Asia Tenggara

aa38c9d8-4a80-4006-8617-0d24ee5ea469_169

March 19 2021

Prinsip Non-interference: Penghalang di Asia Tenggara

Cristiyunisca Reviani Rongkas Think ASEAN, Asia Tenggara, Hak Asasi Manusia, Myanmar, Non-interference 0

(Foto: A. Rahim/dok. DW News)

Kudeta yang terjadi di Myanmar saat ini telah menimbulkan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Buntut panjang dari kudeta yang dilakukan oleh Tatmadaw pada awal Februari terhadap Aung San Suu Kyi memunculkan berbagai aksi protes dari rakyat Myanmar. Aksi protes terhadap Tatmadaw itu yang dibalas dengan penembakan dan penggunaan kekerasan sehingga terjadi penangkapan, intimidasi sampai korban jiwa. Aksi protes yang masih terus berlangsung sampai pada saat ini diprediksi akan memakan korban semakin banyak dan ASEAN dianggap lalai menangani hal ini. Kenapa ASEAN sebagai organisasi di mana Myanmar bernaung dinilai seperti itu?

Prinsip Non-interference ASEAN
Sejak awal dibentuk, ASEAN tidak berdiri untuk diri mereka sendiri. Molthof mengemukakan (2012) bahwa Bangkok Declaration yang lahir pada tahun 1967 lebih dilatarbelakangi komitmen untuk mencegah interferensi eksternal ke kawasan Asia Tenggara yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan itu. Pihak eksternal yang dimaksud disini adalah negara-negara maupun pihak lainnya yang berasal dari luar kawasan Asia Tenggara di mana pada saat itu banyak terjadi proxy war yang dilakukan oleh negara-negara super power. Berkaitan dengan prinsip non-interference kepada urusan domestik sesama negara anggota, menurut Stubbs (2008) secara eksplisit baru disebutkan dalam Kuala Lumpur Declaration tahun 1997 dan dianggap sebagai salah satu prinsip fundamental dari ASEAN.

Sebagai salah satu prinsip fundamental, tentunya prinsip non-interference antar sesama negara ASEAN akan sangat sulit untuk diubah. Namun dengan perkembangan ancaman saat ini, konsep non-interference yang kita kenal hari ini dapat dikatakan tidak lagi menjadi relevan untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan integrasi global telah menyebabkan interdepensi di mana hubungan negara menjadi semakin erat dan berkaitan dalam artian permasalahan yang terjadi di negara lain dapat mempengaruhi keamanan nasional negara lain dengan negatif. Sehingga, perlu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara tersebut untuk menjamin keamanan nasional negara lainnya dan stabilitas kawasan secara umum.

Dinamika Prinsip Non-interference: Sebagai Penghalang Dalam Isu Myanmar?
Publik internasional menilai bahwa ASEAN seolah tidak berkutik untuk penanganan pelanggaran HAM yang saat ini terjadi disana. Adanya prinsip non-interference di ASEAN dinilai menjadi penyebab kenapa forum kawasan ini seolah diam saja menanggapi permasalahan yang terjadi di kawasannya. Dikarenakan prinsip ini, negara anggota tidak bisa berbicara banyak mengenai urusan internal atau domestik sesamanya. Prinsip ini memang pada kenyataannya mendatangkan berbagai tantangan bagi negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan masalah di kawasan mereka sendiri, khususnya berkaitan dengan permasalahan domestik.

Menurut Narine (2008), prinsip non-interference menjadi salah satu prinsip paling kontroversi dalam perkembangan ASEAN saat ini. Sependapat dengan itu, Molthof (2012) juga mengemukakan bahwa interdependensi yang terus berkembang diantara negara anggota membuat prinsip non-interference mendapatkan berbagai tantangan. Hal ini karena isu-isu yang tadinya hanya milik domestik dapat berkembang menjadi isu transnasional dan akan mempengaruhi stabilitas regional bahkan global. Sehingga, negara berkepentingan untuk menjamin stabilitas negara di kawasannya atau negara lain yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan bersama.

