Wartime Labor

Korea Selatan mengambil langkah baru untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang dengan mengumumkan akan memberikan kompensasi kepada para pekerja Korea yang dipaksa bekerja untuk perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia II pada hari Senin (6/3). Hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan salah satu masalah sejarah pelik yang menghambat hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengemukakan bahwa sebuah yayasan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada 15 korban yang telah memenangkan kasus hukum melawan Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel pada tahun 2018. Dana tersebut diberikan dalam  bentuk sumbangan dari sektor swasta yang berasal dari penggalangan dana sipil lokal.

“Pemerintah berharap Korea Selatan dan Jepang bekerja sama untuk mengembangkan hubungan berdasarkan rekonsiliasi dan kerja sama,” kata Menlu Park dalam sebuah pengarahan. “Ini adalah jendela baru dan bersejarah untuk peluang menuju masa depan di luar konflik dan kebencian antara Korea dan Jepang.”tambahnya.

Pengumuman ini muncul kurang dari seminggu setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Jepang telah bertransformasi dari agresor militeristik di masa lalu menjadi mitra yang memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan Korea Selatan.

Kedua negara tetangga yang sama-sama merupakan sekutu AS, telah berselisih selama beberapa dekade dikarenakan beberapa masalah yang berasal dari pendudukan Jepang selama 35 tahun di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Kedua negara juga terlibat dalam sengketa teritorial dan gagal menyelesaikan masalah terkait wanita penghibur yang bekerja di rumah bordil militer Jepang selama perang.

Hubungan kedua negara ini  jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade pada tahun 2019 ketika Jepang menerapkan pembatasan ekspor barang-barang penting ke Korea Selatan, dengan alasan hilangnya kepercayaan dan masalah keamanan nasional. Korea Selatan mengatakan bahwa langkah Jepang tersebut merupakan pembalasan de facto atas keputusan pengadilan tahun 2018 tentang kompensasi tenaga kerja masa perang.

Permasalahan terkait tenaga kerja PD II ini telah melumpuhkan pemerintahan Presiden Korea Selatan sebelumnya Moon Jae-in sebagai seorang pemimpin progresif yang mengubah kebijakan luar negerinya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Pemerintahan Presiden Yoon sekarang memprioritaskan masalah keamanan dan ekonomi seperti memperkuat hubungan dengan AS dan Jepang.