengan meredam sentimen investor, menyebabkan fluktuasi pasar, memicu penarikan modal asing yang diinvestasikan, dan mengintensifkan eksodus orang Cina yang memiliki kekayaan bersih tinggi serta talenta manajemen senior, perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina telah diperburuk, sehingga memberikan tekanan yang cukup besar bagi pemerintah Cina untuk menstabilkan ekonomi.

Ketiga, meskipun sangat terganggu oleh wacana “Puncak Cina”, komunitas strategis Cina belum mampu memberikan bantahan yang kuat atau tampil lebih kuat untuk membela prospek pembangunan Cina[15], berkat kinerja ekonomi Cina pasca-epidemi yang lebih rendah dari yang diharapkan. Meskipun para ekonom Cina seperti Lin Yifu[16], mantan Wakil Presiden Bank Dunia dan Cao Heping[17], Profesor di Fakultas Ekonomi di Universitas Peking terus berargumen bahwa Cina masih memiliki potensi pertumbuhan sebesar 8%-10% hingga tahun 2035, namun, mereka tampaknya tidak dapat mengembalikan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap proyeksi tersebut.

Bagaimana “Puncak Cina” dapat berdampak pada hubungan Cina-India

Yang penting bagi India, faktor yang semakin memperparah kecemasan Cina atas wacana “Puncak Cina” adalah desas-desus tentang lepas landasnya ekonomi India. Sepertinya opini publik Cina yang secara tradisional agak meremehkan prospek India, merasa sulit untuk mengatasi tren ekonomi yang kontras yang berasal dari kedua negara akhir-akhir ini – dalam hal tingkat pertumbuhan PDB, dividen demografis dan keunggulan tenaga kerja, kinerja pasar saham dan lain-lain. “Akankah India menjadi Cina berikutnya”; “Akankah ‘Make in India’ menggantikan ‘Make in Cina'”; “Akankah ‘Model India’ mengalahkan popularitas ‘model Cina’ di antara negara-negara berkembang” – ini adalah beberapa pertanyaan yang beredar di ruang opini publik Cina.

Beberapa cendekiawan Cina telah berusaha untuk mengatasi kekhawatiran ini dengan mengecilkan faktor India, karena lebih merupakan “hype (propaganda dari Barat) daripada substansi”. Sebagai contoh, Lou Chunhao[18], direktur eksekutif Institut Asia Selatan di Institut Hubungan Internasional Kontemporer Cina (CICIR), dalam esai analitisnya mengenai ekonomi India menyoroti berbagai ketidakpastian yang mendasari kebangkitan ekonomi India. Ia lebih lanjut mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Barat dengan sengaja menggembar-gemborkan teori “Puncak Cina”, sementara secara bersamaan memperkuat “teori abad India” untuk “mempromosikan India di atas Cina”, sebagai bagian dari strategi pengekangan Cina oleh Amerika Serikat.

Sementara itu, pihak-pihak lain seperti Lan Jianxue[19], Direktur Institut Asia-Pasifik di Cina Institute of International Studies (CIIS) telah mengadvokasi perlunya “menemukan kembali India”, “meninggalkan stereotip”, menghadapi kebangkitan ekonominya[20] dan “melakukan penyesuaian yang sesuai dengan pemikiran strategis jangka panjang, prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan Cina terhadap India.”

Di tengah-tengah gejolak dalam wacana Cina terhadap India ini, kita melihat corong propaganda Cina, Global Times[21], dalam sebuah penyimpangan dari praktiknya, menerbitkan artikel-artikel yang memuji kemajuan ekonomi India, menyebutnya sebagai “sebuah kekuatan besar” dan “sebuah faktor geopolitik yang baru” bahkan ketika opini publik domestik Cina tetap sangat skeptis mengenai dampak dari lepas landasnya ekonomi India terhadap “Cina yang sedang memuncak” dan mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sistematis untuk mengekang industrialisasi India dan mencegah Amerika Serikat untuk mengembangkan India sebagai pesaing Cina.