Apa yang tidak mampu ditangani ASEAN di Myanmar hari ini bukan pertama kalinya terjadi. ASEAN sering kali mendapatkan kritik karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan kawasan mereka sendiri. Tidak sedikit lahirnya ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dikarenakan prinsip non-interference yang mereka anut. Tidaklah berlebihan rasanya untuk mengatakan bahwa prinsip tersebut melemahkan upaya ASEAN bahkan menjadi penghalang untuk melakukan hal yang seharusnya mereka bisa lakukan dalam penanganan HAM khususnya.

Rahmanto (2017) berpendapat bahwa non-interference seharusnya tidak kaku terutama mengenai permasalahan HAM. Penerapan non-interference secara nyata telah memperburuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM pada negara-negara anggota ASEAN. Sementara pemenuhan HAM merupakan hal yang diakui secara universal wajib dilakukan. Menurut Denza (2008), sering kali memang masih terjadi konflik antara tetap menjalankan hubungan diplomatik dengan non-interference yang telah menjadi komitmen bersama dan mempromosikan HAM. Seharusnya non-interference hanya berlaku untuk urusan domestik politik negara seperti dukungan negara lain kepada partai politik tertentu ataupun mendukung kudeta di negara lainnya. Sementara interferensi untuk kepentingan kemanusiaan sudah seharusnya dikedepankan menurut Wood (2009). Negara anggota ASEAN kerap kali berlindung dibalik prinsip itu ketika dikritik mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di negara mereka. Sehingga sampai kapanpun upaya pemenuhan HAM di Asia Tenggara tidak dapat tercukupi sebagaimana mestinya.

Kakunya non-interference di ASEAN hari ini dinilai tidak mampu menjawab tantangan yang datang khususnya berkaitan dengan HAM. Perlu adanya modifikasi atau pengembangan lebih lanjut mengenai penggunaan konsep ini. Jika prinsip ini tetap kaku, sampai kapanpun akan sulit bagi ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan HAM di mana sangat dibutuhkan “ikut campur tangan” didalamnya, baik ASEAN sebagai forum multilateral atau negara anggota. Pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Myanmar tentu akan menimbulkan semakin banyak korban berjatuhan dan sudah seharusnya dihentikan segara.

Sumber:
Denza, E. (2008). “Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations 3rd Ed”. Oxford Commentaries on International Law.
Molthof, Mieke. (2012). ASEAN and the Principle of Non-Interference. E-International Relations. https://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/
Narine, S. (2008). Forty Years of ASEAN: A Historical Review. The Pacific Review.
Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-interference Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Ham Vol. 8 No. 2.
Stubbs, R. (2008). The Asean Alternative? Ideas, Institutions and the Challenged to ‘Global’ Governance. The Pacific Review.
Wood, Sir M. (2009) “Non-Intervention (Non-interference in Domestic Affairs”. Princeton University. https://pesd.princeton.edu/node/551

February 3 2021

Aung San Suu Kyi vs Tatmadaw: Lemahnya Konstitusi Myanmar Menjamin Demokrasi

Cristiyunisca Reviani Rongkas Think Asia Tenggara, Aung San Suu Kyi, DIPThink, Kudeta, Myanmar, Tatmadaw 0

Foto: Aksi protes rakyat Myanmar di depan Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok (01/02). (Guillaume Payen/Anadolu Agency via Getty Images)

Setelah satu dekade berakhirnya kekuasaan militer di Myanmar, 2021 militer berhasil mengambil alih kekuasaan kembali. Melalui deklarasi state of emergency pada 1 Februari 2021, Tatmadaw yaitu sebutan bagi militer Myanmar akan memiliki kekuasaan selama setahun ke depan. Sebelumnya, Tatmadaw dikabarkan telah menangkap dan menahan Aung San Suu Kyi dan beberapa petinggi pemerintahan lainnya. Penangkapan ini merupakan buntut panjang dari perselisihan hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada November 2020 yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partai. Kemenangan telak Aung San Suu Kyi diklaim telah menyalahi aturan dalam Konstitusi Myanmar.

Sejauh ini, berbagai pihak telah memberikan respon terhadap aksi yang dilakukan oleh Tatmadaw. Tidak sedikit diantaranya yang menilai aksi penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi sebagai kudeta terhadap kekuasaan sipil di negara tersebut. Kejadian ini tentu juga mendatangkan kekhawatiran bagi negara-negara di Asia Tenggara berkaitan dengan stabilitas kawasannya. Tidak ketinggalan AS yang baru saja melantik Presiden terpilihnya yang memiliki ambisi untuk kembali mempromosikan demokrasi. AS melalui juru bicara Gedung Putih, memberikan pernyataan sekaligus ancaman akan bertindak lebih keras kepada Myanmar, apabila pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dari kejadian itu tidak segera menghentikan aksi mereka.

Apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar?
Pada dasarnya perselisihan diantara Aung San Suu Kyi dan Tatmadaw yang berakhir dengan penangkapan Aung San Suu Kyi, dimulai dari hasil kemenangan telak Aung San Suu Kyi dalam pemilu November 2020. Partai Aung San Suu Kyi, National League Democracy (NLD), berhasil memenangkan 83% kursi parlemen pada pemilu itu. Hasil ini kemudian diklaim oleh Tatmadaw tidak sesuai dengan amanat dari konstitusi Myanmar. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dalam konstitusi Myanmar yang mengatur Tatmadaw memiliki 25% kursi di parlemen, bahkan menduduki posisi-posisi penting dalam kabinet termasuk Menteri Pertahanan (Naing, 2021). Namun dengan kemenangan telak partai Aung San Suu Kyi, jumlah kursi Tatmadaw di parlemen bahkan tidak mencapai 20%.

Kejadian ini mencerminkan bagaimana hubungan sipil-militer di Myanmar yang cukup kompleks sampai saat ini. Hubungan sipil militer di negara demokrasi menurut Samuel Huntington (1967) idealnya menggunakan model Objective Civilian Control. Model Objective civilian control menekankan pemisahan militer dari politik domestik dan pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan negara. Pemisahan ini bertujuan untuk membuat batasan dan distribusi yang jelas antara kewenangan sipil dan militer. Sehingga tercipta batasan dan distribusi yang jelas diantara keduanya yang akan mempengaruhi proses demokrasi dalam politik domestik.

Dengan adanya bagian dari Konstitusinya yang mengatur tentang posisi Tatmadaw dalam politik domestik, Myanmar sampai saat ini belum dapat melepaskan pengaruh dan dominasi Tatmadaw. Tidak bisa dihindari, hal ini telah menjadi salah satu pemicu kejadian ini. elit Tatmadaw tidak bisa menerima hasil pemilu karena ketentuan dari Konstitusi tersebut. Hal ini sekaligus memperlihatkan lemahnya Konstitusi Myanmar mewadahi pemisahan kewenangan sipil dan militer serta menjamin keberlangsungan demokrasi di negara itu.

Menurut Diskin, dkk. (2005), lemahnya konstitusi menjamin kekuasaan sipil dalam pemerintahan di negara demokrasi, termasuk yang sedang transisi, dapat memicu ketidakstabilan dalam politik domestik. Ketidakstabilan politik domestik menyebabkan rentannya terjadi kekacauan di negara itu. Hal ini disebabkan tidak adanya batasan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer serta fungsi militer di bawah kontrol pemerintahan sipil dalam Konstitusi yang berlaku. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat membuat kedua pihak, sipil dan militer, mengklaim bahwa memiliki kekuasaan di suatu negara yang sama. Sehingga, perselisihan, konflik bahkan kudeta diantara keduanya mungkin tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan ataupun tambahan dalam Konstitusi yang berlaku di Myanmar. Tapi mengingat dominasi dan pengaruh Tatmadaw yang telah berlangsung lama bahkan dapat dikatakan telah menjadi budaya dalam politik domestik Myanmar, nampaknya perubahan ini akan sulit tercapai. Satu-satunya jalan keluar dari masalah ini adalah dengan mengedepankan dan membangun mutual trust diantara keduanya. Dengan tujuan untuk menciptakan integrasi dan kerja sama dalam politik nasional agar kedua pihak dapat mencapai kata sepakat berkaitan dengan distribusi kewenangan.

Sanksi Internasional?
AS telah memperingati Tatmadaw untuk menghentikan aksi mereka dan apabila tidak, AS akan bertindak tegas. Pernyataan AS ini dapat mengindikasikan akan adanya pemberian sanksi yang keras kepada Myanmar. Namun, pertanyaannya akankah pemberian sanksi efektif? Myanmar tercatat telah banyak menerima sanksi, salah satunya sanksi akibat krisis Rohingya pada 2019 dan itu dinilai berbagai pihak tidak efektif. Sehingga sanksi kali pun banyak yang beranggapan juga tidak akan efektif.

