PBB Secara Resmi Akan Kembali Hadir Di Afghanistan
Dewan keamanan PBB telah membuat resolusi untuk menyatakan kehadirannya secara formal di Afghanistan di bawah kepemimpinanan Taliban. Resolusi ini akan membuat beberapa kerja sama di Afghanistan di bidang kemanusiaan, politik, hak asasi manusia, dan jurnalis.
Resolusi ini merinci mandat satu tahun penempatan untuk misi politik PBB di Afghanistan. Pihak PBB argumen bahwa hal ini “penting” dilakukan untuk perdamaian. Pemungutan suara terkait resolusi ini didukung oleh 14 negara sedangkan Rusia tidak memberikan suaranya. Dilansir dari Al Jazeera bahwa anggota PBB setuju mengenai mandat ini untuk menghindari masalah yang lebih besar seperti krisis ekonomi dan kemanusiaan.
Mandat ini akan dijalankan oleh UNAMA (The UN mission to Afghanistan) yang mana menurut duta besar Norwegia untuk PBB, Mona Juul sangat penting bagi kelangsungan Afghanistan dan masyarakatnya. Karena, tidak hanyamenanggapi krisis kemanusiaan dan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan utama perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Mandat UNAMA sendiri pertama kali dibuat pada tahun 2002. Mandat ini mendukung kesejahteraan hak asasi manusia serta kerja sama politik dan regional bagi Afghanistan.
PBB Memiliki Misi Yang Jelas
Secara terperinci, Juul juga mengatakan bahwa PBB memiliki misi yang jelas lewat mandat ini, bahwa UNAMA memiliki peran krusial untuk mempromosikan kedamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta mendukung masyarakatnya ketika mereka menghadapi tantangan dan ketidakpastian karena Taliban.
Menurut reporter Al Jazeera, Kristen Saloomey, terdapat tantangan tersendiri bagi PBB. “Masalahnya adalah bagaimana menangani Taliban, sebuah entitas yang dikenai sanksi berdasarkan hukum internasional karena perannya dalam serangan 11 September,” katanya.
Masyarakat internasional memang sampai saat ini umumnya belum mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana PBB memberikan bantuan ke Afghanistan tanpa secara resmi mengakui Taliban. Sampai saat ini, PBB belum mengakui utusan Taliban untuk organisasi tersebut. Dalam resolusi DK PBB pun, PBB tidak memberikan pengakuan internasional kepada pemerintah baru Afghanistan itu.
Awal bulan ini Bank Dunia mengumumkan lebih dari $1 miliar bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, menyatakan uang itu akan diberikan ke badan-badan PBB dan LSM internasional dengan catatan bantuan itu tidak dikendalikan pemerintahan Taliban.