Brasil

Pada pembukaan forum G20, Menteri Luar Negeri Brasil menyerukan reformasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangda (PBB) dan lembaga multilateral lainnya pada hari Rabu (21/2/2024) sambil mengkritik ketidakmampuan mereka untuk mencegah konflik global.

Mauro Vieira menyampaikan kepada rekan-rekan menteri luar negeri selama pembukaan pertemuan G20 di Rio de Janeiro bahwa Dewan Keamanan PBB tidak dapat mencegah atau menghentikan konflik seperti yang terjadi di Ukraina dan Jalur Gaza.

“Institusi multilateral tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh paralisis yang tidak dapat diterima dari Dewan Keamanan terkait konflik yang sedang berlangsung,” ujar Vieira.

Menteri luar negeri dari 20 negara kaya dan berkembang tersebut melakukan pertemuan minggu ini untuk membahas kemiskinan, perubahan iklim, dan ketegangan global yang meningkat, menetapkan rencana kerja yang harus diselesaikan menjelang pertemuan puncak pada 18-19 November di Rio.

Salah satu proposal kunci Brasil, yang ditetapkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, adalah reformasi lembaga-lembaga tata kelola global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan bank-bank multilateral, di mana Ia ingin mendorong representasi yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang.

Pemimpin sayap kiri itu menekankan usulannya untuk memperluas Dewan Keamanan PBB, mempertimbangkan masuknya lebih banyak negara dari Afrika, Amerika Latin, serta India, Jerman, atau Jepang.

“Kita perlu menambah lebih banyak orang dan mengakhiri hak veto di PBB, karena tidak mungkin bagi satu negara saja untuk bisa memveto persetujuan sesuatu yang disetujui oleh semua anggota,” kata Lula saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Ethiopia.

Lucas Pereira Rezende, ilmuwan politik di Universitas Federal Minas Gerais meragukan apakah dorongan Lula akan berhasil karena anggota tetap Dewan Keamanan di masa lalu telah ‘meremehkan’ upaya reformasi yang akan mengakibatkan kehilangan kekuasaan mereka. “Saat ini tidak ada momentum untuk mereformasi PBB. PBB sedang dalam krisis, dan mungkin mengubah Dewan Keamanan sekarang bukanlah pilihan yang ideal.”

Vieira mengatakan bahwa Brasil “sangat khawatir” dengan meningkatnya jumlah konflik di seluruh dunia – tidak hanya di Ukraina dan Gaza, tetapi juga di lebih dari 170 lokasi.  Lebih dari $2 triliun per tahun dihabiskan untuk anggaran militer secara global dan seharusnya lebih banyak lagi digunakan untuk program bantuan pembangunan.

“Jika ketidaksetaraan dan perubahan iklim benar-benar merupakan ancaman eksistensial, saya merasa kita tidak memiliki tiindakan konkret dalam masalah-masalah ini,” ujar Vieira. “Ini adalah perang yang harus kita perangi pada tahun 2024.”

Lula mengatakan bahwa “apa yang terjadi di Jalur Gaza dan terhadap rakyat Palestina tidak pernah terjadi dalam sejarah lain. Bahkan, hal itu terjadi ketika Hitler memutuskan untuk membunuh orang Yahudi.” Sebagai respons, Israel menyatakan Lula “persona non grata”, memanggil duta besar Brasil di Israel, dan menuntut permintaan maaf. Sebagai balasan, Lula memanggil kembali duta besar Brasil untuk berkonsultasi. Setelah beberapa tahun terisolasi secara diplomatik di bawah Presiden sebelumnya, Jair Bolsonaro, Lula berusaha untuk mengembalikan Brasil ke panggung utama diplomasi global sejak kembali berkuasa pada Januari 2023.