Penjara

August 10 2023

Mantan Presiden Afrika Selatan Zuma akan menerima keputusan atas hukuman penjara

Rifani Agnes Eka Wahyuni Africa, News, Politics Afrika Selatan, Jacob Zuma, Korupsi, Penjara 0

Departemen Lembaga Pemasyarakatan Afrika Selatan hari ini (10/08/2023) akan memutuskan apakah mantan presiden Jacob Zuma akan kembali ke penjara untuk menjalani sisa masa hukumannya.

Pada tahun 2021, Zuma dijatuhi hukuman 15 bulan penjara karena tidak menghadiri sidang terkait tuduhan korupsi selama ia menjabat. Hukuman tersebut segera memicu gejolak di antara para pendukungnya yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan jutaan dolar kerusakan properti. Meskipun Zuma diberikan pembebasan bersyarat karena kondisi kesehatannya-setelah menjalani hukuman selama kurang lebih delapan minggu-Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembebasan Zuma tidak sah.

Meskipun sangat mungkin bagi pengadilan untuk memutuskan bahwa Zuma tidak bersalah, keputusan hari ini dapat menyebabkan keresahan lebih lanjut di antara para pendukung Zuma dan menyebabkan lebih banyak lagi korban jiwa dan gangguan. Akibatnya, dalam jangka pendek hingga menengah, Penegak Hukum Afrika Selatan mungkin akan menduduki provinsi pesisir KwaZulu-Natal, dan juga beberapa bagian dari Gauteng – daerah-daerah di mana sebelumnya terjadi protes besar-besaran – dan melakukan penangkapan lebih lanjut. Perkembangan ini mungkin akan menodai citra Afrika Selatan di kancah global, karena hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Zuma kemungkinan akan menyebabkan keretakan lebih lanjut antara faksi Cyril dalam Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa dan faksi RaRET dalam partai oposisi utama, Aliansi Demokratik (DA), yang mendukung dakwaan terhadap Zuma.

Kyrgyz-Natural-Resource-Minister-2048x1365

August 9 2023

Mantan Menteri Sumber Daya Alam Kirgistan akan tetap dipenjara

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics Dinara Kutmanova, Kirgistan, Korupsi, Penjara 0

Mantan Menteri Sumber Daya Alam Kirgistan, Dinara Kutmanova, tidak akan dibebaskan dari penjara seperti yang diharapkan menyusul perpanjangan penahanannya hingga Oktober.

Kutmanova dituduh melakukan korupsi dan melakukan penculikan terhadap putranya sendiri pada tanggal 22 Juli untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi. Salah satu pendukung tuduhan tersebut adalah Presiden Kyrgyzstan yang sedang menjabat, Sadyr Japarov, yang menyatakan bahwa penuntutan tersebut bersifat politis. Meskipun pada awalnya berkuasa dengan kampanye menentang otoritarianisme, Japarov sebagian besar mempertahankan status quo dengan taktik yang keras untuk menangkap tokoh-tokoh oposisi dan anggota LSM di negara tersebut.

Meskipun Kutamanova akan dibebaskan jika tuduhannya tidak terbukti, kita dapat memperkirakan bahwa konsolidasi kekuasaan Japarov akan semakin meningkat dan taktik penangkapan serupa akan terus dilakukan, terlepas dari apa pun dasar dakwaannya. Lebih lanjut, perselisihan perbatasan yang sedang berlangsung di Kirgistan dan melemahnya peran Rusia sebagai penjamin keamanan regional dapat mendorong Japarov untuk mengadopsi langkah-langkah yang lebih otoriter dalam konteks ketidakstabilan regional yang lebih besar. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup kontrol yang lebih ketat terhadap pers yang terlihat dengan diperkenalkannya undang-undang agen asing gaya Rusia.

Para pengunjuk rasa dan pendukung Myanmar memegang bendera nasional Myanmar dan gambar ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, selama rapat umum di luar Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok. (Foto oleh Atiwat Silpamethanont/NurPhoto via Getty Images)

October 7 2022

Tambahan Hukuman 3 Tahun Penjara Aung San Suu Kyi

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Aung Suu Kyi, Junta, Kudeta, Myanmar, Penjara 0

Pengadilan militer Myanmar menghukum pemimpin negara tersebut yang digulingkan oleh kudeta militer, Aung San Suu Kyi dan mantan penasihatnya mendapatkan tiga tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Resmi negara itu, sebuah sumber yang mengetahui proses pengadilan dikonfirmasi kepada CNN. Total, hukuman Suu Kyi menghadapi hukuman penjara sebanyak 23 tahun.