Sebagai kesimpulan, kita dapat berargumen bahwa meskipun Cina secara resmi meremehkan hal ini, wacana “Puncak Cina” telah berdampak negatif pada situasi domestik Cina. Secara signifikan bagi India, dalam perdebatan dan diskusi internal Cina, “Puncak Cina” sedang dinilai bersamaan dengan wacana “India lepas landas”. Apakah hal ini akan mendorong pemerintah Cina untuk mengakui kebangkitan India dan menjadi lebih hormat dan sensitif terhadap kepentingannya (seperti yang telah diisyaratkan oleh beberapa bagian dari komunitas strategis Cina akhir-akhir ini) atau akankah hal ini membuat Cina semakin marah dan tak henti-hentinya, yang mengarah pada konflik baru antara kedua raksasa Asia ini (seperti yang ditunjukkan oleh sentimen publik Cina yang luar biasa) – ini adalah sesuatu yang masih harus dilihat di masa depan.

[1] Lin Yifu. [Question 2024 China Economy] Lin Yifu: Analysis and refutation of pessimistic views on China’s recent development. Guancha. 18 Januari 2024. https://www.guancha.cn/LinYiFu/2024_01_18_722661.shtml

[2] Observer Network. Report of the National People’s Congress Chongyang Think Tank: The logic of this wave of bad-mouthing is very sophisticated, which also makes it difficult for those who want to defend China. 19 Januari 2024. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788475076640185513&wfr=spider&for=pc

[3] Observer Network. Report of the National People’s Congress Chongyang Think Tank: The logic of this wave of bad-mouthing is very sophisticated, which also makes it difficult for those who want to defend China. 19 Januari 2024. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788475076640185513&wfr=spider&for=pc

[4] Ibid.

[5] Op.Cit.

[6] Cgtn. (2024, February 7). Chinese ambassador to U.S.: “Peak China” rhetoric has no factual basis. CGTN. https://news.cgtn.com/news/2024-02-07/Chinese-ambassador-to-U-S-Peak-China-rhetoric-has-no-factual-basis-1qZMSA9xa9y/p.html#:~:text=Chinese%20Ambassador%20to%20the%20United%20States%20Xie%20Feng%20on%20Monday,Festival%20reception%20in%20Washington%2C%20D.C.

[7] Times, G. (2023, May 14). GT Voice: ‘China’s rise is about to peak’ theory a new variation of ‘China collapse cliché.’ Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202305/1290695.shtml

[8] Yang Chen. Remove the paint that talks bad about China and safeguard the country’s economic and financial security. 17 Januari 2024. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788327895034753342&wfr=spider&for=pc

[9] Zhao Minghao. Zhao Minghao: Breaking the norm, Liu Jianchao visits the United States at the beginning of the new year. What signals does it send?15 Januari 2024. http://comment.cfisnet.com/2024/0115/1329331.html

[10] Posen, A. S. (2023, October 17). The end of China’s economic miracle: How Beijing’s struggles could be an opportunity for Washington. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/china/end-china-economic-miracle-beijing-washington

[11] Lin Yifu. [Question 2024 China Economy] Lin Yifu: Analysis and refutation of pessimistic views on China’s recent development. Guancha. 18 Januari 2024. https://www.guancha.cn/LinYiFu/2024_01_18_722661.shtml

[12] Zheng Yongnian. Zheng Yongnian: Will Millay’s “hurricane” lead to another Latin American tragedy?. 25 Januari 2024. http://comment.cfisnet.com/2024/0125/1329405.html

[13] Observer Network. Report of the National People’s Congress Chongyang Think Tank: The logic of this wave of bad-mouthing is very sophisticated, which also makes it difficult for those who want to defend China. 19 Januari 2024. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788475076640185513&wfr=spider&for=pc

[14] Observer Network. Report of the National People’s Congress Chongyang Think Tank: The logic of this wave of bad-mouthing is very sophisticated, which also makes it difficult for those who want to defend China. 19 Januari 2024. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788475076640185513&wfr=spider&for=pc

[15] Ibid.

[16] Lin Yifu. [Question 2024 China Economy] Lin Yifu: Analysis and refutation of pessimistic views on China’s recent development. Guancha. 18 Januari 2024. https://www.guancha.cn/LinYiFu/2024_01_18_722661.shtml

[17] Cao Heping. [2023 Answers Year-End Show] Cao Heping: New productivity will keep China’s economic growth at 5%-10% in the long term. 3 Februari 2024.

