ZEE

Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan pembicaraan jangka panjang mengenai perbedaan batas-batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) diantara kedua negara. Dimana Vietnam dan Indonesia telah terlibat dalam perselisihan atas klaim ZEE yang tumpang tindih di perairan sekitar Kepulauan Natuna di Laut China Selatan selama bertahun-tahun.

Melalui pengumuman kesepakatan negosiasi ini menandai langkah penting menuju penyelesaian perselisihan perbatasan antara negara-negara Asia Tenggara di Laut China Selatan.

Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” mengumumkan pada Kamis (22/12/2022) bahwa negosiasi ZEE telah selesai dan kesepakatan telah ditandatangani sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).

“Setelah 12 tahun melakukan perundingan intensif, Indonesia dan Vietnam akhirnya menyelesaikan perundingan batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” kata Presiden Jokowi.

Pada tahun 2021, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataannya mengatakan bahwa negosiasi dengan Vietnam mengenai batas ZEE sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 merupakan salah satu prioritas kementeriannya.

“Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak berdasarkan hukum internasional,” kata Marsudi.

Kedua negara menyepakati batas landas kontinen, atau dasar laut, pada tahun 2003 dan sejak 2010, dimana Indonesia-Vietnam telah terlibat dalam lebih dari selusin putaran pembicaraan tentang penetapan ZEE, yang memberi negara akses eksklusif ke sumber daya alam di perairan dan di dasar laut.

Pengumuman itu muncul setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam selama tiga hari di Indonesia. Kedua pemimpin negara juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi $15 miliar pada tahun 2028, dimana naik dari anggaran saat ini sekitar $12 miliar, serta untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, pariwisata, dan pendidikan.

Selama bertahun-tahun, Vietnam dan Indonesia telah berjuang untuk menyelesaikan klaim ZEE yang tumpang tindih di perairan sekitar Kepulauan Natuna di Laut China Selatan. (Suatu negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam yang terletak di dalam ZEE-nya.) Sementara kedua negara menandatangani perjanjian tentang batas landas kontinen pada tahun 2003, namun batas ZEE masih tetap diperebutkan, hal ini sebagian besar disebabkan karena adanya perbedaan perspektif hukum tentang bagaimana seharusnya penerapan hukum tersebut.

Hal ini kemudian menjadikan sering terjadinya perselisihan antara kedua negara atas isu penangkapan ikan ilegal. Indonesia telah menangkap dan menghancurkan puluhan kapal Vietnam yang dituduh melanggar batas perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Pada tahun 2017, kapal penjaga pantai Vietnam dilaporkan mencegah upaya Indonesia untuk menahan kapal Vietnam yang tertangkap sedang memancing di perairan yang disengketakan.

Adapun permasalahan ini telah dikelola dengan relatif baik, diantara kedua belah pihak berupaya untuk tidak membiarkan perselisihan  ini mewarnai hubungan bilateral.  Terlebih masih ada permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan dan bisa dikatakan merupakan permasalahan lebih mendesak bagi Vietnam dan Indonesia, yakni ekspansif China melalui klaim atas Laut China Selatan.

Sebelum kesepakatan kemarin, yang detailnya belum dirilis, ZEE kedua belah pihak setidaknya sebagian territorial yang dimaksud berada dalam klaim “sembilan garis putus-putus” China, yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan.

Dengan demikian, perjanjian tersebut merupakan langkah yang disambut baik menuju penyelesaian serangkaian perselisihan luar biasa yang telah mencegah negara penggugat Asia Tenggara – khususnya Malaysia, Vietnam, dan Filipina – untuk membangun front persatuan melawan klaim China yang jauh lebih luas.

Langkah Besar Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Dengan berakhirnya negosiasi mengenai batas-batas ZEE antara Indonesia-Vietnam merupakan pencapaian penting bagi kedua negara, khususnya terkait demarkasi batas laut yang lebih jelas antara negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini turut mendorong pembuktian bahwa negara-negara ASEAN dapat menyelesaikan sengketa maritim di antara mereka. Diharapkan melalui pengumuman kesepakatan penyelesaian Indonesia-Vietnam ini juga akan mendorong negosiasi antara Vietnam dan Filipina, serta Malaysia.

Selain itu pencapaian kesepakatan ZEE merupakan sinyal positif untuk menyelesaikan kasus penangkapan ikan ilegal dan aliansi politik untuk mengekang ekspansi China di Laut China Selatan. Meski sama-sama negara komunis, tak dipungkiri Vietnam juga menghadapi persoalan perbatasan Laut China Selatan dengan China, seperti banyak negara Asia Pasifik. Kesepakatan ini akan membantu memperkuat posisi Indonesia dan Vietnam dalam konstelasi sengketa di Laut China Selatan. Meski secara legal formal, Indonesia tidak memiliki sengketa langsung dengan China.