Human Rights Day 2020


Pernyataan dan pemikiran Rizieq ditambah dengan pergerakan massanya pada masa pandemi ini bisa semakin menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan masyarakat di Indonesia.
Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia pada November lalu mendorong intensitas pergerakan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia dimana kegiatan dan pergerakan tersebut bisa mempengaruhi isu populisme FPI yang digunakan Habib Rizieq untuk meningkatkan isu sosial dan agama yang dipolitisasi untuk pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi pergerakan FPI, sehingga hal ini dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial sekaligus potensi peningkatan kasus Covid-19, mengingat banyaknya kegiatan Rizieq yang mendorong munculnya kerumunan masyarakat.
Selain itu, terdapat peningkatan pro-kontra masyarakat terhadap kepulangan Habib Rizieq, di mana pergerakan ribuan massa yang turun ke jalan untuk menyambut kepulangannya dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta membuat ketertiban dan aktivitas sosial serta perekonomian di wilayah tersebut terganggu, terlebih hal itu menimbulkan kerumunan yang sebenarnya dilarang pada masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, terdapat kedatangan massa pendukung Habib Rizieq dari Aliansi Umat Madura ke rumah Ibu dari Menkopolhukam RI, Mahfud Md sebagai bentuk respon atas komentar Mahfud mengenai keharusan Rizieq diperiksa terutama terkait hasil swab dan kontak dengan pasien positif Covid-19. Tindakan kelompok pendukung Habib Rizieq ini menimbulkan keresahan terutama pada masyarakat yang dirugikan karena tindakan provokatif kerumunan massa tersebut.
Sebelum dan pasca kepulangannya, banyak aktivitas Habib Rizieq yang bersifat kontroversial terutama secara lisan yang bersifat rasial dan menyebarkan kebencian sehingga memicu perpecahan masyarakat dan ketidakstabilan sosial, sehingga mendapat respon penolakan masyarakat dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat yang menganggap pergerakan Habib Rizieq sebagai pemecah belah bangsa.
Pergerakan kelompok FPI ini banyak disoroti media nasional dan asing sebagai bentuk gerakan sosial yang berupaya mendorong populisme Islam di Indonesia khususnya pada lingkup politik maupun sosial. Namun, Menurut Prof. Vedi Hadiz dari Asia Institute Universitas Melbourne yang menyatakan bahwasanya populisme Islam yang digunakan Habib Rizieq melalui FPI gagal dalam mendominasi baik di lingkup politik maupun sosial. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri tidak ada kelompok atau partai agama yang mendominasi serta Habib Rizieq juga tidak memiliki kapabilitas untuk turun dalam politik walaupun Habib Rizieq memiliki pengaruh untuk menggerakan massa.
Namun, jika di kilas balik pada tahun pra kepergian dan pasca kepulangan Habib Rizieq, di mana kelompok dan kepemimpinan Rizieq mampu mempengaruhi kondisi politik Indonesia tahun 2017 saat ratusan ribu massa turun ke jalan dalam aksi 212 dan pencopotan Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan karena ketidakmampuan mengontrol kerumunan massa Habib Rizieq, maka di satu sisi Habib Rizieq masih berpengaruh dalam memberikan tekanan dan ketidakstabilan sosial politik di Indonesia walaupun tidak secara menyeluruh.
Selain itu, bentuk pergerakan dan tindakan FPI pasca kepulangan Habib Rizieq juga meresahkan masyarakat dan semakin mengganggu kondisi sosial yang sudah tidak stabil terutama melihat peningkatan kasus positif pandemi Covid-19. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis pada konferensi pers mengenai kerumunan massa di setiap acara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyatakan bahwa kerumunan massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlihat dari pandangan dan masukan warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Kerumunan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster-klaster Covid-19 baru, mengingat dari berbagai acara di wilayah Jakarta ini, puluhan anggota dari kelompok Habib Rizieq turut menyumbang lonjakan kasus positif Covid-19.
Pergerakan dan kerumunan dari kelompok FPI yang dipimpin Habib Rizieq masih memiliki pengaruh secara sosial dan politik. Pernyataan dan pemikiran Rizieq ditambah dengan pergerakan massanya pada masa pandemi ini bisa semakin menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat perlu secara bersama-sama membantu upaya penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum dari semua pihak, termasuk dari Habib Rizieq dan kelompoknya agar tidak terjadi efek domino pada aspek lainnya.
Ditulis oleh Tim Riset Democracy and Integrity for Peace (DIP) Institute.
The United States election [on Nov. 3, 2020] will impact global and regional politics, including for Indonesia, particularly on policies regarding the South China Sea and Papua. Therefore, Indonesia needs to prepare foreign and national security policies that will apply in any situation, whether Donald Trump is reelected or Joe Biden wins the US presidency.
To formulate these policies, we can refer to a quote by Sun Tzu: “Know thy enemy, know thyself.” Democrats and Republicans have conflicting views on several important issues, with the main differences found in the political orientation. Democrats are left-leaning, liberal and usually associated with progress and equality. In contrast, Republicans rely on propriety, tradition, justice and economic freedoms, and the idea of “survival of the fittest.”
If Biden wins the election, the US’ foreign policy approach will shift from Republican to Democrat morality, which centers on the more liberal Kantian values that uphold democratic values, human rights and a liberal economy. Although Biden will still maintain a hardline stance against China, like Trump, we might see a US-China deal. The shift will benefit Indonesia in some cases, including its economic and security interests in terms of national and regional stability, especially in the South China Sea.
A Biden administration will be more internationalist and traditionalist in its foreign policy approach. This implies that in re- storing the US role and interest in global politics, Biden and Kamala Harris will be more open and use diplomacy in the Indo-Pacific and with its allies. We could see a potential part 2 to the “Pivot to Asia” strategy that emulates the Obama-Biden policy.
For more details:
This article was published in thejakartapost.com with the title “Indonesia must anticipate post-US election foreign policy changes”. Click to read: https://www.thejakartapost.com/paper/2020/11/02/indonesia-must-anticipate-post-us-election-foreign-policy-changes.html.
Last January, the Defense Ministry issued a state defense policy that is still anchored in the 2009-2024 defense strategy and posture development, released in 2008. However, such a policy will be meaningless if the ministry fails to reexamine and remedy a set of established assumptions inherent in this policy.
As strategy is about getting to the next stage rather than some ultimate destination, immediate remedies are to be made within the timeframe of 2020-2024 if Indonesia is going to reap the expected strategic objectives from 2024 onward. Correspondingly, with the timeframe of no less than four years and not more than 25 years (2020-2045), the defense strategy in 2020 shall be reviewed from five strategic dimensions: the root of Indonesia’s national security interests; the international system; global trends; how, when and where to develop, deploy and employ the Indonesian armed forces; and how to strategically synchronize nonmilitary dimensions of war (political, economic, psychological, technological and cybernetic) into overall national defense capability especially in the peaceful, interwar period. Of these five strategic dimensions, the 2020 defense strategy shall futuristically and methodologically reexamine assumptions about five policy options: control option; foreign policy option; force development option; resource allocation option and force employment option.
For more details:
This article was published in thejakartapost.com with the title “Defending Indonesia: A forward strategy”. Click to read: https://www.thejakartapost.com/paper/2020/08/03/defending-indonesia-a-forward-strategy.html.