Menu

Bayrou

Pemerintah Prancis Terancam Mosi Tidak Percaya akibat Kebijakan Anggaran

, , 0

Pemerintah minoritas Prancis menghadapi ancaman mosi tidak percaya setelah Perdana Menteri François Bayrou mengonfirmasi akan menggunakan pasal 49.3 Konstitusi Prancis untuk memaksakan rancangan anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen. Keputusan ini diambil karena hingga saat ini parlemen belum mencapai kesepakatan mengenai anggaran tahun 2025, yang dianggap mendesak demi stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Bayrou menegaskan bahwa negara tidak bisa dibiarkan tanpa anggaran, sementara ketidakpastian ini telah mengguncang kepercayaan investor serta masyarakat. Meskipun demikian, langkah tersebut menuai kritik dari partai oposisi, terutama La France Insoumise, Partai Komunis, dan Partai Hijau, yang mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya jika pemerintah tetap menggunakan mekanisme tersebut.

Di sisi lain, pemerintah telah berupaya menarik dukungan dengan memberikan berbagai konsesi bernilai miliaran euro agar rancangan anggaran dapat disahkan. Kesepakatan terakhir yang dicapai pada Jumat lalu memungkinkan rancangan ini dibawa ke pembahasan di majelis rendah, meskipun belum sepenuhnya mendapat dukungan luas. Partai Sosialis, misalnya, tetap mengkritik rancangan anggaran ini, meskipun mereka mengakui bahwa beberapa perubahan telah berhasil melindungi daya beli masyarakat, terutama pensiunan dan pasien di sektor kesehatan. Sementara itu, anggota parlemen dari Les Républicains menyatakan bahwa meskipun anggaran ini tidak sempurna, keberadaannya tetap lebih baik dibandingkan dengan tidak adanya anggaran sama sekali.

Ketidakpastian politik ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Prancis, yang mengalami pertumbuhan 1,1 persen pada tahun 2024, tetapi menyusut pada kuartal keempat akibat krisis politik yang berkepanjangan. Ketidakpastian anggaran telah menekan kepercayaan pelaku bisnis dan rumah tangga, serta melemahkan dampak positif dari Olimpiade Paris. Menteri Keuangan Eric Lombard menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menurunkan defisit sektor publik menjadi 5,4 persen dari PDB tahun ini, meskipun tantangan besar masih menghadang. Kini, perhatian tertuju pada apakah partai oposisi akan benar-benar mengajukan mosi tidak percaya dan apakah mereka mampu menggalang dukungan yang cukup untuk menjatuhkan pemerintahan Bayrou. Jika mosi ini berhasil, Prancis berpotensi mengalami ketidakstabilan politik yang lebih dalam, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut.

Perdana Menteri Prancis Bayrou Tuai Kritik dengan Pernyataan Sayap Kanan soal “Banjir” Migran

, , 0

Perdana Menteri Prancis François Bayrou memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa tingkat imigrasi di Prancis menciptakan perasaan seperti sedang “dibanjiri,” menggunakan istilah yang sering dipromosikan oleh kelompok sayap kanan ekstrem. Saat di-interview di LCI. Ia menambahkan bahwa kontribusi asing positif selama tetap dalam proporsi yang wajar, tetapi saat perasaan “dibanjiri” muncul, ada penolakan terhadap perubahan yang terjadi di negara tersebut. Pernyataannya tampaknya ditujukan untuk menarik dukungan dari National Rally (RN), partai sayap kanan ekstrem, yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan politik Bayrou, terutama menjelang pengajuan rancangan anggaran 2025.

Pernyataan Bayrou segera mendapat kritik keras dari kubu kiri. Anggota parlemen Sosialis, Arthur Delaporte, menyebut komentar tersebut sebagai bentuk “xenofobia,” dan banyak pihak dari sayap kiri menilai bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realitas imigrasi yang ada. Bahkan, pemimpin partai sayap kiri radikal France Unbowed, Manuel Bompard, menyebut pernyataan Bayrou “sangat mengejutkan” dan bertentangan dengan data statistik imigrasi yang ada. Kritik juga datang dari dalam koalisinya sendiri, dengan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet yang menyatakan malu atas pernyataan Bayrou, meskipun ia sepakat bahwa imigrasi perlu diatur dengan tegas.

Meskipun gagasan tentang “banjir migran” telah ada sejak abad ke-19 dan berkembang menjadi teori “Penggantian Besar” yang dipopulerkan oleh kelompok sayap kanan ekstrem, data menunjukkan bahwa persentase imigran di Prancis hanya meningkat sedikit dalam lima dekade terakhir. Pada 2023, imigran hanya membentuk 10,7 persen dari populasi Prancis, sebuah peningkatan yang relatif kecil dibandingkan dengan 50 tahun lalu. Sementara itu, politisi dari National Rally menyambut baik pernyataan Bayrou dan merasa bahwa pemerintah akhirnya mulai mengakui masalah imigrasi. Pernyataan ini menggambarkan ketegangan politik yang terjadi di Prancis mengenai kebijakan imigrasi, dengan pandangan yang sangat berbeda antara pihak-pihak yang terlibat.