ASEAN sebagai organisasi regional di mana Myanmar bernaung belum mampu berbicara banyak sejauh ini, selain mengecam. Prinsip non-interference antar negara anggota ASEAN membuat mereka tidak dapat berbuat banyak. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga tidak memiliki pengaruh dan kapabilitas yang cukup kuat untuk memberikan sanksi terhadap Myanmar. Sanksi yang mungkin dapat menekan Myanmar adalah sanksi keras dari Dewan Keamanan PBB. Tapi sayangnya, negara-negara dalam Dewan Keamanan kerap kali tidak mendapatkan kata sepakat. Terkait dengan Myanmar, Tiongkok dan Rusia sering kali melindungi agar tidak mendapatkan sanksi keras dari Dewan Keamanan PBB (Yhome, 2018). Pada akhirnya yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar hanya Myanmar sendiri yang bergantung pada interaksi sipil dan Tatmadaw.

Referensi:
Diskin, Abraham., Diskin, H., & Hazan, Reuven Y. (2005). Why Democracies Collapse: The Reasons For Democratic Failure And Success. International Political Science Review Vol. 26, No. 3, 291-309.

Huntington, Samuel. (1957). The Soldier and The State. Harvard University Press.

Naing, Shoon. (2021, 30 Januari). Myanmar Military Allays Coup Fears, Says It Will Protect Constitution. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-military-says-it-will-protect-and-follow-constitution-idUSKBN29Z09L

Yhome, K. (2018, 29 Agustus). Why UN’s Report And Sanctions Are Unlikely To Change Myanmar. Observer Research Foundation, Commentaries. https://www.orfonline.org/research/43678-why-uns-report-and-sanctions-are-unlikely-to-change-myanmar/

February 1 2021

Kudeta Aung San Suu Kyi, Militer Myanmar Kembali Berkuasa!

Cristiyunisca Reviani Rongkas News Asia Tenggara, Aung San Suu Kyi, Breaking News, Kudeta, Militer Myanmar 0

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa figur pemimpin lainnya telah ditangkap hari ini (01/02) oleh militer. Penangkapan ini kemudian telah menjadi kekhawatiran dari beberapa pihak terhadap proses transisi demokrasi di Myanmar.

Myo Nyunt, Juru bicara partai Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi dan beberapa figur pemimpin lainnya ditangkap pada pagi hari (01/02). Walaupun demikian, Myo Nyunt menyampaikan kepada rakyat Myanmar untuk tidak merespon kejadian ini dengan gegabah dan menginginkan mereka untuk bertindak sesuai hukum. Myo Nyunt juga menyampaikan ada kemungkinan dirinya akan ditangkap juga dalam waktu dekat.

Penangkapan ini diduga merupakan buntut panjang kemenangan Aung San Suu Kyi pada Pemilihan Umum pada bulan November lalu. Pasca Pemilihan Umum itu, hubungan pemerintahan sipil dan militer di Myanmar memang memanas. Militer mengklaim banyaknya penipuan dan pelanggaran dalam proses pemilihan umum sehingga mengakibatkan militer kalah dalam pemilihan tersebut. Militer pun kemudian mengajukan protes kepada Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Namun, Komisi Pemilihan Umum Myanmar telah menolak keberatan militer atas kemenangan Aung San Suu Kyi dengan alasan tidak adanya pelanggaran pada pemilihan itu.

Setelah sebelumnya belum ada merilis tanggapan resmi, militer Myanmar pada hari ini (01/02) mengumumkan telah mengkudeta Aung San Suu Kyi. Setelah mengkudeta pemerintahan sipil, pihak militer akan mengambil alih kekuasaan dan telah mendeklarasikan state of emergency selama satu tahun kedepan.

Sumber berita:
Grce Millimaci, Myanmar ‘Coup’: Military Takes Control after Detaining Aung San Suu Kyi – Latest Updates, The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/31/myanmar-crisis-aung-san-suu-kyi-detained-military-raid-ruling/

Peter Stubley, Fears of Military Coup in Myanmar as Aung San Suu Kyi Detained, Reports say, Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/myanmar-aung-san-suu-kyi-arrest-b1795569.html