[18] Lou Chunhao. Lou Chunhao: To understand the Indian economy, we need to break down the “three theories”. 27 Desember 2023. http://comment.cfisnet.com/2023/1227/1329212.html

[19] https://www.ciis.org.cn/gjwtyj/dqqk/202307/P020230731537087933730.pdf

[20] Observer Network. Chen Jing: To learn from China’s endogenous growth model in establishing a large market, we need to face up to the rise of India’s economy. 2 Februari 2024. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789742019244905292&wfr=spider&for=pc

[21] PTI, & PTI. (2024, January 4). India now a ‘major power’, “new geopolitical factor”: Chinese scholar. Deccan Herald. https://www.deccanherald.com/india/india-now-a-major-power-new-geopolitical-factor-chinese-scholar-2835740

September 26 2023

Aktivitas kapal selam China di Teluk Benggala: Pertimbangan untuk India

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China-India, Submarine, Teluk Benggala 0

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berperan penting dalam mengembangkan kapasitas angkatan laut bawah laut di sejumlah negara pesisir yang mengelilingi Teluk Benggala. Baru-baru ini, China membantu membangun pangkalan kapal selam pertama BNS Sheikh Hasina-Bangladesh, senilai 1,2 miliar dolar AS, di Pekua di distrik Cox’s Bazaar, Chittagong, yang diresmikan pada Maret 2023.[1] Pangkalan ini dibangun dengan kapasitas untuk merapat enam kapal selam dan delapan kapal perang secara bersamaan, sebagai bagian dari ‘Tujuan Pasukan 2030’ Bangladesh, untuk memperluas dan memodernisasi pertahanan negara. Saat ini, pangkalan itu akan menempatkan dua kapal selam Dhaka, BNS Navajatra dan BNS Joyjatra, yang juga diakuisisi dari Beijing, enam tahun yang lalu pada tahun 2017.[2] Pada tahun 2021, China mengirimkan kapal selam serang diesel-listrik Tipe 035 atau kelas Ming,[3] yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN), ke Myanmar.

Thailand juga telah setuju untuk membeli tiga kapal selam dari Beijing pada tahun 2017, dengan harga dua kapal selam, bersama dengan jaminan kualitas yang diperpanjang, komunikasi, sistem tempur, dan program pelatihan untuk personel Thailand. Akan tetapi, pesanan itu dikurangi menjadi satu kapal selam,[4] karena pemerintah Thailand menghadapi kritik dari Oposisi dan rakyatnya atas pengeluaran pertahanan yang terlalu tinggi dalam menghadapi dampak merugikan pandemi terhadap perekonomian Thailand. Kegelisahan yang berkembang di masyarakat Thailand, tentang ketergantungan terbuka pada China yang memuncak pada pengaruh strategisnya yang semakin besar, terutama setelah menyaksikan kasus Hambantota di Sri Lanka, mungkin juga menyebabkan berkurangnya kesepakatan itu. Saat ini, pesanan tunggal tersebut juga dalam bahaya karena perusahaan Jerman yang ditunjuk untuk menyediakan sistem propulsi yang diperlukan untuk kapal selam telah menyatakan ketidakmampuannya, karena terbatasnya ekspor pertahanan Jerman ke China, menyusul embargo Uni Eropa (UE). Setelah itu, Oposisi Thailand telah mengusulkan bahwa membatalkan kesepakatan itu akan menjadi kepentingan terbaik negara itu.[5] Memang, kesepakatan kapal selam dengan pesisir Teluk ini, telah memicu banyak kontemplasi tentang niat Beijing di perairan ini, terutama karena India juga mencoba mengembangkan kapasitas kapal selam Komando Angkatan Laut Timur untuk mengamankan Teluk dengan lebih baik, yang dianggapnya sebagai salah satu ‘bidang kepentingan utama’.[6]

