UNGA

Ketimpangan, krisis iklim, dan perlunya negara-negara kaya untuk berbagi teknologi canggih mereka dengan yang lebih miskin adalah beberapa topik yang disinggung oleh para pemimpin Asia di Majelis Umum PBB.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol mengatakan kepada para pemimpin dunia di New York pada 20 September bahwa “salah satu tugas paling mendesak” yang dihadapi PBB adalah “mempromosikan kerja sama global untuk mempersempit kesenjangan digital yang memperburuk polarisasi antar bangsa”. Yoon mengatakan negaranya akan terus berbagi secara luas teknologi dan data digital canggihnya, “dan tidak menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan dan berinvestasi dalam pendidikan”.

Selain itu, Kepulauan Marshall, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian Barat juga menekankan hal yang serupa, menyerukan “perang total” terhadap perubahan iklim.

Berbicara pada pertemuan Majelis Umum PBB, David Kabua, Presiden dari Kepulauan Marshall menggambarkan perjuangan lama untuk menjaga negara kepulauannya yang rendah di atas air. “Hari ini, kami memperbarui seruan kami kepada dunia untuk menyatakan perang total terhadap tantangan terbesar abad ini – monster perubahan iklim,” katanya. Kabua meratapi kenyataan bahwa setelah bertahun-tahun, “dunia telah gagal menghentikan kecanduan kita terhadap bahan bakar fosil”.

Dia mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan energi terbarukan sambil juga mengambil sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil, termasuk sektor penerbangan dan perkapalan. Dia menunjuk pada proposal retribusi karbon Kepulauan Marshall untuk pengiriman internasional yang dia katakan “akan mendorong transisi ke pengiriman tanpa emisi, menyalurkan sumber daya dari pencemar ke yang paling rentan”.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga menyatakan ide yang sejalan baik dengan Korea Selatan maupun Kepulauan Marshall. Selama pidato pembukaannya di sidang Majelis Umum PBB, ia mendorong negara-negara kaya untuk mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan energi dan mengalihkan dana tersebut ke “negara-negara yang menderita kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh krisis iklim” dan mereka yang berjuang dengan meningkatnya biaya hidup.

Selain itu, Kabua menggambarkan kekhawatirannya yang berkembang atas pengujian dan peledakan senjata nuklir, menyebut Kepulauan Marshall sebagai ground zero untuk pengujian 67 senjata nuklir dan termonuklir selama 12 tahun selama era perwalian yang dikelola PBB-AS”.

“Terpaparnya masyarakat dan tanah kami telah menciptakan dampak yang telah berlangsung – dan akan berlangsung – selama beberapa generasi,” kata Kabua. “Dampak ini terhadap hak asasi manusia, tanah, budaya, kesehatan, dan kehidupan kita, adalah beban yang tidak harus ditanggung oleh bangsa atau negara lain.”