Heritage Foundation

Pengiriman senjata dari Amerika Serikat ke Ukraina ternyata dilakukan dengan sedikit pengawasan, dan terkadang berakhir di tangan geng kriminal dan pedagang senjata. Menurut laporan Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan yang diperoleh Heritage Foundation, geng-geng kriminal di Ukraina telah mendapatkan beberapa kiriman peluncur granat, senapan mesin, senapan, rompi antipeluru, dan ribuan butir amunisi dari AS sejak AS mulai memasok militer Ukraina dengan senjata.

Laporan yang diterbitkan pada Oktober lalu dan baru diketahui publik setelah permintaan Heritage Foundation Freedom of Information Act, merinci contoh spesifik di mana pengiriman AS dicegat oleh aktor kriminal di Ukraina. Dalam satu contoh, dinas keamanan Ukraina, Sluzhba Bezpeky Ukrainy (SBU), menggagalkan komplotan geng untuk berpura-pura sebagai anggota organisasi bantuan kemanusiaan yang mendistribusikan rompi antipeluru.

Kelompok geng secara ilegal itu justu mengimpor rompi dan menjualnya, bukannya mendistribusikannya ke pasukan Ukraina. Seorang anggota kelompok itu ditemukan dengan simpanan rompi senilai $17.000. Dalam contoh lain, SBU juga “menemukan sekelompok penyelundup senjata yang menjual senjata dan amunisi yang dicuri dari garis depan di Ukraina selatan,” kata laporan itu.

Selain itu, laporan setebal 19 halaman itu juga menyatakan bahwa penyeludupan senjata juga dilaporkan terjadi pada Agustus tahun lalu. “Pada pertengahan Agustus 2022, SBU menemukan sekelompok anggota batalion sukarelawan yang mengambil lebih dari 60 senapan dan hampir 1.000 butir amunisi dan menyimpannya secara ilegal di gudang, mungkin untuk dijual di pasar gelap,”

AS telah mengirim lebih dari $100 miliar bantuan ke Ukraina sejak invasi Rusia tahun lalu, angka yang mencakup bantuan militer, kemanusiaan, dan keuangan. Tetapi kadang-kadang terjadi kurangnya pengawasan untuk memastikan bahwa bantuan mencapai tempat yang benar, yang menurut laporan itu karena kurangnya kehadiran AS di negara itu.

Apa yang menjadi permasalahan selain para geng kriminal yang mencari berbagai celah untuk mendapatkan senjata adalah tidak adanya pemantauan dari para pengirim bantuan senjata. “Selama evaluasi, kami menemukan bahwa Departemen Pertahanan tidak dapat memberikan pemantauan End-Use Monitoring (EUM) sesuai dengan kebijakan Departemen Pertahanan karena kehadiran AS yang terbatas di Ukraina,” kata laporan itu.

Dari laporan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan AS itu, dikeluarkan saran bahwa “Personel DoD bertanggung jawab untuk melakukan EUM dan Enhanced EUM (EEUM) ketika personel A.S. terbatas atau tidak ada di area yang menggunakan peralatan tersebut.”