Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya
Putusan ini mewajibkan Myanmar untuk memberikan ganti rugi dan memfasilitasi kepulangan pengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat. Namun, putusan itu tidak serta-merta membuat Rakhine aman untuk ditinggali kembali.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer di Rakhine Utara pada 2017. Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026) itu diambil dengan 9 suara berbanding 6. Ini pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab karena melakukan genosida.
Ketua ICJ Yuji Iwasawa mengatakan bahwa bukti yang diperiksa menunjukkan adanya niat untuk melenyapkan sebagian besar komunitas Rohingya di Rakhine Utara. Hakim menolak pembelaan Myanmar bahwa operasi tersebut semata-mata ditujukan untuk menghadapi kelompok bersenjata. Mahkamah juga menyatakan bahwa Myanmar gagal memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan menghukum genosida.
Mengapa operasi militer itu dinyatakan sebagai genosida?
Yang membedakan genosida dari kejahatan berat lainnya bukan hanya skala kekerasannya. Konvensi Genosida 1948 mensyaratkan adanya ‘niat’ untuk menghancurkan suatu kelompok yang dilindungi, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam perkara ini, hakim menyimpulkan bahwa niat tersebut merupakan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal jika seluruh bukti dipertimbangkan bersama.
Dalam liputan The Guardian, Kaamil Ahmed dan Oliver Holmes melaporkan bahwa pertimbangan hakim mencakup pembunuhan warga sipil, kekerasan seksual yang meluas, dan serangan terhadap warga Rohingya saat mereka melarikan diri. Sekitar 10.000 orang diperkirakan tewas dalam operasi militer tersebut. Lebih dari 700.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Mengapa Gambia membawa perkara ini?
Gambia mengajukan perkara pada November 2019, di mana, dilansir dari laporan Al Jazeera, sebelum putusan, Myanmar sempat keberatan karena Gambia tidak terlibat langsung dalam konflik. Namun, pada 2022, ICJ menyatakan perkara itu dapat dilanjutkan: kedua negara merupakan pihak pada Konvensi Genosida dan berkepentingan untuk memastikan kewajiban dalam konvensi tersebut dipatuhi.
Perkara ini menyangkut tanggung jawab Myanmar sebagai negara. ICJ tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada prajurit atau komandan secara individual. Mahkamah justru memerintahkan Myanmar untuk menyelidiki orang-orang yang diduga bertanggung jawab dan, jika ada dasar, menuntut mereka.
Apa artinya bagi pengungsi Rohingya?
Mahkamah memerintahkan Myanmar memfasilitasi kepulangan warga Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta membantu keluarga yang terpisah untuk bersatu kembali. Myanmar juga harus mengembalikan harta benda dan memberikan ganti rugi. Besaran dan cara pembayarannya akan ditentukan pada tahap berikutnya. Myanmar diberi waktu dua tahun untuk melaporkan langkah pemulihan yang telah diambil dan menyampaikan rincian mengenai ganti rugi.
Bagi para pengungsi, persoalan paling mendesak tetap sama, yakni apakah mereka bisa pulang tanpa harus kembali menghadapi kekerasan? Helen Regan, dalam laporannya untuk CNN, menulis bahwa sekitar 1,2 juta warga Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Di Rakhine, sebagian besar wilayah dikuasai oleh Arakan Army, kelompok bersenjata yang juga dituduh melakukan pelanggaran terhadap warga sipil. Putusan ICJ bersifat final dan mengikat, tetapi Mahkamah tidak dapat memaksakan pelaksanaannya secara langsung.
Murshid Alam, yang masih berusia 12 tahun saat melarikan diri dari Rakhine, mengatakan bahwa warga Rohingya tidak ingin tinggal selamanya di kamp. Mereka ingin pulang dengan hak, kewarganegaraan, dan martabat yang dipulihkan. Putusan ini menetapkan tanggung jawab Myanmar. Bagi Alam dan para pengungsi lain, yang masih harus dijawab adalah kapan mereka bisa pulang dengan selamat.