Perdana Menteri

Minggu sore (13/06) merupakan hari bersejarah bagi Israel yang menandakan berakhirnya era kepemimpinan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel setelah menduduki jabatan tersebut selama 12 Tahun.  Berdasarkan hasil pemungutan suara Parlemen Israel (Knesset) mensahkan “kepemimpinan baru” yang diusung oleh koalisi Nasionalis Naftali Bennet. Masyarakat Israel pun merespon hasil pemungutan ini dengan suka cita, sebagaimana terlihat di Tel Aviv, ribuan orang menyambut hasilnya, setelah empat kali masa pemilu yang tidak meyakinkan dalam dua tahun.

Hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh Bennet menang tipis dengan jumlah 60-59 dari total 120 anggota Knesset yang menyetujui pembentukan pemerintahan baru.  Adapun kabinet baru ini terdiri dari Koalisi delapan partai yakni Partai Ra’am, Partai Buruh, Partai Putih dan Biru, New Hope, Mertz Yisrael Beiteinu dan Yamina. Aliansi tersebut berisi partai-partai yang memiliki perbedaan ideologis yang luas, dan mungkin yang paling signifikan mencakup partai Arab independen pertama yang menjadi bagian dari koalisi penguasa potensial, Ra’am.

Berdasarkan kesepakatan politik partai koalisi, politikus sayap kanan dan pemimpin partai Yamina, Naftali Bennet akan menjadi PM Israel menggantikan Netanyahu selama dua tahun hingga September 2023. Setelah itu, kursi PM akan dialihkan ke Yair Lapid pemimpin partai Yesh Atid untuk masa jabatan dua tahun selanjutnya.

Adapun Netanyahu yang telah mendominasi lanskap politik Israel selama bertahun-tahun, akan tetap menjadi kepala partai sayap kanan Likud dan menjadi pemimpin oposisi. Dia mencerca pemerintah baru, menyebutnya sebagai “koalisi penipuan dan penyerahan yang berbahaya” dan telah bersumpah untuk “menggulingkannya dengan sangat cepat”.

Ucapan selamat menyambut pemerintahan baru Israel pun berdatangan dari dunia Internasional kepada Bennet dan Lapid diantaranya dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselor Angela Markel, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.  Biden dalam pernyataannya menantikan penguatan hubungan antara kedua negara dimana kepemimpinan biden berkomitmen penuh untuk bekerja bersama pemerintahan Israel yang baru untuk mencapai keamanan, kestabilan dan perdamaian bagi Israel, Palestina dan masyarakat di wilayah yang lebih luas”.

Berbeda dengan pemimpin dunia lainnya, Pemerintah Palestina oleh Juru Bicara Presiden Mahmod Abbas, Nabibl Abu Rudeineh menanggapi kabar ini sebagai urusan internal Israel, sedangkan pihak Hamas melalui Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, menganggap pemerintahan baru Israel “tetap menjadi entitas kolonial” sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Terlepas dari suka cita kemenangan ini, koalisi Pemerintahan Israel yang baru ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu penyelesaian, diantaranya tekanan untuk meningkatkan ekonomi setelah beberapa kali mengalami lockdown untuk menahan penyebaran Covid-19, dan juga merundingkan gencatan senjata jangka panjang dengan Hamas setelah kedua belah pihak bertempur dalam konflik 11 hari yang mematikan pada bulan Mei.