Kepentingan China di Teluk Benggala

Persaingan China-India telah menjadi salah satu ciri khas kebangkitan strategis Teluk Benggala dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika India berusaha mempertahankan keunggulannya sebagai kekuatan penduduk, dalam menghadapi jejak China yang semakin dalam di kawasan ini. Di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian energi, daya tarik Teluk ini tidak dapat dipungkiri bagi Beijing, karena tidak hanya ruang maritim ini menjadi rumah bagi gudang hidrokarbon yang luas, tetapi juga dilalui oleh jalur komunikasi laut yang penting, yang digunakan untuk mengangkut impor energi yang penting dari Timur Tengah ke negara-negara Asia Timur. Yang paling penting di antara semua ini, adalah rute pelayaran Timur-Barat,[7] yang melewati sepanjang delapan mil laut di bawah Kepulauan Andaman dan Nicobar di India di Teluk Benggala, sebelum memasuki chokepoint di Selat Malaka, yang menghubungkan Eropa dan Afrika dengan Asia. Kedekatan teluk ini dengan Selat Malaka merupakan salah satu alasan utama ketertarikan China terhadap wilayah maritim ini karena mengalami “Dilema Malaka”.[8] Hal ini mengacu pada kekhawatiran Beijing tentang penyumbatan apa pun di titik sempit ini, yang akan menghambat perjalanan hampir 80 persen impornya, sehingga berdampak negatif pada negara tersebut. Oleh karena itu, China ingin mempertahankan kehadirannya yang kuat di Teluk Benggala untuk memastikan bahwa pasokan energinya tidak terganggu dan dengan demikian pertumbuhannya tidak terbatas. Oleh karena itu, China ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara pesisir Teluk, yang salah satu perwujudannya adalah kesepakatan kapal selam.

Mengembangkan bagian bawah laut pesisir Teluk – Apa yang menjadi tujuan Beijing?

Memang, sebagai ekonomi yang berkembang pesat, sebagian besar negara yang termasuk dalam wilayah ini, berniat untuk memperluas kapasitas pertahanan mereka dan oleh karena itu tertarik untuk membeli kapal-kapal angkatan laut China karena harganya yang kompetitif. Akuisisi kapal selam telah memungkinkan Angkatan Laut Bangladesh khususnya untuk menjadi ‘kekuatan tiga dimensi’, dengan menambahkan kaki bawah laut, ke operasi tingkat permukaan dan sayap penerbangan angkatan laut yang sudah ada sebelumnya. Agenda Dhaka adalah untuk tidak hanya menjadi mandiri dalam melindungi kedaulatan serta sumber daya maritimnya yang cukup besar, tetapi juga memainkan peran utama dalam memajukan keamanan regional.[9] Di satu sisi, hal ini akan melengkapi upaya India untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Teluk Benggala, karena India melakukan patroli terkoordinasi dengan Bangladesh dan Bangladesh juga berpartisipasi dalam latihan angkatan laut multilateral India – MILAN, yang diselenggarakan di wilayah maritim ini. Akan tetapi, ada juga kekhawatiran bagi India, karena kemungkinan pengoperasian kapal selam Bangladesh oleh para pelaut China, membawa mereka mendekati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) India di Teluk, sehingga memberikan kesempatan bagi Beijing untuk mengumpulkan lebih banyak informasi untuk membantu operasi kapal selam China di wilayah tersebut.[10]

Penting untuk dicatat di sini bahwa, permintaan China untuk berlabuh kapal selam di Sri Lanka, ditolak pada tahun 2017[11] oleh negara pulau ini ketika negara ini sedang bersiap-siap untuk menyambut Perdana Menteri India, Narendra Modi dalam kunjungan resminya. Penolakan ini datang sebagai tanda solidaritas Sri Lanka dengan India, terutama karena pada tahun 2014, keputusan Kolombo untuk berlabuh kapal selam China telah memicu pertentangan sengit dari India karena kekhawatirannya akan aktivitas China yang semakin meningkat, di wilayah kepentingannya. Akan tetapi, peningkatan berlabuhnya kapal tender kapal selam di pelabuhan Sri Lanka, menunjukkan kehadiran kapal selam PLAN di laut dekat Sri Lanka, terutama untuk pengumpulan data hidrologi dan batimetri serta pelatihan kru kapal selam. Sejak tahun 2019, kapal survei PLAN seperti Xiang Yang Hong 03 telah mensurvei perairan dalam Teluk Benggala untuk operasi kapal selam yang lebih baik.[12] Dalam perkembangan terbaru, juga telah dilaporkan oleh media India bahwa China diduga sedang membangun fasilitas pemantauan dan pengawasan di Kepulauan Coco di Teluk Benggala Myanmar, dari mana mereka dapat melacak peluncuran rudal India di lepas pantai uji coba Balasore di Odisha, serta pergerakan kapal selam nuklir pertama India yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut Rambili,[13] 50 km sebelah selatan Visakhapatnam di pesisir timur negara itu. Kepulauan Coco, juga terletak dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar India di mana Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara terintegrasi, berfungsi sebagai Tri-komando Timur Jauh negara ini. Akan tetapi, pemerintah junta Myanmar telah membantah klaim keterlibatan China di Kepulauan Coco dan menepis kekhawatiran India.[14]

