Asing

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 mendapat perhatian luas dari media internasional. Aksi yang dipicu oleh kekecewaan publiksalah satunya terhadap tingginya tunjangan anggota DPR RI dan tewasnya seorangpengemudi ojek online dalam bentrokan dengan aparat telah berkembang menjadi kerusuhandi berbagai titik. Tidak hanya menelan korban jiwa, protes tersebut juga meluas menjadi aksipenjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beberapa anggota DPR RI.

Salah satu penyebab demonstrasi ini bermula dari keputusan DPR RI yang menyetujui pemberian fasilitas dan tunjangan tambahan bagi para anggotanya, dimana setiap anggotaDPR akan menerima tunjangan perumahan hingga USD 3.000 per bulan. Sebuah angka yang dianggap sangat tidak pantas mengingat ketimpangan sosial-ekonomi yang masih tinggi di Indonesia hingga memicu “kemarahan publik yang mendidih”. Adapun kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis polisi di sekitar kompleks DPR saat demonstrasi berlangsung. Insiden ini menjadi titik balik demonstrasi dari aksi damai menjadi kerusuhan berskala besar yang merambat ke berbagai kota lainnya di Indonesia.

Penjarahan Rumah Pejabat: Simbol Kemarahan Publik

Salah satu aspek yang juga banyak disorot media asing adalah aksi penjarahan terhadap rumah pejabat tinggi. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, digeruduk massa pada dini hari, dengan barang-barang mulai dari perabot rumah tangga, lukisan, hingga barang elektronik dijarah. Tidak hanya Sri Mulyani, rumah anggotaDPR Ahmad Sahroni di Jakarta Utara merupakan rumah pertama yang diamuk massa. Aksi tersebut berkaitan dengan komentar publik Sahroni yang dianggap kasar terhadap kritik masyarakat dan meremehkan protes masyarakat yang justru memicu kemarahan lebih lanjut.

Reaksi Pemerintah

Menghadapi situasi yang kian memanas, Presiden Prabowo Subianto segera mengumumkan pembatalan fasilitas dan tunjangan DPR yang sebelumnya telah disetujui. Reuters mencatat bahwa langkah ini merupakan “U-turn mendadak” yang diambil pemerintah untuk meredakan kemarahan publik, namun pengumuman itu datang terlambat karena kerusuhan sudah terlanjur menyebar luas. Selain mencabut tunjangan, Presiden Prabowo juga memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap para perusuh dan penjarah. Disisi lain, Financial Times menyebut bahwa gelombang protes ini tidak hanya tentang tunjangan DPR atau satu kasus kematian, tetapi merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan sosial, transparansi pemerintah, serta akuntabilitas pejabat publik.

Ujian Berat bagi Pemerintahan Prabowo

Sorotan media asing atas demonstrasi besar di Indonesia menunjukkan betapa peristiwa ini telah melampaui isu domestik dan menjadi perhatian global serta menggambarkan situasiIndonesia sebagai “ujian berat bagi pemerintahan Prabowo.” Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan yang menyangkut keadilan sosial harus dikelola dengan sensitif, karena di era keterbukaan informasi, kesalahan kecil bisa dengan cepat berkembang menjadi krisis nasional yang bergema ke dunia internasional. Bagaimana pemerintahIndonesia menavigasi situasi ini akan menjadi faktor penentu stabilitas politik dan ekonomidi masa mendatang.