Darurat Militer

Pemerintah junta militer Myanmar telah memberlakukan darurat militer di tiga kota di bagian barat laut negara tersebut, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Myanmar pada hari Kamis (23/02).

Perluasan darurat militer di wilayah Sagaing ini menyusul deklarasi darurat militer di 37 dari 330 kota di Myanmar pada tanggal 2 Februari. Langkah terbaru ini menjadikan total 47 kota, termasuk tujuh kota – di antaranya bagian dari Yangon, kota terbesar di Myanmar – yang diberlakukan tidak lama setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021. Ruang lingkup darurat militer akan diperluas lebih lanjut jika diperlukan, ujar seorang pejabat senior militer melalui telepon pada hari Kamis (23/02).

Di bawah darurat militer, otoritas eksekutif dan yudisial dialihkan ke komandan militer regional, dan pelanggaran terkait keamanan tertentu diadili secara tertutup di pengadilan militer. Pemerintah mengumumkan pada tanggal 1 Februari bahwa mereka akan memperpanjang keadaan darurat nasional selama enam bulan lagi, yang semakin memundurkan kerangka waktu yang mungkin untuk pemilihan umum.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan dalam pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada 31 Januari bahwa hanya 198 kota yang dapat dianggap “100% damai” dan bahwa keamanan perlu diperkuat di wilayah lain.

Para pemberontak pro-demokrasi di Myanmar telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata yang secara umum dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat (People Defence Force/PDF). Mereka melakukan penyergapan terhadap pasukan pemerintah dan menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengebom markas pasukan militer tersebut. Militer telah meningkatkan kampanye untuk menumpas PDF, dengan membakar sejumlah desa yang dicurigai berkolaborasi dengan kelompok-kelompok tersebut.