Peringatan untuk India

Kehadiran proaktif China di Asia Selatan tidak diragukan lagi telah memperumit situasi bagi India, terutama karena kapasitas angkatan laut bawah lautnya belum dikembangkan secara optimal. Para pengamat berpendapat bahwa defisit antara angkatan laut India dan China sangat mencolok di ranah bawah laut, karena masih ada asimetri dalam anggaran dan kapasitas pembangunan kapal perang kedua negara. Meskipun telah menginduksi lima kapal selam kelas Scorpene (Kalvari), Angkatan Laut India masih kekurangan delapan kapal dari 24 kapal yang dijadwalkan untuk diinduksi pada tahun 2030, sesuai dengan Rencana Perspektif Kemampuan Maritim Angkatan Laut 2012-27.[15] Kapal-kapal kelas Kilo dan HDW/Shishumar yang lebih tua juga masih menunggu untuk dinonaktifkan.

Di luar pembangunan kapasitas militer, kebutuhan akan kesadaran ranah bawah laut juga lebih besar daripada sebelumnya, bagi India untuk benar-benar menyadari aktivitas China di Teluk. Pada tahun 2019, India Today melaporkan, bahwa sebuah kapal penelitian dan survei maritim China telah terlihat melakukan kegiatan penelitian di ZEE India di dekat Kepulauan Andaman dan Nicobar tanpa persetujuan India. Tampaknya, kapal tersebut dapat digunakan “untuk memantau semua kapal bawah air dan permukaan Angkatan Laut India yang ditempatkan di wilayah tersebut.”[16] Hal ini menandai pelanggaran, tidak hanya terhadap undang-undang India (UU No. 80/1976) “yang mengharuskan kapal ilmiah kelautan asing untuk meminta izin sebelum melakukan kegiatan,”[17] tetapi juga terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang mewajibkan negara-negara untuk mematuhi hukum negara pantai yang menjadi bagian dari ZEE (Bagian V, Pasal 58).[18] UNCLOS juga melarang kapal-kapal penelitian ilmiah kelautan asing dan kapal survei hidrografi yang melakukan perjalanan transit melalui selat-selat yang digunakan untuk navigasi internasional antara satu bagian ZEE dengan bagian lainnya, untuk melakukan penelitian atau survei apa pun tanpa otorisasi terlebih dahulu dari negara pantai yang bersangkutan (Bagian 2, Pasal 40).[19] Hal ini sesuai dengan pernyataan Angkatan Laut India pada saat itu; “jika Anda harus melakukan apa pun di ZEE kami, Anda harus memberi tahu kami dan mendapatkan izin.”[20] Dalam pembelaannya, China menyatakan bahwa mereka hanya mengambil jalur yang tidak sah melalui ZEE India, yang diizinkan oleh UNCLOS.

Meskipun Beijing mengklaim bahwa survei yang dilakukannya melayani penelitian ilmiah global, tujuannya mungkin untuk mengukur kondisi operasional aktivitas kapal selamnya atau mendeteksi kapal perang antikapal selam. Oleh karena itu, kebutuhan saat ini bagi India ada tiga; pertama, untuk mempercepat pengembangan kapasitas angkatan laut bawah lautnya; kedua, untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara pesisir Teluk lainnya, untuk memastikan bahwa sumber daya dan wilayah mereka tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan keamanan India; dan yang terakhir, menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran wilayah bawah laut, seperti mengembangkan kapasitas pengawasan di Kepulauan Andaman dan Nikobar, yang menghadap ke Selat Malaka. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kapal selam China yang melewatinya menuju Teluk Benggala, karena kapal-kapal itu harus muncul ke permukaan untuk navigasi yang aman karena dangkalnya kedalaman chokepoint. Cukup menjanjikan untuk dicatat bahwa Kementerian Pertahanan India telah merancang inisiatif akuisisi militer, Proyek 75-I, untuk pengadaan kapal selam diesel-listrik yang direncanakan untuk Angkatan Laut India, dan juga sedang menyusun “rencana pembangunan kapal selam serang nuklir dalam negeri.”[21] Upaya-upaya ini perlu direalisasikan dan diimplementasikan dengan cepat.

