Dana

Pada awal 2025, Indonesia meresmikan Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuahbadan pengelola investasi yang diluncurkan dengan ambisi besar untuk mengelola aset negara sekitar USD 900 miliar atau setara Rp 14.700 trilliun. Namun, saat ambisi ini bersinar terang, pro dan kontra publik pun bermunculan; dengan pertanyaan—apakah Danantara akanmenjadi instrumen kemajuan nyata atau berujung simbol megah tanpa substansi?

Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, dengan 7 BUMN dan Lembaga Investasi yang bergabung yakni Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, Telkom, Mind ID, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund. Badan ini dibentuk berdasarkan Perubahan UU No 10 Tahun 2003 tentang BUMN, dimiliki oleh negara dan pengawasan di bawah Presiden.

Danantara dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Badan ini kemudianmemulai rencana investasi awal mencakup sektor hilirisasi mineral, energi terbarukan, AI, dan pengolahan pangan, yang bisa membantu memperkuat basis ekonomi domestik sekaligusmempercepat industrialisasi.

Pemerintah Indonesia menegaskan keinginan untuk mengelola Danantara secara transparan, serta diharapkan dapat menjadi super holding seperti Temasek Singapura serta Khazanah Malaysia. Lebih lanjut, Pemerintah juga melibatkan penasihat internasional seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, serta mantan presiden Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono, JokoWidodo) dan Thaksin Shinawatra sebagai anggota dewan penasihat. Namun demikian, sejumlah analis khawatir bahwa struktur ini terlalu terkonsentrasi di tangan presiden, berpotensi melahirkan intervensi politik—terutama ketika dividen BUMN yang sebelumnyamasuk APBN dialihkan ke Danantara. Isu lebih lanjut juga mencakup keterbatasan aksesaudit oleh lembaga seperti BPK kecuali melalui permintaan DPR, yang melemahkantransparansi. Bila tidak dibarengi mekanisme kontrol dan tujuan makroekonomi yang jelas,Danantara dapat menjadi “trophy SWF”, proyek kebanggaan politik yang belum jelas manfaatstrategisnya.

Tantangan dan Harapan dari Perspektif Investasi Jangka Panjang

Dalam sebuah wawancara oleh Ashby Monk, seorang sovereign wealth fund expert sekaligusdirektur eksekutif Stanford Initiative for Long-Term Investing dengan Gita Wirjawan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (2011-2014), menyatakan bahwa modal besar tetaplah takberarti bila tata kelola, mandat strategis, dan kapabilitas pengelola tidak disiapkan denganmatang. Investasi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengukur risiko dan ketidakpastian, dan investor cenderung memilih proyek yang menawarkan stabilitas dan menghindari keadaan yang sulit diprediksi. Ketidakpastian dalam investasi membuat modal sulit untuk dialokasikan, terutama di negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menetapkan harga risiko secara akurat. SWF memiliki kewajibanyang berlangsung lama, sehingga kinerja mereka harus dinilai dengan pendekatan jangkapanjang. Sehingga tata kelola yang baik adalah kunci untuk memastikan kinerja investasiyang sukses dalam konteks ini.

Danantara memiliki potensi besar untuk membantu Indonesia dan dunia dalam investasipembangunan. Namun demikian, keberhasilan Danantara bergantung pada tata kelola yang baik dan pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia. Hal ini penting untukmengejar keunggulan komparatif dan strategi investasi yang tepat. Struktur insentifDanantara harus sejalan dengan tujuan investor untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dalam proyek yang dijalankan, untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Setidaknya ada tiga pilar utama dalam menyukseskan Danantara. Pertama, independensi dan profesionalisme, di mana Danantara perlu membangun institusi yang mampu bertahan dari pergantian rezim dan tekanan politik, salah satunya melaluipembentukan dewan pengurus yang profesional serta penerapan audit mandiri yang transparan dan akuntabel. Kedua, agenda investasi yang visioner dan berdampak, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mendukung penguatanhilirisasi, pengembangan teknologi bersih, serta sektor ekonomi kreatif dengan prinsipkeadilan sosial sebagai pijakan. Ketiga, membangun identitas lokal, yaitu menghindarisekadar meniru model seperti Temasek maupun Khazanah, melainkanmengembangkan karakter khas Indonesia dengan memanfaatkan Daya AnagataNusantara melalui investasi di bidang budaya, pendidikan, dan pengembangan wilayah terpencil.

Penting bagi Danantara untuk mempertimbangkan dinamika geopolitik dan hubunganekonomi global dalam visi jangka panjangnya. Melalui mekanisme perdagangan bebas, dapattercipta peluang untuk mencegah konflik sekaligus membangun kerja sama yang salingmenguntungkan antarnegara. Perdagangan bebas dapat menjadi salah satu instrumen dalammenghubungkan perekonomian dunia, menciptakan ketergantungan positif, dan mengurangirisiko terjadinya perang berskala besar. Untuk itu, dibutuhkan pandangan strategis dalammerancang aturan yang adil dan berkelanjutan, sehingga aliran modal dapat kembali secaraoptimal dan dimanfaatkan untuk membangun proyek-proyek kolektif yang memberi manfaatluas bagi masyarakat. Badan ini dapat menjadi peluang luar biasa bagi Indonesia untukmenyusun ulang cara mengelola kekayaan negara di era global. Namun, kredibilitasnya akanbergantung pada sejauh mana Indonesia bisa menyelaraskan modal besar dengan tata kelolakuat dan agenda pembangunan berdampak; sebuah pertaruhan atas masa depan.