Mantan penasihat ekonomi Suu Kyi, Sean Turnell dari Australia, juga menerima hukuman penjara tiga tahun karena melanggar rahasia negara. Suu Kyi pertama kali didakwa melanggar undang-undang rahasia pada tahun 2021. Dia membantah semua tuduhan terhadap dirinya dan para pendukungnya mengatakan tuduhan itu politis. Awal bulan ini, Suu Kyi dijatuhi hukuman kerja paksa selama tiga tahun karena kecurangan pemilu.

Bulan lalu, Vicky Bowman, mantan duta besar Inggris untuk Myanmar yang menjabat sebagai diplomat top Inggris di Myanmar antara tahun 2002 dan 2006 juga ditahan. Bersama suaminya, Bowman didakwa dengan pelanggaran imigrasi dan dikirim ke Penjara Insein Yangon yang terkenal kejam.

Sejak junta militer pada tahun 2021, pemerintah Myanmar menangkap banyak aktor politik dan juga aktivis yang berusaha mengganggu kestabilan dan juga dianggap melanggar aturan negara. Dan Ma Htet Htet Khine, seorang jurnalis yang telah bekerja untuk badan amal internasional, menerima hukuman penjara kerja paksa tiga tahun tambahan pada hari Selasa setelah ditangkap dan didakwa dengan hasutan di bawah pemerintahan junta pada tahun 2021.

Penggunaan kekerasan juga kerap dilakukan oleh personel militer Myanmar, sedikitnya enam anak tewas dan 17 luka-luka ketika helikopter militer menembaki sebuah sekolah di Myanmar pada 20 September lalu dengan argumen bahwa mereka menembaki pemberontak.

Seorang tahanan di balik jeruji besi dengan tangan diborgol - Stok Foto via Getty Image

February 17 2022

Anggota Negara Islam Indonesia Divonis 3 Tahun Penjara: Terbukti Akan Dirikan Negara Islam

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence Kelompok Radikal, NII, Penjara, Terorisme 0

Terbukti Berusaha Mendirikan Negara Islam Indonesia

Anggota Negara Islam Indonesia (NII), Ariefuddin dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terlibat kejahatan terorisme. Ia bersama kelompoknya yang merupakan anggota NII wilayah Bali berencana mendirikan negara Islam dengan menyebarkan teror.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan ”Terdakwa Ariefuddin alias Abu Azam alias Abu Usama alias Ari alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun.”

Dilansir dari Detik, Ariefuddin mulai bergabung dengan kelompok radikal sejak tahun 2012 dimana ia mulai menghadiri pengajian setiap sore hingga Maghrib di daerah Tegal Denpasar, Bali. Satu tahun kemudian, Ariefuddin bergabung dengan manjelis NII cabang Tengah.

Sebagai anggota NII, tidak hanya materi tentang agama yang diajarkan, tetapi juga latihan fisik seperti mendaki gunung dan latihan bela diri. Selain itu, anggota juga diwajibkan untuk infak sebesar 2,5% untuk mempersiapkan keadaan ekonomi ketika NII terbentuk. “Yang sudah dilakukan kelompok NII saat ini dari tahapan dan persiapan itu adalah teror. Karena jalan yang dipakai oleh NII dalam menegakkan syariat Islam melalui jalan jihad atau qital (perang),” pungkas majelis.

Motivasi dari Ariefuddin dan kawan-kawan yang bergabung dengan NII adalah keinginan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Mereka meyakini bahwa ideologi Pancasila bukan lah ideologi yang benar karena menggunakan hukum buatan manusia. Sedangkan, syariat Islam merupakan hukum yang sesuai dengan kitab dari Agama Islam.

NII Berdiri Sejak pemerintahan Presiden Soekarno

NII sendiri telah berdiri sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan terlibat dalam berbagai aksi terorisme yang dulu diketuai oleh Kartosuwiryo. Tahun 2016, NII sendiri dilaporkan memiliki program kaderisasi yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di dalam kelompok mereka. Hingga tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa pengikut dari NII di Indonesia mencapai 170 ribu orang.

NII sendiri bukan satu-satunya kelompok teroris dengan anggota yang banyak di Indonesia. Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD) juga merupakan dua organisaasi radikal dengan cita-cita yang sama seperti NII. Perbedaan antara NII dan kedua kelompok lainnya hanya terletak dari cakupan wilayah yang mereka ingin kuasai. NII sendiri hanya ingin mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia, tidak seperti JI dan JAD yang mengingikan berdirinya negara Islam dengan wilayah yang mencakup seluruh dunia.