[1]Ali Asif Shawon. Bangladesh’s first submarine base starts operation Monday. Dhaka Tribune. 20 Maret 2023. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/307145/bangladesh%E2%80%99s-first-submarine-base-starts-operation

[2] The Daily Star. Bangladesh gets 2 submarines. 14 November 2016. https://www.thedailystar.net/country/bangladesh-navy-gets-2-chinese-submarines-1314553

[3] Mike Yeo. China transfers secondhand submarine to Myanmar. Defense News. 31 Desember 2021. https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/12/30/china-transfers-secondhand-submarine-to-myanmar/

[4] Reuters. Thailand delays China submarines buy amid public outrage. 21 Agustus 2020. https://www.reuters.com/article/us-thailand-china-defence-idUSKBN25R1JN

[5] South China Morning Post. Thailand’s Chinese submarine deal: why is it stuck in limbo, and will it go ahead?. 5 Mei 2022. https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3176532/thailands-chinese-submarine-deal-why-it-stuck-limbo-and-will-it

[6] Ministry of Defence (Navy), Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy. 2015. https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf

[7]Denis Giles. The Merits of a Transhipmet Port at Great Nicobar: A Brief Assessment. Andaman Chronicle. 18 Agustus 2020. https://www.andamanchronicle.net/index.php/opinion/19497-the-merits-of-a-transhipment-port-at-great-nicobar-a-brief-assessment

[8] Navya Mudunuri. The Malacca Dilemma and Chinese Ambitions: Two Sides of a Coin. Diplomatist. 7 Juli 2020. https://diplomatist.com/2020/07/07/the-malacca-dilemma-and-chinese-ambitions-two-sides-of-a-coin/

[9] Nilanthi Samaranayake. Bangladesh’s Submarines from China: Implications for Bay of Bengal Security. RSIS Commentary. 6 Desember 2016. https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/12/CO16295.pdf

[10] The Euraasian Times. China’s NEW ‘Look South Policy’ Isolate India In Its Own Backyard As PLA Looks To Dominate ‘World’s Largest’ Bay. 7 Mei 2023. https://www.eurasiantimes.com/chinas-new-look-south-policy-isolates-india-in-its-own/#:~:text=Apart%20from%20building%20naval%20bases,for%20its%20Chinese%2Dsupplied%20subs.

[11]Shihar Aneez & Ranga Sirilal. Sri Lanka rejects Chinese request for submarine visit:sources. Reuters. 11 Mei 2017. https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-china-submarine-idUSKBN1871P9

[12]Prakesh Panneerselvam. China’s Emerging Subsurface Presence in the Indian Ocean. The Diplomat. 3 Desemebr 2022. https://thediplomat.com/2022/12/chinas-emerging-subsurface-presence-in-the-indian-ocean/

[13]Shishir Gupta. India raises Chinese surveillance facilities at Coco Islands with Myanmar. Hindustan Times. 18 Juni 2023. https://www.hindustantimes.com/india-news/india-raises-chinese-surveillance-facilities-at-coco-islands-with-myanmar-101687066499579.html

[14] Bloomberg. India confronted Myanmar about Chinese spy post on remote island. Livemint. 9 April 2023. https://www.livemint.com/news/world/india-confronted-myanmar-about-chinese-spy-post-on-remote-island-11681006154033.html

[15]Abhijit Singh. India’s maritime power is growing, but challenges loom. Observer Research Foundation. 14 Agustus 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-maritime-power-is-growing-but-challenges-loom/

[16]Manjeet Negi. Navy expels suspected Chinese spy vessel from Indian waters. India Today. 3 Desemebr 2019. https://www.indiatoday.in/india/story/navy-expels-suspected-chinese-spy-vessel-from-indian-waters-1624631-2019-12-03

[17]Vijay Gokhale. There is a pressing need for India to develop a comprehensive Underwater Domain Awareness Strategy. Indian Express. 23 Juni 2020. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-china-border-dispute-galwan-sea-route-6471403/

[18]United Nations. United Nations Covention on the Law of the Sea. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

[19] Ibid.

[20] Rahul Singh. Navy tracks Chinese surveillance vessel in Indian Ovean ahead of missile test. Hindustan Times. 4 November 2022. https://www.hindustantimes.com/india-news/navy-tracks-chinese-surveillance-vessel-in-indian-ocean-ahead-of-missile-test-101667579151529.html

[21] Abhijit Singh. India’s maritime power is growing, but challenges loom. Observer Research Foundation. 14 Agustus 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-maritime-power-is-growing-but-challenges-loom/